Abstrak: Pelatihan dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu tenaga kesehatan. Pelatihan pada dasarnya merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan/atau menunjang pengembangan karir. Pelatihan bagi tenaga kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dengan syarat pelatihan harus terakreditasi dan diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi pemerintah pusat. Ketersediaan institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan terakreditasi pemerintah pusat di Indonesia masih terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah tenaga kesehatan yang berhak memperoleh pelatihan berkualitas, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan akreditasi institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan dengan mengamati faktor-faktor yang berkontribusi terhadap implementasi sebuah kebijakan antara lain faktor ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, lingkungan, disposisi pelaksana, serta kinerja kebijakan implementasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan telaah dokumen di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan institusi-institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang telah terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan secara umum pencapaian indikator yang menjadi target kinerja kebijakan akreditasi institusi telah tercapai walaupun belum terlihat pemerataannya di seluruh provinsi di Indonesia. Pada beberapa faktor, seperti kejelasan dan pola penyampaian informasi masih perlu dikembangkan upaya lainnya agar informasi dapat jelas dipahami semua pelaksana dengan cara yang efektif dan efisien, khususnya bagi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Kemudian pada faktor lingkungan, perlu upaya pendekatan dan koordinasi yang mendalam dan meluas agar kesempatan tenaga kesehatan mengikuti pelatihan terakreditasi yang diselenggarakan institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi semakin banyak.

---

Training is carried out in an effort to improve the quality of health workers. Training is basically a learning process that aims to improve performance, professionalism, and/or support career development. Training for health workers can be organized by government, regional department, or community with the condition that the training must be accredited and held by an accredited health training provider institution. The availability of institutions providing training in the health sector accredited by the central government in Indonesia is still limited when compared to the number of health workers who are entitled to receive quality training. Therefore this study was conducted to analyze the implementation of the accreditation policy for institutions providing training in the health sector by observing factors that contribute to the implementation of a policy include the size and objectives of the policy, communication, resources, characteristics of the implementing agency, environment, disposition of the implementer, as well as the performance of the implementation policy. This research is a qualitative research using two methods of data collection, in-depth interviews and document review at Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan and accredited training institutions in the health sector. The results of the study show that in general the achievement of the indicators that are the performance targets for institutional accreditation policies has been achieved, although the distribution has not yet been seen in all provinces in Indonesia. On several factors, such as clarity and patterns of information delivery, other efforts need to be developed so that information can be clearly understood by all implementers in an effective and efficient manner, especially for Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Then on environmental factors, an in-depth and widespread approach and coordination is needed so that there are more and more opportunities for health workers to take part in accredited training organized by accredited training institutions.

Abstrak: Tesis ini melihat gambaran mengenai kesiapan implementasi kebijakan pelatihan bidang kesehatan dengan didasarkan pada UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 31 untuk terselenggaranya pelatihan kesehatan yang bermutu, dengan mengidentifikasi regulasi yang terkait dengan pelatihan bidang kesehatan, identifikasi faktor-faktor yang berperan, serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam kesiapan implementasi kebijakan bidang kesehatan. Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan metode analisis kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2017, berlokasi di wilayah DKI Jakarta. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan kebijakan pelatihan saat ini masih ada kendala dikarenakan penyiapan kebijakan turunan UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan masih dalam proses penyusunan, kendala lain terutama dalam hal SDM, kuantitas sosialisasi kebijakan terhadap pelaksana kebijakan, dan perlunya penyesuaian instrument/pedoman yang ada terhadap kebijakan yang berlaku saat ini.

---

This thesis conducted a review of UU 36/2014 about Health Workers Article 31 to perceive readiness of health training implementation for the implementation of quality health training, by identifying regulations related to health sector training, identification of contributing factors, and to know the obstacles and efforts made in the readiness of health policy implementation. This study is a descriptive study with qualitative analysis method by conducting in-depth interviews and document tracking. The research was conducted in June 2017, located in DKI Jakarta area. The result of the study concluded that the implementation of the current training policy is still a problem because the preparation of the operational policy of UU 36/2014 is still in the process of drafting, other obstacles in the matter of human resources, the quantity of policy socialization to the policy implementer, and the need for adjustment of the instrument/guidelines against current policies.

Abstrak: Skripsi ini membahas materi muatan kebijakan hak dan kewajiban pasien yang terdapat dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan dan Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan melihat adakah materi muatan yang sama antara peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode pengambilan data menggunakan deskriptif kualitatif kemudian dianalisis menggunakan segitiga kebijakan. Data yang didapatkan menggunakan jenis data sekunder berupa undang-undang, risalah, rancangan undang-undang dan naskah akademik. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengulangan hal yang sama dengan makna yang sedikit berbeda pada materi muatan kebijakan hak dan kewajiban pasien dalam tiga undang-undang tersebut. Diperlukan adanya tataurutan perundangan yang seharusnya dilakukan sesuai pedoman pembentukan perundang-undangan sehingga tercipta konsistensi dan sinkronisasi antar peraturan. Selain itu, untuk meminimalkan pengulangan hal yang sama maka dalam proses pembuatan perundang-undangan diperlukan analisis kemiripan. Kata kunci: Hak dan Kewajiban Pasien, UU Praktik Kedokteran, UU Keperawatan, UU Rumah Sakit This thesis discusses about patient's rights and obligations in regulation of law No. 29 in 2004 about Medical Practice, law No. 38 in 2014 about Nursing, and law No. 44 in 2009 about Hospital by looking overlapping material between regulations. This study uses library research, using qualitative on data collection method descriptive base with triangle policy. Use secondary data types. The results of the study is that there are overlap in the material content of the patient's rights and obligations in the law. Required rules of legislation that should be carried out using guidelines for establishing legislation so as to create consistency and synchronization between regulations. to minimize repetition of the same thing, in the process of making legislation analysis of similarities is needed. Key words: Patient Rights and Obligations, Overlapping Policies, Health Law, Medical Practice Law, Nursing Law, Hospital Law

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya tingkat kepuasan pelanggan pelayananakreditasi dan sertifikasi pelatihan di Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2017serta kendala dalam pelayanan akreditasi dan sertifikasi pelatihan sebagai upayaperbaikan mutu pelayanan akreditasi dan sertifikasi pelatihan. Penelitian inidilakukan dengan dua tahap yaitu kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitiankuantitatif menunjukan bahwa tingkat kepuasan pelanggan pelayanan akreditasi dansertifikasi pelatihan dengan cut off point 90% sebesar 50,6% sedangkan tingkatkesesuaian harapan dan kenyataan sebesar 85,37%, pelanggan yang berasal dariinstansi swasta lebih puas (65,7%) dibandingkan dengan pelanggan yang berasal dariinstansi pemerintah (40,0%), tidak ada perbedaan antara kepuasan pelanggan denganlama waktu penilaian (P value 0,231). Dari analisis multivariat didapatkan hasilbahwa variabel yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan adalah jenis kelamindengan P value 0,001 dan OR= 6,7 artinya pelanggan yang berjenis kelamin laki-laki7 kali lebih puas dibandingkan pelanggan yang berjenis kelamin perempuan setelahdikontrol oleh variabel jenis instansi dan pekerjaan. Analisis diagram kartesiusmenunjukan terdapat 9 masalah yang menjadi prioritas utama untuk dilakukanperbaikan (Kuadran A). Dari tahap kualitatif didapatkan informasi bahwa kendalayang dihadapi oleh Pusat Pelatihan dalam pelayanan akreditasi dan sertifikasipelatihan adalah kurangnya SDM sebagai tim penilai akreditasi pelatihan, petugassekertariat/ administrasi dan petugas sertifikat pelatihan; kurangnya pemahamanpenyelenggara pelatihan dalam hal komponen kurikulum akreditasi pelatihan; sertakurang optimalnya jaringan internet sebagi pendukung pelaksanaan pelayananakreditasi pelatihan. Dari hasil penelitian disarankan agar Pusat Pelatihan SDMKesehatan dapat menambah tim penilai akreditasi pelatihan, membuat komiteakreditasi pelatihan, memperbaharui pedoman akreditasi, melakukan pembinaansecara berkala kepada tim penilai dan penyelenggara pelatihan, mengoptimalkanjaringan internet, serta membuat aplikasi pengajuan akreditasi berbasis online. Selainitu perlu dilakukan sosialisasi pedoman sertifikasi yang baru, melakukan uji cobaaplikasi penomoran sertifikat serta memberikan pelatihan kepada petugas sertifikattentang aplikasi pemberian nomor sertifikat.Kata kunci : Akreditasi Pelatihan; Kepuasan Pelanggan; Sertifikasi Pelatihan.

---

The purpose of this study is to know the level of customer satisfaction toaccreditation and certification service of training in Pusat Pelatihan SDM Kesehatanyear 2017 and its problem as an effort to improve the quality of accreditation andcertification services of training. This study consist of quantitative and qualitativestages. The result on quantitative stage shows that level of customer satisfaction toaccreditation and certification service of training with 90% cut off point is 50.6%while suitability of expectations agains reality is 85.37%, customers from privateinstitutions more satisfied (65,7%) than those from government agencies (40,0%),there was no difference between customer satisfaction and the duration of assessment(P value 0.231). Based on multivariate analysis, it is shows that variables related tocustomer satisfaction were gender with P value 0,001 and OR = 6,7. It means thatmale customers are more satisfied 7 times than female customers after beingcontrolled by institution type variable and job variable. Cartesian diagram analysisshows that there are 9 issues that are classified as top priority for improvement(Quadrant A). The result on qualitative stage shows that the problems faced inaccreditation and certification service of training are lack of human resources ontraining accreditation assessment team, secretariat/administrative officers and trainingcertificate officers; lack of understanding from training providers in component oftraining accreditation curriculum; also internet network is less than optimal as asupporting on implementation accreditation services of training. From this study it issuggested to adding training assessment accreditation team, create trainingaccreditation committees, update accreditation guidelines, conduct regular coachingto assessment team and training providers, optimizing the internet network, and alsocreate application for online accreditation submission. It is also necessary to socializethe new certification guidelines, trial on certificate numbering application and providetraining to certificate officer about the certificate numbering application.Keywords: Customer Satisfaction; Training Certification; Training Accreditation.

Abstrak:

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan di Kota Pagar Alam belum dilaksanakan dengan baik, dibuktikan dengan baru dikeluarkannya Peraturan Walikota Pagar Alam No: 02 tahun 2008 padahal SPM sudah ditetapkan melalui KEPMENKES No.1457/MENKES/SK/X/2003. Minimnya dana yang tersedia dari APBD Kota Pagar alam, jumlah tenaga, sarana, dan adanya beberapa indikator pada SPM yang belum didapatkan datanya antara lain. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui pelaksanaan kebijakan SPM bidang kesehatan di Kota Pagar Alam tahun 2008 melalui pendekatan 6 C?s Options dari Harmein Harun. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui informan melalui wawancara mendalam pada informan terpilih yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan SPM bidang Kesehatan di Kota Pagar Alam, yaitu Walikota, Komisi 1 DPRD, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Daerah, dan Kepala kantor Keluarga Berencana & PK. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan SPM bidang Kesehatan di Kota Pagar Alam tahun 2008 berdasarkan pendekatan 6 C?s Options belum dilaksanakan secara maksimal. Konsentrasi (Consentration) terutama dalam mobilisasi tenaga dan sumber dana belum dilaksanakan secara optimal. Pelaksana Teknis SPM telah mengetahui kejelasan (Clarity) dari tujuan yang telah ditetapkan dan telah mengetahui peran, tujuan dan fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan di Kota Pagar Alam. Bentuk dan struktur organisasi pelaksana teknis bidang kesehatan pada tahun 2008 ini akan berubah, hal ini menunjukkan Kemampuan Berubah (Changeablity) dari organisasi. Tantangan (Challenge) dalam pelaksanaan sudah cukup realistis. Koordinasi (Cooordination) baik antar personil, komunikasi dan inter organisasi sudah berjalan baik, akan tetapi secara eksternal belum berjalan dengan baik. dan secara Konsistensi (Consistency) belum dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksana teknis SPM bidang kesehatan di kota Pagar Alam harus melaksanakan beberapa langkah antara lain meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait, melakukan upaya untuk meningkatkan anggaran kesehatan, dan meningkatkan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. Para pengambil kebijakan juga harus mampu melaksanakan analisa situasi sebelum membuat sebuah kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil akan dapat dilaksanakan dengan baik. Pemerintah pusat seharusnya menyadari bahwa kemampuan tiap-tiap daerah berbeda satu sama lainnya terutama dari segi dana dan tenaga, dan tetap memegang teguh prinsip bahwa kesehatan adalah bidang yang didesentralisasikan kepada daerah.

---

SPM health field in Pagar Alam district hasn?t implementation well enough. Fact that rule of SPM in Pagar Alam district released in year 2008, despite Health Department of Republic Indonesia released it in year 2003. the resource to reach the target of SPM is not enough budget from regional budget, human health resources, facilities of health and there is a few indicators that which has no data. The objectives of this research is to see how implementation of the SPM as a policy in Pagar Alam district using 6 C?s Options by Harmein Harun. This research is using design kualitatif with collect data using indepth interview to informan whom involved in implementation of the SPM in Pagar Alam district year 2008 : head of health district Pagar Alam, hospital director, head of KB, Walikota, and komisi 1 DPRD. The result of this research found that the implementation of SPM in Pagar Alam disctrict using 6 C?s options by Harmein Harun hasn?t applied well enough. Concentration of the resources hasn?t enough, the techical executors of SPM has know the Clarity of the objective SPM, The organization Changeability, Challenge has realistic enough. Cooordination has run well but externally not good, and there is no Consistency. The technical eksekutor's health in Pagar Alam district has to do a many steps to rise coordination with related sectors, advocation to rise health financing from regional budget, and rise up the quality and quantity human resources in health sector. and specially to the leader of Pagar Alam district has to do situation analysis before made a public policy. Goverment must considered that the ability between district in indonesia is different, specially in budget and resources, and must committed to the rule that health is one of area which is decentralized.

Abstrak:

---

Abstrak:

Tesis ini membahas gambaran pelaksanaan proses sertifikasi CPKB di Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian menyarankan agar dilakukan penambahan SDM di Seksi Sertifikasi Kosmetik sehingga dapat dibedakan antara SDM yang melayani sertifikasi CPKB dan Surat Keteangan Impor serta dilakukan pengembangan dan evaluasi SDM yang melaksanakan proses sertifikasi CPKB. Selain itu merevisi prosedur kerja sertifikasi CPKB dengan melakukan evaluasi tahapan proses sertifikasi sehingga diketahui waktu yang dibutuhkan dari setiap tahapan.

---

 

The thesis discusses the implementation of certification process of GMP Cosmetics in The Directorate Inspection and Certification of Traditional Medicines, Cosmetics and Complement Product. This research is a qualitative research by an interview and document investigation. The result of the research suggests to add human resources in the section of cosmetics certification in order to be able to differenciate between the human resources which is in charge of GMP Cosmetics certification service and import letter as well as development and evaluation of human resources which implements GMP Cosmetics certification process. Besides that, to revise the working procedure of GMP Cosmetics certification by evaluating the certification process so that the time needed in each phase is known.