Search Results - Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Jenis Koleksi

Ditemukan 34235 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV

Determinan Pemanfaatan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Puskesmas Cijeruk Kabupaten Bogor Tahun 2012

Khaerudin; Pembimbing: Suprijanto Rijadi; Penguji: Mieke Savitri, Fusia Meidiawati

Abstrak:

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih cukup tinggi. Sebagian besar terjadi selama melahirkan dan periode postpartum langsung dengan penyebab utama akibat komplikasi obstetrik. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan telah dikaitkan dengan upaya menurunkan angka kematian ibu, pemanfaatan pelayanan ini masih relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi determinan pemanfaatan pelayanan berdasarkan karateristik individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional, dengan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran angket kepada 203 responden. Hasilnya menunjukkan ada hubungan antara pendapatan keluarga, sikap terhadap pelayanan kesehatan dan persepsi kebutuhan kesehatan yang dirasakan dengan pemanfataan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Sikap merupakan determinan paling dominan terhadap pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (p=0,000 OR=19,292 CI 95%=8,337–44,644). Sedangkan umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, kepemilikan jaminan kesehatan, persepsi jarak dan waktu tempuh ke fasilitas kesehatan tidak teridentifikasi berhubungan secara signifikan. Disarankan kepada pihak puskesmas untuk meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, mengintegrasikan program kesehatan ibu dengan program lain, melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah kesehatan, dan menyebarkan informasi pentingnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Kata Kunci: Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, sikap, persepsi.

Maternal Mortality Rate (MMR) in Indonesia is still quite high. Mostly occurred during delivery and immediate postpartum period due to the major cause of obstetric complications. Delivery assistance by health professionals has been associated with reducing maternal mortality effort, this service utilization is still relatively low. The aim of this study is to identify the determinants of health service utilization based on individual characteristics. Cross sectional approach was used with primary data that is collected by spread out the questionaire to 203 respondents with . The results showed that there is a relationship between family income, attitudes toward health care and perceptions to the need of heath service with the utilization of delivery assistance by health professionals. Attitude is the most dominant determinant of delivery assistance by health professional (p = 0.000 OR = 19.292 95% CI = 8.337 to 44.644). As for age, education level, occupation, property insurance, the perception of distance and travel time to health facilities was not significantly associated. The recommendation for the Cijeruk Health centre is to enhance coordination with relevant stakeholders, integrating maternal health program with other programs, involving the community in identifying health problems, and disseminate important information delivery assistance by health professionals. v Universitas Indonesia Keywords: Delivery asisstance by health personnel, attitudes, perceptions.

T-3559

Depok : FKM-UI, 2012

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Implementasi kebijakan jaminan persalinan di 3 puskesmas DKI Jakarta tahun 2012

Nindya Savitri; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Umar Fahmi Ahmadi, Purnawan Junadi, Riskiyana S Putra,Taufiq, K.M.

Abstrak:

ABSTRAK Latar belakang. Menurut SDKI 2007 Angka Kematian Ibu 228/100.000 KH dan Angka Kematian Bayi 34/1000 KH, sementara target MDG?s adalah 102/100.000 KH dan 23/1.000 KH. Untuk mempercepat target MDG?s maka diluncurkanlah program Jampersal untuk mengatasi keterbatasan akses dan ketidaktersediaan biaya sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Menteri Kesehatan Nomor TU/Menkes/E/391/11/2011 tentang Jaminan Persalinan tanggal 22 Februari 2011. Tujuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan jampersal di 3 puskesmas DKI Jakarta tahun 2012 berdasarkan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan dilaksanakan pada bulan Juni - Juli 2013 di 3 Puskesmas DKI Jakarta dengan jumlah informan sebanyak 11 orang. Hasil. Hasil analisa yang didapat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan semaksimal mungkin. Angka kematian ibu yang masih tinggi dan alokasi dana yang tidak terserap kemungkinan disebabkan oleh keempat variabel tersebut, sehingga masih perlu adanya tindak lanjut baik dari pemerintah, pemda, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota serta puskesmas.

ABSTRACT Background. According to the IDHS 2007 Maternal Mortality 228/100.000 lb and Infant Mortality 34/100.000 lb, whilw the MDG?s is 102/100.000 lb and 23/100.000 lb. To accelerate the MDG?s target Jampersal program was launched to address the limitations of access and unavaiability costs in accordance with their circulair issued by the Minister of Health No. TU/Menkes/E/291/11/2011 on Delivery Guarantee dated February 22, 2011. Puspose. The purpose of this study to determine the extend of policy implemtation Jampersal in 3 health center DKI Jakarta in 2012 based on the communication, resources, disposition and bureaucratic structures variables. Method. This research is qualitative and held in June-July 2013 in the 3 health centers DKI Jakarta by the number of informants as many as 11 peoples. Results. Analysis results obtained show that the implementation of the policy has not been running as much as possible. Maternal mortality rates are still high and the allocation of funds that is not absorbed is probably caused by the four variables, so it is still the need for better follow-up of the goverment, local goberment, Province health offices and district health offices and community health center.

T-3786

Depok : FKM-UI, 2013

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa untuk Penanganan Masalah Stunting di Kabupaten Bogor Tahun 2019

Ahmad Sidratul Muntaha; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Ascobat Gani, Kurnia Sari, ZamhirIslamie, Saefullah

Abstrak: Prevalensi stunting di Indonesia dilaporkan meningkat sebanyak 37.2% pada tahun 2013 dimana sebelumnya prevalensi stunting berada pada posisi 35.6% di tahun 2010 (Mayasari et al., 2018). Riskesdas 2018 menunjukkan angka stunting atau anak tumbuh pendek turun dari 37,2% pada Riskesdas 2013 menjadi 30,8% pada tahun ini. Namun jika melihat RPJMN tahun 2015- 2019 angka tersebut masih belum sesuai target dimana penurunan angka yang ditargetkan oleh pemerintah adalah sebesar 28%. Sebagai salah satu upaya menangani stunting, pemerintah Indonesia melalui kebijakan Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 mengenai prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk penanganan stunting. Pemerintah memilki target untuk memperluas program dan kegiatan nasional pencegahan stunting ke 160 Kabupaten/Kota pada tahun 2019 dan ke 390 Kabupaten/Kota di tahun 2020 mendatang. Salah satu wilayah yang menjadi fokus pemerintah adalah 10 kabupaten yang terletak di kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam studi ini, peneliti mengkaji implementasi kebijakan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dalam hal penanganan masalah stunting di Kabupatan Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada realisasi dana desa tahun 2019 belum ada besaran dana yang secara khusus digunakan untuk menangani stunting. Namun, ada beberapa program yang sudah dijalankan oleh perangkat desa di Kabupaten Bogor, diantaranya program penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, pelatihan pemantauan perkembangan dan pemeriksaan kesehatan berkala melalui kegiatan posyandu untuk ibu menyusui, dan pengembangan ketahanan pangan di desa. Selain itu, ditemukan hambatan berupa kurangnya pemahamam perangkat desa mengenai stunting beserta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya yang berpengaruh kepada alokasi dana desa untuk menangani stunting. Peneliti merekomendasikan adanya penjelasan lebih lanjut (dalam bentuk sosialisasi ataupun edukasi) baik kepada pemerintah desa maupun ke kader-kader kesehatan terkait stunting itu sendiri, mengingat pada hasil penelitian ini masih ditemukannya pemerintah desa yang belum mengetahui secara jelas tentang stunting

T-5787

Depok : FKM UI, 2019

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Evaluasi Kebijakan Pemenuhan Sembilan Jenis Tenaga Kesehatan Puskesmas Berbasis Standar Ketenagaan Minimal di Kabupaten Sukabumi

Sheilaa Rizkia Anjari; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Puput Oktamianti, Adang Bachtiar, Masykur Alawi

Abstrak:

Pemenuhan sembilan jenis tenaga kesehatan strategis di Puskesmas merupakan pilar utama pelayanan kesehatan primer. Kabupaten Sukabumi, sebagai wilayah terluas di Jawa Barat, menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan standar ketenagaan minimal akibat kendala geografis dan fiskal daerah. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi dan dampak kebijakan pemenuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan Model George C. Edward III (komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, disposisi) dan Teori William N. Dunn (kecukupan dan pemerataan). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen di Dinas Kesehatan serta 3 Puskesmas sampel. Selain itu dilakukan analisis spasial sederhana sebagai visualisasi distribusi nakes menggunakan Geographic Information System (GIS). Hasil evaluasi menunjukkan proses komunikasi berjalan baik, namun terdapat inkonsistensi target nasional (sembilan nakes) dengan regulasi terbaru (tiga belas nakes) serta penutupan aplikasi rencana kebutuhan (Renbut). Hambatan kritis bersumber dari alokasi anggaran daerah (financial resources) yang terikat batas belanja pegawai APBD 30% berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Struktur birokrasi belum memiliki SOP mikro daerah untuk redistribusi nakes lokal, sementara aspek disposisi menunjukkan komitmen pelaksana yang tinggi namun terhambat skala prioritas formasi pemerintah daerah. Ditinjau dari aspek dampak, tingkat kecukupan sangat rendah, di mana hanya 12,07% Puskesmas memenuhi standar, dengan kekosongan kritis pada posisi Dokter Gigi dan Tenaga Gizi. Dari aspek pemerataan, terjadi ketimpangan distribusi nakes yang tajam antara wilayah perkotaan dan pelosok akibat hambatan geografis dan ketiadaan regulasi retensi. Penelitian ini disimpulkan implementasi kebijakan belum optimal dalam menjamin kecukupan dan pemerataan nakes. Disarankan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan Peraturan Bupati terkait redistribusi, mengoptimalkan program inovasi regional, dan membuka kuota formasi CASN berbasis pemetaan geolokalitas terpencil.

The provision of nine strategic health workers in Community Health Centers (Puskesmas) is a key pillar of primary health care. Sukabumi Regency, as the largest region in West Java, faces significant challenges in meeting minimum staffing standards due to regional geographic and fiscal constraints. This study aims to evaluate the implementation and impact of health worker provision policies in Sukabumi Regency. This study is a qualitative study using the George C. Edward III Model of policy evaluation (communication, resources, bureaucratic structure, disposition) and William N. Dunn's Theory (sufficiency and equity). Data collection was conducted through in-depth interviews and document reviews at the Health Office and three sample Community Health Centers. A simple spatial analysis was also conducted to visualize the distribution of health workers using a Geographic Information System (GIS). The evaluation results showed that the communication process was running well, but there were inconsistencies between the national target (nine health workers) and the latest regulation (thirteen health workers) and the closure of the needs plan (Renbut) application. Critical obstacles stem from regional budget allocations (financial resources) that are bound by a 30% APBD employee spending limit based on the Law on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (HKPD Law). The bureaucratic structure does not yet have a regional micro SOP for the redistribution of local health workers, while the disposition aspect shows a high commitment of implementers but is hampered by the priority scale of local government formations. In terms of impact, the adequacy level is very low, where only 12.07% of Community Health Centers meet the standards, with critical vacancies in the positions of Dentists and Nutritionists. From the aspect of equity, there is a sharp imbalance in the distribution of health workers between urban and remote areas due to geographical barriers and the absence of retention regulations. This study concludes that policy implementation is not optimal in ensuring the adequacy and equity of health workers. It is recommended that local governments issue a Regent Regulation regarding redistribution, optimize regional innovation programs, and open CASN formation quotas based on remote geolocality mapping.

T-7662

Depok : FKM-UI, 2026

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Upaya Pencegahan Kematian Ibu Melalui Kebijakan Program Antenatal Care di Puskesmas Pamijahan Kabupaten Bogor Tahun 2023.

Isnawati; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Ascobat Gani, Prof. Dr. drg. Yaslis Ilyas, MPH., Intan Widayati, Doni Aria Candra

Abstrak:

Penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pencegahan kematian ibu melalui kebijakan program ANC. Hal ini dilakukan dengan menganalisis komponen masukan yang terdiri dari pedoman antenatal care, sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana. Komponen proses di lihat dari proses pelaksanaan program antenatal care dan komponen keluaran adalah upaya penguatan kebijakan program untuk pencapaian indikator dan standar pelayanan dalam pencegahan kematian ibu yang dilakukan di Puskesmas Pamijahan Kabupaten Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus, dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan data skunder diperoleh dari hasil telaah dokumen. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.Kesenjangan antara kebijakan daerah dengan standar nasional, 2. Keterbatasan SDM, 3. Kurang Optimalnya sarana prasarana, 4. Penyerapan dan penggunaan dana program belum optimal, 5. Belum tercapainya target program dan masih adanya kasus kematian ibu, 6. Perlu adanya upaya penguatan program dalam mendukung kebijakan program kesehatan ibu khususnya antenatal care. Di usulkan adanya penguatan kelembagaan, SDM, fasilitas dan teknologi, akses dan layanan, pembiayaan, edukasi dan promosi kesehatan serta penguatan partisipasi dan keterlibatan publik

This research aims to understand the efforts to prevent maternal deaths through ANC program policies. It involves analyzing input components such as antenatal care guidelines, human resources, infrastructure, and funding. The process component is viewed from the implementation of the antenatal care program, and the output component includes efforts to strengthen program policies in achieving indicators and service standards for preventing maternal deaths conducted at Puskesmas Pamijahan, Bogor Regency. This qualitative research uses a case study method, where primary data is obtained from in-depth interviews and secondary data is obtained from document reviews. The results of this research are as follows: 1. Discrepancy between local policies and national standards, 2. Limited human resources, 3. Suboptimal infrastructure, 4. Inefficient absorption and use of program funds, 5. Failure to meet program targets and persistent maternal deaths, 6. There is a need for program reinforcement to support maternal health policies, particularly antenatal care. It is proposed to strengthen institutions, human resources, facilities and technology, access and services, financing, health education, promotion, and public participation and involvement

T-7042

Depok : FKM UI, 2024

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Studi evaluasi ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas pada Kab./kota daerah tertinggal perbatasan dan Kepulauan terhadap capaian indikator kinerja standar pelayanan minimal Kabupaten/kota

Radinal Husein; Pembimbing: Sandi Iljanto; Penguji: Amal C. Sjaaf, Vetty Yulianty, Purwani Eko Prihatin, Emmilya Rosa

Abstrak:

Permasalahan jenis, jumlah, kualifikasi dan distribusi tenaga kesehatan merupakan permasalahan ketenagaan yang sering dihadapi dalam pelayanan kesehatan khususnya di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Penerapan dan pencapaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan sangat berkaitan dengan ketersediaan tenaga kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui faktor penentu terhadap kelengkapan program wajib Puskesmas dan rata-rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota di DTPK, variabel yang diteliti meliputi faktor tenaga kesehatan (jumlah dan jenis), kelengkapan program wajib Puskesmas dan rata-rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota tahun 2011. Hasil analisis didapat bahwa faktor penentu kelengkapan program ialah ketersediaan tenaga dokter dan faktor penentu untuk rata-rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota ialah kelengkapan program wajib Puskesmas.

Problems of the type, number, qualifications and distribution of health workers is a problem frequently encountered in workforce health services, especially in Disadvantaged Areas Border and Islands (DTPK). Implementation and achievement of performance indicators health minimum service standards (SPM) is very related to the availability of health personnel. This study uses a quantitative approach that aims to identify the determinants of the completeness of compulsory health center program and the average achievement of performance indicators SPM District/City in DTPK, variable factors examined included health workers (number and type), the completeness of compulsory health center and flat-average achievement of performance indicators SPM District/City in 2011. Analysis results obtained that the determining factor is the completeness of the program and the availability of doctors deciding factor for the average achievement of performance indicators SPM District/City Health Center is required to complete the program.

T-3849

Depok : FKM UI, 2013

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Upaya Pencegahan Kematian Ibu Melalui Kebijakan Program Antenatal Care di Puskesmas Pamijahan Kabupaten Bogor Tahun 2023

Isnawati; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Ascobat Gani, Jaslis Ilyas, Intan Widayati, Doni Aria Candra

Abstrak: Penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pencegahan kematian ibu melalui kebijakan program ANC. Hal ini dilakukan dengan menganalisis komponen masukan yang terdiri dari pedoman antenatal care, sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana. Komponen proses di lihat dari proses pelaksanaan program antenatal care dan komponen keluaran adalah upaya penguatan kebijakan program untuk pencapaian indikator dan standar pelayanan dalam pencegahan kematian ibu yang dilakukan di Puskesmas Pamijahan Kabupaten Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus, dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan data skunder diperoleh dari hasil telaah dokumen. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.Kesenjangan antara kebijakan daerah dengan standar nasional, 2. Keterbatasan SDM, 3. Kurang Optimalnya sarana prasarana, 4. Penyerapan dan penggunaan dana program belum optimal, 5. Belum tercapainya target program dan masih adanya kasus kematian ibu, 6. Perlu adanya upaya penguatan program dalam mendukung kebijakan program kesehatan ibu khususnya antenatal care. Di usulkan adanya penguatan kelembagaan, SDM, fasilitas dan teknologi, akses dan layanan, pembiayaan, edukasi dan promosi kesehatan serta penguatan partisipasi dan keterlibatan publik.

T-6940

Depok : FKM UI, 2024

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis Implementasi Kebijakan Integrasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Lain di Kabupaten Kendal Jawa Tengah

Renta Yulfa Zaini; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Ascobat Gani, Dumilah Ayuningtyas, Upik Rukmini, Anita Dianawati

Abstrak:

Untuk mewujudkan seluruh program prioritas yang menjadi tanggung jawabnya, Puskesmas melakukan kolaborasi dengan jejaring Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lain di wilayah kerjanya melalui integrasi pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan FKTP lain dalam pelaksanaan Program Prioritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Integrasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan FKTP Lain di Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Penelitian merupakan analisis kebijakan, menggunakan pendekatan kualitatif dengan disain penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang dikombinasikan dengan kerangka kerja dari WHO dan segitiga analisis kebijakan dari Walt & Gilson untuk memetakan variabel-variabelnya. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen yang dilaksanakan pada bulan April – Mei 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sudah mulai berjalan akan tetapi belum semua kebijakan terlaksana. Sikap pelaksana sudah baik tetapi belum didukung pemahaman kebijakan yang utuh. Dukungan sumber daya belum optimal dalam hal anggaran dan pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan. Komunikasi belum efektif dalam kejelasan kebijakan. Struktur birokrasi di tingkat FKTP masih kurang, pemahaman pedoman kurang sehingga peran dan pembagian wewenang di FKTP belum berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal, serta keterlibatan swasta perlu didorong dalam integrasi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, upaya-upaya peningkatan efektivitas implementasi memerlukan penguatan kebijakan, peningkatan komunikasi, penatalaksanaan sumber daya, serta monitoring dan evaluasi

To implement all priority programs for which they are responsible, Puskesmas collaborates with other First Level Health Facility networks in their working areas through health service integration. The Ministry of Health has issued Guidelines for the Implementation of Health Service Integration at Puskesmas with other primary health care facilities in the implementation of Priority Programs. This study aims to analyze the implementation of the Health Service Integration policy at Puskesmas with other FKTPs in Kendal District, Central Java. The research is a policy analysis using a qualitative approach with a research design using the Edward III policy implementation model combined with the WHO framework and the policy analysis triangle from Walt & Gilson to map the variables. Data collection was carried out through in-depth interviews and document reviews conducted in April - May 2024. The results showed that the policy has started to run but not all policies have been implemented. The attitude of the implementers is good but has not been supported by a complete understanding of the policy. Resource support has not been optimal in terms of budget and utilization of digital technology in reporting. Communication has not been effective in policy clarity. Bureaucratic structure at the FKTP level is still lacking, and understanding of the guidelines is lacking so the role and division of authority at FKTP has not gone well. Monitoring and evaluation have not run optimally, and the involvement of the private sector needs to be encouraged in the integration of health services. Therefore, efforts to improve implementation effectiveness require strengthening policies, improving communication, managing resources, as well as monitoring and evaluation.

T-6972

Depok : FKM UI, 2024

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat

Puji Lestari; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Prastuti Soewondo, Anhari Achhadi, Agus Salim

Abstrak:

Perubahan iklim telah berkontribusi pada peningkatan frekuensi dan intensitas bencana, dengan Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Dampaknya mencakup gangguan kesehatan, peningkatan kasus penyakit menular, serta ketidakstabilan sistem pangan. Permenkes No. 75 Tahun 2019 diterbitkan sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan sektor kesehatan dalam menghadapi krisis akibat bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dianalisis berdasarkan kerangka teori Edward III, Grindle, serta Mazmanian & Sabatier. Hasil menunjukkan bahwa implementasi tergolong cukup baik, ditandai dengan optimalisasi PSC dan pembentukan tim tanggap darurat. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti komunikasi lintas sektor dan bidang yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta struktur birokrasi yang belum sepenuhnya efektif. Selain itu, rendahnya persepsi risiko dan dominasi pendekatan yang bersifat responsif turut menjadi tantangan. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas daerah, koordinasi lintas sektor, serta perencanaan yang adaptif dan berkelanjutan untuk mendukung sistem penanggulangan krisis kesehatan yang lebih efektif.

Climate change has contributed to the increasing frequency and intensity of disasters, placing Indonesia as the second most disaster-prone country in the world. Its impacts include public health disruptions, rising infectious disease cases, and instability in the food system. Minister of Health Regulation No. 75 of 2019 was issued as a strategic policy to strengthen the health sector's preparedness in responding to crisis situations caused by disasters. This study aims to analyze the implementation of the regulation at the West Bandung District Health Office and identify its supporting and inhibiting factors. Using a qualitative approach with a case study method, the data were analyzed based on the theoretical frameworks of Edward III, Grindle, and Mazmanian & Sabatier. The findings indicate that the implementation is progressing, as reflected in the optimization of the Public Safety Center (PSC) and the establishment of emergency response teams. However, several challenges persist, including limited cross-sectoral and interdepartmental communication, resource constraints, and an underdeveloped bureaucratic structure. Furthermore, low risk perception and a predominantly reactive approach remain major obstacles. These findings highlight the need for strengthening local institutional capacity, improving intersectoral coordination, and advancing adaptive and sustainable planning to support a more resilient health crisis management system.

T-7297

Depok : FKM UI, 2025

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis Implementasi Kebijakan Prolanis pada Era Pandemi Covid-19 di Puskesmas Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung tahun 2021

D. Fitria Sari Firdaus; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Pujiyanto, Lisma Yunita, Dzul Akmal

Abstrak:

Data dari Riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan bahwa penyakit kronis didominasi oleh penyakit Diabetes Melitus dan Hipertensi. Direktur BPJS Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran No. 14 tahun 2020 tentang pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional selama masa pencegahan Covid-19 khususnya Prolanis. Kebijakan tersebut berisi tentang himbauan untuk menunda pemberian layanan berupa kegiatan yang mengumpulkan masa seperti Senam Prolanis, Edukasi Klub dan sebagainya, sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui gambaran pelaksanaan kebijakan Prolanis pada masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan teori model implementasi kebijakan George C. Edward III. Jumlah informan adalah 11 orang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, kemudian pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juni tahun 2022 di Puskesmas Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penghentian kegiatan Prolanis berdasarkan regulasi/peraturan pemerintah pusat, bukan berdasarkan pada Surat Edaran No. 14 tahun 2020 yang dikeluarkan sebagai respon dari kebijakan terkait PSBB tersebut. Tidak ada upaya sosialisasi terkait kebijakan Prolanis pada Era Pandemi Covid-19 yang menyebabkan sub variabel transmisi, kejelasan, dan konsistensi tidak berjalan dengan baik. Pada Variabel Sumberdaya, petugas pelaksana kegiatan belum lengkap dikarenakan tidak ada petugas laboratorium yang ikut pada pelaksanaan Prolanis. Selanjutnya pada sub variabel anggaran, terdapat sumber anggaran yang jelas namun pengklaiamannya sedikit terhambat. Lalu sub variabel fasilitas, terdapat beberapa alat yang belum ada sehingga menyebabkan sedikit terhambatnya pelaksanaan Prolanis. Terakhir sub variabel wewenang, ada beberapa informan yang mengeluhkan adanya tumpang tindih tugas yang diberikan. Selanjutnya pada proses Disposisi, penyampaian informasi khususnya kebijakan Prolanis ini masih kurang terkoordinasi. Variabel Struktur Birokrasi, kerjasama lintas program juga belum sepenunya berjalan yang menyebabkan data peserta Prolanis sangat jauh lebih rendah dibandingkan jumlah penderita DM dan HT di Puskesmas Krui. Selain itu juga Puskesmas Krui tidak memiliki SOP sebagai acuan pelaksanaan Prolanis.

Data from Basic Health Research (Riskesdas) in 2018 shows that Diabetes and Hypertension dominate chronic diseases. The Director of BPJS Kesehatan has issued Circular No. 14 of 2020 concerning health services for national health insurance participants during the Covid-19 prevention period, especially Prolanis. The policy contains an appeal to postpone the provision of services in the form of mass gathering activities such as Prolanis Gymnastics, Club Education, and so on, so research is needed to find out the description of the implementation of Prolanis policies during the COVID-19 Pandemic. This research is qualitative research using the policy implementation model theory of George C. Edward III. The number of informants is 11 people. The types of data used are primary data and secondary data, then data collection is carried out using observation, in-depth interviews, and document review. The research was conducted in May-June 2022 at the Krui Health Center, West Coast District, Lampung Province. From the research results it is known that the termination of Prolanis activities is based on regulations/regulations of the central government, not based on Circular Letter No. 14 of 2020 which was issued as a response to the PSBB-related policy. There were no socialization efforts related to Prolanis policies during the Covid-19 Pandemic Era which caused the transmission, clarity, and consistency of sub-variables to not work well. In the Resource Variable, the activity implementing officers were incomplete because no laboratory staff participated in the implementation of Prolanis. Furthermore, the sub-budget variable has a clear source of budget, but the claim is a little hampered. Then the facilities sub-variable, several tools do not yet exist, causing a slight delay in the implementation of Prolanis. Finally, in the authority sub-variable, several informants complained about the overlap of the tasks given. Furthermore, in the Disposition process, the delivery of information, especially the Prolanis policy, is still poorly coordinated. The bureaucratic structure variable, cross-program collaboration has not fully worked out which has resulted in the Prolanis participant data being very much lower than the number of DM and HT sufferers at the Krui Health Center. In addition, the Krui Health Center does not have an SOP as a reference for implementing Prolanis.

T-6739

Depok : FKM-UI, 2023

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 34235 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV