Abstrak:

Bencana alam gempa tektonik 8,9 Skala Richter dan diikuti gelombang tsunami yang menerjang sebagian besar wilayah pantai barat dan utara Propinsi NAD pada tanggal 26 Desember 2004 mengakibatkan kehancuran yang luas disertai ratusan ribu korban meninggal hilang dan ratusan ribu lainnya harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Program prioritas yang dilakukan di tempat penampungan pengungsian adalah pemberian makanan tambahan untuk bayi dan balita serta imunisasi campak karena kondisi sanitasi lingkungan yang buruk ditambah dengan keadaan gizi yang menurun dapat menjadi penyebab berjangkitnya berbagai penyakit menular, antara lain diare, ISPA, kulit, campak, malaria dan demam berdarah. Dalam situasi darurat biasanya akan berakibat pada tingginya tingkat kesakitan dan kematian. Penyebab utama kematian dan kesakitan diantara pengungsi adalah campak (WHO, 2001). Penelitian ini dilatarbelakangi dan basil Kajian Asesmen Departemen Kesehatan Tahun 2005 yang menyebutkan pascabencana fungsi manajemen belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini disebabkan rusaknya infrastruktur kesehatan dan banyaknya tenaga kesehatan yang menjadi korban, serta koordinasi penanggulangan bencana lintas sektor dinilai juga sangat lemah. Untuk itu peneliti ingin mengetahui mengenai proses manajemen pada pelaksanaan crash program campak di kota Lhokseumawe dimana basil cakupan imunisasi campak sampai berakhirnya masa tanggap darurat tidak mencapai target yang ditetapkan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, data diperoleh dengan metode wawancara mendalam terhadap pengelola imunisasi tingkat Kabupaten dan Puskesmas, dan telaah dokumen crash program campak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran yang ditentukan berdasarkan hasil proyeksi BPS tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan di mana sebagian wilayah sasaran lebih besar dari yang ada dan daerah lain sasarannya lebih kecil dari hasil proyeksi. Pendataan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan terkendala karena terbatasnya sumber daya dan keamanan yang tidak kondusif. Tidak tersedia dana pada pendataan sasaran, evaluasi dan dana operasional realisasinya tidak lancar. Kesimpulan penelitian ini adalah manajemen perencanaan penentuan sasaran berdasarkan proyeksi BPS tidak relevan dengan jumlah sasaran sebenamya. Rusaknya infrastruktur dan masalah tenaga bukan menjadi kendala pelaksanaan crash program campak. Peran lintas sector dibutuhkan dalam penggerakkan masyarakat dan dukungan keamanan. Diperlukan ketersediaan dana mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi untuk menjamin keberhasilan program. Saran yang dapat diberikan yaitu dalam perencanaan penentuan jumlah sasaran perlunya mempertimbangkan situasi yang terjadi di daerah. Untuk pemerintah Kota Lhokseumawe agar menyediakan dana untuk penanggulangan bencana serta meningkatkan peran serta lintas sektor. Untuk Dinas Kesehatan perlu menyelenggarakan pelatatihan manajemen imunisasi dan penanggulangan bencana.

---

Tectonic earthquake disaster with 8,9 Richter Scale and followed by tsunami wave that attacking most of west and nort coast region of NAD Province in 26 December 2004 causing massive destruction as well as the deathllost of hundred thousand victim and other hundred thousand has to evacuate because lost their house. Priority program done in evacuation site is distributing food supplement for baby and also measles immunization because bad environment sanitation condition added with decreasing nutrient can caused the spread of contagious disease, such as diarrhea, ISPA, measles, malaria, and dengue. In emergency situation usually have consequence of high number of sickness and death. Main cause of death and sickness among the evacuee is measles (WHO, 2001). This research based on result of Health Departement Assessment Study Year 2005 that mention management function of postdisaster not yet optimally implemented, it caused by the damage of health infrastructure and number of health personnel that become victim, and also coordination of cross sector disaster prevention assessed very weak. For that research want to find out about management process in implementation of measles crash program in Lhokseumawe City where measles immunization coverage result until the end of emergency period not achieved the determined target. This research is done by qualitative method, and data obtained by indepth interview method toward immunization organizer of Regency and Puskesmas, and document study of measles crash program. Research result shows that determined target based on BPS projection result is not appropriate with reality in field where part of target area larger than existed and other area with smaller target than projected. Data gathering directly done by health officer burdened because of the limited source and not conducive security. Unavailable fund on data gathering of target, evaluation and operational fund is not smoothly realized. This research conclusion is planning management of target determination based on BPS projection is not relevant with the actual target number. The damage of infrastructure and officer problem are not obstracles for measles crash program. Cross sector role is needed in moving the society and security support. Fund availability needed from planning process to evaluation to guarantee the program efficacy. Given suggestion is the need of considering situation in planning number of target determined that occurred in the area. For Lhokseumawe Government is providing fund for disaster prevention and also increasing role of cross sector. For Health Agency is the need to conduct immunizatiorl management training and disaster prevention.

Abstrak: Skripsi ini membahas tentang manajemen program kesehatan jiwa di Kota Bandung. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif, perolehan data melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan empat Puskesmas di wilayah kerja dinas, dengan menggunakan kerangka sistem yang berfokus pada input (kebijakan, SDM, dana, sarana) dan proses manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanan, pengawasan dan evaluasi). Hasil penelitian menyarankan agar seluruh pemangku (pemerintah daerah, dinas, puskesmas, lintas sektor) menyamakan persepsi terkait program kesehatan jiwa untuk disepakati oleh seluruh pihak, sehingga setiap pihak mengetahui jelas batas kewenangannya masingmasing dalam pelaksanaan program kesehatan jiwa. Sinkronisasi kebijakan terkait ketersediaan dan kewenangan pemberian obat Psikofarma di Puskesmas khususnya diagnosa masalah kesehatan jiwa ringan-sedang. Segera dan rutin melakukan pelatihan SDM, membentuk TPKJM sehingga koordinasi antar lintas sektor dapat berjalan secara berjenjang dan lebih terfokus, intensif melakukan pengawasan dan evaluasi baik Dinas Kesehatan maupun Puskesmas, serta meningkatkan komunikasi serta motivasi bagi pelaksana program oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas. Kata Kunci: Kesehatan Jiwa, Manajemen, Puskesmas This study discusses about the mental health program management in Bandung City. This study used qualitative approach, data collection is done by in-depth interviews and document review. This research was conducted at the Dinas Kesehatan and four Puskesmas in Bandung City, using system approach framework, focusing on input (policy, man, money, facilities) and managerial processes that begin by planning, organizing, implementing and then monitoring and evaluating. The results of the study suggest that all stakeholder (Local government, Health Office, Puskesmas, Social Office Affair, and others that could involve) to share common perception related to mental health programs to be agreed upon by all parties involved, so that each party knows clearly the role and authority in the implementation of mental health programs, there shpuld be synchronization of policies related to the availability and authority of Psychopharmaceutical drugs in Puskemas, especially the diagnosis of mild-to-moderate mental health problems. Training for program implementers (program coordinator) needs to be conducted immediately. The team of mental health (TP-KJM) need to be formed, so that coordination between sectors can run in stages and be more focused. The government should meet the needs of the facilities be more intensive in conducting monitoring and evaluation, improve communication and motivation to program coordinators by head of health office and Puskesmas Bandung City. Key words: Management, Mental Health, Puskesmas

Abstrak: Difteri masih menjadi masalah serius di beberapa negara di dunia. meskipun vaksinasi difteri telah rutin dilaksanakan sejak tahun 70-an, masih terjadi laporan Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri terutama di negara berkembang. Menurut WHO, pada tahun 2000, dilaporkan 30.000 kasus dan 3.000 kematian karena difteri di dunia. Salah satu upaya pengendalian penyakit difteri adalah dengan penguatan sistem surveilans difteri. Dimana surveilans difteri berperan penting untuk menilai dampak dan sebagai sistem kewaspadaan dini agar bisa dilakukan penanggulangan difteri secara tepat dan cepat. Sistem surveilans yang baik sangat diperlukan untuk melihat pengembangan penyakit dan meminimalisir penularan penyakit. Untuk itu perlu adanya evaluasi system surveilans difteri di wilayah Dinas Kota Depok. Metode ini menggunakan pendekatan system yang terdiri dari input, proses, dan output. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Depok dan dua Puskesmas di Wilayah Kota Depok. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dalam penyelenggaraan surveilans difteri ditemukan beberapa hambatan yakni kurangnya pelatihan bagi tenaga kesehatan surveilans di Dinas Kesehatan dan beban kerja yang tinggi di Puskesmas. Selain itu ketepatan dan kelengkapan laporan yang masih belum tepat waktu, diperlukan adanya sistem surveilans difteri agar surveilans difteri berjalan dengan baik.

---

Diphtheria is still a serious problem in several countries in the world. although diphtheria vaccination has been routinely carried out since the 70s, there are still reports of diphtheria outbreaks, especially in developing countries. According to WHO, in 2000, 30,000 cases were reported and 3,000 deaths from diphtheria in the world. One effort to control diphtheria is by strengthening the diphtheria surveillance system. Where diphtheria surveillance plays an important role to assess the impact and as an early vigilance system so that the diphtheria prevention can be carried out appropriately and quickly. A good surveillance system is needed to see the development of disease and minimize transmission of disease. For this reason, it is necessary to evaluate the diphtheria surveillance system in the Depok City Service area. This method uses a system approach consisting of input, process, and output. The data sources used are primary and secondary data obtained from in-depth interviews, observations, and document review. This research was conducted at the Depok City Health Office and two Puskesmas in the Depok City Area. Based on the results of the study, it was found that in the implementation of diphtheria surveillance there were several obstacles, namely the lack of health workers for surveillance at the Health Office and high workload at the Puskesmas. In addition, the accuracy and completeness of the reports are still not on time, and a diphtheria surveillance system is needed so that diphtheria surveillance works well.were collected by means of deep interview. The researcher suggests that library should improve the user education program and provide facilities which can help students to be information literate.