Untuk mengatasi masalah kesehatan yang muncul sebagai dampak krisis ekonomi, pemerintah telah memberikan pelayanan kesehatan bagi Keluarga Miskin (Gakin) melalui program PKPS-BBM Bidkes diantaranya dengan memberikan biaya pertolongan persalinan oleh tenaga bidan sebesar Rp. 150.000. Pemanfaatan dana pertolongan persalinan masih rendah. Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui berapa biaya satuan untuk pertolongan persalinan serta pemanfaatannya oleh Gakin. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan melakukan analisis ekonomi terhadap kebutuhan biaya pertolongan persalinan bagi Gakin serta melakukan Survey Cepat untuk mengetahui pemanfaatan pertolongan persalinan oleh keluarga miskin serta faktor - faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pertolongan persalinan. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh jawaban atau informasi mendalam yaitu: persepsi bidan desa dalam melaksanakan pertolongan persalinan, kecukupan biaya pertolongan persalinan dan mekanisme pencairan biaya pertolongan persalinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pertolongan persalinan yang sesuai dengan kebutuhan adalah sebesar Rp. 213.250. Adapun Gakin yang memanfaatkan pertolongan persalinan dengan bidan sebanyak 69, 9 %. Dan faktor bidan sebagai provider yang mempengaruhi pemanfaatan pertolongan persalinan adalah karena biaya pengganti untuk pertolongan persalinan gakin relatif kecil dan lamanya proses pencairan dana pertolongan persalinan. Dari faktor ibu bersalin Gakin, faktor yang mempengaruhi rendahnya pemanfaatan persalinan oleh bidan antara lain: ketidaktahuan Gakin bahwa persalinan dengan bidan tidak dipungut biaya dan khawatir bayar mahal kalau ditolong oleh bidan. Secara garis besar hasil dari penelitian ini adalah diperlukan upaya-upaya pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Gakin khususnya pelayanan pertolongan persalinan melalui penyesuaian kembali biaya pertolongan persalinan yang sesuai kebutuhan, memudahkan mekanisme pencairan dana pertolongan persalinan, sosialisasi tentang hak gakin memperoleh pelayanan kesehatan serta dengan peningkatan kinerja bidan di desa.

The government has given a health service for Poor Family (Gakin) by PIPS-BBM Bidkes program to overcome the health problem which emerges as an economic crisis impact, such as giving the expense of helping child birth by midwife is equal to 150.000 rupiahs. The used of helping child birth cost is still lower. Because of this, the writer wishes to know how much set cost of helping childbirth and also it?s used by Gakin. This research is a quantitative research by conducting an economic analysis of child birth cost requirement for Gakin and also conducting a Rapid Survey to know the used of helping child birth by poor family and also the factors that related to help child birth. A qualitative research is used to get an answer or deep information, such as countryside midwife perception in conducting child birth help, cost sufficiency of helping child birth and cost mechanism of helping child birth. The research result indicates that cost of helping child birth which is available with requirement is equal to 213.250 rupiahs. Gakin which has been used child birth help by a midwife is almost 69, %. From midwife factor as provider which affected the used of helping child birth because substitution cost for helping child birth of Gakin is low relatively and long duration of cost liquefaction process of helping childbirth. From child birth mother factor of Gakin, as a factor which affected the lower of using a child birth by midwife such as: ignorance of Gakin that child birth by midwife is not getting charge and they are worry to pay high cost if they are helped by a midwife. From marginal result of this research, it was suggested to government and society efforts to improve the health service access for Gakin, especially the service of helping child birth by adjustment return the cost of helping child birth which is available with requirement, facilitating the cost liquefaction mechanism of helping child birth, socialization concerning Gakin rights to get health service and also the improvement of midwife performing in countryside.

Dinas Kesehatan Kota Cirebon merupakan salah satu institusi pemerintah di bidang kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Keberhasilan tersebut akan tercapai salah satunya dengan upaya mengelola sumber daya manusia ( SDM ) secara efektif dan eiisien, bukan saja dari segi kuantitasnya tetapi yang penting kualitasnya. Penelitian ini untuk melihat gambaran perencanaan strategis SDM kesehatan Dinas Kesehatan Kota - Cirebon, menganalisa upaya perencanaan strategis dcngan pendekatan Balanced Scorecard menezjemahkan misi dan strategi kedalam berbagai tujuan dan ukuran kedalam empat Perspektif Balanced Scorecard yaitu Perspcktif Finansial, Perspektif Pelanggan, Perspektif Proses Intemal dan Perspektif Pembelajaran dan Pertumbungan Organisasi sehingga mampu mengkomunikasikan stratgi kepada pegawai. Penelitian ini menggunakan metoda kualitatif yang bersifat deskriptif analitik mengunakan data primer dengan mclakukan wawancara mendalam, CDMG serta data sekunder. Daxi hasil penelitian ini didapat langkah-langkah kelja yang dibagi dalam empat tahapan yaitu Tahap I, Tahap pengumpulan data (The Input Stage) akan menghasilkan visi dan misi SDM serta Nilai (score) Variabei Ekstcmal dan Internal (EFB dan IFE Score), Tahap II, tahapnpencocokan (The Adaching Stage) sehingga menghasilkan strategi alternatif, stralegi terpilih dan tujuan strategis yang dimangkan dalam Peta Strategi (Strategy Map), Tahap III, adalah tahap pengambilan keputusan (The Decision Stage) menghasilkan Indikator Kinerja Kunci (Key Perfomance Indicators/KP1), ukuran-ukuran KPI, Target-target KP1 dan Program Prioritas serta kegiatan dalam periode 2008 - 2012, Tahap IV adalah Tahap Implementasi (Plan of Aclibn) menghasilkan Format Implementami, Form Monitoring dan Evaluasi. Pada tahap ini ditetapkan kategori nilai kinerja. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai instrument rencana szrarcgis SDM kesehatan, khususnya pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon.

City of Cirebon Health office is one of government institution of health department which has a fundamental job to perform a district autonomy responsibility for implementing a decentralization duty of health jobs at Government of Cirebon. This success will be reached, one of them is trying to manage a Human Resource Development (HRD) effectively and efficiently, not only fiom their quantity but more important that is their quality. This study showed a describing on strategic plan of Human Resource Development (HRD) City of Cirebon Health office, analyzing a strategic plan effort with a Balanced Scorecard method, implementing a mission and strategy into various objectives and measurement to become four Balanced Scorecard perspectives, that are Financial Perspective, Customer Perspective, Intemal Process Perspective, Study and Organization Growth Perspective, so they cart communicate a strategy to officer. This study used a qualitative method which has an analytic descriptive, primary data with a deep interview, CDMG and secondary data. From this study result known that job steps divided into four steps. The first step is data collecting (The Input Stage) which conducted a vision and mission of Human Resource Development and External and Intemal variable score (EPB and IFE Score). The second step is adaptation (The Matching Stage) which conducted an objective and alternative strategy that implemented on Map Strategy (Strategy Map). The third step is a decision making (The Decision Stage) which conducted a Key Performance Indicator (KPI), criteiia of Key Perfomance Indicator, the objectives of KPI, priority program and activity in period of 2008 - 2012, The fourth step is implementation (Plan of Action) which conducted an Implementation Format, Monitoring Form and Evaluation. In this step is specified a performance score category. From this study result is suggested can be used as a strategic plan instnunent of Human Resource Development on health, especially for City of Cirebon Health office.

Kartu Sehat adalah kartu jaminan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin yang dapat digunakan untuk mendapatkan paket pelayanan kesehatan secara cuma-cuma di sarana pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran pemanfaatan kartu sehat dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatannya, serta mencari faktor yang paling signifikan terhadap pernanfaatan kartu sehat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan rancangan studi " Cross Sectional ". Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang mendapatkan kartu sehat di wilayah kerja Puskesmas Kejaksan. Jumlah responden terpilih sebesar 204 orang. Faktor-faktor yang diteliti meliputi faktor predisposisi (pendidikan, pengetahuan, sikap, persepsi sakit dan jumlah anggota keluarga), faktor memungkinkan (ketersediaan pelayanan, jarak, sarana transportasi, dan biaya transportasi), faktor menguatkan (sikap petugas kesehatan dan kader kesehatan) dan faktor kebutuhan pelayanan kesehatan. Pengolahan data dengan menggunakan program SPSS for windows versi 10.01.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan kartu sehat di wilayah kerja Puskesmas Kejaksan sebesar 42 % dan yang tidak memanfaatkan kartu sehat sebesar 58 %. Hasil analisis dengan menggunakan chi-square diperoleh faktor-faktor yang berhubungan secara bermakna dengan pemanfaatan kartu sehat adalah pengetahuan, persepsi sakit, ketersediaan pelayanan kesehatan, kader kesehatan dan kebutuhan pelayanan kesehatan.Analisis multivariat pada penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang sangat berhubungan dengan pemanfaatan kartu sehat. Dari analisis multivariat ini bahwa faktor pengetahuan, sikap responden, persepsi sakit, ketersediaan pelayanan kesehatan dan jarak mempunyai hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan kartu sehat. Variabel yang paling signifikan terhadap pemanfaatan kartu sehat adalah ketersediaan pelayanan kesehatan.Disarankan dalam era desentralisasi, Pemerintah Daerah bersama DPRD melalui Dinas Kesehatan perlu mengupayakan bentuk konkrit untuk mensubsidi pelayanan kesehatan bagi golongan miskin dalam menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan. Mampu membuat perencanaan program JPS-BK yang dapat disatukan dengan program sosial lainnya (integrated) dengan memperhatikan sumberdaya yang tersedia. Disarankan juga adanya peninjauan kembali penetapan wilayah berlakunya kartu sehat dengan mempertimbangkan kemudahan pencapaian tempat pelayanan, selain itu perlu adanya peningkatan pengetahuan bagi kader kesehatan tentang tujuan dan manfaat kartu sehat serta meningkatkan persepsi sakit masyarakat. Penelitian lanjutan diperlukan dengan rancangan penelitian gabungan antara kuantitatif dengan kualitatif.

Health card is a guarantee health care card for the poverty. which can use to get a free health service package at the public health service centre as the local government already maintain. The aim from this research is to have a view of the utilization health card and the relation factors by the usage, and to look the most significant factor for utilization health card. This research is a quantitative method using a " crops sectional " study design. In this research population are the head of family who got a health card at the Kejaksan health service centre district . The choosen respondence quantity were 204 people. The factors which had been researched , predisposition factors involved education, knowledge, act, sick perception and a quantity of family member. Enabling factors involved health service facility, distance, transportation media and transportation fee, reinforcing factors involved provider behaviour and health cadre and health service needs factors. The data processing by using SPSS program for window 10.01 version.Result of research showed utilization health card at the Kejaksan health service centre district are 42 % and who didn't utilization of health card are 58 %. The analysis result by using chi-square have factors are correlated with the utilization of health card are knowledge, disease perception, and health service facility, health cadre and health service needs.Multivariate analysis was use in this research are aim to find most related factors with utilization health card. From this mukivariale analysis that knowledge factors, respondence attitude, disease perception, health service facility and distance, were found significantly related to the utilization health card. The most significant variable for utilization health card is health service facilities.In desentralization era suggested, the local government together with DPRD through Health Departement needs to work out the concrete shape to afford health service for poverty in order to guarantee the availability of health service. Able to make The Sosial Safety Net plan program which can be unified by another Social Program ( integrated ) concern by the resources. Also suggested to reorganization of the geographical coverage of the health card by considering the case of service location achievrnent, besides that it's very important there's a knowledge increasing for the health cadre about the purpose and aim of health card and increasing perception about disease. The advanced research needed by researched combination design between quantitative and qualitative.