Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 10311 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Maj. Kes. Perkotaan (MKP), Th.Viii, No.2, 2001, hal: 21-32, (Cat. ada di bendel 2000-2003)
[s.l.] : [s.n.] : s.a.]
Indeks Artikel Jurnal-Majalah   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Wibisono Wijono
MKP Vol.VIII, No.2
Jakarta : Unika Atma Jaya, 2001
Indeks Artikel Jurnal-Majalah   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Hanifa Nawawi; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Mieke Savitri, Surya Ede Darmawan, Djajadilaga
T-3133
Depok : FKM-UI, 2010
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Tjutju Turaeni; Pembimbing: Farida Mutiarawati Tri Agustina, C. Endah Wuryaningsih; Penguji: Ella Nurlela Hadi, Tini Setiawan, Ucu Supriatna
T-2125
Depok : FKM-UI, 2005
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Departemen Kesehatan
618.9201 IND p
Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 1999
Buku (pinjaman 1 minggu)   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Soedarmono Soejitno, R.E. Laksmono, F.L.P. Sitorus
JMARSI No.1, Vol.3
Depok : FKM UI, 2002
Indeks Artikel Jurnal-Majalah   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Zahrina; Pembimbing: Ascobat Gani; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Amal Chalik Sjaaf, Enny Ekasari, Kirana Pritasari
Abstrak:
Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu pembagian urusan bidang kesehatan yang didesentralisasikan yaitu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Implementasi UKM esensial yang dilaksanakan Puskesmas memiliki banyak tantangan dan belum diprioritaskan dalam implementasinya. Sejak desentralisasi ada indikasi marginalisasi UKM. Permasalahan kekurangan SDM, keterbatasan dan keterlambatan dana UKM yang berkaitan dengan kebijakan desentralisasi. Sebagai wilayah perkotaan, Puskesmas di Kota Depok seharusnya memprioritaskan UKM. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengevaluasi implementasi UKM esensial dalam konteks kebijakan desentralisasi meliputi politik, fungsi, fiskal dan penguatan kapasitas di Puskesmas Kota Depok. Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator kinerja daerah terkait UKM esensial sebagian besar belum mencapai target. Sejumlah 13 dari 20 indikator pada renstra serta 12 dari 14 indikator RPJMD belum tercapai terutama untuk pelayanan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan dan P2P. Desentralisasi politik dalam UKM esensial sudah diberikan kewenangan yang disertai tanggungjawab dan akutabilitas. Pada konteks desentralisasi fungsi sudah tersedia NSPK yang mendukung walaupun masih ditemui sejumlah masalah. Desentralisasi fiskal belum sempurna dilaksanakan dan menjadi tantanangan implementasi UKM esensial. Permasalahannya antara lain kecukupan pembiayaan, keterlambatan anggaran dan realisasi. Penguatan kapasitas daerah di Kota Depok belum optimal dalam SDM, sistem informasi dan sarana prasarana. Pelaksanaan UKM esensial yang belum mencapai target terkendala konteks desentralisasi fiskal dan penguatan kapasitas. Namun hal yang menarik ditemukan bahwa kelembagaan Puskesmas sebagai PPK-BLUD di Kota Depok menjadi best practice yang cukup mendukung pelaksanaan UKM esensial. Kata kunci: Desentralisasi kesehatan, Upaya Kesehatan Masyarakat, Puskesmas

Based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, one of the health decentralized is Public Health Efforts (PHE). There are many challenges to PHE implementation, PHE also has not been prioritized. Since decentralization, there are indications of the marginalization of PHE. Problems of lack of human resources, limitations, and delays in public health financing related to the decentralization policy. As an urban area, Puskesmas in Depok City should prioritize Public Health Effort. This study use qualitative method with a case study approach to evaluate the implementation of essential PHE in the context of decentralization policies on politics, functions, fiscal and capacity building in Puskesmas, Depok City. The results of the study show that most of the regional performance indicators related to essential PHE have not reached the target. A total of 13 from 20 indicators in the strategic plan and 12 of the 14 indicators of the RPJMD have not been achieved, especially for family health services, environmental health, and disease prevention and control. Political decentralization have been given authority with responsibility and accountability. In the context of decentralization of functions, there are already available supporting NSPKs (guideline). Fiscal decentralization has not yet been fully implemented and become the challenge. The problems include the adequacy of financing, budget delays, and realization. Regional capacity strengthening in Depok City has not been optimal in terms of human resources, information systems, and infrastructure. The implementation of essential PHE that have not yet reached the target is constrained by the context of fiscal decentralization and capacity building. However, the Puskesmas institution as PPK-BLUD in Depok City has become a best practice could support the implementation of essential PHE. Keywords: Health decentralization, Public Health Efforts, Primary Health Care
Read More
T-6347
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Aniek Setyorini
613.9 SET k
[s.l.] : In Media, 2014
Buku (pinjaman 1 minggu)   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Uluhiyah; Pembimbing: Tri Yunis Miko Wahyono; Penguji: Achmad Kusdinar, Nana Mulyana, Rustika
Abstrak:

RSUD Pemerintahan Kabupaten Sumedang telah terpapar dengan kebijakan PMK dengan nomor 836/MenkesiSICN1/2005 tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja (PMK) Perawat dan Bidan sejak tahun 2006. 1 (satu) orang Perawat sebagai DTOT kabupaten Sumedang serta 7 orang Perawat dan 1 orang Bidan sebagai First Line Manager (FLIVI) di Rumah Sakit mi. Berdasarkan hal tersebut dilakukan peneiitian Evaltzasi Kesiapan Implementasi PlvIK Perawat dan Bidan Di Unit Pelayanan Kesehatan Reproduksi RSUD Pemerintahan Daerah Kabupaten Surnedang Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif (kuantifikasi data). Hasil penelitian menunjukan belurn siapnya inaplementasi P/vIK bagi perawat dan bidan di Rumah Sakit ini, karena belum ada SK khusus untuk mengimplementasikan PMK dan belum tersedianya alokasi anggaran khusus mengimplementasikan PMK bagi perawat dan bidan. Dua komponen PMK. yang disuswi berbeda yaitu: Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam bentuk Standar Asuhan Keperawatan (SAIC) dan uraian tu.gas perawat clan bidan berdasarkan kedudukan dalam struktur Rumah Sakit. Sementam 3 komponen lain yaitu: indikator kinetja, D.R.K serta monitoring dan evaluasi belum ada. Hasil evaluasi kinelja dari 31 orang perawat dan bidan di unit pclayanan kesehatan reproduksi Rumah Sakit ini, keadilan transparansi dalam penilaian kinerja di institusi tempat keija ditemukan kurang puas sebanyak 23 orang (74,2%). Disarankan pemegang komitmen dan pengambil keputusan untuk memberikan Support Sistem dan kebijakan dalam mengimplementasikan pengembangan manajemen kinelja bagi perawat dan bidan, 5 komponen PMK disusun dan dimplementasikan secara utuh untuk meniugkatkan kinexja perawat dan bidan khususnya dan mcningkatkan mutu pclayanan di Rumah Sakit ini pada umumnya.


 

Sumedang District Govemment Hospital has been exposed by policy of Clinical Performance Development Management Systems (CPDMS) with the number of 836/Menlces/SK/VI!2005 about Pedoman Pengembangan Mamjemen Kinerja (PMK) Perawa: dan Bidan and there is a nurse as District Trainee of Trainer (DTOT) of Sumedang and 7 nurses and a midwife as First Line Manager (FLM) in this Hospital since 2006. The research of evaluation of implementation readiness nurses and midwives in Clinical Performance Development Management Systems (CPDMS) in Reproductive Health Care Unit at Sumedang District Government Hospital 2010 based on the statement below. This research use qualitative and quantitative methods. The result shows the Clinical Performance Development Management Systems (CPDMS) policies aren’t ready yet for nurses and midwives in the hospital, because there is no special Decree to implement Clinical Perfomance Development Management Systems (CPDMS) and there is no specific budget allocation for the implementation of CPDMS for nurse and midwife. Two components of CPDMS which were prepared diferentlyz Procedure Operating Standard (POS) in the form of Nursing Care Standards (NCS) and job descriptions of nurses and midwives based on the position in the structure of the Hospital. Meanwhile the three other components, namely: performance indicators, Reflection of Case Discussion and monitoring, and evaluation still pending. The results of evaluating the performance of 31 nurses and midwives in reproductive health services unit. The results of evaluating the performance of 31 nurses and midwives in reproductive health services unit, justice of transparency in the assessment of institutional performance in the workplace found less satisfied as many as 23 people or (74.2). Suggested to holders and decision makers are committed to providing support systems and policies to implement the Perfonnance Management Development for Nurses and Midwives and the five components of CPDMS prepared and fully implemented to improve the performance of nurses and midwives in particular and improve the quality of care in general hospitals.

Read More
T-3266
Depok : FKM-UI, 2010
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Karen J. Marcdante
618.92 MAR n (Rs)
Singapore : Elsevier, 2014
Reserved (pinjaman 1 hari)   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive