Abstrak: Program Kader JKN-KIS dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah kepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan pada segmen peserta informal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan Mei 2018 dengan tehnik wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Uji validitas melalui trianggulasi sumber dan metode. Hasil Penelitian didapatkan bahwa implementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi secara umum belum berjalan dengan optimal. Sudah ada standar dan sasaran yang ditentukan untuk melihat kinerja, namun pencapaiannya belum maksimal dan target dari fungsi kader belum lengkap. Sistem pencatatan, sistem tehnologi aplikasi, dan desiminasi informasi masih mengalami kendala. Konsistensi, kejelasan dalam komunikasi dan pelaksanaan pedoman belum berjalan maksimal. Hubungan dengan kelurahan belum terjalin dengan baik, SDM Kader JKN-KIS maupun Kantor Cabang masih terbatas. Sikap pelaksana kurang mendukung serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum sepenuhnya mendukung implementasi program Kader JKN-KIS. Kesimpulan: implementasi Program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi masih memiliki kendala. Perlunya perbaikan dari standar dan sasaran, sistem informasi, komunikasi, SDM, sosialisasi, hubungan kerjasama untuk keberhasilan implementasi program kader JKNKIS.
Kata kunci : implementasi kebijakan; Kader JKN-KIS; sektor informal

---

The JKN-KIS Cadre Program was established to increase membership growth and increase the collation of BPJS Health contribution to informal segment participants. The purpose of this research is to analyze the implementation of JKN-KIS Cadre program in Bekasi City. This research uses a qualitative method, conducted during May 2018 with in-depth interview technique, observation and document review using Van Meter and Van Horn policy implementation theory. Test validity through a source and method triangulation. The result of the research shows that the implementation of JKN-KIS Cadre program in Bekasi City has not run optimally yet. There are already standards and targets are determined to see the performance, but its achievement is not maximized and the target of the function of the cadre is not yet complete. Recording systems, application technology systems, and information dissemination are still constrained. Consistency, clarity in communications and implementation of guidelines has not been maximized. Relationship with the village has not been established well, Kader JKN-KIS Human Resources and Branch Offices are still limited. The attitude of the implementers is not supportive and the economic, social and political environment has not fully supported the implementation of the KKD-KIS Cadre program. Conclusion: The implementation of JKN-KIS Cadre Program in Bekasi City still has obstacles. The need for improvement of standards and targets, information systems, communication, human resources, socialization, cooperation relationship for successful implementation of JKNKIS cadre program.
Keywords: policy implementation; JKN-KIS Cadre; the informal sector

Abstrak: Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar. Upaya pelayanan kesehatan tersebut lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Fisioterapi merupakan pelayanan inovasi di Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran layanan fisioterapi dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan di enam Puskesmas Kecamatan di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metodologi peneltian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk melihat gambaran mendalam dari peran layanan fisioterapi di Puskesmas wilayah DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini pelayanan fisioterapi untuk kasus muskuloskeletal dapat berkunjung ke semua Puskesmas di wilayah DKI Jakarta. Pelayanan fisioterapi untuk kasus neurologi dapat dilayani di Puskesmas Kecamatan Koja, Matraman, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Pelayanan fisioterapi untuk kasus kardiorespirasi dapat dilayani di Puskesmas Pasar Minggu, Koja, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Peran layanan fisioterapi di Puskesmas berdasarkan Permenkes No.65 tahun 2015 yang tergabung dalam anggota tim hanya Puskesmas Kec. Pasar Minggu dan Puskesmas Kecamatan Matraman. Selain itu didapatkan kurangnya dukungan kebijakan, belum meratanya SDM fisioterapis di Puskesmas serta kurangnya keterampilan fisioterapis dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu masih dominannya layanan fisioterapi dalam upaya kuratif pada kasus di Puskesmas dibandingkan dengan upaya promotif dan preventif pada kelompok.

Abstrak: Kinerja karyawan memiliki peranan penting dalam pelayanan kesehatan kepadamasyarakat di puskesmas. Tingginya angka kemangkiran, kurang optimalnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal program dan ketidakdisiplinan waktu penyampaian laporan dapat berdampak pada kinerja karyawan. Hingga saat inikaryawan Puskesmas kecamatan Tambora belum memiliki informasi yang cukupmengenai kinerja karyawan dan kualitas kehidupan kerja mereka. Tujuandilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kinerja karyawan, hubungan komponen kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja mereka serta komponen mana yang paling dominan hubungannya dengan kinerja karyawan diPuskesmas Kecamatan Tambora. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional, pada 119 (seratus sembilan belas) orang karyawan menggunakan alat ukur kuesioner. Hasil penelitan menunjukkan bahwa jumlahkaryawan yang memiliki kinerja kurang cukup besar yaitu mencapai 49,6%. Adadua variabel yang signifikan berhubungan dengan kinerja karyawan yaitu rasa bangga terhadap institusi dan komunikasi. Variabel yang paling dominanberhubungan dengan kinerja adalah komponen rasa bangga terhadap institusi.Saran bagi Puskesmas kecamatan Tambora adalah membangun rasa bangga(pride) terhadap perusahaan bagi setiap karyawan dengan cara memperkuatidentitas dan citra puskesmas, melalui peningkatan kepedulian karyawan terhadapinstitusi karena secara statistik akan meningkatkan kinerja tiga kali lebih baik daripada karyawan yang tidak memiliki rasa bangga tersebut. Kata kunci : Kinerja, Kualitas Kehidupan Kerja, Puskesmas Kecamatan Tambora.

Abstrak:

Jumlah  kasus  kekerasan  di  Indonesia  meningkat  signifikan  dari  20.499  kasus  pada  tahun 2020  menjadi  29.883  kasus  pada  tahun  2023,  hal  ini  diikuti  dengan  peningkatan  jumlah kebutuhan  pelayanan  kesehatan  bagi  korban  setiap  tahunnya.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  gambaran  penundaan  dan  penolakan  klaim  pelayanan  korban kekerasan  di  RSUD  Tarakan  Jakarta.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  studi  kasus  dan  deskriptif  kuantitatif.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  wawancara  mendalam,  telaah  dokumen,  dan  literatur  kemudian dianalisis  dalam  bentuk  tabel,  grafik,  dan  narasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pada input,  terdapat  ketidaksesuaian  pengetahuan  sumber  daya  manusia  dengan  regulasi Jaminan  Kesehatan  Jakarta.  Sebagian  besar  informan  menganggap  jaminan  ini  hanya mencakup  korban  perempuan  dan  anak-anak.  Standar  Prosedur  Operasional  yang  ada masih  bersifat  umum.  Pada  proses,  seluruh  berkas  klaim  dapat  diakses  melalui  satu pintu  di  klinik  Bunga  Tanjung.  Pada  output,  dari  1.062  klaim  korban  kekerasan  di  tahun 2023,  terdapat  202  klaim  tertunda  dan  17  klaim  ditolak. Penyebab  klaim  tertunda meliputi  berkas  tidak  valid,  berkas  tidak  lengkap,  koding  tidak  sesuai,  dan  tarif  tidak sesuai,  sedangkan  klaim  tolak  disebabkan  oleh  otomatisasi  sistem  SIJAKA.  Penelitian ini  merekomendasikan  peningkatan  sosialisasi  internal  rumah  sakit  terkait  Jaminan Kesehatan  Jakarta,  dan  penyusunan  SPO  yang  detail  dan  komprehensif  untuk mendukung pengelolaan klaim yang lebih efektif.

---

 

The  number  of  violence  cases  in  Indonesia  has  increased  significantly,  rising  from  20,499  cases  in  2020  to  29,883  cases  in  2023.  This  increase  has  been  accompanied  by  a  growing  demand  for  health  services  for  victims  each  year.  This  study  aims  to  examine  the  delays  and  rejections  of  service  claims  for  victims  of  violence  at  Tarakan  Regional  Hospital  in  Jakarta.  The  research  employs  both  qualitative  and  quantitative  descriptive  methods,  using  case  studies.  Data  collection  was  carried  out  through  in-depth  interviews,  document  reviews,  and  literature  analysis,  with  the  findings  presented  in  the  form  of  tables,  graphs,  and  narratives.  The  study  results  indicate  a  mismatch  between  the  knowledge  of  human  resources  and  Jakarta  Health  Insurance  regulations.  Most  informants  believe  that  the  insurance  coverage  applies  only  to  female  and  child  victims.  Additionally,  the  existing  Standard  Operating  Procedures  (SOPs)  remain  too  general.  In  terms  of  the  claim  process,  all  claim  files  can  be  accessed  through  a  single  point  at  the  Bunga  Tanjung  clinic.  Regarding  claim  outcomes,  out  of  1,062  claims  for  violence  victims  in  2023,  202  claims  were  pending,  and  17  claims  were  rejected.  Delays  in  claims  were  attributed  to  issues  such  as  invalid  files,  incomplete  documents,  incorrect  coding,  and  inaccurate  rates,  while  rejected  claims  were  largely  due  to  issues  with  the  automation  of  the  SIJAKA  system.  This  study  recommends  improving  internal  hospital  communication  about  Jakarta  Health  Insurance  and  preparing  detailed,  comprehensive  SOPs to support more effective claims management.