Abstrak:

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang pembuatan Rencana Aksi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 khususnya pada BAB V yang mengatur tentang pemberian ASI eksklusif di tempat kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2014 – 2016. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain operational research yang menggunakan metode wawancara mendalam (indepth interview). Setelah melalui input stage dengan menggunakan analisis SWOT, matching Stage dengan Internal dan External Matriks, dilanjutkan lagi dengan Decision stage dengan QSPM matrix dan akhirnya adalah penetapan indikator kinerja dengan perspektif Balance Scorecard. Berdasarkan proses tersebut didapatkan penetapan strategi untuk Dinas Kesehatan Kota Tangerang adalah menetapkan anggaran untuk program ASI eksklusif dan penyusunan peraturan daerah tentang ASI eksklusif di tempat kerja. Dari hasil penelitian ini disarankan untuk melakukan Concensuss Decision Making Group, sehingga didapatkan sebuah kesepakatan dari semua pembuat kebijakan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan Pemerintah Daerah Kota Tangerang yang sesuai dengan apa diharapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Kata kunci : PP 33 TAhun 2012.

---

 ABSTRACT This thesis discusses the making of the Action Plan on Implementation of Government Regulation Number 33 year 2012 in particular in Chapter V the set of exclusive breastfeeding in the workplace in Tangerang City Health Office Year 2014-2016. This study is a qualitative research design with operational research using in-depth interview. After going through the input stage using SWOT analysis, matching Stage with Internal and External Matrix, followed again by the Decision stage with QSPM matrix and establishment of performance indicators with Balance Scorecard perspectives. Obtained by the process of determining a strategy for Tangerang City Health office is to set a budget for the program of exclusive breastfeeding and drafting local regulations on exclusive breastfeeding in the workplace. From the results of this study are advised to do Concensuss Decision Making Group, so that it acquired an agreement from all policy makers in Tangerang City Health office and Tangerang City Government in accordance with what was expected by the Tangerang City Health Office. Keyword : Government regulation number 33 year 2012

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pembiayaan kesehatan berdasarkan sumber dan pemanfaatan dana yang berasal dari pemerintah di Kota Serang Tahun 2014-2016, serta komitmen dari pemerintah Daerah Kota Serang terhadap pembiayaan kesehatannya dengan menggunakan pendekatan District Health Account (DHA). Penelitian dilakukan di Sektor kesehatan dan sektor terkait di wilayah Kota Serang. Hasil penelitian menunjukan bahwa total anggaran untuk pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kota Serang dari Tahun 2014- 2016 mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2014 sebesar Rp 61.759.128.963, Tahun 2015 sebesar Rp 77.302.110.763 dan Tahun 2016 sebesar Rp 88.278.652.111. Jika dilihat dari persentase APBD Kota Serang pada Tahun 2014 sebesar 6,02%, Tahun 2015 sebesar 6,99% dan Tahun 2016 sebesar 7,79%. Hal ini menunjukan komitmen pemerintah Kota Serang terhadap pendanaan sektor kesehatannya. Pembiayaan kesehatan berdasarkan fungsi, persentase terbesar untuk fungsi tata kelola sistem kesehatan dan untuk pelayanan kuratif. Berdasarkan program, banyak terealisasi untuk program penguatan Sistem kesehatan 59,55%-67,43% untuk program kesehatan individu sebesar 21,29% - 26,49% kemudian untuk program kesehatan masyarakat sebesar 11,28%-13,96%. Berdasarkan mata anggaran, paling besar untuk belanja operasional (83,68%-93,57%) untuk investasi (4,76%-15,29%) serta untuk belanja pemeliharaan (0,93%-1,67%). Dengan sumber daya yang terbatas sedangkan kebutuhan kesehatan yang terus meningkat, maka diperlukan efisensi penggunaan sumber daya yang ada serta pemilihan program kegiatan kesehatan yang efektif, serta perlu dibuat kebijakan penganggaran kesehatan sebagai dasar atau acuan perencanaan anggaran kesehatan di Kota Serang. Kata Kunci: Pembiayaan Kesehatan, DHA, Belanja Kesehatan This study aims to obtain information about health financing based on sources and utilization of funds derived from the government in Serang City Year 2014-2016, as well as commitment from the local government of Serang City against health financing by using approach District Health Account (DHA). The research was conducted in health sector and related sectors in Serang City area. The results showed that the total budget for health financing sourced by the government in Serang City from 2014-2016 has increased in 2014 amounting to Rp 61,759,128,963, Year 2015 amounting to Rp 77,302,110,763 and Year 2016 of Rp 88,278,652,111. If seen from the percentage of APBD Serang City in the Year 2014 of 6.02%, Year 2015 of 6.99% and Year 2016 of 7.79%. This shows the commitment of Serang City government to funding the health sector. Health financing by function, the largest percentage of health system governance functions and for curative services. Based on the program, many realized for health system strengthening program 59,55% -67,43% for individual health program equal to 21,29% - 26,49% then for public health program equal to 11,28% -13,96%. Based on budget, most of the operational expense (83.68% -93.57%) for investment (4.76% -15.29%) and for maintenance expenditure (0.93% -1.67%). With limited resources while increasing health needs, it will require the efficient use of existing resources as well as the selection of effective health program activities, and the need to make health budgeting policy as the basis or reference of health budget planning in Serang City. Keywords: Health Financing, DHA, Health Expenditure

Abstrak:

---

Abstrak: Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan utama dalam pemenuhan nutrisi yang penting, lengkap dan baik untuk masa pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada masa awal kehidupan bayi dan seterusnya. Salah satu ketidakberhasilan ASI eksklusif pada ibu bekerja yaitu setelah cuti bersalin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif. Penelitian ini menggunakan rancangan Mixed Metodologi desain cross sectional pada pekerja perempuan yang memiliki anak usia 3-24 bulan sebanyak 228 responden. Hasil penelitian menunjukkan sebesar 20,2% responden yang memberikan ASI eksklusif. Hasil analisis membuktikan faktor dukungan tempat kerja (p= 0,003; OR: 3,094; CI 95%: 1,454-6,583) berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif. Dukungan tempat kerja merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif, responden yang mendapatkan dukungan tempat kerja berpeluang 3 kali untuk memberikan ASI eksklusif dibandingkan responden yang tidak mendapatkan dukungan tempat kerja. Hasil ini diperkuat dengan hasil wawancara mendalam bahwa instansi tempat kerja memberikan dukungan pemberian ASI eksklusif pada pekerja perempuan untuk diberikan kesempatan pulang di jam istirahat. Untuk itu instansi tempat kerja diharapkan untuk mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif dengan menyediakan ruang/bilik ASI sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar

Abstrak: Pada variabel komunikasi, proses transmisi pemangku kepentingan diluar sektor kesehatan belum mendapatkan sosialiasi. Implementator belum memahami kejelasan informasi mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pencegahan kecurangan. Pada variabel sumber daya didapatkan kurangnya kuantitas dan kualitas SDM sebagai implementator kebijakan. Belum ada peraturan daerah ataupun peraturan setingkat institusi tingkat daerah yang mengatur fraud JKN di FKRTL baik di level Kota maupun di level Propinsi . Dari variabel disposisi didapatkan bahwa terdapat perbedaan sikap dan kecenderungan pada masing-masing pemangku kepentingan. Belum ada insentif khusus yang mendorong pelaksanaan regulasi oleh para implementator. Sebaliknya, harga keekonomian dari tarif JKN yang dipandang belum sesuai seakan-akan menjadi disinsentif yang akan diterima FKRTL apabila melaksanakan Permenkes No 36 tahun 2015. Pada variabel struktur birokrasi didapatkan SOP di internal FKRTL belum efektif dan belum terdapat koordinasi yang optimal antar tim pencegahan Fraud JKN dari FKRTL dan pemangku kepentingan lainnya.