Ditemukan 30929 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Program Jaminan Persalinan merupakan suatu terobosan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sehingga dapat mempercepat capaian target Millenium Development Goals (MDGs). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan program Jampersal di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanan program belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan, sehingga menyebabkan cakupan masih rendah. Agar implementasi program Jampersal dapat berjalan dengan optimal diperlukan koordinasi Dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Selain itu perlu melakukan monitoring dan evaluasi rutin ke RSUD Kota Bekasi, Puskesmas dan Bidan Praktik Mandiri.
Delivery Security Program is a breakthrough to reduce Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) in order to accelerate the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs). This study aims to analyze the implementation of program policies Delivery Security in Bekasi. The research method used was a qualitative approach and data collection using in-depth interviews and document review. The results showed that the optimal conduct of the program has not run as expected, resulting in coverage is still low. Delivery Security program implementation in order to run optimally required coordination with the City Health Office Bekasi local government and across relevant sectors such as the Indonesian Midwives Association (IBI). In addition to the need to perform regular monitoring and evaluation to Bekasi City Hospital, health centers and midwives Independent Practice.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan antara Bulan Maret-April 2013 berlokasi di 4 Puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan jumlah informan 23 orang. Pelaksanaan BOK di Kabupaten Kuningan tahun 2011-2012 memberikan banyak manfaat kepada Puskesmas khususnya operasional kegiatan preventif dan promotif. Tetapi ini tidak berpengaruh positif terhadap pencapaian SPM bidang kesehatan. SPM cenderung menurun dan item tidak mencapai target cenderung meningkat.
BOK programs in Kuningan District to improve operational funds of public health centers in 2011 and 2012 to 2-fold, but it is not comparable positive with the achievement coverage of health SPM indicators. This indicates that the implementation of BOK programs in public health centers of Kuningan District has not run as expected. The purpose of this study to analyze the factors that influence implementation of the BOK policy in public health centers of Kuningan District, based on variable environmental conditions, inter-organizational relationships, organizational resources, as well as the characteristics and capabilities of executing agencies.
This study uses a qualitative method and conducted between March-April 2013 and is located at 4 public health centers with the Health Department informant number 23. Implementation of BOK programs in Kuningan district in 2011-2012 provides many benefits to the public health center especially operational to preventive and to promotive activities. But this is not a positive influence on the achievement in health SPM. SPM tends to decrease and the item does not reach the target is likely to increase.
Kebijakan program Jampersal bertujuan untuk meningkatkan akses ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas kesehatan sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dalam upaya mempercepat pencapaian target MDG’s. Di Kabupaten Mukomuko dari tahun 2010 hingga 2012, jumlah kematian ibu dan bayi terus meningkat, jumlah persalinan di fasilitas kesehatan lebih rendah dibandingkan jumlah persalinan di non fasilitas kesehatan pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran implementasi kebijakan program Jampersal di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu tahun 2012. Desain penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), wawancara mendalam pada informan dan studi literature serta pendekatan masalah secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Jampersal di Kabupaten Mukomuko telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis Jampersal yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini adalah rendahnya tarif yang menyebabkan sangat sedikitnya BPS yang terlibat. Keterbatasan fasilitas kesehatan serta sulitnya akses ke fasilitas kesehatan menyebabkan rendahnya jumlah persalinan di fasilitas kesehatan.
The policy of Jampersal aims to improve access of pregnant women to deliver in health facilities that are expected to reduce maternal mortality and infant mortality rates in an effort to accelerate the achievement of the MDG's. In Mukomuko district from 2010 to 2012, the number of maternal and infant mortality continues to increase, the number of deliveries in health facilities is lower than the number of deliveries in health facilities non in 2012. This study aims to see an overview of the implementation of Jampersal policy in the Mukomuko regency Bengkulu province in 2012. This is a qualitative research design using content analysis, in-depth interviews with informants and the literature study and descriptive approach to problem analysis. The results showed that the implementation of Jampersal policy in the Mukomuko regency has been implemented in accordance with the technical instructions Jampersal issued by the Ministry of Health.Which is a constraint in the implementation of this policy is that the low rates cause BPS very least involved. Limitations of health facilities and the difficulty of access to health facilities has a low number of deliveries in health facilities.
Kementerian kesehatan meluncurkan program Jampersal sejak tahun 2011 sebagai upaya mempercepat pencapaian MDGs terutama tujuan kelima yaitu meningkatkan kesehatan ibu, dengan salah satu indikator keberhasilannya adalah proporsi kelahiran yang ditangani oleh tenaga kesehatan berkompeten. Pada tahun 2012, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Nanggeleng sebagai salah satu puskesmas di Kota Sukabumi baru mencapai 70,7% dari target 86%. Dengan demikian implementasi program Jampersal belum optimal di wilayah kerja puskesmas Nanggeleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif analitik dengan pendekatan sistem, informasi diperoleh dari wawancara mendalam dan telaah dokumen yang berkaitan dengan implementasi program Jampersal, untuk validitas data menggunakan triangulasi sumber dan metode.
Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala yang ditemui antara lain pada input; sebagian kelompok sasaran lebih memilih ke dukun bayi untuk menolong persalinannya. Pada proses; pemasaran Jampersal belum efektif, perencanaan kegiatan belum mendukung keberhasilan program Jampersal, kemitraan bidan dan dukun bayi belum berjalan baik, sehingga kinerja program Jampersal belum tercapai. Hasil penelitian ini menyarankan agar bidan terus melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada kelompok sasaran, disiminasi informasi menggunakan berbagai media informasi, perencanaan berdasarkan prioritas masalah serta meningkatkan kemitraan bidan dan paraji dengan prinsip kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan.
The Ministry of Health launched Jampersal program in 2011 as an effort to accelerate the achievement of the MDGs, especially the fifth goal, which is improving maternal health, with one success indicator is the proportion of births attended by skilled health personnel. Delivery by skilled health personel at Puskesmas Nanggeleng Sukabumi in 2012 is not optimal, that reached 70,7 % only, as compered to the target of 86%. This research uses qualitative approach with system framework. The information obtained through in-depth interviews and review of documents related to Jampersal program implementation. Triangulation of sources and methodes is used for validity.
The results showed the existence of obstacles encountered, among others. In the input; most preferre target group for the traditional birth attendants labor. In the process; Jampersal has not yet been implemented effectively, planing process has not supported the success of implementation, midwives and traditional birth attendants partnerships has not been well implemented, so that integrated Jampersal program performance has not been achieved. Thus the research suggest that midwives continue to prude Communication, information and education to target groups, disseminat of information using a variety of media conduct, planning based on priority issues and improve partnerships between midwives and traditional birth attendants with the principle of equality, openness and mutual benefit.
Jaminan pelayanan persalinan bagi masyarakat miskin bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan persalinan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB. Analisis ini bertujuan mengevalusi pelaksanaan kebijakan jaminan pelayanan persalinan untuk akses masyarakat miskin di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian dilakukan di DKI Jakarta dengan studi kasus pelayanan di Puskesmas Kecamatan Penjaringan pada bulan Juni 2013. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Pedoman wawancara dibuat berdasarkan metode implemantasi kebijakan George Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi. Masyarakat miskin mudah mengakses pelayanan persalinan di Puskesmas. Tetapi tetap dibutuhkan perbaikan metode komunikasi ke masyarakat.
Guarantee of service delivery for the poor aims to improve access to maternity services in order to reduce the MMR and IMR. This analysis aims to evaluate the implementation of policies to guarantee labour care access for the poor in Jakarta. The study was conducted in Jakarta with a case study in health centers Penjaringan service in June 2013. A qualitative approach was done by in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD). Interview guidance is based on the model of public policy implementation by George Edward III consisting of communication, resources, bureaucratic structure and disposition. Poor society can easily access labour service in the health center. But still, improvement to the method of communication is needed.
Latar Belakang : jumlah cakupan skrining kanker serviks merupakan indikator terhadap keberhasilan program skrining kanker serviks di Puskesmas sebagai bentuk dari implementasi kebijakan pengendalian kanker serviks. Peningkatan jumlah cakupan yang cukup tinggi pada program skrining Pilot Project Bulan Cegah Kanker Serviks dan penurunan jumlah cakupan skrining pasca Pilot Project menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan cakupan tersebut. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pelaksanaan program rutin skrining kanker serviks dengan program skrining Pilot Project Bucekas yang diidentifikasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu Kondisi Lingkungan, Hubungan Antar Organisasi, Sumber Daya Organisasi, dan Karakteristik Kapabilitas Instansi serta upaya terhadap program keberlangsungan (sustainability). Metode : penelitian kualitatif dengan disain retrospektif kebijakan terhadap 6 informan kunci. Hasil : terdapat perbedaan di dalam implementasi kebijakan program skrining rutin kanker serviks dengan program Pilot Project Bucekas dilihat dari keempat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengendalian kanker serviks di Sudinkes Jaksel. Kesimpulan : penguatan terhadap komitmen birokrasi, peran stakeholder, kerjasama lintas program dan sektoral, fungsi manajemen, promosi kesehatan, jejaring dan ketersediaan dana menjadikan Pilot Project Bucekas lebih berhasil dibandingkan dengan program skrining rutin dalam meningkatkan cakupan skrining kanker serviks dan belum adanya program sustainability yang matang terhadap program skrining rutin kanker serviks. Pembelajaran dari program Pilot Project Bucekas dapat menjadi landasan kebijakan yang akan diambil oleh policy maker di Sudinkes Jakarta Selatan dan Dinkes Propinsi DKI Jakarta. Kata kunci : skrining kanker serviks, metoda IVA, preventif, kebijakan
Background : The number of cervical cancer screening coverage is an indicator of the success of cervical cancer screening program in the Community Health Center as a form of cervical cancer control policy implementation. Increasing the amount of coverage is high enough in screening programs “Pilot Project Prevent Cervical Cancer Month” ( Bucekas) and decrease the amount of coverage after Universitas Indonesia the Pilot Project showed that factors influencing the decline in coverage. Purpose : this study aimed to compare the implementation of routine cervical cancer screening program with a screening program identified Bucekas Pilot Project of the factors that influence the implementation of the policy are environment conditions, the Inter-Organization Relationship, Organizational Resources and Capabilities Agency Characteristics and efforts toward program sustainability. Methods : qualitative research design with retrospective policy to 6 key informants. Results: there are differences in policy implementation routine cervical cancer screening program with Pilot Project Bucekas program views of the four factors that influence the implementation of cervical cancer control policy at South Jakarta Health Office. Conclusions : The strengthening of the commitment of the bureaucracy, the role of stakeholders, cooperation and cross-sectoral program, the function of management, health promotion, networking and the availability of funds makes the Pilot Project Bucekas more successful than the routine screening program in improving the coverage of cervical cancer screening and the absence of a mature sustainability programs against routine screening program for cervical cancer. Learning from the Pilot Project Bucekas program can be the base policy to be taken by policy makers in South Jakarta Sudinkes and health office of DKI Jakarta. Keywords : cervical cancer screening, VIA methode, policy
ABSTRAK Latar belakang. Menurut SDKI 2007 Angka Kematian Ibu 228/100.000 KH dan Angka Kematian Bayi 34/1000 KH, sementara target MDG?s adalah 102/100.000 KH dan 23/1.000 KH. Untuk mempercepat target MDG?s maka diluncurkanlah program Jampersal untuk mengatasi keterbatasan akses dan ketidaktersediaan biaya sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Menteri Kesehatan Nomor TU/Menkes/E/391/11/2011 tentang Jaminan Persalinan tanggal 22 Februari 2011. Tujuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan jampersal di 3 puskesmas DKI Jakarta tahun 2012 berdasarkan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan dilaksanakan pada bulan Juni - Juli 2013 di 3 Puskesmas DKI Jakarta dengan jumlah informan sebanyak 11 orang. Hasil. Hasil analisa yang didapat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan semaksimal mungkin. Angka kematian ibu yang masih tinggi dan alokasi dana yang tidak terserap kemungkinan disebabkan oleh keempat variabel tersebut, sehingga masih perlu adanya tindak lanjut baik dari pemerintah, pemda, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota serta puskesmas.
ABSTRACT Background. According to the IDHS 2007 Maternal Mortality 228/100.000 lb and Infant Mortality 34/100.000 lb, whilw the MDG?s is 102/100.000 lb and 23/100.000 lb. To accelerate the MDG?s target Jampersal program was launched to address the limitations of access and unavaiability costs in accordance with their circulair issued by the Minister of Health No. TU/Menkes/E/291/11/2011 on Delivery Guarantee dated February 22, 2011. Puspose. The purpose of this study to determine the extend of policy implemtation Jampersal in 3 health center DKI Jakarta in 2012 based on the communication, resources, disposition and bureaucratic structures variables. Method. This research is qualitative and held in June-July 2013 in the 3 health centers DKI Jakarta by the number of informants as many as 11 peoples. Results. Analysis results obtained show that the implementation of the policy has not been running as much as possible. Maternal mortality rates are still high and the allocation of funds that is not absorbed is probably caused by the four variables, so it is still the need for better follow-up of the goverment, local goberment, Province health offices and district health offices and community health center.