Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu pembagian urusan bidang kesehatan yang didesentralisasikan yaitu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Implementasi UKM esensial yang dilaksanakan Puskesmas memiliki banyak tantangan dan belum diprioritaskan dalam implementasinya. Sejak desentralisasi ada indikasi marginalisasi UKM. Permasalahan kekurangan SDM, keterbatasan dan keterlambatan dana UKM yang berkaitan dengan kebijakan desentralisasi. Sebagai wilayah perkotaan, Puskesmas di Kota Depok seharusnya memprioritaskan UKM. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengevaluasi implementasi UKM esensial dalam konteks kebijakan desentralisasi meliputi politik, fungsi, fiskal dan penguatan kapasitas di Puskesmas Kota Depok. Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator kinerja daerah terkait UKM esensial sebagian besar belum mencapai target. Sejumlah 13 dari 20 indikator pada renstra serta 12 dari 14 indikator RPJMD belum tercapai terutama untuk pelayanan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan dan P2P. Desentralisasi politik dalam UKM esensial sudah diberikan kewenangan yang disertai tanggungjawab dan akutabilitas. Pada konteks desentralisasi fungsi sudah tersedia NSPK yang mendukung walaupun masih ditemui sejumlah masalah. Desentralisasi fiskal belum sempurna dilaksanakan dan menjadi tantanangan implementasi UKM esensial. Permasalahannya antara lain kecukupan pembiayaan, keterlambatan anggaran dan realisasi. Penguatan kapasitas daerah di Kota Depok belum optimal dalam SDM, sistem informasi dan sarana prasarana. Pelaksanaan UKM esensial yang belum mencapai target terkendala konteks desentralisasi fiskal dan penguatan kapasitas. Namun hal yang menarik ditemukan bahwa kelembagaan Puskesmas sebagai PPK-BLUD di Kota Depok menjadi best practice yang cukup mendukung pelaksanaan UKM esensial. Kata kunci: Desentralisasi kesehatan, Upaya Kesehatan Masyarakat, Puskesmas

Based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, one of the health decentralized is Public Health Efforts (PHE). There are many challenges to PHE implementation, PHE also has not been prioritized. Since decentralization, there are indications of the marginalization of PHE. Problems of lack of human resources, limitations, and delays in public health financing related to the decentralization policy. As an urban area, Puskesmas in Depok City should prioritize Public Health Effort. This study use qualitative method with a case study approach to evaluate the implementation of essential PHE in the context of decentralization policies on politics, functions, fiscal and capacity building in Puskesmas, Depok City. The results of the study show that most of the regional performance indicators related to essential PHE have not reached the target. A total of 13 from 20 indicators in the strategic plan and 12 of the 14 indicators of the RPJMD have not been achieved, especially for family health services, environmental health, and disease prevention and control. Political decentralization have been given authority with responsibility and accountability. In the context of decentralization of functions, there are already available supporting NSPKs (guideline). Fiscal decentralization has not yet been fully implemented and become the challenge. The problems include the adequacy of financing, budget delays, and realization. Regional capacity strengthening in Depok City has not been optimal in terms of human resources, information systems, and infrastructure. The implementation of essential PHE that have not yet reached the target is constrained by the context of fiscal decentralization and capacity building. However, the Puskesmas institution as PPK-BLUD in Depok City has become a best practice could support the implementation of essential PHE. Keywords: Health decentralization, Public Health Efforts, Primary Health Care