Abstrak: Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak bagi Negara Indonesia dari sisi keuangan, sehingga pemerintah Indonesia harus memikirkan strategi pembiayaan pelayanan pasien COVID-19. Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19 dapat mengajukan klaim kepada Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan penggantian biaya perawatan pasien. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dialami rumah sakit pada saat mengajukan klaim, yaitu jumlah dispute klaim yang tinggi. Dispute klaim merupakan klaim yang setelah dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan terdapat ketidaksesuaian antara RS dan BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis gambaran penyebab dispute klaim COVID-19 ditinjau dari faktor input, proses, dan output di RSUD Matraman. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di unit casemix RSUD Matraman pada bulan September-Desember 2020. RSUD Matraman adalah rumah sakit pemerintah yang berstatus BLUD yang membiayai sendiri operasional rumah sakitnya, sehingga jika pembayaran klaim ini tertunda maka cashflow rumah sakit akan terganggu. RSUD Matraman telah mengajukan klaim COVID-19 bulan pelayanan Maret-Agustus 2020 sebanyak 157 berkas. Jumlah klaim yang terdispute sebanyak 94 berkas (60%) lebih banyak dibandingkan jumlah klaim yang lolos verifikasi sebanyak 63 berkas (40 %). Hasil penelusuran didapatkan bahwa penyebab dispute klaim yang terjadi di RSUD Matraman disebabkan karena hasil swab yang tidak terlampir, resume medis yang tidak tepat dan juga tidak lengkap. RSUD Matraman segera menyelesaikan kasus dispute klaim yang terjadi supaya pembayaran klaim segera cair sehingga cashflow rumah sakit tidak terganggu.

---

The COVID-19 pandemic has a financial impact on the State of Indonesia, so the Indonesian government must think about a strategy for financing COVID-19 patient services. Hospitals that provide COVID-19 services can submit claims to the Ministry of Health to get reimbursement for patient care costs. In its implementation, there are obstacles experienced by hospitals when submitting claims, namely the high number of dispute claims. Dispute claims are claims that after verification by BPJS Kesehatan there is a mismatch between the Hospital and BPJS Kesehatan. This study aims to determine and analyze the description of the causes of the COVID-19 claim dispute in terms of input, process, and output factors at Matraman Hospital. This research is an observational study with a qualitative approach. The research was conducted at the casemix unit of the Matraman Hospital in September-December 2020. RSUD Matraman is a government hospital with a BLUD status that self-finances the operation of the hospital, so if this claim payment is delayed, the hospital cash flow will be disrupted. The Matraman Regional Hospital has submitted 157 COVID-19 claims for the month of service from March-August 2020. The number of claims that were dispatched was 94 files (60%), more than the number of claims that passed verification of 63 files (40%). The results showed that the cause of the dispute claim that occurred at the Matraman Regional Hospital was due to the results of the swab which was not attached, the medical resume was incorrect and also not complete. Matraman Regional Hospital immediately resolves the dispute claim case so that the claim payment is immediately disbursed so that the hospital cash flow is not disturbed

Abstrak: Sejak beralih menjadi rumah sakit yang sepenuhnya melayani pasien COVID-19, RSUD Jati Padang sudah mengubah tata kelolanya dan memiliki strategi dengan membuat beberapa kebijakan berupa surat keputusan direktur, standar prosedur operasional, pengaturan zonasi, hingga mengubah alur layanan untuk mencegah penularan COVID-19 pada tenaga kesehatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa tata kelola RSUD Jati Padang yang telah diterapkan dalam mencegah penularan COVID-19 pada tenaga kesehatannya, Penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui telaah dokumen, observasi, wawancara mendalam, dan terakhir focus group discussion dengan manajemen RSUD Jati Padang. Terjadi perubahan dalam tata kelola RSUD Jati Padang sejak melayani pasien COVID-19. Strategi menghadapi perubahan sudah dilakukan secara administratif, alur pelayanan hingga pemenuhan sarana yang dibutuhkan. Masih terdapat hal yang perlu peningkatan dalam penerapan tata kelola di RSUD Jati Padang yaitu komunikasi tentang kebijakan internal antara manajemen dan petugas di RSUD Jati Padang, kedisiplinan petugas, dan menambah sarana untuk meningkatkan pencegahan penularan COVID-19 pada tenaga kesehatan. Tindak lanjutnya ialah meningkatkan komunikasi terkait kebijakan yang ada, membentuk tim supervisi yang bertanggung jawab pada pimpinan, meningkatkan koordinasi antar unit dan menyusun kebijakan terkait yang belum dimiliki rumah sakit. Selain itu juga pemenuhan sarana dan prasarana dan pemberian reward and punishment untuk karyawan dalam meningkatkan kedisplinannya.

---

Since turning into a hospital that fully serves COVID-19 patients, the Jati Padang Hospital has changed its governance and has a strategy by making several policies in the form of a director's decree, standard operating procedures, zoning arrangements, to changing the flow of services to prevent COVID-19 transmission in health workers. The purpose of this study was to find out what the governance of the Jati Padang Hospital has been in preventing the transmission of COVID-19 to its health workers. This research was conducted qualitatively through document review, observation, in-depth interviews, and finally a focus group discussion with the management of the Jati Hospital. field. The results of this study obtained changes that have occurred in the governance of the Jati Padang Hospital since serving COVID-19 patients. The strategy is carried out administratively, service flow to the fulfillment of the required facilities. There are still several things that need improvement, namely communication about internal policies between management and officers at the Jati Padang Hospital, officer discipline, and the fulfillment of facilities to increase the prevention of COVID-19 transmission to health workers. Follow-up that can be done in the short term is to improve communication related to existing policies, form a supervision team that is responsible to the leadership, improve coordination between units and formulate related policies that are not yet owned by the hospital. For the long-term follow-up related to the budget, namely the fulfillment of facilities and infrastructure and the provision of rewards and punishments for employees in improving their discipline

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pemulangan pasien rawat inap. Tujuan dilakukannyapenelitian ini adalah untuk mengetahui lama waktu yang dibutuhkan dalamrangkaian proses pemulangan pasien serta mengidentifikasi kendala dan hambatanyang terjadi pada tiap tahapannya. Penelitian ini dilihat dari aspek input, proses,output. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Seluruh data yangada dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi secara langsung, wawancaramendalam serta telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkanbahwa rata-ratalama waktu yang dibutuhkan dalam proses pemulangan pasien rawat inap adalah159 menit (>2jam). hal ini melebihi standar waktu yang ditetapkan yaitu 120 menit.Proses terlama terdapat pada tahapan penerbitan slip tagihan oleh penata rekeningkepada keluarga pasien. Proses penyelesaian administrasi pasien rawat inapdipengaruhi oleh SDM, SOP, sarana, kebijakan yang berlaku di rumah sakit.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk prosespemulangan pasien rawat inap masih termasuk kategori lama yaitu > 2 jam.Kata kunci : alur pemulangan, rawat inap, lama waktu, kendala.Jumlah referensi : 57 ( 1997-2015)

---

This study analyzed about discharge process for home-hospitalized patient. Thisstudy is conducted to find the time rates of discharge process cycle and obstacles inevery step. This study also describe the process from different perspective such asinput, process and output. Type of the study is qualitative study. Data of the studywere collected from direct observation, in-depth interview, document analysis. Theresult of this study shows that the average time rate of discharge process of home-hospitalized patient was 159 minutes (>2 hours). This result is longer than thestandard discharge time (120 minutes). This result was influenced by many factors,such as human resources, standard operational procedure, infrastructure, policy ofthe hospital. In inclusion, time rate for discharge process of home-hospitalizedpatient is still categorized as long-awaited time which is more than 2 hours.Keyword : discharge process, hospitalization, time, obstaclesReferences : 57 ( 1997-2015).

Abstrak:

---

---

Abstrak:

---