Abstrak:

ABSTRAK

Tesis ini membahas kesiapan puskesmas di Kabupaten Ketapang dalam menyongsongImplementasi Jaminan Kesehatan Nasional 2014 nanti. Penelitian ini adalahpenelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dilengkapi dengan wawancara.Dari hasil analisis variabel penelitian didapatkan bahwa tidak ada puskesmas yangsiap dilihat dari dimensi utilisasi dan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitimenyarankan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang menambah sumber dayapuskesmas seperti tenaga kesehatan inti yaitu dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan;juga peralatan dan obat pelayanan kesehatan dasar; dengan melakukan advokasi kepemerintah daerah untuk menambah anggaran kesehatan.

---

 

ABSTRACT

Readiness in order to facing the implementation of the National Health Insurance2014. This study was a quantitative research with cross sectional design featuresinterview with key informants. From the analysis of the study variables mentionedthat no primary health care is ready viewed from the dimensions of utilization andquality of health services. Researchers suggested that the health departement inKetapang Regency to adds resources center specially for the core professional suchas doctors, dentists, nurses, and midwives; other things is also for equipment andprimary health care medicines; by advocating to local governments for increase thehealth budget.

Abstrak: 1 Januari 2014 Pemerintah mulai menerapkan program JKN bagi seluruh rakyat.Skripsi ini bertujuan mengetahui proporsi peserta, kunjungan, pengguna, ContactRate dan Visite Rate peserta JKN berdasarkan jenis kelamin, umur, dan jenis peserta,serta hubungan antara variabel jenis kelamin, umur, dan jenis peserta dengan variabelutilisasi rawat jalan . Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desaincross sectional, mengolah data sekunder register kunjungan pasien JKN dan peserta JKN. Hasil penelitian yang diperoleh, peserta JKN di Puskesmas Cipageran padaApril 2014 adalah 12.728 orang, peserta yang memanfaatkan pelayanan rawat jalan(5,7%), Contact Rate berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih besar (6,9%)daripada laki-laki (4,6%), berdasarkan kelompok umur tertinggi kelompok umur ≥60 tahun (12,2%), berdasarkan jenis peserta JKN, BPBI lebih besar (6,5%) daripadaPBI (5,4%). Visite Rate berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih besar (10,4%)daripada laki-laki (4,4%), berdasarkan kelompok umur tertinggi kelompok umur ≥60 tahun (15,0%), berdasarkan jenis peserta JKN, PBI lebih besar (7,8%) daripadaBPBI (7,0%). Hasil uji hubungan variabel jenis kelamin, umur dan jenis peserta JKNdengan utilisasi rawat jalan, diperoleh nilai p untuk setiap variabel bebas ≤ α (0,05).Dengan demikian hasil bermakna, artinya ada hubungan antara jenis kelamin, umurdan jenis peserta JKN dengan utilisasi pelayanan rawat jalan.

Kata Kunci :Rawat Jalan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Utilisasi

---

1 January 2014 the Government began to implement National Health Insuranceprogram for all people. The thesis aims to find out the proportion of participants,visit, Contact Rate, users, and Visite Rate based on gender, age, and type ofparticipants NHI, and the relationship between the variables of gender, age, and typeof participants with outpatient utilization variable. Research using quantitativeapproach design with cross sectional, secondary data processing register visit NHIpatients and participants NHI. The results are obtained, participants NHI in April2014 is 12.728 people, utilization rate (5.7%). Contact Rate by sex, more women(6.9%) than men (4.6%), based on the highest age group ≥ 60 years age group(12.2%), based on the type of participant , more BPBI (6.5%) than the PBI (5.4%).Visite Rate based on gender, women's greater (10.4%) than men (4.4%), based on thehighest age group ≥ 60 years age group (15.0%), based on the type of participant, PBIgreater (7.8%) than BPBI (7.0%). Test results variable relationship sex, age and typeof participants with outpatient utilization, p values obtained for each independentvariable is ≤ α (0.05). Thus significant results, the meaning there is a relationshipbetween gender, age and type of participants NHI with outpatient care utilization.

Key words:Outpatient, National Health Insurance (NHI), Utilization

Abstrak: Abstrak

Tesis ini membahas ketepatan praktek dokter pelayanan primer didalam skema Jaminan Kesehatan Nasional yang akan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014 di Indonesia, untuk mencapai Universal Health Coverage khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengambilan data primer dengan cara wawancara mendalam dan data sekunder dengan telaah dokumen/literatur. Hasil penelitian menyarankan bahwa Provinsi DKI Jakarta harus melakukan pemetaan untuk seluruh dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang berpraktek dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta beserta dengan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang ada; merekomendasikan dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis (swasta dan Pegawai Negeri Sipil) yang memenuhi syarat tersebut untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; memberikan subsidi (penuh/sebagian) untuk pembiayaan pendidikan berkelanjutan dalam keilmuan post graduate family medicine; dan membuat Peraturan Daerah yang mendukung penetapan dokter pelayanan primer, pemisahan bentuk Puskesmas menjadi Puskesmas Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Puskesmas Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), serta penetapan alokasi dan metode pembayaran dengan metode kombinasi kepada penyedia pelayanan primer di Provinsi DKI Jakarta.

This thesis discusses the precision of primary care physician practices in the National Health Insurance (INA-Medicare) scheme which will come into force on January 1, 2014 in Indonesia, in order to achieve Universal Health Coverage especially in Jakarta. This research is a descriptive qualitative research design. Primary data collection with in-depth interviews and secondary data with document review / literature. The results suggest that Jakarta should do the mapping for all general practitioners, dentists, and medical specialists practicing and residing in Jakarta along with mapping of primary health care facilities that exist; recommend general practitioners, dentists and specialists (private and civil servants) who are qualified to work with Health BPJS; provide subsidy (full / partial) for the financing of continuing education in family medicine post graduate scholarship, and made a local regulation that supports the establishment of a primary care physician, a health center (Puskesmas) separation form to a health center of Individual Health Care efforts (UKP) and a health Center of Public Health efforts (UKM), and the determination of the allocation and payment method with a combination of methods to primary care providers in Jakarta.

Abstrak: Program Kader JKN-KIS dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah kepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan pada segmen peserta informal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan Mei 2018 dengan tehnik wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Uji validitas melalui trianggulasi sumber dan metode. Hasil Penelitian didapatkan bahwa implementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi secara umum belum berjalan dengan optimal. Sudah ada standar dan sasaran yang ditentukan untuk melihat kinerja, namun pencapaiannya belum maksimal dan target dari fungsi kader belum lengkap. Sistem pencatatan, sistem tehnologi aplikasi, dan desiminasi informasi masih mengalami kendala. Konsistensi, kejelasan dalam komunikasi dan pelaksanaan pedoman belum berjalan maksimal. Hubungan dengan kelurahan belum terjalin dengan baik, SDM Kader JKN-KIS maupun Kantor Cabang masih terbatas. Sikap pelaksana kurang mendukung serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum sepenuhnya mendukung implementasi program Kader JKN-KIS. Kesimpulan: implementasi Program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi masih memiliki kendala. Perlunya perbaikan dari standar dan sasaran, sistem informasi, komunikasi, SDM, sosialisasi, hubungan kerjasama untuk keberhasilan implementasi program kader JKNKIS.
Kata kunci : implementasi kebijakan; Kader JKN-KIS; sektor informal

---

The JKN-KIS Cadre Program was established to increase membership growth and increase the collation of BPJS Health contribution to informal segment participants. The purpose of this research is to analyze the implementation of JKN-KIS Cadre program in Bekasi City. This research uses a qualitative method, conducted during May 2018 with in-depth interview technique, observation and document review using Van Meter and Van Horn policy implementation theory. Test validity through a source and method triangulation. The result of the research shows that the implementation of JKN-KIS Cadre program in Bekasi City has not run optimally yet. There are already standards and targets are determined to see the performance, but its achievement is not maximized and the target of the function of the cadre is not yet complete. Recording systems, application technology systems, and information dissemination are still constrained. Consistency, clarity in communications and implementation of guidelines has not been maximized. Relationship with the village has not been established well, Kader JKN-KIS Human Resources and Branch Offices are still limited. The attitude of the implementers is not supportive and the economic, social and political environment has not fully supported the implementation of the KKD-KIS Cadre program. Conclusion: The implementation of JKN-KIS Cadre Program in Bekasi City still has obstacles. The need for improvement of standards and targets, information systems, communication, human resources, socialization, cooperation relationship for successful implementation of JKNKIS cadre program.
Keywords: policy implementation; JKN-KIS Cadre; the informal sector

Abstrak: Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat diwujudkan melalui pelayanan konvensional dantradisional. Pelayanan kesehatan tradisional mengusung paradigma sehat yang menitikberatkan pada sisisehat, komplementer dari pelayanan kesehatan konvensional dan upaya promotif preventif. Puskesmasmerupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif dan preventif untukmeningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Indikator puskesmas yang menyelenggarakan kesehatantradisional apabila memenuhi salah satu kriteria: mempunyai tenaga terlatih kesehatan tradisional, melaksanakan pembinaan, dan melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional. Provinsi Jawa Baratmempunyai jumlah puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional lebih sedikit dibandingkandengan provinsi lain di pulau Jawa. Kabupaten Bogor sebagai kabupaten terpadat di Jawa Barat sudahmempunyai bidan/perawat terlatih akupresur di Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, dan PuskesmasCiomas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali informasi implementasi kesehatan tradisional diPuskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, dan Puskemas Ciomas. Penelitian ini merupakan penelitiankualitatif dengan metode telaah dokumen, pengamatan, dan wawancara mendalam. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa tidak dilaksanakan pelayanan akupresur di ketiga puskesmas karena dipengaruhioleh beban kerja tenaga kesehatan, pembinaan kesehatan tradisional dapat ditingkatkan melaluiinventarisasi data kesehatan tradisional, identifikasi pelayanan kesehatan tradisional di wilayah kerjanya,dan pembinaan kepada penyehat tradisional. Ketiga puskesmas karena tidak mempunyai tenaga terlatihasuhan mandiri namun dapat dilaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan TOGA dan sosialiasasiakupresur untuk keluhan ringan.
Kata kunci: Implementasi, kesehatan tradisional, puskesmas

---

Increasing public health status can be manifested through conventional and traditional medicines.Traditional medicines carry a health paradigm that focuses on the healthy, complementary side ofconventional medicine and preventive promotive efforts. Puskesmas is a health service facility thatprioritizes promotive and preventive to improve community health status. Puskesmas can be saidimplementing traditional health if they meet one of the criteria: have traditional medicine-trained staff,carry out coaching, and perform self-care traditional medicine. West Java Province has a smaller numberof health centers providing traditional health compared to other provinces in Java. Kabupaten Bogor(District of Bogor) as the most densely populated in the West Java Province has its midwives and nursesAnalisis implementasi..., Evita Diniawati, FKM UI, 2018ixUniversitas Indonesiacertified in acupressure in these Puskesmas: Ciawi, Caringin, and Ciomas. This study aims to discoverinformation of how traditional health program being implemented in Puskesmas Ciawi, PuskesmasCaringin, and Puskesmas Ciomas. This qualitative study uses following methods: document review,observation, and in-depth interview. The study reveals there were no acupressure services in those threepuskesmas because the health workers were kept occupied by other workload, traditional health guidancecould be improved through an inventory of traditional health data, identification of traditional healthservices in their working areas, and guidance to traditional health professionals. The three puskesmas didnot implement self-care traditional medicine because they do not have trained independent care staff butcan be implemented by community empowerment with TOGA and acupressure socialization for minorcomplaints.
Key words: implementation, integration, traditiona l medicine, primary health care

Abstrak:

---

Abstrak:

ABSTRAK

Sistem Jaminan Sosial Nasional memberikan pertimbangan utama untuk memberikanjaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga semua rakyatIndonesia dapat memperoleh derajat kesehatan yang optimal agar dapat bekerja dan hidupdengan layak. Pada era SJSN tonggak utama pelayanan kesehatan adalah pelayanankesehatan primer sebagai gatekeeper. Saat ini jumlah puskesmas di kota Malang sebanyak 15puskesmas, jumlah tersebut belum berubah sejak tahun 2010 hingga tahun 2013, begitu jugadengan jumlah dokter di puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapanpuskesmas kota malang dalam menyongsong SJSN tahun 2014. Penelitian ini merupakanpenelitian deskriptif analitik dengan pendekatan Cross Sectional serta wawancara mendalampada informan dan studi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlahpuskesmas serta kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan menyebabkan ketidaksiapanpuskesmas dalam menyongsong SJSN tahun 2014.

---

 

ABSTRACT

Universal coverage gives primary consideration to provide a comprehensive social securityfor all Indonesian people, so that all the people of Indonesia can obtain optimal health statusin order to work and live decently. Universal coverage a major milestone in the era of healthcare is primary health care as a gatekeeper. Currently the number of health centers in the cityof Malang as much as 15 health centers, that number has not changed since the year 2010until the year 2013, as well as the number of doctors in the health centers. This study aims toanalyze the city primary health center readiness in facing National Social Insurance in2014. This research is a descriptive analytical cross-sectional approach and in-depthinterviews with informants and the literature study. The results showed that the limitednumber of health centers and the lack of availability of health centers lead to unpreparednessin facing National Social Insurance in 2014.

Abstrak: Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan terus berkembang seiring denganmeningkatnya tingkat pendidikan dan status kehidupan sosial. Untuk meningkatkanpelayanan kesehatan yang bermutu, nyaman, dan berorientasi pada kepuasan konsumen,pemerintah sebagai penyedia layanan kesehatan dituntut untuk membenahi sistempelayanan yang bersifat layanan publik. Untuk mendukung program pembangunankesehatan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dibentuk BadanLayanan Umum (BLU) di setiap Puskesmas. Di kabupaten Bogor pada tahun 2017sudah ditetapkan 19 puskesmas untuk dilakukan penilaian adminsitratif sebagai syaratpenetapan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penelitian ini bertujuanuntuk melihat kesiapan Puskesmas dari segi masukan yaitu sumber daya yang dimiliki,yaitu sumber daya manusia, anggaran, sarana, serta peraturan untuk ditetapkan menjadiBLUD. Selain itu, dilakukan juga analisis untuk mengetahui bagaimana manajemenpuskesmas berupa proses pengaturan organisasi dan penetapan tujuan dalam persiapanpenetapan BLUD. Faktor luar puskesmas juga mempunyai pengaruh dalam kesiapanpuskesmas dalam penerapan BLUD. Dari hasil penelitian ini akan diketahui informasimendalam tentang kesiapan administratif penerapan BLUD Puskesmas, serta faktor apasaja yang menjadi penghambat dalam proses persiapan dalam penerapan BLUDPuskesmas di Kabupaten Bogor.

---

Public awareness of the importance of health continues to grow along with increasinglevels of education and social life status. To improve the quality of health services,comfortable, and consumer-oriented, the government as a healthcare provider isrequired to fix the service system that is public service. To support health developmentprograms by improving services to the community, a Local Public Service (BLU) isestablished in every Public Health (Puskesmas). In Bogor regency in 2017, there are 19public health centers have been set up for administrative assessment as a condition ofdetermination to become the Local Public Service Agency (BLUD). This study aims tosee the preparedness of Puskesmas in terms of input that is resources, namely human,budget, facilites, and regulations to be established into BLUD. In addition, analysis isalso conducted to find out how the management of puskesmas in the form oforganizational arrangement process and goal setting in preparation of the determinationof BLUD. The outside factors of the puskesmas also have an influence in the puskesmasreadiness in applying BLUD. From the results of this study will be known in-depthinformation about the administrative readiness of the application BLUD Puskesmas, aswell as any factors that hamper the preparation process in the application of BLUDPuskesmas in Bogor Regency.

Abstrak: Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama yang mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat. Dilihat dari jumlah kematian ibu selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2012-2014 terus meningkat, diperlukan penelitian mengenai factor penentu pemanfaatan puskesmas PONED di Kabupaten Bogor. Penelitian ini mengambil lokasi di 22 puskesmas di Kabupaten Bogor yang merupakan puskesmas PONED. Variabel yang diteliti antara lain : pengetahuan mengenai puskesmas PONED, keyakinan, waktu tempuh, sarana transportasi dan perilaku petugas kesehatan. Rancangan penelitian ini dengan pendekatan cross sectional. Data yang dipergunakan data sekunder hasil pendataan puskesmas PONED di Kabupaten Bogor o leh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat bulan Juni -Juli 2014. Hasil penelitian menunjukkan variabel pengetahuan, keyakinan responden, waktu tempuh dan sarana transportasi tidak berhubungan bermakna dengan pemanfaatan puskesmas PONED (p value > 0,05), sedangkan perilaku petugas merupakan factor yang paling bermakna p=0,000 (p value < 0,05) terhadap pemanfaatan puskesmas PONED di Kabupaten Bogor. Dari kelima variabel yang diteliti ternyata setelah diuji multivariate variabel yang paling menentukan terhad ap tingginya pemanfaatan puskesmas PONED adalah perilaku petugas kesehatan di puskesmas. Factor lainnya yang mendukung pemanfaatan pelayanan adalah SDM, sarana prasarana dan juga pemantauan oleh dinas dan organisasi profesi. Masih diperlukan penelitian le bih lanjut agar dapat menggali informasi tentang pemanfaatan puskesmas, disamping itu juga diperlukan sosialisasi, promosi serta perencanaan kebutuhan Puskesmas yang tepat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan ibu di pus kesmas PONED. Kata Kunci : Puskesmas PONED, Pemanfaatan, Pengetahuan, Keyakinan Mencari Pengobatan, Waktu Tempuh, Sarana Transportasi dan Perilaku Petugas Kesehatan