Abstrak: Area Reformasi Birokrasi gelombang II diantaranya reformasi di bidang peraturan perundangan dan sumber daya manusia aparatur. Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menginisiasi program peningkatan kompetensi ASN sebagai salah satu syarat pengembangan karir (sistem merit). UU 5/2014 mengamanatkan pengembangan kompetensi sebagai hak tiap ASN yang berimplikasi kepada kewajiban tiap instansi pemerintah untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes adalah bagian ASN yang berperan penting dalam mewujudkan lulusan poltekkes yang kompeten dan sesuai kebutuhan. Fakta di lapangan masih dijumpai permasalahan terkait kualifikasi dan kompetensi dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes. Terbitnya UU 5/2014 ini hendaknya menjadi momentum bagi Poltekkes Kemenkes dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi dosen dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan secara keseluruhan. Untuk itu menarik ditelaah bagaimana penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN Jabfung Dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes dalam kerangka kajian UU 5/2014. Lokus penelitian adalah Prodi D3 Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta I. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa in-depth interview, foccus group discussion, telaah terhadap dokumen dan studi literatur. Hasil penelitian didapatkan bahwa pengembangan kompetensi dosen di Prodi D3 Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 belum sepenuhnya direncanakan dengan baik. Belum ada proses analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dosen mengakibatkan pelaksanaan pengembangan kompetensi bersifat pasif dan kurang terarah. Evaluasi pada tahap penilaian peningkatan kompetensi dan peningkatan kinerja dosen belum dilakukan, hanya pencatatan dan pelaporan. Rekomendasi: penguatan dukungan sumber daya yaitu SDM, instrument kebijakan, sarana prasarana, dan anggaran; penguatan koordinasi UP3K, manajemen kepegawaian dan unit terkait dalam analisis kebutuhan pengembangan kompetensi; pengembangan system informasi yang terintegrasi untuk memperkuat dokumentasi dan sistem pemutakhiran data; dan konsistensi pelaksanaan tiap tahapan pengembangan kompetensi dosen (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

Abstrak: Pelatihan dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu tenaga kesehatan. Pelatihan pada dasarnya merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan/atau menunjang pengembangan karir. Pelatihan bagi tenaga kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dengan syarat pelatihan harus terakreditasi dan diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi pemerintah pusat. Ketersediaan institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan terakreditasi pemerintah pusat di Indonesia masih terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah tenaga kesehatan yang berhak memperoleh pelatihan berkualitas, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan akreditasi institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan dengan mengamati faktor-faktor yang berkontribusi terhadap implementasi sebuah kebijakan antara lain faktor ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, lingkungan, disposisi pelaksana, serta kinerja kebijakan implementasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan telaah dokumen di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan institusi-institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang telah terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan secara umum pencapaian indikator yang menjadi target kinerja kebijakan akreditasi institusi telah tercapai walaupun belum terlihat pemerataannya di seluruh provinsi di Indonesia. Pada beberapa faktor, seperti kejelasan dan pola penyampaian informasi masih perlu dikembangkan upaya lainnya agar informasi dapat jelas dipahami semua pelaksana dengan cara yang efektif dan efisien, khususnya bagi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Kemudian pada faktor lingkungan, perlu upaya pendekatan dan koordinasi yang mendalam dan meluas agar kesempatan tenaga kesehatan mengikuti pelatihan terakreditasi yang diselenggarakan institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi semakin banyak.

---

Training is carried out in an effort to improve the quality of health workers. Training is basically a learning process that aims to improve performance, professionalism, and/or support career development. Training for health workers can be organized by government, regional department, or community with the condition that the training must be accredited and held by an accredited health training provider institution. The availability of institutions providing training in the health sector accredited by the central government in Indonesia is still limited when compared to the number of health workers who are entitled to receive quality training. Therefore this study was conducted to analyze the implementation of the accreditation policy for institutions providing training in the health sector by observing factors that contribute to the implementation of a policy include the size and objectives of the policy, communication, resources, characteristics of the implementing agency, environment, disposition of the implementer, as well as the performance of the implementation policy. This research is a qualitative research using two methods of data collection, in-depth interviews and document review at Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan and accredited training institutions in the health sector. The results of the study show that in general the achievement of the indicators that are the performance targets for institutional accreditation policies has been achieved, although the distribution has not yet been seen in all provinces in Indonesia. On several factors, such as clarity and patterns of information delivery, other efforts need to be developed so that information can be clearly understood by all implementers in an effective and efficient manner, especially for Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Then on environmental factors, an in-depth and widespread approach and coordination is needed so that there are more and more opportunities for health workers to take part in accredited training organized by accredited training institutions.