Skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan strategi inovatif dalam penyediaan infrastruktur rumah sakit di Indonesia yang bertujuan mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan. Namun, implementasi skema KPBU di sektor rumah sakit masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas institusi, pembagian risiko, dan minat investasi dari pihak swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perhitungan proyeksi kunjungan pasien yang dilakukan oleh PT. XYZ selaku pihak yang memfasilitasi penyusunan studi kelayakan melalui Project Development Facility (PDF). Penelitian dilakukan dengan studi kualitatif untuk melihat bagaimana proses perhitungan proyeksi kunjungan pasien dilakukan dalam proyek KPBU pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) I. A. Moeis untuk memastikan kelayakan studi pendahuluan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan KPBU di bidang kesehatan. Hasil penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai pelaksanaan perhitungan proyeksi kunjungan pasien dalam proyek KPBU RSUD I. A. Moeis. Dari segi metodologi, terjadi inovasi yang menghasilkan data proyeksi yang lebih solid dan terstruktur. Namun, pada aspek sumber daya manusia, masih ditemukan berbagai kekurangan, terutama dalam hal koordinasi dan komunikasi antar tim. Dari sisi ketersediaan data, kondisi saat ini dinilai sudah cukup memadai untuk mendukung analisis. Sementara itu, dari aspek waktu, terdapat kemunduran dalam lini waktu proyek hingga 14 bulan, yang disebabkan oleh berbagai hal termasuk perubahan pendekatan metodologi proyeksi, kurangnya familiaritas tim terhadap metode baru, dan lemahnya koordinasi lintas pihak. Temuan ini menegaskan bahwa akurasi perhitungan proyeksi kunjungan pasien menjadi faktor krusial dalam menentukan daya tarik dan kelayakan proyek KPBU rumah sakit. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan metode perencanaan kapasitas layanan kesehatan dan menjadi rujukan bagi proyek KPBU serupa di masa mendatang

---

The Public-Private Partnership (PPP) scheme is an innovative strategy for hospital infrastructure provision in Indonesia aimed at addressing the limitations of government budgets, accelerating development, and improving efficiency and quality of healthcare services. However, the implementation of the PPP scheme in the hospital sector still faces various challenges, such as limited institutional capacity, risk sharing, and private sector investment interest. This study aims to analyze the process of calculating patient visit projections carried out by PT. XYZ, which facilitates the preparation of feasibility studies through the Project Development Facility (PDF). The research was conducted using a qualitative study to understand how the patient visit projection calculation process is performed in the PPP project for the development of RSUD I.A. Moeis, to ensure the feasibility of the preliminary study in achieving the success of the PPP implementation in the healthcare sector.  The results of this study provide an overview of the patient visit projection calculation process in the RSUD I.A. Moeis PPP project. In terms of methodology, innovations were made that resulted in more solid and structured projection data. However, in terms of human resources, several shortcomings were identified, particularly regarding coordination and communication among the team. In terms of data availability, the current condition is deemed sufficient to support the analysis. Meanwhile, in terms of time, there was a delay in the project timeline by up to 14 months, caused by various factors, including changes in the projection methodology approach, the team’s unfamiliarity with the new method, and weak inter-agency coordination. These findings emphasize that the accuracy of the patient visit projection calculation is a crucial factor in determining the attractiveness and feasibility of the hospital PPP project. This study provides a significant contribution to the development of healthcare service capacity planning methods and serves as a reference for similar PPP projects in the future.

---

Hipertensi merupakan salah satu penyebab utama kematian di Indonesia dan berkontribusi besar terhadap beban penyakit tidak menular. Identifikasi faktor-faktor risiko hipertensi secara menyeluruh sangat penting untuk mendukung intervensi kesehatan yang lebih terarah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor risiko kejadian hipertensi pada penduduk usia ≥18 tahun di Indonesia dengan pendekatan probabilistik menggunakan Bayesian Network. Penelitian ini merupakan studi kuantitatif menggunakan data sekunder Indonesia Family Life Survey (IFLS) Gelombang ke 5. Sampel terdiri dari 34.271 individu yang telah melewati tahap pembersihan data dan klasifikasi variabel. Struktur Bayesian Network disusun secara manual berdasarkan analisis bivariat dan referensi teoritis, kemudian divisualisasikan menggunakan perangkat lunak R (bnlearn) dan Python (CausalNex). Analisis probabilitas bersyarat dilakukan melalui perhitungan Conditional Probability Table (CPT) untuk mengidentifikasi jalur risiko langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel merokok dan imt_kat (kategori Indeks Massa Tubuh tidak normal) merupakan dua faktor risiko utama yang secara langsung meningkatkan probabilitas kejadian hipertensi. Probabilitas hipertensi tertinggi ditemukan pada kombinasi individu yang merokok dan memiliki IMT tidak normal, yaitu sebesar 25,87%. Selain itu, jalur tidak langsung juga teridentifikasi, seperti pendapatan → pendidikan → stres → merokok → hipertensi, serta usia, aktivitas fisik, dan pola makan → IMT → hipertensi. Variabel perilaku dan sosial ekonomi terbukti saling terhubung dalam memengaruhi risiko hipertensi secara kumulatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan Bayesian Network mampu mengungkap hubungan probabilistik antar variabel risiko secara komprehensif. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya intervensi kesehatan masyarakat yang bersifat holistik, dengan mempertimbangkan determinan sosial, perilaku, dan fisik sebagai satu kesatuan sistem risiko.

---

Hypertension is one of the leading causes of death in Indonesia and contributes significantly to the burden of non-communicable diseases. This study aims to analyze the risk factors associated with hypertension among individuals aged ≥18 years in Indonesia using a probabilistic approach through Bayesian Network modeling. This research is a quantitative study utilizing secondary data from the fifth wave of the Indonesia Family Life Survey (IFLS-5). The sample consisted of 34,271 individuals who met the inclusion criteria after data cleaning and variable classification. The Bayesian Network structure was constructed manually based on bivariate analysis and theoretical references, then visualized using R (bnlearn) and Python (CausalNex). Conditional Probability Tables (CPTs) were generated to identify both direct and indirect risk pathways. The results indicate that smoking and abnormal BMI (imt_kat) are two primary risk factors that directly increase the probability of hypertension. The highest probability of hypertension (25.87%) was found among individuals who both smoke and have an abnormal BMI. Additionally, indirect pathways were also identified, such as income → education → stress → smoking → hypertension, as well as age, physical activity, and dietary patterns → BMI → hypertension. Behavioral and socioeconomic variables were shown to be interconnected in influencing hypertension risk cumulatively. In conclusion, this study demonstrates that the Bayesian Network approach is effective in revealing the probabilistic relationships among various risk factors. These findings highlight the importance of holistic public health interventions that consider social, behavioral, and physiological determinants as an integrated risk system.

Kesehatan jiwa merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang memiliki tantangan signifikan, termasuk keterbatasan tenaga profesional, pendanaan yang tidak memadai, dan tingginya kesenjangan pengobatan. Dalam pelaksanaan program kesehatan jiwa, Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat primer menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Jiwa (SIMKESWA) untuk pencatatan dan pelaporan data. Namun, SIMKESWA hanya mencakup input data dari program kesehatan jiwa dan berjalan terpisah dari Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS), yang digunakan untuk pengelolaan layanan secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara SIMKESWA dengan standar interoperabilitas SATUSEHAT yang dikembangkan Kementerian Kesehatan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya duplikasi data antara SIMKESWA dan SIMPUS, yang menyebabkan tenaga kesehatan harus melakukan input ganda, sehingga menambah beban kerja. Selain itu, pencatatan data kesehatan jiwa saat ini belum sepenuhnya selaras dengan standar data dan struktur interoperabilitas yang ditetapkan oleh SATUSEHAT. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menghasilkan rancangan awal panduan interoperabilitas (playbook) untuk program kesehatan jiwa, yang mencakup pemetaan elemen data, struktur resource FHIR yang relevan, serta rekomendasi integrasi antar sistem yang diharapkan menjadi langkah awal menuju sistem informasi kesehatan jiwa yang lebih terintegrasi dan efisien. 

---

Mental health is one of the major public health issues in Indonesia, facing significant challenges such as a shortage of professionals, insufficient funding, and a high treatment gap. In implementing mental health programs, Puskesmas utilize the Mental Health Information System (SIMKESWA) for data recording and reporting. However, SIMKESWA only covers data input specific to mental health programs and operates separately from the Puskesmas Management Information System (SIMPUS), which is used for overall healthcare service management. This study aims to identify the gaps between SIMKESWA and the SATUSEHAT interoperability standards developed by the Ministry of Health. A qualitative descriptive method was used through document analysis and in-depth interviews with relevant informants. The findings reveal data duplication between SIMKESWA and SIMPUS, which requires healthcare workers to perform double data entry, increasing their workload. Additionally, the current state of mental health data recording is not yet fully aligned with the data standards and interoperability structures outlined by SATUSEHAT. Based on these findings, the study produces an initial draft of an interoperability playbook for the mental health program, including a mapping of key data elements, relevant FHIR resource structures, and system integration recommendations. This playbook draft is expected to serve as a preliminary step toward a more integrated and efficient mental health information system.

Penyakit tidak menular (PTM) menyumbang lebih dari 87,14% dari total kematian di Indonesia. Salah satu penyakit tidak menular yang menjadi perhatian adalah penyakit diabetes. Prevalensinya yang tinggi serta perannya sebagai faktor utama terciptanya penyakit lain sebagai komorbid membuat DM menjadi penyakit kronis yang berdampak luas. Rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan primer penderita diabetes melitus, seperti Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dianggap berkontribusi terhadap tingginya tingkat rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, yang mengakibatkan pembiayaan kesehatan yang lebih besar . Penelitian ini menganalisis pemanfaatan pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) pada peserta JKN penderita diabetes melitus tahun 2023 berdasarkan data sampel BPJS 2024. Penelitian ini merupakan  non-eksperimental dengan desain penelitian menggunakan pendekatan cross-sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas peserta JKN penderita diabetes melitus memanfaatkan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama (RJTP) secara tidak rutin, yaitu 88,4%, sementara itu, hanya 11,6% peserta atau sejumlah 75.165 yang melakukan kunjungan secara rutin (≥12 kali per tahun) dengan proporsi kunjungan rutin untuk diabetes tipe 1 sebanyak 2.402 peserta dan 72.763 penderita diabetes melitus tipe 2. Faktor-faktor yang memiliki hubungan signifikan dengan pemanfaatan layanan meliputi usia, jenis kelamin, kelas rawat, segmentasi kepesertaan, hubungan keluarga, jenis FKTP, wilayah regional FKTP, wilayah tempat tinggal. Sedangkan status perkawinan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan (p-value >0,005). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu diperlukan pendekatan yang inovatif untuk menyasar kelompok masyarakat dengan disparitas tinggi yang memiliki utilisasi rendah terhadap pelayanan kesehatan RJTP.

---

Non-communicable diseases (NCDs) contribute to more than 87.14% of total deaths in Indonesia. One of the non-communicable diseases that has gained attention is diabetes. Its high prevalence and its role as a primary factor for the development of other diseases as comorbidities make DM a chronic disease with widespread impacts. The low utilization of primary healthcare services for diabetes mellitus patients, such as Primary Healthcare (RJTP), is considered to contribute to the high referral rates to advanced healthcare facilities, resulting in higher healthcare costs. This study analyzes the utilization of Primary Healthcare (RJTP) services among JKN participants with diabetes mellitus in 2023 based on BPJS sample data from 2024. This research is non-experimental with a cross-sectional approach. The results show that the majority of JKN participants with diabetes mellitus use RJTP services irregularly, at 88.4%, while only 11.6% of participants, or 75,165 individuals, made regular visits (≥12 times per year), with 2,402 participants with type 1 diabetes and 72,763 participants with type 2 diabetes. Factors significantly related to service utilization include age, gender, care class, membership segmentation, family relationship, type of FKTP, FKTP regional area, and place of residence. Meanwhile, marital status showed no significant relationship (p-value >0.05). The conclusion of this study is that innovative approaches are needed to target communities with high disparities who have low utilization of RJTP healthcare services.

Aplikasi Mobile JKN diluncurkan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan informasi dan kepesertaaan yang berkaitan dengan program JKN bagi peserta BPJS Kesehatan. Namun, tingkat pemanfaatan aplikasi ini masih tergolong rendah sehingga masih banyak peserta BPJS Kesehatan yang belum merasakan kemudahannya.  Di Poliklinik Denma Mabesad, Jakarta Pusat hanya sekitar 1,46% dari total peserta yang tercatat menggunakan aplikasi Mobile JKN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi pemanfaatan aplikasi Mobile JKN di Poliklinik Denma Mabesad menggunakan pendekatan teori Technology Acceptance Model (TAM). Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data secara wawancara mendalam dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengguna dan petugas Poliklinik aplikasi Mobile JKN menyatakan bahwa aplikasi Mobile JKN bermanfaat dan merasakan kemudahkan untuk memperoleh informasi dan pelayanan kepesertaan di Poliklinik Denma Mabesad. Namun, masih terdapat kendala yang dialami seperti rendahnya pengetahuan peserta, keterbatasan pulsa dan penyimpanan data di handphone serta kemampuan peserta yang belum terbiasa dengan aplikasi Mobile JKN. 

---

The Mobile JKN application was launched to enhance accessibility to information and membership services related to the Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) for BPJS Kesehatan participants. However, the utilization rate of this application remains relatively low, resulting in many BPJS Kesehatan participants not yet experiencing its benefits. At the Poliklinik Denma Mabesad in Central Jakarta, only approximately 1.46% of the total registered participants are recorded as users of the Mobile JKN application. This study aims to explore the implementation of the Mobile JKN application at Poliklinik Denma Mabesad using the Technology Acceptance Model (TAM) approach. This research was conducted using a qualitative approach with in-depth interviews and observation. The result is reveal that both users and healthcare staff at the polyclinic consider the Mobile JKN application to be beneficial and convenient in accessing information and membership services. However, several obstacles hinder optimal utilization, including limited participant knowledge, insufficient phone credit and storage space, as well as participants’ unfamiliarity with using the Mobile JKN application.

Kualitas data SPM KIA yang baik diperlukan untuk dapat digunakan sebagai dasar perencanaan. Salah satu model penilaian data yang telah dikembangkan adalah model Penilaian Kualitas Data Rutin (PKDR), yang merupakan adaptasi model WHO yang diadopsi oleh Pusdatin. Hingga saat ini belum pernah dilakukan penelitian pada Kota Depok. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menilai data SPM Kesehatan Ibu, khususnya indikator K4 dan Linakes, di Kota Depok. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan indikator kelengkapan, ketepatan waktu, konsistensi internal, dan konsistensi eksternal, akurasi serta faktor-faktor organisasi yang mempengaruhinya. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kelengkapan data di Kota Depok tergolong baik, ketepatan waktu belum dapat dianalisis secara optimal, konsistensi internal relatif baik meski terdapat beberapa puskesmas yang tidak konsisten, serta konsistensi eksternal bagus, terakhir ketidakakuratan ditemukan di salah satu puskesmas di Kota Depok. Selain itu, penelitian ini juga menemukan masalah-masalah organisasi seputar pengumpulan data yang berpotensi mempengaruhi kualitas data.

---

Data of good quality on Minimum Service Standard of Maternal and Child Health (MSS MCH) is required to be utilized as a basis for planning. One of the data assessment models that has been developed is the Routine Data Quality Assessment (RDQA) model, which is an adaptation of the WHO model adopted by Pusdatin. No research has been conducted in Depok City until recently. Therefore, this study aimed to assess SPM data on maternal health, specifically indicators such as the K4 and Linakes, in Depok City. The assessment was conducted by considering the indicators of completeness, timeliness, internal consistency, external consistency, and accuracy as well as the organizational factors that influence them. The results showed that data completeness in Depok City was good, timeliness could not be optimally analyzed, internal consistency was relatively good although there was some inconsistent data in some puskesmas, external consistency was good, and lastly, inaccuracy was found in one of the health centers in Depok City.. In addition, this study also found organizational issues surrounding data collection that could potentially affect data quality.

Penelitian ini menganalisis utilisasi pelayanan kesehatan mental depresi di fasilitas kesehatan pada peserta JKN tahun 2023. Desain penelitian ini non-eksperimental dengan pendekatan cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas peserta memanfaatkan pelayanan kesehatan mental depresi dengan frekuensi kunjungan yang rendah atau 1-3 kali kunjungan dalam satu tahun, yaitu sebanyak 70.351 (88,3%) peserta. Faktor-faktor yang menunjukkan hubungan yang signifikan yaitu umur, jenis kelamin, status perkawinan, segmentasi peserta, jenis fasilitas kesehatan, kepemilikan fasilitas kesehatan, dan wilayah fasilitas kesehatan. Determinan utama adalah umur, dengan peserta yang berumur 45-54 tahun memiliki peluang tertinggi untuk berada pada kategori frekuensi kunjungan yang tinggi (OR: 2,583; 95% CI: 2,042-3,268). Temuan ini menunjukkan bahwa diperlukan edukasi, intervensi, peningkatan kualitas layanan dan tenaga kesehatan, serta pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan.

---

This study analyzes the utilization of mental health services for depression at healthcare facilities among JKN participants in 2023. The research design is non-experimental with a cross-sectional approach. The results show that the majority of participants utilized mental health services for depression with a low frequency of visits, ranging from 1 to 3 visits per year, totaling 70,351 (88.3%) participants. Factors that showed significant associations include age, gender, marital status, participant segmentation, type of healthcare facility, ownership of healthcare facility, and facility location. The main determinant is age, with participants aged 45-54 having the highest likelihood of being in the high-frequency visit category (OR: 2.583; 95% CI: 2.042-3.268). These findings indicate the need for education, interventions, improvement in service quality and healthcare providers, as well as the equitable distribution of healthcare facilities and workforce.

Posyandu, sebagai UKBM, berperan signifikan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Melalui pendekatan Integrasi Layanan Primer (ILP), Posyandu Siklus Hidup bertujuan memperkuat layanan promotif dan preventif sepanjang siklus kehidupan. Penelitian di Puskesmas Ciganjur, Jakarta Selatan, menggunakan desain mixed methods sequential explanatory, mengungkapkan bahwa ketersediaan kader menjadi faktor utama keberhasilan meski terkendala distribusi tugas dan kompetensi. Keterbatasan sarana dan prasarana juga menghambat layanan terintegrasi. Edukasi dan promosi kesehatan telah dilakukan tetapi menghadapi tantangan media dan kesadaran masyarakat. Cakupan layanan mencapai 100% tiap bulan, deteksi dini stabil di 89%, namun tindak lanjut fluktuatif. Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas kader, infrastruktur, dan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas layanan posyandu dalam mendukung integrasi layanan primer.

---

Posyandu, a community-based health initiative, plays a vital role in improving maternal and child health. Using the Primary Care Integration (ILP) approach, the Life Cycle Posyandu strengthens promotive and preventive health services across life stages. This study in Puskesmas Ciganjur, South Jakarta, employs a sequential explanatory mixed methods design. Key findings highlight the importance of kader availability, though challenges remain in task distribution, competency, and infrastructure limitations. While health education and promotion are active, barriers like limited media and low awareness persist. Service coverage reached 100% monthly, with stable early detection at 89%, but follow-up coverage fluctuated. Strengthening kader capacity, infrastructure, and cross-sector collaboration is crucial for sustainable primary care integration.

Telemedicine menjadi solusi potensial untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil, namun adopsinya di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Indonesia masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kesiapan FKTP dalam menyediakan layanan telemedicine melalui pendekatan literature review terhadap artikel ilmiah yang diterbitkan pada 2020–2025, diperoleh dari basis data SCOPUS, PubMed, dan Google Scholar. Dari total pencarian, enam artikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis lebih lanjut. Hasil sintesis menunjukkan bahwa kesiapan FKTP berada pada tingkat “cukup” hingga “siap” tergantung pada aspek yang dikaji, seperti infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dukungan manajerial, serta keberadaan kebijakan dan regulasi yang mendukung. Tantangan utama meliputi keterbatasan jaringan internet, kurangnya pelatihan tenaga kesehatan, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung transformasi digital. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan aspek-aspek tersebut agar implementasi telemedicine di FKTP dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. 

---

Telemedicine offers a promising solution to improve healthcare access, particularly in remote areas, yet its adoption in Indonesia’s Primary Healthcare Facilities (FKTP) remains suboptimal. This study aims to describe the readiness of FKTP in providing telemedicine services through a literature review of scientific articles published between 2020 and 2025, sourced from SCOPUS, PubMed, and Google Scholar. Of the articles found, six met the inclusion criteria and were analyzed further. The synthesis revealed that FKTP readiness ranged from “moderate” to “ready,” depending on the assessed aspects such as technological infrastructure, human resource capacity, managerial support, and the presence of supportive policies and regulations. The main challenges include limited internet connectivity, insufficient training for healthcare workers, and organizational cultures that are not yet fully supportive of digital transformation. Strengthening these factors is essential to ensure that telemedicine implementation in FKTP can be optimized and sustained.