Abstrak: Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) diimplementasikan sejak tahun 2010sebagai kelanjutan pendidikan profesi setelah diimplemetasikannya kurikulumberbasis keompetensi (KBK) di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, sejumlah pro-kontra muncul dari berbagai pihak di antaranya mahasiswa, institusi pendidikan,organisasi profesi, dan masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis kebijakan PIDI melalui pendekatan retrospektif. Hasil penelitianmenunjukkan tahapan pengagendaan kebijakan dan formulasi yang relatif baiknamun kurang optimal pada saat legitimasi dan implementasi kebijakan. Peranaktor kebijakan terpotret belum terdelegasi dengan payung hukum dan rincianfungsi yang kuat. Oleh karenanya, direkomendasikan untuk dilakukan evaluasikomprehensif terhadap pelaksanaan PIDI yang melibatkan stakeholder kunci.Kata kunci: PIDI, internsip, intern, dokter, kebijakan.

---

As the consequence of Competency-Based Curriculum (KBK) implementation,Indonesia Medical Internship Program (PIDI) has been conducted since 2010 as acontinuation of the medical education. In practice, a number of pros and consemerges from the various parties among students, education institutions,professional organizations , and the general public. This study aimed to analyzethe policy of PIDI through a retrospective approach. The results showed the stageof agenda-setting and policy formulation has been relatively well conducted butnot optimal in the legitimacy and implementation phases. The role of policy actorshave not been clearly delegated with the strong legal protection and details offunctions. Therefore, it is recommended to do a comprehensive evaluation of theimplementation of PIDI involving the key stakeholders.Keywords:PIDI, internship, medical intern, doctor, policy.

Abstrak:

Abstrak

Dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 pasal 29 menyatakan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki STR sesuai sertifikat kompetensi yang dimiliki. STR berlaku lima (5) tahun. Jika sampai masa berlaku STR habis dokter atau dokter gigi tidak melakukan registrasi ulang, akan kehilangan kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran. Sanksi bagi yang menjalankan praktik dengan sengaja tanpa STR dan surat ijin adalah denda maksimal Rp 100 juta ( pasal 75). Hasil pencapaian registrasi ulang belum 100%.

Penelitian ini ditujukan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan dan analisis untuk menyusun rekomendasi (analysis of policy dan analysis for policy) registrasi ulang dokter dan dokter gigi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan untuk analisis data digunakan model content analisis diolah dengan pendekatan model Patton Savicky dengan kriteria boulton disajikan berdasarkan analysis of policy dan analisis for policy sebagai rekomendasi.

Hasil penelitian menemukan bahwa dokter dan dokter gigi kurang bersedia melakukan registrasi ulang karena : alur sertifikasi kompetensi untuk persyaratan registrasi ulang terlalu panjang, pemenuhan persyaratan terlalu sulit, pengisian borang borang terlalu banyak, pengumpulan SKP untuk memperoleh sertifikat kompetensi bagi registrasi ulang kurang menilai kompetensi (skill) lebih untuk menilai administrasi, pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi membutuhkan biaya dan hanya untuk peningkatan pengetahuan (knowledge) bukan untuk meningkatkan keterampilan (skill), proses penerbitan sertifikat kompetensi dan STR ulang menjadi terlalu lama.Kesimpulannya, implementasi kebijakan registrasi ulang dokter dan dokter gigi kurang efektif pelaksanaannya karena dipengaruhi oleh peraturan itu sendiri, upaya dokter atau dokter gigi, institusi yang melaksanakan kebijakan serta kondisi lingkungan.

Peneliti menyarankan agar mengembangkan sistem registrasi, meningkatkan komitmen, meningkatkan otoritas KKI, meningkatkan resources, meningkatkan pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan dan stakeholder agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan.

According to the Law Number 29 in 2004 article 29 States that every doctors and dentists who conduct medical practices in Indonesia must have a certificate of competence in accordance STR owned .STR is expired after five (5) years. If until the expiration date of STR, doctor and dentist do not apply for the re-registration, so doctors or dentists will loss their authority to conduct medical practices. The consequence for doctors and dentists who running practice without STR and licence intentionally is a fine of up to Rp 100 million (article 75). The achievements of re-registration have not been 100% yet.

This study aimed to analysis the policy and analysis to make recomendations for reregistration policy of doctors and dentists in Indonesia. This study used qualitative approach and for data analysis using the content analysis model, prepared by "Patton Savicky model approach with Boulton criteria based on the analysis of policy and analysis for policy as a recommendation.

The study has found that doctors and dentists are less willingness to be registered as the competencies certification flow for the reregistration are too long, too difficult STR making requirements, too many forms must be fulfilled, the SKP activity colllecting to have competence certificate for the reregistration is not to assess the competencies (skills) but to assess the administration, education and training organized by professional organizations to expensive and only for knowledge increase, not for the skills the,and the waiting time for STR publishing is too long. To sum up, the implementation of the re-registration policies of doctors and dentists have not performed well because it was influenced by the re-registration policy and efforts of the doctors and dentists and institutions in implementing the policy and environmental circumstance.

Researchers suggests to develop a registration system, to increase the commitment, to improve KKI authority, increase resources, to increase the understanding and agreement on goals and stakeholders in order to improve the guidance and supervision

Abstrak: Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) merupakan program wajib bagi dokter lulusan baru yang bertujuan untuk peningkatan pemahiran dan pemandirian. Tesis ini membahas tentang Analisis Implementasi Kebijakan Pemilihan Wahana Program Internsip Dokter Indonesia Tahun 2019. Ingin diketahui bagaimana pelaksanaan pemilihan wahana PIDI yang sudah berjalan selama ini. Apakah kebijakan yang ada dalam pemilihan wahana sudah mampu mendorong para peserta PIDI untuk melakukan pemilihan wahana. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan menggunakan metode kualitatif dengan model pendekatan studi kasus (case study). Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan juga studi data sekunder. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pemilihan wahana sudah berjalan dengan baik sesuai harapan pemangku kebijakan maupun pelaksana kebijakan, namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi peserta melakukan pemilihan wahana atau tidak antara lain, 1. Kapasitas server dan signal, 2. Kurangnya informasi wahana, 3. Adanya wahana favorite dan wahana tidak favorite, 4. Rendahnya Bantuan Biaya Hidup yang diterima peserta. Peneliti merekomendasikan untuk pembatasan kapasitas akses peserta sehingga tidak membebani server yang ada. melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pemilihan wahana PIDI khususnya informasi wahana, selain itu memberikan insentif tambahan dan sarana prasarana yang mendukung untuk wahana yang kurang dimintai. Peningkatan BBH juga dinilai sangat perlu untuk segera di realisasikan.

Abstrak:

Abstrak

Tesis ini membahas tentang komponen-komponen di dalam institusi pendidikan kedokteran gigi dan keterkaitannya dengan tingkat kelulusan Uji Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (UKDGI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-kualitatif dengan desain analitik deskriptif.Hasil penelitian memperlihatkan komponen-komponen sarana dental unit, ketersediaan dosen, kualifikasi dosen, serta letak wilayah memiliki keterkaitan dengan tingkat kelulusan UKDGI.Adapun saran peneliti adalah:1. Revisi standar pendidikan perlu segera dilakukan;2. Pengendalian mutu institusi baik internal maupun eksternal penting untuk diperbaiki mekanismenya sehingga dapat menjamin kualitas lulusannya;3. Standar UKDGI sebaiknya dikembangkan sesuai dengan standar minimum pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dalam upaya pemenuhan tenaga dokter gigi.

This thesis discusses the components in the dental education institutions and its association with the completion rates of Indonesian Dentists Competency Test (UKDGI). This study uses a quantitative-qualitative approach with descriptive analytic design. The results show that the components of dental unit facilities, ratio of teachers and students, teacher?s qualifications, and location of the region are associated with the completion rates of UKDGI.The researcher suggest:1. Revised educational standards need to be done immediately;2. Refinement to the quality control mechanism both internal and external are essential to ensure the quality of its graduates;3. UKDGI standards should be developed in accordance with the minimum standards of health services needed.