Abstrak: Abstrak

Tesis ini membahas ketepatan praktek dokter pelayanan primer didalam skema Jaminan Kesehatan Nasional yang akan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014 di Indonesia, untuk mencapai Universal Health Coverage khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengambilan data primer dengan cara wawancara mendalam dan data sekunder dengan telaah dokumen/literatur. Hasil penelitian menyarankan bahwa Provinsi DKI Jakarta harus melakukan pemetaan untuk seluruh dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang berpraktek dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta beserta dengan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang ada; merekomendasikan dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis (swasta dan Pegawai Negeri Sipil) yang memenuhi syarat tersebut untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; memberikan subsidi (penuh/sebagian) untuk pembiayaan pendidikan berkelanjutan dalam keilmuan post graduate family medicine; dan membuat Peraturan Daerah yang mendukung penetapan dokter pelayanan primer, pemisahan bentuk Puskesmas menjadi Puskesmas Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Puskesmas Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), serta penetapan alokasi dan metode pembayaran dengan metode kombinasi kepada penyedia pelayanan primer di Provinsi DKI Jakarta.

This thesis discusses the precision of primary care physician practices in the National Health Insurance (INA-Medicare) scheme which will come into force on January 1, 2014 in Indonesia, in order to achieve Universal Health Coverage especially in Jakarta. This research is a descriptive qualitative research design. Primary data collection with in-depth interviews and secondary data with document review / literature. The results suggest that Jakarta should do the mapping for all general practitioners, dentists, and medical specialists practicing and residing in Jakarta along with mapping of primary health care facilities that exist; recommend general practitioners, dentists and specialists (private and civil servants) who are qualified to work with Health BPJS; provide subsidy (full / partial) for the financing of continuing education in family medicine post graduate scholarship, and made a local regulation that supports the establishment of a primary care physician, a health center (Puskesmas) separation form to a health center of Individual Health Care efforts (UKP) and a health Center of Public Health efforts (UKM), and the determination of the allocation and payment method with a combination of methods to primary care providers in Jakarta.

Abstrak:

ABSTRAK

Tesis ini membahas kesiapan puskesmas di Kabupaten Ketapang dalam menyongsongImplementasi Jaminan Kesehatan Nasional 2014 nanti. Penelitian ini adalahpenelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dilengkapi dengan wawancara.Dari hasil analisis variabel penelitian didapatkan bahwa tidak ada puskesmas yangsiap dilihat dari dimensi utilisasi dan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitimenyarankan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang menambah sumber dayapuskesmas seperti tenaga kesehatan inti yaitu dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan;juga peralatan dan obat pelayanan kesehatan dasar; dengan melakukan advokasi kepemerintah daerah untuk menambah anggaran kesehatan.

---

 

ABSTRACT

Readiness in order to facing the implementation of the National Health Insurance2014. This study was a quantitative research with cross sectional design featuresinterview with key informants. From the analysis of the study variables mentionedthat no primary health care is ready viewed from the dimensions of utilization andquality of health services. Researchers suggested that the health departement inKetapang Regency to adds resources center specially for the core professional suchas doctors, dentists, nurses, and midwives; other things is also for equipment andprimary health care medicines; by advocating to local governments for increase thehealth budget.

Abstrak: Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar. Upaya pelayanan kesehatan tersebut lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Fisioterapi merupakan pelayanan inovasi di Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran layanan fisioterapi dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan di enam Puskesmas Kecamatan di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metodologi peneltian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk melihat gambaran mendalam dari peran layanan fisioterapi di Puskesmas wilayah DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini pelayanan fisioterapi untuk kasus muskuloskeletal dapat berkunjung ke semua Puskesmas di wilayah DKI Jakarta. Pelayanan fisioterapi untuk kasus neurologi dapat dilayani di Puskesmas Kecamatan Koja, Matraman, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Pelayanan fisioterapi untuk kasus kardiorespirasi dapat dilayani di Puskesmas Pasar Minggu, Koja, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Peran layanan fisioterapi di Puskesmas berdasarkan Permenkes No.65 tahun 2015 yang tergabung dalam anggota tim hanya Puskesmas Kec. Pasar Minggu dan Puskesmas Kecamatan Matraman. Selain itu didapatkan kurangnya dukungan kebijakan, belum meratanya SDM fisioterapis di Puskesmas serta kurangnya keterampilan fisioterapis dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu masih dominannya layanan fisioterapi dalam upaya kuratif pada kasus di Puskesmas dibandingkan dengan upaya promotif dan preventif pada kelompok.

Abstrak: 1 Januari 2014 Pemerintah mulai menerapkan program JKN bagi seluruh rakyat.Skripsi ini bertujuan mengetahui proporsi peserta, kunjungan, pengguna, ContactRate dan Visite Rate peserta JKN berdasarkan jenis kelamin, umur, dan jenis peserta,serta hubungan antara variabel jenis kelamin, umur, dan jenis peserta dengan variabelutilisasi rawat jalan . Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desaincross sectional, mengolah data sekunder register kunjungan pasien JKN dan peserta JKN. Hasil penelitian yang diperoleh, peserta JKN di Puskesmas Cipageran padaApril 2014 adalah 12.728 orang, peserta yang memanfaatkan pelayanan rawat jalan(5,7%), Contact Rate berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih besar (6,9%)daripada laki-laki (4,6%), berdasarkan kelompok umur tertinggi kelompok umur ≥60 tahun (12,2%), berdasarkan jenis peserta JKN, BPBI lebih besar (6,5%) daripadaPBI (5,4%). Visite Rate berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih besar (10,4%)daripada laki-laki (4,4%), berdasarkan kelompok umur tertinggi kelompok umur ≥60 tahun (15,0%), berdasarkan jenis peserta JKN, PBI lebih besar (7,8%) daripadaBPBI (7,0%). Hasil uji hubungan variabel jenis kelamin, umur dan jenis peserta JKNdengan utilisasi rawat jalan, diperoleh nilai p untuk setiap variabel bebas ≤ α (0,05).Dengan demikian hasil bermakna, artinya ada hubungan antara jenis kelamin, umurdan jenis peserta JKN dengan utilisasi pelayanan rawat jalan.

Kata Kunci :Rawat Jalan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Utilisasi

---

1 January 2014 the Government began to implement National Health Insuranceprogram for all people. The thesis aims to find out the proportion of participants,visit, Contact Rate, users, and Visite Rate based on gender, age, and type ofparticipants NHI, and the relationship between the variables of gender, age, and typeof participants with outpatient utilization variable. Research using quantitativeapproach design with cross sectional, secondary data processing register visit NHIpatients and participants NHI. The results are obtained, participants NHI in April2014 is 12.728 people, utilization rate (5.7%). Contact Rate by sex, more women(6.9%) than men (4.6%), based on the highest age group ≥ 60 years age group(12.2%), based on the type of participant , more BPBI (6.5%) than the PBI (5.4%).Visite Rate based on gender, women's greater (10.4%) than men (4.4%), based on thehighest age group ≥ 60 years age group (15.0%), based on the type of participant, PBIgreater (7.8%) than BPBI (7.0%). Test results variable relationship sex, age and typeof participants with outpatient utilization, p values obtained for each independentvariable is ≤ α (0.05). Thus significant results, the meaning there is a relationshipbetween gender, age and type of participants NHI with outpatient care utilization.

Key words:Outpatient, National Health Insurance (NHI), Utilization

Abstrak: Kesiapsiagaan sumber daya manusia kesehatan dalam penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana banjir di provinsi DKI Jakarta tahun 2010

Abstrak: Kesehatan gigi dan mulut menjadi salah satu faktor kesehatan penting dan berhubungan erat dengan kualitas hidup seseorang. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan 57,6% populasi di Indonesia memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut, dan hanya 10,2% yang menerima perawatan kesehatan gigi dan mulut (Kemenkes RI 2018). Dokter Gigi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mempunyai peran penting dalam usaha pencegahan, promosi dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Sejak dimulainya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) jumlah klinik dokter gigi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan meningkat cukup pesat di seluruh Indonesia. Namun hal ini sangatlah kontras dengan dokter gigi di Jakarta, dimana dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) BPJS Online didapatkan hanya 1 praktik dokter gigi saja yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor faktor apa saja yang melatarbelakangi kurang antusiasnya respon dokter gigi di DKI Jakarta untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 115 responden dokter gigi di wilayah DKI Jakarta. Data dianalisis secara univariat, bivariat dan multivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sikap (p value 0,002) berhubungan erat dengan respon dokter gigi di DKI Jakarta untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Disarankan kepada BPJS Kesehatan untuk meningkatkan sosialisasi program kerjasama dengan dokter gigi, reevaluasi pembiayaan kapitasi dokter gigi dan melibatkan dokter gigi yang aktif berpraktik dalam penyusunan program kerjasama di masa yang akan datang

Abstrak: Tesis ini membahas Evaluasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Pada Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain non-eskperimental. Hasil penelitian Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan pada indikator pelayanan hipertensi yang mengalami kenaikan signifikan dalam renstra DKI Jakarta tahun 2017-2022 didalam faktor struktur yang paling berperan dalam peningkatan ketercapaian signifikan tersebut adalah bentuk program yang terjadwal seperti kegiatan posbindu dan KPLDH serta kegiatan strategis daerah yang dilaksanakan di pasar, trans jakarta, taman dan MRT, kemudian terdapat juga kerjasama lintas sector seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Disnakertrans. Kemudian hasil penelitian menyarankan dinas kesehatan DKI Jakarta dapat menyusun kebijakan terkait pelayanan hipertensi yang terpisah dengan program lain, termasuk kebijakan pembiayaan kesehatan SPM hipertensi sebagai mandatory regulation dalam hal penyusunan unit cost untuk masing-masing komponen layanan sebagai dasar perumusan costing SPM hipertensi. Kemudian penguatan kebijakan lintas sektor dan program dalam upaya perluasan cakupan pelayanan SPM khususnya hipertensi melalui pendekatan kolaborasi, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kembali kepada masyarakat akan pentingnya melakukan pemeriksaan rutin terkait dengan hipertensi. 

---

This thesis discusses the Evaluation of the DKI Jakarta Provincial Health Office's Strategic Plan for 2017-2022 on Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector on Health Service Indicators for Hypertension Sufferers. This research is a qualitative research with non-experimental design. The results of the research on Implementation of Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector on hypertension service indicators which experienced a significant increase in the DKI Jakarta strategic plan for 2017-2022 in the structural factors that play the most role in increasing this significant achievement are the form of scheduled programs such as posbindu and KPLDH activities as well as activities regional strategies carried out in markets, trans jakarta, parks and the MRT, then there is also cross-sector cooperation such as the Social Service, the Education Office and the Manpower and Transmigration Office. Then the results of the study suggest that the DKI Jakarta Health Office can formulate policies related to hypertension services that are separate from other programs, including the hypertension MSS health financing policy as a mandatory regulation in terms of compiling unit costs for each service component as the basis for the formulation of hypertension MSS costing. Then strengthening cross-sectoral policies and programs in an effort to expand the scope of MSS services, especially hypertension through a collaborative approach, as well as providing education and socialization to the public about the importance of carrying out routine checks related to hypertension.

Abstrak: Di Indonesia, kanker serviks adalah kanker kedua paling sering yang ditemukan pada perempuan. Sebagai upaya pencegahan primer, Kementerian Kesehatan telah mengintroduksi imunisasi HPV dalam Program Demonstrasi imunisasi HPV bagi siswi perempuan kelas 5 dan 6 SD di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2016. Studi ini adalah kohort retrospektif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran KIPI vaksin HPV kuadrivalen beserta pengaruh faktor-faktor independen terhadap timbulnya KIPI dan model prediksi dengan menggunakan metode analisis survival. Total 500 laporan surveilans aktif KIPI yang didapat pada tahun 2017 dan dianalisis dengan SPSS. KIPI vaksin HPV kuadrivalen yang terjadi dalam program BIAS HPV di provinsi DKI Jakarta tahun 2017 adalah reaksi nyeri lokal di tempat suntikan (59,6%), bengkak (17,2%), kemerahan (40,8%) dan demam (1,6%). Tidak ditemukan KIPI serius. Variabel independen yang signifikan adalah nomor batch vaksin dan riwayat imunisasi lain dalam waktu 4 minggu sebelum imunisasi HPV. Semua KIPI bersifat ringan dan sembuh sendiri tanpa intervensi. Dapat disimpulkan bahwa vaksin HPV kuadrivalen memiliki gambaran keamanan yang baik. Keputusan untuk melanjutkan dan memasukkan vaksin HPV ke dalam program imunisasi nasional harus didukung oleh analisis lebih lanjut seperti aspek biaya, cost-effective analysis, ketersediaan vaksin, tingkat penerimaan vaksin serta aspek kapasitas dan manajemen cold chain.