Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi adanya keterlambatan dalam penyelesaianklaim BPJS di RSUD Dr.Adjidarmo. Penelitian yang menggunakan pendekatankualitatif dan observasi ini menemukan bahwa 85,56% berkas klaim sudah siapdalam bentuk txt file (soft copy). Namun, merujuk kepada Pedoman ImplementasiJKN ternyata penyelesaian klaim rawat inap di RSUD Dr.Adjidarmo dinyatakantidak tepat waktu. Penyebabnya adalah kurang SDM tenaga dokter dan verifikatorBPJS, masalah kelengkapan dokumen klaim, tata letak ruang yang belummemadai, SIM-RS yang belum terintegrasi. Rumah Sakit memerlukan waktuuntuk menyesuaikan perubahan sistem aplikasi INA-CBGs. Diperlukankebijakan/prosedur tetap yang mengatur kepastian tugas, tanggungjawab danwewenang setiap unit klaim. Disarankan agar meninjau kembali isi perjanjiankerjasama, menetapkan SOP dan mengembangkan monitoring dan evaluasi demiperbaikan kinerja penagihan klaim di RSUD Dr.Adjidarmo.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Dana Kapitasi dari BPJS pada Puskesmas Kecamatan PPK-BLUD di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 belum dimanfaatkan dan tidak optimal dimanfaatkan . Penelitian bersifat deskriptifanalitik dengan menggunakan metode kualitatif. Data penelitian merupakan dataprimer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Model Implementasi kebijakan yang dipakai adalah George C. Edward III. Hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan dana kapitasi BPJSpada penerapan PPK-BLUD di Puskesmas se-DKI Jakarta adalah penyaluran informasi yang jelas dan konsisiten, ketersediaan staf yang memadai, tingkat pengetahuan terkait kebijakan yang komprehensif, dan adanya SOP atau petunjuk teknisyang diterima oleh pelaksana kebijakan.

---

This study aims to determine why the capitation fund of BPJS on PPK-BLUDspublic health center in the province of Jakarta 2014 has not been used and are notoptimally utilized. The study is a descriptive analytic using qualitative methods.The research data is a primary and secondary data were collected through in-depthinterviews and document review. The policy implementation model used isGeorge C. Edward III. The things that affect the successful use of capitation fundsBPJS on the application of PPK-BLUDs PHC DKI Jakarta is distribution ofconsistent and obvious information, the availability of adequate staff, level ofknowledge related to a comprehensive policy, and technical SOP or instructionsreceived by the executor policy.

Abstrak:

ABSTRAK Perempuan merupakan faktor utama penerus kelangsungan kehidupan suatu masyarakat. Kepercayaan, adat istiadat, kebiasaan dan aturan aturan yang berlaku tidak terlepas dari kehidupan perempuan yang menjalankan fungsinya dalam keluarga dan masyarakat. . Kesehatan di masa kehamilan dan kelahiran tidak terlepas dari berbagai aspek sosial dan kebudayaan. Persepsi tentang kesehatan dimasa ini penting karena bayak yang beranggapan bahwa kehamilan merupakan kondisi yang sehat dan tidak perlu dikhawatirkan. Karena itu dalm kondisi kesehatan seperti itu sering kurang mendapat perhatian. Tulisan ini menyajikan bagaimana aspek non medis yakni aspek sosial budaya dapat mempengaruhi terjadinya perdarahan pada perempuan Baduy dimasa kehamilan dan kelahiran yang selanjutnya dapat meningkatkan angka Kematian Ibu (AKI) Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan disain RAP (Rapid Assessment Procedures). Sampel penelitian diperoleh dengan cara Purposive random sampling. Informan terbagi atas perempuan, usia produktif, (15-35 tahun), menikah, punya anak dan atau tidak punya anak, suami, bidan senior, bidan Junior, kader kesehatan, ketua adat dan tokoh masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Focus Group Discussion , in-depth interview dan observasi partisipasi. Penellitian dilakukan pada awal bulan April sampai dengan bulan Juni 2012. Lokasi penelitian adalah Kampung Baduy, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain faktor medis, faktor non medis juga mempengaruhi kesehatan ibu dimasa kehamilan dan kelahiran. Faktor geografis dan faktor budaya merupakan faktor yang perlu diwaspadai sebagai salah satu faktor yang memicu terjadinya perdarahan. Faktor budaya tersebut antara lain adalah kuatnya kepercayaan akan pantangan dan anjuran, kepercayaan terhadap kekuatan magis dan spiritual, berlakunya hukum dan aturan adat yang sulit berubah, persepsi masyarakat tentang sehat dan sakit, bahwa hamil dan melahirkan adalah peristiwa biasa dan dapat dialami oleh semua perempuan, karena itu itu ada hal yang istimewa. Sakit dan meninggal adalah ?sudah dari sananya? merupakan takdir yang tidak bisa dihindarkan. ada juga faktor orang orang yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan, seperti suami, ibu, paraji, tokoh adat dan kepala suku yang mempunyai otoritas begitu kuat dalam pengambilan keputusan , dan aspek sosial ekonomi. Peluang para pihak dapat terbuka lebar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pemahaman kebudayaan, memformulasikan cara dan program yang tepat guna, dan memberdayakan potensi dan kearifan yang ada pada masyarakat setempat.

---

ABSTRACT Women are the main factor for the everlasting humanity in a society. Beliefs, custom, rules, norms and attitudes are bonded the women in their life as as a member of family and society. Health during pregnancy and delivery are related to the social and cultural aspects. Women;s perception of health and illness during those times are extremely important because some women thought that the moment of pregnancy and delivery are a common situation wich is nothing to be worriedl, thus make that moment missing the attention of the personal references. br> This article explained how the non medical factor such as the social and cultural aspects influenced the maternal morbility caused by pregnancy bleeding during the pregnancy and delivery moment. This study used the Rapid Assessment Procedure (RAP) designed of the Qualitative method. Samples of the study are women, marriage with or without child/childres, ages 15 to 35 years old, husbands, Midwifes, the chief of Public Health Care Centre, Traditional Birth Attendances, and traditional head of society. The study was held on beginning of April to June 2012, at the Baduy?s tribes, Kanekest village, Leuwidamar District of Banten Province. The study has shown us that beside the medical determinants , the non medical determinants such as geografi, cultural, are also influenced the maternal morbility of the pregnancy and delivery women caused pregnancy bleeding. Those social and cultural aspects are such as customs, peoples?s belief in taboo as awhole good practices and poor practices, belief in religious, magic and the supernatural, rules, norm, attitudes, perceptions of health and illness. Those perceptions drived the women of Baduy think that pregnancies and deliveries are a common situation that was given, which is nothing special on it. This situation brings them minus of attentions from the peoples around. The situations as told above gives opportunities to the government or a provider concerned to increase the health conditions of the Baduy?s women with a designed model of the right and proper kinds of education for the peple whose can not receive a formal educations. Programmes which is designed to increase their thought and potential local indigineous to achief the health performances.

Abstrak:

Penyaldt Demam Berdarah merupakan salah satu rnasalah kesehatan masyarakat yang berdampak luas bagi kehidupan,karena merupakan pcnyakit menular yang berbahaya oleh karena dapat rnenimbulkan kematian dalam waktu singkat dan sering menimbulkan wabaln Kabupaten Lebak mcrupakan kabupaten yang dapat berpolensi temjadinya kasus luar biasa (KLB) demem Berdamh Dengue,untuk tu maka perlu perhatian dari pemcrimah daerah untuk penyiapan baik dana maupun sarana dalam mengantisipasi kejadian tersebut.Kebijakan otonomi daiam era desentralisasi menyebabkan bidang kesehatan menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah Kabupatcn/Kota didalam penyelenggaraan pembangunannya untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakagdan sebagai konsckwcnsinya pemerintah kabupaten/kota harus menyusun kebijakan,termasukkebijakan pembiayaan dalam upaya pembanguuan kesehatan tersebut. Sampai saat ini belum pemah dilakukan analisis mengenai pendanaan program yang bersumber pemerintah baik lmtuk pemeberantasan maupun pengobatannya di Kabupaten Lebak. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bcrapa besar pcndanaan program pemberantasan Dcmam Berdarah Dengue di Kabupaten Lcbak baik untuk Upaya peningkatan Kesehatau Masyarakat (UKM) maupun untuk Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan (UKP), berapa persentasenya dari anggaran kesehatan maupun dari APBD,dan bagaimana pengglmaannya untuk kegiatan apa saja yang menjadi prioritas. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lebak pada Instansi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Di RSUD Adjidharmo yang merupakan Rumah sakit Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, sebagai pengclola anggaran program Demam Berdarah Dengue bcrsumber pernerintah di Kabupaten Lebak. Analisis pendanaan program pemberantasan DBD menggunakan data anggaran tahun 2005, tahun 2006 dan data anggaran tahun 2007. Dari hasil analisis tersebut didapatkan besaran anggaran bcrsumber pemerintah untuk program UKM DBD tahun 2005 adalah sebesar Rp.l02.035.000 sedangkan untuk tahun 2005 adalah sebcsar Rp. 80.821000 dan untuk tahun anggaran 2007 adalah 242.384.000. Besaran anggaran yang digunakan untuk Program UKP yang bersumber pemerintah (kcls III) adalah untuk tahlm 2005 sebesar Rp. 1.518.750, untuk tahun 2006 sebesar l6.258.800. sedangkan untuk tahun 2007 besamya adalah sebesar Rp. 44.305.308. Dengan menggnmakan angka estimasi bank dunia lmtuk kebutuhan program csscnsial dimana Demam Berdarah Dengue termasuk didalamnya maka realisasi pendanaan untuk program DBD di Kabupatcn Lebak baru mencapai 201,50 perkapita/tahun dari estimasi kebutuhan standar bank dunia untuk program DBD adalah sebesar 4.923 pcrkapita/tahun. Pada analisis kasus diketahui terdapat kecamatan endcrnis untuk kasus Demam Berdarah yaitu kecamatan Rangkasbitung, kecamatan Cibadak, Kecamatan Kalang Anyar, Kecamatan Bojong manik dan Kecamatan Cileles. Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak untuk dapat memanfaatkau lebih optimal kebijakan pemda dalam alokasi pendanaan untuk lebih efektif dan efisien dalam penentuan dan penggunaan berdasarkan skala prioritas.

---

Dengue Haemorragic Fever disease is a public health problem that affects widely in life because it is a dangerous and contagious disease which can cause death in a short period and become epidemic otienly. Regency of Lebak is an area that has a potentiality for extraordinary case (KLB) of dengue fever. Therefore, need more attention from local govcmmcnt in preparing fund and also means for anticipating this problem. Autonomous policy in the era of decentralization has placed health sector as its local govemment's responsibility and obligation; and thus, makes local govemment has to arrange local policy including funding policy in order to develop enough progress in health sector. Until now, there is no study from the government, which analy/.e the timding program either for eradicating or medication of dengue haemorrhagic fever in Regency of Lebak. Therefore this research is conducted in order to know how much tl1e funding program for dengue haemorragic fever?s eradication in Lebak for both Public Health Improvement Effort (UKM) and Personal Health Improvement Effortl And also to know how much the percentage from either health budget or APBD; how is its usage, what activities that become the first priority. This research is executed on the Institution of Public Health Service and Social Prosperity and on RSUD Adjidharmo in Regency of Lebak, as the organizer of dengue haemorrhagic fever's funding program that comes fiom its local government. Dengue Haemorragic fever?s eradication funding program analysis uses all budget data in 2005, 2006 and 2007. From the analysis we found that the amount of budget from local govemment for UKM DBD program in the year of 2005 is l02.035.000 IDR; while 2006 is 80.821000 IDR and for 2007 is 242.384.000 IDR. The amount of budget used for UKP Program which is based on govemmcnt (class III) in the year of 2005 is 1.518.750 IDR, and 2006 is l6,258.800 IDR, and 2007 is 44.305.308 IDR. By using world bank?s estimation number for essential program requirement where dengue haemorrhagic fever is included, hence the realization ol? dengue haemotragic fever?s funding program in Lebak is about 201,50 per capita/year while the world bank?s standard requirement estimation is about 4.923 per capita/year. On case analysis, known that there is endemic sub-district for dengue haemorragic fever case, which are Rangkasbitung, Cibadak, Kalang Anyar, Bojong Manilc and Cileles. Pursuant to the result ofthe research, the writer suggests the Public Health Service and Social Prosperity Institution in Regency of Lebak to make use the local government?s policy more optimal especially in funding allocation to be more effective and efficient base on priority scale.