Abstrak: Penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI atau RuangASI merupakan salah satu upaya meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusifyang cenderung menurun. Tata cara penyediaan Ruang ASI diatur denganPermenkes No 15 tahun 2013 yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah No33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.Permenkes No 15 tahun 2013 mengharuskan semua tempat kerja dantempat sarana umum menyediakan Ruang ASI sesuai standar atau menurutkemampuan. Saat ini, satu tahun berjalan Permenkes tersebut masih banyaktempat kerja dan tempat sarana umum belum menyediakan Ruang ASI, Hal inimenunjukkan implementasi Permenkes belum berjalan baik. Implementasi suatukebijakan dipengaruhi proses-proses kebijakan sebelumnya, yaitu agenda setting,formulasi dan adopsi.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis agenda setting, formulasi,adopsi dan implementasi Permenkes tentang Tata cara Penyediaan fasilitasKhusus Menyusui dan/atau Memerah ASI dari sisi konteks, aktor dan contentkebijakan. Hasil penelitian menunjukkan Permenkes diinisiasi Pemerintah denganmelibatkan berbagai pihak. Proses penyusunan sesuai dengan tata carapenyusunan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan. Isi Permenkesditinjau dengan Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan masih perlu perbaikan. Implementasi Permenkesbelum bisa diukur secara kuantitatif, tetapi bisa dilihat, tidak semua tempat kerjadan tempat sarana umum telah menyediakan fasilitas khusus menyusui dan/ataumemerah ASI.Kata Kunci: Fasilitas Khusus Menyusui, Ruang ASI, Permenkes 15 tahun 2013.

Abstrak: Penyakit campak masih menjadi permasalahan global sebagai penyebab seperempat kematian pada anak-anak, dan tesis ini bertujuan menganalisis pembentukan PMK No.42 Tahun 2013 dengan mempertimbangkan kebijakan internasional dan aspek lainnya, menggunakan segitiga analisis kebijakan. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen dilakukan di Kementerian Kesehatan, mitra, dan pelaksana program.Pembentukan kebijakan nasional imunisasi campak dipengaruhi oleh faktor diantaranya para pembuat kebijakan, lingkungan kebijakan, strategi penyelenggaraan imunisasi dan proses pembuatan keputusan. Lingkungan kebijakan merupakan faktor yang paling mempengaruhi, terutama aspek politik-ekonomi. Persepsi, peran dan komitmen dari para pembuat kebijakan mempengaruhi proses pembuatan keputusan kebijakan nasional imunisasi campakterhadap strategi penyelenggaraan imunisasi yang dipilih.Kata kunci:Pembentukan Kebijakan, Imunisasi, Campak.

---

Measles remains a global problem as the cause of a quarter of deaths in children, and thisthesis aims to analyze the formation of PMK 42 in 2013 to consider international policies andother aspects, using policy analysis triangle. Qualitative approach with in-depth interviewsand document review conducted at the Ministry of Health, partners, and implementingprograms. The formation of a national measles immunization policy is influenced by factorssuch as policy makers, environmental policy, strategy and implementation of immunizationdecision-making process. Environmental policy is a factor that most affects, especially thepolitical and economic aspects. Perception, the role and commitment of policy makersinfluencing national policy decision-making process of immunization against measlesimmunization implementation strategy chosen.Keywords:Policy formation, Immunization, Measles.

Abstrak:

Perubahan iklim telah berkontribusi pada peningkatan frekuensi dan intensitas bencana, dengan Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Dampaknya mencakup gangguan kesehatan, peningkatan kasus penyakit menular, serta ketidakstabilan sistem pangan. Permenkes No. 75 Tahun 2019 diterbitkan sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan sektor kesehatan dalam menghadapi krisis akibat bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dianalisis berdasarkan kerangka teori Edward III, Grindle, serta Mazmanian & Sabatier. Hasil menunjukkan bahwa implementasi tergolong cukup baik, ditandai dengan optimalisasi PSC dan pembentukan tim tanggap darurat. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti komunikasi lintas sektor dan bidang yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta struktur birokrasi yang belum sepenuhnya efektif. Selain itu, rendahnya persepsi risiko dan dominasi pendekatan yang bersifat responsif turut menjadi tantangan. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas daerah, koordinasi lintas sektor, serta perencanaan yang adaptif dan berkelanjutan untuk mendukung sistem penanggulangan krisis kesehatan yang lebih efektif.

---

 

Climate change has contributed to the increasing frequency and intensity of disasters, placing Indonesia as the second most disaster-prone country in the world. Its impacts include public health disruptions, rising infectious disease cases, and instability in the food system. Minister of Health Regulation No. 75 of 2019 was issued as a strategic policy to strengthen the health sector's preparedness in responding to crisis situations caused by disasters. This study aims to analyze the implementation of the regulation at the West Bandung District Health Office and identify its supporting and inhibiting factors. Using a qualitative approach with a case study method, the data were analyzed based on the theoretical frameworks of Edward III, Grindle, and Mazmanian & Sabatier. The findings indicate that the implementation is progressing, as reflected in the optimization of the Public Safety Center (PSC) and the establishment of emergency response teams. However, several challenges persist, including limited cross-sectoral and interdepartmental communication, resource constraints, and an underdeveloped bureaucratic structure. Furthermore, low risk perception and a predominantly reactive approach remain major obstacles. These findings highlight the need for strengthening local institutional capacity, improving intersectoral coordination, and advancing adaptive and sustainable planning to support a more resilient health crisis management system.