Abstrak: Latar belakang: Ketersediaan tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) merupakan hal esensial yang wajib dipenuhi. Salah satu jenis fasyankes yang ada di Indonesia adalah Puskesmas. Dokter gigi merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan yang wajib tersedia di setiap Puskesmas yaitu minimal tersedia satu dokter gigi untuk setiap Puskesmas. Namun dalam kenyataannya masih terdapat banyak Puskesmas yang tidak memiliki dokter gigi. Salah satu Riset Kesehatan Nasional di Indonesia (Rifaskes 2019) merupakan riset terbaru yang dapat digunakan untuk melihat fasilitas di Puskesmas termasuk ketersediaan dokter giginya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai ketersediaan dokter gigi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di tingkat Puskesmas. Metode: Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional menggunakan data sekunder hasil Rifaskes Puskesmas 2019 yang didapatkan dari Badan Litbangkes Kemenkes RI. Unit analisis yang digunakan adalah Puskesmas.Kesimpulan: kondisi geografi, sumber daya finansial, dan sumber daya / fasilitas fisik yang dimiliki oleh Puskesmas dapat memberikan pengaruh terhadap penyediaan dokter gigi di Puskesmas. Saran: Diperlukan perhatian khusus dan tindak lanjut dari berbagai stakeholder kepada Puskesmas yang masih kesulitan dalam penyediaan fasilitas fisik dan finansial, diperlukan perhatian dalam akses pendidikan dokter gigi dan anaknya, kemudahan akses pelatihan dan diperlukan perbaikan kualitas data dalam hal meminimalisir data missing sehingga data yang digunakan untuk analisis di masa depan dapat lebih berkualitas dan pemenuhan tenaga dokter gigi di Puskesmas dapat terpenuhi sesuai standar yang berlaku.

Abstrak:

ABSTRAK

Akses/pemanfaaatan pelayanan nifas di Indonesia masih rendah. Tesis inimenganalisis determinan akses pelayanan nifas (KF1) di Indonesia. Penelitianmenggunakan metode cross sectional dengan data sekunder Riskesdas 2010.Populasi dan sampel penelitian adalah wanita pernah kawin umur 10-59 tahunyang pernah melahirkan dalam 5 tahun terakhir dengan status anak terakhir hidupdan lahir di rumah. Analisis dilakukan dengan uji regresi logistik ganda. Hasilpenelitian didapatkan faktor yang paling dominan dalam akses pelayanan nifasadalah penolong persalinan (OR=8,05 CI 95% 5,1-12,6). Penelitian menyarankanuntuk meningkatkan cakupan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan(Linakes) dengan pemerataan/penempatan bidan di desa, kemitraan bidan-paraji,kualitas ANC yang baik, dan kesinambungan program Jampersal/ Jamkesmas.

ABSTRACT

Access/utilization of postpartum care in Indonesia is still low. This thesis analyzesdeterminants of postpartum care access (KF1) in Indonesia. This study uses crosssectionalmethod with secondary data of Riskesdas 2010. Population and samplestudy was ever married women aged 10-59 years who had given birth in the last 5years with the status of the last child was born alive and at home. Analysis wasperformed by binary logistic regression. The results showed that the mostdominant factor in postpartum care access is birth attendants (OR = 8.1 95% CI:5.1-12.6). This research recommended to improve the coverage of skilled birthattendants (Linakes) with distribution/placement of midwives in village,partnership of midwives and traditional birth attendants, good quality of ANC,and sustainability of Jampersal/Jamkesmas program’s.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor umur ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, jarak, waktu tempuh, alat transportasi, penolong persalinan, dan kabupaten dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan imunisasi dasar di Kabupaten Ketapang, Sanggau, dan Sintang tahun 2007. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan cross sectional yang menggunakan data sekunder yaitu data Riskesdas tahun 2007. Hasil analisis faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan imunisasi dasar di Kabupaten Ketapang, Sanggau, dan Sintang adalah faktor pendidikan ibu dan jarak ke fasilitas UKBM maupun non UKBM. Berdasarkan hasil analisis multivariat, faktor yang paling berpengaruh adalah alat transportasi. Saran dari penelitian ini adalah agar dinas kesehatan perlu kerjasama lintas sektor dengan dinas perhubungan. Ketersediaan alat transportasi umum sebagai faktor pendukung akan mempermudah akses bagi masyarakat ke fasilitas kesehatan untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan imunisasi dasar. Peningkatan pengetahuan ibu pentingnya imunisasi melalui media komunikasi seperti siaran radio daerah, poster dan lain-lainnya. Selain itu mobilisasi petugas kesehatan ke lokasi yang sulit dijangkau perlu diaktifkan.

---

This study is aim to determine the relation factors of maternal age, maternal education, maternal employment status, the range to health facility (UKBM and non UKBM), travel time, availability of transportation, maternity helper, and municipal with utilization of health services for the basic immunization in Ketapang, Sanggau, and Sintang district in 2007. This study is a quantitative research with cross sectional design using secondary data from Riskesdas 2007. The results of related factors to the utilization of health services for the basic immunization in 3 districts are maternal education and the range to health facility (UKBM and non UKBM). The result of multivariate analysis, the most influential factor is the availability of transportation. Suggestions from this study are the health authorities need to cooperate with other sectors, such as local transportation department. The availability of public transportation as an enabling factor to access health facilities for utilizes the health services of basic immunization. Improving knowledge for mother regarding the benefit of basic immunization through radio broadcasts, posters and others. In addition to the mobilization of health workers is difficult to reach locations that need to be activated.

Abstrak: Demam berdarah dengue (DBD) disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui nyamuk Aedes sp. Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu provinsi endemis DBD. Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan pola dan model spasial determinan kasus DBD tahun 2015-2017 dengan analisis Geographically Weighted Generalized Poisson Regression (GWGPR). Hasil analisis memperlihatkan 68% kecamatan endemis DBD dan 41%-47% kecamatan dengan incidence rate > 49. Pola sebaran kasus DBD berbentuk clustered pada lokasi yang berdekatan (I>0). Teridentifikasi 18 kecamatan yang konsisten selama 3 tahun dengan jumlah kasus tinggi dan sekitarnya juga tinggi, sembilan kecamatan merupakan hot spot area dan 10 kecamatan adalah low spot area. Model GWGPR determinan kasus DBD (PHBS, rumah sehat, sarana air bersih, jamban, kepadatan penduduk, suhu, kelembaban udara dan curah hujan) mampu menjelaskan variasi naik turunnya jumlah kasus DBD sebesar 73,28%-78,61% sedangkan sisanya ditentukan oleh variabel lain diluar model. Model GWGPR spesifik di setiap kecamatan dan dapat dijadikan rujukun menyusun strategi penanggulangan kasus DBD dan dapat direplikasi untuk monitoring dan evaluasi program.

Abstrak: Prevalensi stunting di kabupaten/ kota di Indonesia masih banyak yang tinggi walaupun secara nasional sudah mengalami penurunan. Penelitian ini merupakan studi ekologi yang menggunakan data agregat dari Laporan Riset Kesehatan Dasar 2018 dengan tujuan untuk mengetahui gambaran prevalensi stunting di Indonesia pada tingkatan kabupaten/ kota, menemukan daerah hotspot stunting yang akan menjadi area prioritas intervensi stunting, dan menentukan model prevalensi stunting dengan menggunakan analisis spasial. Pemodelan dilakukan dengan menggunakan Spatial Autoregressive (SAR). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak R i386 3.6.1 untuk mengolah data spasial, Tableau Public 2020 untuk membuat grafik, serta SPSS 25 untuk membuat statistik deskriptif. Hasil analisis menemukan bahwa sebanyak 54,9% (282 kabupaten/ kota) kabupaten/ kota di Indonesia masih memiliki prevalensi stunting di atas angka nasional. Prevalensi stunting balita lebih dari 30% masih terlihat di 57,8% (297 kabupaten/ kota) kabupaten/ kota, dan prevalensi stunting balita lebih dari 40% masih ada sekitar 17,7% (91 kabupaten/kota). Ada autokorelasi antar wilayah berdasarkan prevalensi stunting di Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Bali NTT NTB. Analisis spasial juga menemukan beberapa daerah hotspot yang kemudian akan diajukan sebagai daerah prioritas intervensi percepatan pencegahan stunting di Indonesia. Hasil pemodelan SAR menemukan faktor penentu stunting yang bermakna untuk Pulau Sumatera adalah BAB di jamban, cuci tangan, ANC-K4, dan kemiskinan; untuk Pulau Jawa adalah ANC-K4 dan kemiskinan; untuk Sulawesi adalah BAB di jamban dan ANC- K4; dan untuk Bali NTT NTB adalah cuci tangan, imunisasi, kemiskinan, dan PMT anak.

Abstrak:

---