Abstrak: Upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA) pada ibu hamil merupakan kegiatan essensial pada layanan antenatal, dengan integrasi akan lebih efektif untuk meningkatkan jangkauan ibu hamil melakukan skrining HIV yang bertujuan mencegah penularan secara vertikal dari ibu ke anak. Analisis Implementasi integrasi ditujukan untuk melihat pelaksanaan skrining HIV pada ibu hamil yang terintegrasi dalam layanan antenatal terpadu di Kota Depok Tahun 2017.

Metode pada penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengambilan data WM, FGD dan telaah dokumen dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi,sikap pelaksana, struktur birokrasi dan lingkungan sosial.

Hasil dari penelitian didapatkan aspek komunikasi dalam bentuk sosialisasi mengenai program dan pedoman pelaksanaan belum optimal dijalankan hal ini berpengaruh kepada aspek lainnya yaitu ketersediaan sumber daya baik fasilitas, dana maupun SDM masih terbatas dan berfokus pada layanan di Puskesmas, struktur birokrasi berupa SOP dan fragmentasi koordinasi antar bidang yang terlibat belum terintegrasi, lingkungan sosial berupa dukungan masyarakat, dukungan layanan kesehatan swasta yang belum optimal dan adanya stigma negatif mempengaruhi implementasi integrasi PPIA ke layanan antenatal. Disisi lain disposisi berupa sikap pelaksana dan sumber daya berupa kewenangan sudah sesuai dengan pedoman.

Kesimpulan didapatkan bahwa implementasi integrasi layanan PPIA ke layanan antenatal belum optimal hal ini didukung konseling pra-tes dan pasca tes belum efektif, cakupan skrining HIV bumil masih rendah, mekanisme rujukan yang belum berjalan dengan baik dan proses pencatatan dan pelaporan serta monitoring evaluasi yang belum terintegrasi. Direkomendasikan melakukan koordinasi efektif agar dapat melakukan pemetaan tentang apa yang sudah dilakukan sehingga akan dapat dibuat road map perencanaan dan regulasi agar proses komunikasi kepada semua pelaksana dan advokasi kepada stake holder dilakukan dengan efektif yang akan berpengaruh kepada ketersediaan sumber daya, disposisi, pembentukan struktur birokrasi dan lingkungan sosial yang mendukung implementasi kebijakan.

Keyword: Implementasi, PPIA, skrining HIV ibu hamil, antenatal

---

Prevention of mother to child HIV transmission (PMCT) in pregnant women is an essential activity in antenatal care, so that the existence of integration would be more effective to increase coverage of pregnant women do HIV screening aimed at preventing the transmission vertically from mother to child. In areas with concentrated HIV epidemic status and expanded, mandatory HIV tests and counseling is offered and became part of antenatal care and laboratory examination time labor for all pregnant women. The analysis of integrated implementation is aimed at seeing the implementation of HIV screening of pregnant women that is integrated with antenatal care in Depok city ,2017.

Method in this research is qualitative data develop techniques with WM, FGD and review the document by using the views of communication, resources, disposition of the attitude of the implementor, the bureaucratic structure and the social environment.

Result of the research, communication aspects of the obtained in the form of socialization about the program and implementation of the guidelines have not been optimally run. it is influential to other aspects, such availability of good facility resources, funds or human resources is still limited and focuses on public health centre, bureaucratic structure in form of SOP and coordination field fragmentation involved has not yet been integrated, the social environment in the form of community support, private health service support that is not optimal and the existence of negative stigma affect the implementation of the integration of the PMTCT to antenatal care. Disposition be implementor attitude and resources in the form of authority is in compliance with the guidelines but is not supported by the availability of resources raises the indifference of the executor.

The conclusions obtained that the implementation of the Integration PMTCT to antenatal care has not been optimal. Recommended effective coordination in order to do perform the mapping of what is already done so will can be made road map planning and regulation in order to make the communication process to managing and advocating to all stake holders is done effectively that will affect the availability of resources, establishment of a bureaucratic structure, disposition and social environment which supports the implementation of the policy.

Keyword :implementation, PMTCT, HIV screening of pregnant women, antenatal care

Abstrak: Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) dapat menurunkan risiko PTM.Skrining PTM di balaikota Depok merupakan program kegiatan yangdisediakan oleh pemerintah Kota Depok yang ditujukan untuk Pegawai NegeriSipil (PNS) di lingkungan balaikota Depok tahun 2016, namun cakupan yangbaru mengikuti pelayanan skrining PTM sebesar 46,3% dan 75,6% PNStersebut berisiko terkena PTM. Penelitian ini bertujuan mengetahui peranfaktor kebutuhan dalam pemanfaatan pelayanan skrining PTM pada PNS dibalaikota Depok. Penelitian ini merupakan analisis lanjut dari studisebelumnya yang menggunakan desain cross sectional dengan sampel sebesar350 PNS. Data dianalisis menggunakan uji chi square dan regresi logistikganda.

Hasil penelitian menunjukkan faktor kebutuhan berperan dalampemanfaatan pelayanan skrining PTM (OR = 2,08; 95% CI: 1,30-3,35). PNSyang membutuhkan skrining PTM mempunyai kecenderungan untukmemanfaatkan pelayanan skrining PTM sebesar dua kali dibandingkan PNSyang tidak membutuhkan setelah dikontrol oleh dukungan teman. Agarcakupan pemanfaatan skrining PTM meningkat perlu dilakukan sosialisasiskrining PTM dan jenis pengukurannya kepada seluruh PNS baik yang bekerjapada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan balaikota Depokmaupun di luar lingkungan balaikota Depok.

Kata kunci:Faktor kebutuhan, skrining PTM, pegawai negeri sipil

---

NCDs screening can reduce the risk of getting NCDs. NCDs screening inBalaikota Depok is the programme which has been provided by the DepokLocal Goverment targeting civil servants of Depok City in the year 2016,however the participation to this program is only 46,3%, and from those whoparticipated in the screening, 75,6% had risk of getting NCDs. This study wasaimed to identify the roles of need factor on utilizing the NCDs screeningprogramme among civil servants in Balaikota Depok. This research is furtheranalysis from the previous study using cross sectional study with total sampleof 350 civil servants. Data were analyzed by using chi square and multiplelogistic regression test.

The result shows that the need factor has a role inutilizing the NCDs screening programme (OR = 2,08; 95% CI: 1,30-3,35).Civil servants who has need factor is twice more likely to engage thescreening programme compare to those who do not have the need factor aftercontrolling variable of friend support. To improve the rate of participation ofNCDs screening, it needs to promote and educate the importance of NCDsscreening and its measurement for all civil servants in Balaikota Depok andothers government institutions in Depok City Local government.

Key words:Need factor, NCDs screening, civil servant.

Abstrak: Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu pembagian urusan bidang kesehatan yang didesentralisasikan yaitu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Implementasi UKM esensial yang dilaksanakan Puskesmas memiliki banyak tantangan dan belum diprioritaskan dalam implementasinya. Sejak desentralisasi ada indikasi marginalisasi UKM. Permasalahan kekurangan SDM, keterbatasan dan keterlambatan dana UKM yang berkaitan dengan kebijakan desentralisasi. Sebagai wilayah perkotaan, Puskesmas di Kota Depok seharusnya memprioritaskan UKM. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengevaluasi implementasi UKM esensial dalam konteks kebijakan desentralisasi meliputi politik, fungsi, fiskal dan penguatan kapasitas di Puskesmas Kota Depok. Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator kinerja daerah terkait UKM esensial sebagian besar belum mencapai target. Sejumlah 13 dari 20 indikator pada renstra serta 12 dari 14 indikator RPJMD belum tercapai terutama untuk pelayanan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan dan P2P. Desentralisasi politik dalam UKM esensial sudah diberikan kewenangan yang disertai tanggungjawab dan akutabilitas. Pada konteks desentralisasi fungsi sudah tersedia NSPK yang mendukung walaupun masih ditemui sejumlah masalah. Desentralisasi fiskal belum sempurna dilaksanakan dan menjadi tantanangan implementasi UKM esensial. Permasalahannya antara lain kecukupan pembiayaan, keterlambatan anggaran dan realisasi. Penguatan kapasitas daerah di Kota Depok belum optimal dalam SDM, sistem informasi dan sarana prasarana. Pelaksanaan UKM esensial yang belum mencapai target terkendala konteks desentralisasi fiskal dan penguatan kapasitas. Namun hal yang menarik ditemukan bahwa kelembagaan Puskesmas sebagai PPK-BLUD di Kota Depok menjadi best practice yang cukup mendukung pelaksanaan UKM esensial

Abstrak: Prevalensi perokok secara global mengalami penurunan dari 23% (2007) menjadi21% (2013). Sedangkan di Indonesia, prevalensi merokok di Indonesia mengalamipeningkatan yaitu 27% (1995), 34,2% (2007), 34,7% (2010), dan 36,3% (2013).Persentase mantan merokok di Indonesia mengalami penurunan dari 5,4% (2010)menjadi 4% (2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan eksternaldengan faktor berhenti merokok di Indonesia tahun 2011. Desain penelitian yangdigunakan adalah cross sectional dengan menggunakan data sekunder Global AdultTobacco Survey (GATS) Indonesia 2011. Uji statistik yang digunakan adalah regresilogistik ganda. Proporsi perokok yang berhenti merokok di Indonesia sebesar 15,7persen. Faktor eksternal yang berperan dalam perilaku berhenti merokok yaituterdapat larangan merokok di rumah, terdapat larangan merokok di tempat kerja,ketidakterpaparan iklan rokok (televisi, koran/majalah, dinding publik, spanduk),keterpaparan media tentang bahaya merokok (koran/majalah), dan pernahmengunjungi kawasan tanpa rokok. Disarankan pemerintah pusat dan daerah untukmenerapkan larangan merokok di tempat kerja dan kawasan tanpa rokok dengantidak menyediakan ruangan khusus merokok dan menyebarluaskan nomor pengaduanyang dapat dihubungi oleh masyarakat jika menemukan pelanggaran kawasan tanparokok, meningkatkan upaya pelaksanaan pembatasan iklan rokok di televisi,koran/majalah, dinding publik, dan spanduk, dan penyebarluasan media bahayamerokok menggunakan media kora/majalah, serta mengalihfugnsikan media yangdigunakan sebagai iklan rokok sebagai media bahaya merokok seperti menggunaknadinding publik sebagai media bahaya merokok.. Bagi orang tua dan masyarakat,menerapkan rumah bebas asap rokok dan menyuruh dan memberikan dukunganuntuk anggota keluarga yang merokok untuk berhenti merokokKata Kunciberhenti merokok, faktor eksternal, GATS

---

The prevalence of smokers globally decreased from 23% (2007) to 21% (2013).While in Indonesia, the prevalence of smoking in Indonesia had risen to 27% (1995),34.2% (2007), 34.7% (2010), and 36.3% (2013). The percentage of former smokingin Indonesia had decreased from 5.4% (2010) to 4% (2013). This study aims todetermine the relationship of external factors on smoking cessation in Indonesia in2011. The study design that used is cross sectional using secondary data Global AdultTobacco Survey (GATS) Indonesia 2011. The statistical test that used was a multiplelogistic regression. The proportion of smokers who quit smoking in Indonesia isabout 15.7 percent. External factors which play a role in smoking cessation behaviorare a ban on smoking in the home, a ban on smoking in the workplaces, healthwarning of cigarette packages, exposure of cigarette advertising (television,newspaper/magazine, public walls, banner), exposure of smoking media(newspaper/magazine), and ever visited the no smoking area. the researchers suggestthat central and local governments to implement the ban on smoking in the workplaceand the region without cigarettes by not providing special room for smoking anddisseminate a contact to complaint which can be reached by the public when findinga violation of the region without cigarettes, increasing efforts to implementrestrictions on cigarette advertising on television, newspapers / magazines, the wallsof the public, and banners, and dissemination of media dangers of tobacco by usingnewspaper / magazines, as well as re-functioning the media used from cigaretteadvertising to a medium of showing the dangers of smoking by using walls of thepublic. To parents and society, applying homes smoke-free by forbidding smoker tosmoke at home (both family members and guests), banned smoking in publicmeetings, stickers home smoke-free at the front door of every house, and bannedsmoking in front of children and pregnant women (though outside the house) andprovide support for family members who smoke to quit smoking.Key Wordsexternal factor, GATS, stop smoking,