Abstrak:

ABSTRAK

 Tesis ini membahas tentang kebijakan layanan kesehatan umum di Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dianalisis memakai analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menyarankan agar dalam pelayanan rumah sakit jiwa dikembangkan layanan Consultation Liaison Psychiatry (CLP) sebagai center of excellent yang menunjukkan layanan kesehatan jiwa dan umum yang komprehensif dan terintegrasi.

ABSTRACT

This thesis discusses about general health care policy (non psychiatri) at dr. H. Marzoeki Mahdi Mental Hospital Bogor. This is a qualitative study were analyzed using content analysis (content analysis). The results of study suggest that develoving of psychiatri care in dr. H. Marzoeki Mahdi Mental Hospital should be focussed to developed Consultation Liaison Psychiatry (CLP) program as a centers of excellence. to realize a comprehensive and integrated service

Abstrak: LATAR BELAKANG Begitu tinggi kasus gangguan jiwa yang dialami oleh prajurit baik dalam masa pertempuran maupun pasca tempur atau post-combat, salah satunya adalah Gangguan Terkait Stres. Timbulnya masalah yang dialami oleh prajurit dengan gangguan ini menghambat pelaksanaan tugas pokok dan perintah yang harus dilaksanakan oleh prajurit, dan dapat merusak hubungan dengan atasan ataupun rekan kerja hingga menimbulkan terjadinya berbagai pelanggaran. Prajurit yang seharusnya berperan sebagai benteng negara, pelindung rakyat justru dapat menimbulkan keresahan dan ketakutan pada masyarakat akibat gejala atau gangguan yang dialaminya. Terdapat berbagai stresor yang dapat dialami oleh personel militer sebagai individu, dan telah lama dikaitkan dengan Gangguan Terkait Stres. Merupakan suatu kebutuhan (need) untuk menemukan adanya hubungan stresor dengan gangguan ini, dan perlunya kebijakan serta sistem manajemen dalam pengendalian stres pada prajurit atau Combat Stress Control (CSC), baik dalam pencegahan maupun penanganan di lingkungan satuan tempur hingga fasilitas kesehatan rujukan. METODE Studi ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Responden dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang dipilih berdasarkan pusposive sampling dan penyaringan sesuai kriteria. Studi dilaksanakan selama 3 bulan dengan menggunakan instrumen Holmes and Rahe Stress Scale, Instrumen Penilaian Stres Psikososial, dan wawancara mendalam. HASIL Bertambahnya stresor dengan score total di atas 300 menurut Holmes and Rahe menyebabkan gangguan terkait stres pada prajurit. Stresor dapat menyebabkan stresor lain, dan memperlambat kesembuhan. Belum ada kebijakan dan sistem manajemen khusus Combat Stress baik di satuan tempur maupun di fasilitas kesehatan TNI dalam mengatasi hal ini. KESIMPULAN Perlu diminimalisir adanya stresor tambahan dalam kedinasan prajurit, terutama bagi prajurit yang mengalami Gangguan Terkait Stres. Cara meminimalisir melibatkan seluruh sektor baik dari kebijakan, sistem manajeman, hingga kemampuan personel dalam mengenali dan mengatasi stresor

Abstrak: Kebijakan pemerintah Republik Indonesia mengenai Keselamatan Pasien dituangkan dalamIUndang-UndangInomor 44Itahun 2009Itentang RumahISakit, khususnyaIpasal 43. Kemudianudijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Kebijakan ini menjadi dasar kewajiban pelaksanaan Keselamatan Pasien bagi rumah sakit. Rumah sakit jiwa mempunyai keunikannya sendiri dibandingkan dengan rumah sakit umum, termasuk dalam ranah Keselamatan Pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang berperan dalam kurang standarnya Keselamatan Pasien ditinjau dari perspektif implementasi kebijakan. Penelitianiini adalahipenelitian kualitatifidengan desainideskriptif yangidilaksanakan di RSJDeSungai BangkongeProvinsi KalimantaneBarat. 9 orangeinforman terlibatedalam penelitianfini. Pengumpulanfdata dilakukanfdenganfobservasi, telaahfdokumen, diikuti wawancaraimendalam danikemudian dilakukanianalisis dataikualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan 3 kelompok besar dalam kinerja penyelenggaraan keselamatan pasien belum terlaksana optimal. Telah ada produk kebijakan keselamatan pasien berupa keputusan direktur untuk pembentukan Sub Komite Keselamatan Pasien sebagai bagian dari Komite PMKP, namun hanya 1 dari 7 tugas Sub Komite Keselamatan Pasien yang telah dilaksanakan. Untuk ketersediaan sumber daya, terdapat kekurangan SDM keperawatan dan keamanan, serta belum adanya SOP dan panduan lainnya yang mengatur penyelenggaraan keselamatan pasien. Telah ada struktur organisasi yang relatif baik dalam bentuk Sub Komite Keselamatan Pasien. Kekurangan yang ditemukan dalam komponen kewenangan adalah belum adanya petugas Penggerak Keselamatan Pasien, serta adanya sikap menyalahkan individu dalam penerapan pelaporan IKP. Pada komponen fasilitas masih terdapat banyak kekurangan pada sumber daya penunjang, antara lain belum lengkapnya fasilitas fisik penunjang keselamatan dasar, tidak terdapat ruangan khusus dan fasilitas pendukung untuk administrasi, kurangnya pemanfaatan kemajuan teknologi, khususnya pada alat physical restraint dan sistem informasi untuk pendataan IKP yang baik. Dari komponen komunikasi terdapat kekurangan terutama pada jalur transmisi yang digunakan, yaitu kurangnya koordinasi dan sosialisasi yang terencana kepada para pelaksana pelayanan. Pada komponen pelatihan ditemukan standar pendidikan belum dipenuhi oleh RSJDSB untuk seluruh petugasnya. Tidak ada kebijakan insentif untuk petugas pelaksana dalam Penyelenggaraan Keselamatan Pasien. Secara keseluruhan implementasi kebijakan keselamatan pasien di RSJDSB tahun 2019 disimpulkan belum optimal sehingga diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan pada ketersediaan sumber daya dan pelaksanaan program penyelenggaraan keselamatan pasien.

Abstrak: Latar belakang: Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah satu-satunya rumah sakit di Provinsi Bali yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah rumah sakit milik pemerintah Provinsi Bali yang terletak di kabupaten Bangli. Rumah sakit ini melayani pasien dengan kategori pasien umum, pasien Askes PNS, BPJS Kesehatan, Pasien Jamsostek, Pasien JKBM. Prosedur pengajuan klaim BPJS di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mengalami masalah tidak lengkapnya berkas klaim pasien rawat inap sehingga hal ini merupakan masalah yang berpengaruh terhadap pendapatan rumah sakit. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian berbagai faktor permasalahan dalam kelemahan sistem klaim BPJS Kesehatan terhadap pasien rawat inap yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, Metode: Penelitian ini menggunakan metode campuran yakni kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif akan melakukan telaah berkas secara retrosepktif untuk menilai ketiga aspek yang berperan dalam penolakan berkas klaim yaitu kelengkapan berkas, ketepatan resume medis, dan kelengkapan resume medis. Analisis data dilakukan melalui estimasi rasio odds. Data kualitatif didapat melalui deep interview terhadap narasumber yang relevan terkait dengan pengajuan berkas klaim BPJS. Hasil: Penelitian ini menemukan berkas klaim tidak lengkap memiliki risiko 25 kali untuk mengalami klaim pending, resume medis yang tidak lengkap memiliki risiko 36 kali lebih besar untuk mengalami klaim pending, dan resume medis yang tidak tepat memiliki risiko 19 kali untuk mengalami klaim pending. Melalui analisis kualitatif didapatkan adanya bukti pendukung bahwa kelengkapan berkas merupakan hal yang sering terlewatkan dalam proses pengecekan sehingga menyebabkan penyerahan berkas klaim yang tidak lengkap dan berujung pada penolakan klaim dan membutuhkan revisi. Simpulan: Kelengkapan berkas klaim, ketepatan resume medis, kelengkapan resume medis sangat menentukan keberhasilan suatu klaim BPJS Kesehatan. Kata kunci: berkas klaim, BPJS, kelengkapan berkas Background: Mental Hospital of Bali Province is the only hospital in Bali Province that provides mental health services. Mental Hospital of Bali Province is a hospital owned by the government of Bali Province located in Bangli district. This hospital caters to patients with categories of general patients, Askes, BPJS Health, Patients Jamsostek, Patients JKBM. BPJS claims filing procedure at Bali Province Mental Hospital has problems with incomplete claims file of inpatient so that this is a problem affecting hospital income. Objective: This study aims to assess various problem faktors in BPJS Health claims system weaknesses to inpatients undergoing treatment at Mental Hospital of Bali Province, Method: This study used a mixed method that is quantitative and qualitative model. Quantitative data will retrospectively review the three aspects that play a role in the denial of claims files, the completeness of the files, the precision of medical resumes, and the completeness of medical resumes. Data analysis was done through estimation of odds ratio. Qualitative data is obtained through deep interviews with relevant sources related to the filing of BPJS claims file. Results: The study found that incomplete files had a 25 times fold risk for pending claims, an incomplete medical resume has 36 times greater risk for pending claims, and inappropriate medical resumes 19 times the risk for pending claims. Through qualitative analysis, there is evidence to support that the completeness of the file is often overlooked in the checking process, causing the submission of incomplete claims file and resulting in the rejection of claims and requiring revisions. Conclusion: Completeness of the claim file, the accuracy of medical resume, the completeness of medical resume are the three most decisive faktors to the success of a BPJS Health claim. Keywords: claim file, BPJS, file completeness