Abstrak: Konsep Green Hospital saat ini berkembang menjadi pendekatan sisi baru dalampengelolaan Rumah Sakit. Green hospital merupakan bagian dari suatu gerakanglobal secara umum yang dikenal dengan Green Building. Pemanfaatan sumberdaya air, energi, material alam yang merupakan kebutuhan terus menerus bagikebutuhan operasional Rumah Sakit perlu dilandasi prinsip eco-efficiency. Belumadanya panduan di Indonesia yang disusun oleh pemerintah dalam menerapkankonsep Green Hospital. Pencapaian dari upaya RSUD Embung Fatimah Batamdalam menerapkan konsep Green Hospital dipengaruhi oleh sumber daya yangdimiliki oleh rumah sakit yaitu kebijakan manajemen puncak, tenaga, biaya danstandar prosedur operasional.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif,metode penilaian dengan melakukan pengukuran penilaian terhadap kriteria GreenBuilding yang mengacu pada standar nasional Greenship GBCI dengan sistemIndonesia (GBCI). Tahapan yang dilakukan adalah eksplorasi, yaitu pengumpulandata secara terfokus, melalui wawancara kepada Direktur RSUD Embung FatimahBatam, serta dilakukan juga observasi dari implementasi Green Hospital.RSUD Embung Fatimah Batam dapat memenuhi total poin nilai 48 atau 41% darimaksimal 117 poin nilai dari total kriteria yang dipersyaratkan dalam Greenship.Berdasarkan perolehan nilai tersebut maka sesuai dengan peringkat GreenshipGBCI, gedung RSUD Embung Fatimah Batam mendapatkan peringkat Bronze(Perunggu). Beberapa keunggulan yang sudah dimiliki oleh RSUD EmbungFatimah Batam diantaranya adalah sudah mempunyai Panduan mengenai DampakRenovasi atau Pembangunan, Penanganan Komplain/Pemeliharaan/PerbaikanSarana dan Prasarana, SPO mengenai Manajemen Air Bersih dan SPO mengenaipengelolaan limbah. Untuk dapat meningkatkan peringkat Greenship GBCI, RSUDEmbung Fatimah Batam perlu melakukan diantaranya menyediakan saranatransportasi umum, menambah luasan ruang terbuka hijau, mengganti lampudengan lampu hemat energi serta mencoba menggunakan teknologi panel surya(solar cell).Kata kunci : Green Building, Green Hospital, Penilaian, Sustainability,Manajemen Kinerja, Manajemen lingkungan, Ramah lingkungan.

---

The concept of Green Hospital is currently developing a new approach in themanagement of the Hospital. Green hospital is part of a global movement whichis generally known as the Green Building. Utilization of water resources, energy,material nature is a continuous need for the operational needs of the hospital, theyshould based on the principles of eco-efficiency. There is no guidelines in Indonesiaorganized by the government in implementing the concept of Green Hospital.Achievement of Embung Fatimah Batam Hospital in applying the concept of GreenHospital, influenced by the culture that developed, top management policies,human resources, costs and standard operating procedures.The method used is a qualitative and quantitative approaches, methods ofassessment by measuring the assessment of the Green Building criteria are basedon national standards system Greenship GBCI with Indonesia (GBCI). Steps beingtaken is the exploration, namely data collection focused, through interviews to theDirector of Regional General Hospital Embung Fatimah Batam, as well as do alsothe observation of the implementation of the Green Hospital.Regional General Hospital Embung Fatimah Batam total point value of 48 or 41%of the maximum 117 points from the total value of the required criteria inGreenship. Based on the value of the acquisition in accordance with the rankingGREENSHIP GBCI, Regional Hospital Embung Fatimah Batam building getBronze rank. Some of the advantages possessed by Regional Hospital EmbungFatimah Batam include already has Guidelines on Impact renovation orconstruction, Complaint Handling / Maintenance / Repair Facility andInfrastructure, standard operating procedure of clean water management andstandard operating procedure of waste management. To be able to improve theGreenship GBCI ranking, Regional Hospital Embung Fatimah Batam need to dothem to provide public transportation, area of an open green space, replace thebulbs with energy-saving lamps as well as trying to use the technology of solarpanels (solar cell).Key words: Green Building, Green Hospital, Assessment, Sustainability,Performance Management, environmental management, environmental friendly.

Abstrak: Tesis ini melakukan tinjauan terhadap Ketentuan AFAS (ASEANFramework Agrrement On Service) Mode ke-4 dengan melihat gambaran kepadaKesiapan Implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Indonesia MenghadapiLiberalisasi Jasa Dalam Kerangka AFAS dengan melakukan tinjauan terhadapMNP untuk menyiapkan mutu dan kualifikasi tenaga kesehatan yang ada diIndonesia, dengan menguraikan, mengidentifikasikan serta mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam menyiapkan ImplementasiKebijakan Tenaga Kesehatan Indonesia Menghadapi Liberalisasi Jasa DalamKerangka AFAS dengan melakukan tinjauan terhadap MNP. Dari Hasil penelitiandisimpulkan bahwa pelaksanaan Mode ke 4 dalam kerangka AFAS merupakansalah satu isu strategis, namun saat ini proses penyiapan kebijakan yang mengarahkesana belum berjalan optimal, karena kurangnya koordinasi antar pemangkukebijakan.
Kata Kunci:Implementasi Kebijakan, ASEAN, AEC, AFAS Mode ke 4, Liberalisasi JasaKesehatan

---

This thesis conducted a review of the provisions of AFAS mode 4 toperceive the readiness conception of health workers policy implementation inIndonesia at the contend of services liberalization, with looking for seeting up thequality and qualified health workers in Indonesia by describing, identifying anddetermine measures to be has been done by the government in setteing policyimplementation Indonesia Health workers within the framework of serviceliberalization to AFAS with a review of MNP. The result of the study cocludedthat the implementation of AFAS mode 4 is the one of the strategic issues, but thecurrent policy preparation process that leads unoptimal, because of the lack ofcoordination among stakeholders.
Keywords:Policy implementation, ASEAN, AEC, AFAS Mode 4, health workerliberalization.

Abstrak: Pada awal bencana pandemi COVID-19 menyebabkan banyak Rumah Sakit tidak siap, terutama saat terjadi lonjakan kapasitas. Adanya kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Kesiapan Rumah Sakit dalam menghadapi pandemi dan penetapan sebagai RS Rujukan COVID-19 membuat RSUD Kabupaten Bekasi harus mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan RSUD Kabupaten Bekasi dalam menghadapi pandemi COVID-19, faktor-faktor apa yang berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan, bagaimana peran pimpinan dan pelaksananya, bagaimana kebijakan dan strategi yang dilaksanakan. Metode: penelitian ini adalah desain deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan validitas dengan Triangulasi sumber melalui observasi, telaah dokumen dan cross-check dengan penilaian terhadap 12 komponen kunci menggunakan checklist Monev Kesiapan RS yang diadaptasi dari WHO. Penelitian dilakukan pada Februari-Mei 2022. Hasil: penelitian ini adalah RSUD Kabupaten Bekasi mendapatkan hasil skor 96% pada saat penilaian kondisi triwulan 4 Tahun 2021. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah Faktor Lingkungan, Sumber Daya, Hubungan antar organisasi terkait, serta Karakteristik dan kapabilitas pimpinan dan pelaksana. Kesimpulan penelitian bahwa RSUD Kabupaten Bekasi siap dalam menghadapi pandemi COVID-19. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah Lingkungan, Sumber Daya, Hubungan antar organisasi, serta karakteristik dan kapabilitas para pelaksana. Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam menjalankan strategi.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu pelayanan instalasi farmasi rawat jalan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian gabungan (mixed method) dengan melakukan wawancara mendalam serta observasi waktu tunggu pelayanan obat yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis univariat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu tunggu pelayanan obat racik dan paten di rumah sakit ini melebih standar waktu yang ditetapkan, ditemukan beberapa penghambat seperti ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana dan fasilitas kerja yang merupakan hambatan terbesar dalam pelayanan ini. Disarankan kepada rumah sakit untuk dapat redisain layout farmasi, menghitung ulang pola ketenagaan serta pengaturan tugas sesuai dengan kompetensinya.

Kata Kunci : efisiensi, farmasi rawat jalan, obat racik dan paten

---

This study aims to improve the efficiency of service time of outpatient pharmacy installation in order to improve the quality of hospital services. The research method used is the method of combined research (mixed method) by conducting in-depth interviews and observation of drug service waiting time which then analyzed by using univariate analysis.

The result of the research shows that the waiting time for the service of racik and patent medication in this hospital exceeds the standard time set, found some obstacles such as availability of human resources, infrastructure and work facilities which is the biggest obstacle in this service. It is advisable to the hospital to be able to redesign the pharmacy layout, recalculate the pattern of the workforce as well as the arrangement of tasks in accordance with its competence.

Keywords: Efficiency, outpatient pharmacy, racik medicine and patent

Abstrak: Salah satu dari fungsi hospital bylaws adalah sebagai sarana perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan rumah sakit. Perlindungan hukum sangatdiperlukan saat tenaga kesehatan mendapatkan tuntutan. Salah satu hal yang dapat menimbulkan tuntutan adalah timbulnya Kejadian Tidak Diharapkan (adverse events). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang bagaimana isi kebijakan hospital bylaws dalam upaya perlindungan tenaga kesehatanterhadap tuntutan adverse events dan kesesuaian isi kebijakan dengan pedoman yang ada. Desain penelitian dengan metode kualitatif. Hasil penelitian adalah kebijakan hospital bylaws RSKO Jakarta sudah memuat tentang upaya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan namun masih harus dilengkapi dengan pembuatan kebijakan teknis operasional lain dan masih ada ketidak sesuaian isi kebijakan hospital by laws dengan pedoman. Saran yaitu agar dapat dilakukan perbaikan isi kebijakan hospital by laws RSKO Jakarta, membuat kebijakan teknis operasional pendukung dan perbaikan pedoman hospital bylaws oleh pemerintah. Kata Kunci : Hospital Bylaws, Adverse events, perlindungan hukum, tenaga kesehatan

---

One of the functions of hospital bylaws is as a means of legal protection for allparties associated with the hospital. Legal protection is very necessary when healthworkers get claim. One of the things that can cause the claim is unexpected incidence (adverse events). The purpose of this research is to know in depth about how thepolicy content of hospital bylaws in efforts to protect health workers against theclaim of adverse events and the content of policy conformance with existing guide lines. Research design with qualitative methods. Results of the study was RSKO Jakarta hospital bylaws policy already contains about legal protection for healthworkers but still need to be equipped with making other technical operationalpolicies and there is still a discrepancy contents policy with Hospital Bylawsguidelines. Suggestion is that the contents of the RSKO Jakarta hospital bylawspolicy can be improved, making technical operasional policies and improvement ofhospital bylaws guidelines by government. Keywords : Hospital Bylaws, Adverse events, legal Protection, Healthworkers.

Abstrak:

ABSTRAK Nama : Tita Rsoita Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan : Ekonomi Kesehatan Judul : “Implikasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Kinerja Keuangan : Analisis Laporan Keuangan dan Hospital Base Rate 2 RSUD Tipe C di Jawa Barat “ Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia sejak tahun 2014 telah mengubah sebagian besar pola pembayaran pelayanan kesehatan di rumah sakit dari sistem fee for service menjadi prospective payment system berdasarkan paket INA CBGs. Hal ini memberikan dampak terhadap rumah sakit, terutama rumah sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah sebagai provider utama pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Diperlukan strategi yang fokus pada peningkatkan kinerja secara terintegrasi untuk meminimalkan cost, merasionalisasi waste, serta meningkatkan efisiensi business process tanpa mengabaikan clinical pathway yang mengacu pada standar pelayanan profesi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pemberlakuan JKN terhadap kinerja rumah sakit umum daerah yang meliputi aspek kinerja keuangan dan hospital base rate. Penelitian dilakukan menggunakan data laporan keuangan periode 2012 – 2015 dan data klaim BPJS untuk menghitung hospital base rate di dua RSUD tipe C di kabupaten Sukabumi. Selama periode 2012 – 2015 terjadi kenaikan dari total aset dan aset lancar, terutama kas dan setara kas sangat meningkat setelah pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Peningkatan Aset disertai juga dengan peningkatan liabilitas. Peningkatan pendapatan layanan lebih tinggi setelah pemberlakuan JKN jika dibanding periode sebelumnya dan pendapatan dari APBD berkurang setelah pemberlakuan JKN di RSUD A. Sedangkan untuk komponen biaya justru peningkatannya lebih rendah setelah pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional. Secara umum dilihat dari ratio keuangan, kinerja RSUD mengalami peningkatan, terutama RSUD A. Case mix indeks meningkat baik pada rawat jalan dan rawat inap di RSUD A, sedangkan di RSUD B case mix indek rawat inap meningkat sedangkan rawat jalan menurun. Hospital Base Rate untuk rawat inap dan rawat inap di kedua RSUD meningkat pada periode 2014 – 2015. Kata Kunci : Jaminan Kesehatan Nasional, kinerja keuangan, hospital base rate, RSUD.

---

ABSTRACT Name : Tita Rosita Study Programe : Public Health Majority : Health Economic : “The Implications of National Health Insurance on District Public Hospital Perfomance: Financial Analysis and Hospital Base Rate 2 District Hospital Type C in West Java” Title National Health Insurance (NHI) implementation in Indonesia since 2014 has transformed most of the payment system in the hospital from fee for service into a prospective payment system based on INA CBGs. Necessary strategies for management hospital that focus on enhancing performance in an integrated to minimize cost, rationalize waste, and improve business process efficiency without neglecting clinical pathways refers to the standard of professional services. The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of NHI on the performance of district public hospitals were covering aspects of financial performance and hospital base rate (HBR). In order to conduct a financial analysis this study uses financial statement period 2012 – 2015 and BPJS claims period 20142015 to calculate the HBR in two type C public hospitals in Sukabumi. During 2012 - 2015 there was an increase of total assets and current, primarily cash and cash equivalents greatly increased after NHI period in 2014. The increase in assets is accompanied also by an increase in liabilities. Improved medical revenue after NHI period higher if compared to the previous period and revenues from the local goverment budget (APBD) was reduced after NHI period. As for the expenses precisely the increase is lower after NHI period. In general, if viewed from the financial ratios, the performance of hospitals has increased. Case mix index increased on both outpatient visit and inpatient admission at District Hospital A, while in District Hospital B case mix index increased on inpatient admission and decreased on outpatient visit. Hospital Base Rate on inpatient admission and outpatient visit in both hospital increased during 2014-2015. Keywords : NHI, financial performance, HBR, district public hospital.

Abstrak:

Belum terdapatnya bentuk dokumen peraturan sesuai dengan Kepmenkes nomor 772 Tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) dan Permenkes nomor 755 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit di RSUD Prof.dr.M.Ali Hanafiah SM Batusangkar, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum dilaksanakan secara optimal. Penelitian bertujuan untuk mengkaji hal yang menyebabkan belum dilaksanakannya pembuatan dokumen HBL ditinjau dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dikaitkan dengan aspek yuridis normatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif retrospektif pada 11 informan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa komunikasi kebijakan HBL masih belum konsisten dan tersosialisasikan secara optimal, sumberdaya belum memadai dan komitmen implementasi kebijakan yang masih rendah serta struktur birokrasi yang belum jelas dalam koordinasi pelaksanaan HBL menjadi faktor berpengaruh dalam pembuatan HBL. Kesimpulan bahwa implementasi kebijakan HBL di RSUD Prof.dr.M.Ali Hanafiah SM Batusangkar Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 belum optimal sehingga membutuhkan advokasi kebijakan lebih lanjut.

ABSTRACT

Unavailable documentation of regulation due to policy Kepmenkes number 772 of 2002 on The Guidelines for Internal Hospital Regulation (Hospital By Laws) and Permenkes number 755 of 2011 on the Implementation Medical Committee in General District Hospitals Prof. dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar, showed that the implementation of the policy has not been implemented optimally. Aims of this study is to assess documentation of regulation has not been done according to HBL Guidelines based on factors that influenced policy implementation, such as Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure associated with normative legal aspects. This study uses Retrospective Qualitative methode using 11 informants and document review. Result shows that the communication policy of HBL is still not consistant and optimal socialized, fully-unsupported resources and low commitment of policy implementation and unclear bureaucratic structures in the coordination of the implementation of the HBL as influencing factors to make HBL. As the conclusion is that policy implementation in General Hospitals District Prof.dr.M.Ali Hanafiah SM Batusangkar West Sumatra Province in year 2013 has not been implemented optimally and need further advocacy as well.