Abstrak:

ABSTRAK

 Tesis ini membahas tentang kebijakan layanan kesehatan umum di Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dianalisis memakai analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menyarankan agar dalam pelayanan rumah sakit jiwa dikembangkan layanan Consultation Liaison Psychiatry (CLP) sebagai center of excellent yang menunjukkan layanan kesehatan jiwa dan umum yang komprehensif dan terintegrasi.

ABSTRACT

This thesis discusses about general health care policy (non psychiatri) at dr. H. Marzoeki Mahdi Mental Hospital Bogor. This is a qualitative study were analyzed using content analysis (content analysis). The results of study suggest that develoving of psychiatri care in dr. H. Marzoeki Mahdi Mental Hospital should be focussed to developed Consultation Liaison Psychiatry (CLP) program as a centers of excellence. to realize a comprehensive and integrated service

Abstrak:

---

Abstrak: LATAR BELAKANG Begitu tinggi kasus gangguan jiwa yang dialami oleh prajurit baik dalam masa pertempuran maupun pasca tempur atau post-combat, salah satunya adalah Gangguan Terkait Stres. Timbulnya masalah yang dialami oleh prajurit dengan gangguan ini menghambat pelaksanaan tugas pokok dan perintah yang harus dilaksanakan oleh prajurit, dan dapat merusak hubungan dengan atasan ataupun rekan kerja hingga menimbulkan terjadinya berbagai pelanggaran. Prajurit yang seharusnya berperan sebagai benteng negara, pelindung rakyat justru dapat menimbulkan keresahan dan ketakutan pada masyarakat akibat gejala atau gangguan yang dialaminya. Terdapat berbagai stresor yang dapat dialami oleh personel militer sebagai individu, dan telah lama dikaitkan dengan Gangguan Terkait Stres. Merupakan suatu kebutuhan (need) untuk menemukan adanya hubungan stresor dengan gangguan ini, dan perlunya kebijakan serta sistem manajemen dalam pengendalian stres pada prajurit atau Combat Stress Control (CSC), baik dalam pencegahan maupun penanganan di lingkungan satuan tempur hingga fasilitas kesehatan rujukan. METODE Studi ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Responden dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang dipilih berdasarkan pusposive sampling dan penyaringan sesuai kriteria. Studi dilaksanakan selama 3 bulan dengan menggunakan instrumen Holmes and Rahe Stress Scale, Instrumen Penilaian Stres Psikososial, dan wawancara mendalam. HASIL Bertambahnya stresor dengan score total di atas 300 menurut Holmes and Rahe menyebabkan gangguan terkait stres pada prajurit. Stresor dapat menyebabkan stresor lain, dan memperlambat kesembuhan. Belum ada kebijakan dan sistem manajemen khusus Combat Stress baik di satuan tempur maupun di fasilitas kesehatan TNI dalam mengatasi hal ini. KESIMPULAN Perlu diminimalisir adanya stresor tambahan dalam kedinasan prajurit, terutama bagi prajurit yang mengalami Gangguan Terkait Stres. Cara meminimalisir melibatkan seluruh sektor baik dari kebijakan, sistem manajeman, hingga kemampuan personel dalam mengenali dan mengatasi stresor

Abstrak: Kebijakan pemerintah Republik Indonesia mengenai Keselamatan Pasien dituangkan dalamIUndang-UndangInomor 44Itahun 2009Itentang RumahISakit, khususnyaIpasal 43. Kemudianudijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Kebijakan ini menjadi dasar kewajiban pelaksanaan Keselamatan Pasien bagi rumah sakit. Rumah sakit jiwa mempunyai keunikannya sendiri dibandingkan dengan rumah sakit umum, termasuk dalam ranah Keselamatan Pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang berperan dalam kurang standarnya Keselamatan Pasien ditinjau dari perspektif implementasi kebijakan. Penelitianiini adalahipenelitian kualitatifidengan desainideskriptif yangidilaksanakan di RSJDeSungai BangkongeProvinsi KalimantaneBarat. 9 orangeinforman terlibatedalam penelitianfini. Pengumpulanfdata dilakukanfdenganfobservasi, telaahfdokumen, diikuti wawancaraimendalam danikemudian dilakukanianalisis dataikualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan 3 kelompok besar dalam kinerja penyelenggaraan keselamatan pasien belum terlaksana optimal. Telah ada produk kebijakan keselamatan pasien berupa keputusan direktur untuk pembentukan Sub Komite Keselamatan Pasien sebagai bagian dari Komite PMKP, namun hanya 1 dari 7 tugas Sub Komite Keselamatan Pasien yang telah dilaksanakan. Untuk ketersediaan sumber daya, terdapat kekurangan SDM keperawatan dan keamanan, serta belum adanya SOP dan panduan lainnya yang mengatur penyelenggaraan keselamatan pasien. Telah ada struktur organisasi yang relatif baik dalam bentuk Sub Komite Keselamatan Pasien. Kekurangan yang ditemukan dalam komponen kewenangan adalah belum adanya petugas Penggerak Keselamatan Pasien, serta adanya sikap menyalahkan individu dalam penerapan pelaporan IKP. Pada komponen fasilitas masih terdapat banyak kekurangan pada sumber daya penunjang, antara lain belum lengkapnya fasilitas fisik penunjang keselamatan dasar, tidak terdapat ruangan khusus dan fasilitas pendukung untuk administrasi, kurangnya pemanfaatan kemajuan teknologi, khususnya pada alat physical restraint dan sistem informasi untuk pendataan IKP yang baik. Dari komponen komunikasi terdapat kekurangan terutama pada jalur transmisi yang digunakan, yaitu kurangnya koordinasi dan sosialisasi yang terencana kepada para pelaksana pelayanan. Pada komponen pelatihan ditemukan standar pendidikan belum dipenuhi oleh RSJDSB untuk seluruh petugasnya. Tidak ada kebijakan insentif untuk petugas pelaksana dalam Penyelenggaraan Keselamatan Pasien. Secara keseluruhan implementasi kebijakan keselamatan pasien di RSJDSB tahun 2019 disimpulkan belum optimal sehingga diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan pada ketersediaan sumber daya dan pelaksanaan program penyelenggaraan keselamatan pasien.