Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program Jamkesda Tahun 2012- 2014 di Propinsi Kepulauan Riau. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis input (peraturan, informasi, dana, tenaga dan peserta Jamkesda), proses (sosialisasi program, pengajuan klaim dan kelancaran pembayaran klaim) dan output (pemanfaatan pelayanan kesehatan dan pemanfaatan dana). Rancangan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Temuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Sosialisasi program Jamkesda belum maksimal, 2. Dana Jamkesda tahun 2014 tidak habis terserap karena banyak peserta Jamkesda yng pindah menjadi peserta BPJS, 3. Belum ada tenaga verifikator khusus Jamkesda di rumah sakit, 4. Pendataan masyarakat miskin belum akurat, 5. Masih banyak kelemahan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Diusulkan agar pemerintah daerah, rumah sakit dan puskesmas melakukan sosialisasi program Jamkesda secara lebih efektif, puskesmas meningkatkan fungsinya dengan melengkapi fasilitas pelayanan, bila mungkin menambah dokter spesialis tertentu dan melakukan pendataan masyarakat miskin yang lebih akurat.
Kata kunci : Evaluasi, Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah

---

The objective of this study is to evaluate the implementation of the Regional Health Insurance program (Jamkesda) 2012-2014 in the Riau Islands Province by analyzing the input (regulations, information, funds, personnel and participants), the process (socialization program, claims ) and the output (utilization of health services and the utilization of the funds). The study used qualitative and quantitative research design. The findings were : 1. The socialization of Jamkesda program is not maximum, 2. The 2014 Jamkesda fund was not fully absorbed due to many Jamkesda users moved and registered to the National Insurance Scheme (JKN).3. At the hospital,there is verificator for handling the Jamkesda claims, 4. Data of the poor are not accurate, and 5. Weak monitoring and evaluation activities. This study proposed that the regional government, including hospitals and health centres of the Riau Islands Province to conduct more effective socialization on the Jamkesda program, improve functions of the health centres by completing health care facilities to avoid d unneccessary referrals, if posible adding on doctors with certain specializations and collect more accurate data of the poor.
Keywords: Evaluation, Regional Health Insurance Program Implementation

Abstrak: Teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja sehingga kegiatan dapat terselesaikan dengan cepat, tepat, akurat dan meningkatkan produktifitas kerja. Penelitian ini menganalisa implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit di Rumah Sakit X dengan metode penelitian kualitatif dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala dari implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang bernama Hospit dilihat dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Didapatkan sistem yang out of date, kompetensi SDM yang kurang di bidang IT. Pedoman, panduan, petunjuk teknis dan SOP mengenai Hospit ini pun tidak ada. Saran untuk permasalahan diatas adalah mengganti sistem Hospit atau mengembangkan versinya menjadi yang terbaru serta pengembangan dari kompetensi SDM di bagian IT.
Kata kunci: Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, kebijakan, implementasi

Abstrak: Label pangan memiliki peranan yang penting dalam memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk pangan. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan sebagai upaya menjamin keamanan pangan melalui pencantuman informasi yang benar dan jelas pada label pangan antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal dan masih banyak ditemukan pelanggaran label khususnya produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan label pangan pada UMKM pangan di Jakarta dan Semarang. Penelitan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk menggali pandangan stakeholder melalui wawancara mendalam serta fokus grup diskusi (FGD). Dilakukan content analysis untuk menyimpulkan fenomena tematik yang dilengkapi dengan observasi terhadap 12 produk UMKM di Jakarta dan 7 produk UMKM di Semarang sebagai bentuk triangulasi untuk menjaga validitas data. Analisis diperdalam dengan framework implementasi kebijakan Edward III meliputi empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil observasi terhadap label UMKM pangan mendapatkan produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) di Jakarta (91,6%) dan Semarang (85,7%) dengan pelanggaran tertinggi adalah tidak tercantumnya keterangan kode produksi. Rendahnya penerapan kebijakan label pangan antara lain disebabkan kurangnya dukungan pemerintah sehingga membatasi frekuensi sosialisasi, alokasi sumber daya, monitoring dan evaluasi juga memengaruhi koordinasi lintas sektor yang menyebabkan rendahnya keberhasilan program pengawasan dan pembinaan UMKM pangan. Penerapan kebijakan label pangan pada UMKM pangan di Jakarta dan Semarang belum berjalan optimal yang dibuktikan dengan masih tingginya pelanggaran terhadap pencantuman keterangan pada label. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat memperkuat frekuensi komunikasi, alokasi sumber daya, monitoring dan evaluasi serta koordinasi lintas sektor agar proses implementasi kebijakan oleh UMKM pangan baik di Jakarta maupun Semarang dapat berjalan optimal

Abstrak: Belum adanya indikator kinerja dalam pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang berimplikasi terhadap target luaran yang dihasilkan menjadi tidak jelas. Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan pun belum tersosialisasikan dengan baik sehingga masih ditemui adanya kendala untuk menjalankan pedoman tersebut secara menyuluruh. Belum adanya tim kehumasan dalam bentuk jabatan fungsional turut menjadikan peran kehumasan belum dapat berjalan sesuai dengan standar aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis impelementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang dan melihat efektifitasnya berdasarkan teori Edward III. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mengembangkan strategi kebijakan atau tindakan evaluasi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang telah berjalan. Namun, masih belum optimalnya sosialisasi Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan menghasilkan pemahaman yang kurang mendalam mengenai prinsip kegiatan kehumasan. Selain itu pula perlu ada indikator yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan yang bertumpu pada prinsip kegiatan kehumasan di PMK nomor 81 tahun 2015, agar implementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan dapat berjalan lebih baik di Kabupaten Tangerang

---

The absence of performance indicators in the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has implications for the resulting outcome targets to be unclear. The General Guidelines for Public Relations in the Health Sector have not been well socialized so that there are still obstacles in carrying out these guidelines in a comprehensive manner. The absence of a public relations team in the form of a functional position has also contributed to the role of public relations that has not been able to run in accordance with the applicable rules. This study aims to analyze the implementation of public relations policy in the health sector in Tangerang Regency and see its effectiveness based on the theory of Edward III. The results of this study are expected to be input for developing appropriate policy strategies or evaluation actions. This study uses qualitative methods with in-depth interview techniques and document review. The results of the study indicate that the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has been running. However, the socialization of the General Guidelines for Public Relations in the Health Sector has not yet been optimal, resulting in a less in-depth understanding of the principles of public relations activities. Besides that, it is also necessary to have clear indicators in the implementation of public relations activities that are based on the principle of public relations activities in PMK number 81 of 2015, so that the implementation of public relations policies in the health sector can run better in Tangerang Regency.

Abstrak: Bencana merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi, namun dampak yang ditimbulkan oleh bencana dapat diminimalisir atau dihindari. Pengurangan risiko bencana dapat dilakukan dengan penguatan kapasitas organisasi dalam menghadapi bencana. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kapasitas Dinas Kesehatan daerah Kota Padangsidimpuan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana alam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan dalam penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana alam belum ditunjang oleh ketersediaan regulasi/peraturan, struktur organisasi dan dana. Sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan belum berjalan sebagaimana seharusnya. Penguatan kapasitas sumberdaya hanya terfokus pada pemberian pelatihan pada sumber daya manusia. Kegiatan pengurangan risiko kesehatan akibat bencana difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta gizi. Pelaksanaan koordinasi lintas sektor belum terselenggara dengan baik, dengan sektor lain masih kurang. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan dilakukan dengan melibatkan kader posyandu dalam kegiatan penyuluhan kesehatan terhadap masyarakat, namun belum ditunjang oleh pembinaan terhadap masyarakat terkait penanganan krisis kesehatan akibat bencana. Kesimpulan: Kapasitas organisasi Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana masih belum memadai, perlu penguatan kapasitas organisasi melalui penetapan regulasi/peraturan, struktur organisasi yang jelas, penyediaan sistem informasi, meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait dalam pengerahan sumber daya dan pemberdayaan masyarakat

Abstrak: Prevalensi stunting di Indonesia dilaporkan meningkat sebanyak 37.2% pada tahun 2013 dimana sebelumnya prevalensi stunting berada pada posisi 35.6% di tahun 2010 (Mayasari et al., 2018). Riskesdas 2018 menunjukkan angka stunting atau anak tumbuh pendek turun dari 37,2% pada Riskesdas 2013 menjadi 30,8% pada tahun ini. Namun jika melihat RPJMN tahun 2015- 2019 angka tersebut masih belum sesuai target dimana penurunan angka yang ditargetkan oleh pemerintah adalah sebesar 28%. Sebagai salah satu upaya menangani stunting, pemerintah Indonesia melalui kebijakan Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 mengenai prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk penanganan stunting. Pemerintah memilki target untuk memperluas program dan kegiatan nasional pencegahan stunting ke 160 Kabupaten/Kota pada tahun 2019 dan ke 390 Kabupaten/Kota di tahun 2020 mendatang. Salah satu wilayah yang menjadi fokus pemerintah adalah 10 kabupaten yang terletak di kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam studi ini, peneliti mengkaji implementasi kebijakan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dalam hal penanganan masalah stunting di Kabupatan Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada realisasi dana desa tahun 2019 belum ada besaran dana yang secara khusus digunakan untuk menangani stunting. Namun, ada beberapa program yang sudah dijalankan oleh perangkat desa di Kabupaten Bogor, diantaranya program penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, pelatihan pemantauan perkembangan dan pemeriksaan kesehatan berkala melalui kegiatan posyandu untuk ibu menyusui, dan pengembangan ketahanan pangan di desa. Selain itu, ditemukan hambatan berupa kurangnya pemahamam perangkat desa mengenai stunting beserta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya yang berpengaruh kepada alokasi dana desa untuk menangani stunting. Peneliti merekomendasikan adanya penjelasan lebih lanjut (dalam bentuk sosialisasi ataupun edukasi) baik kepada pemerintah desa maupun ke kader-kader kesehatan terkait stunting itu sendiri, mengingat pada hasil penelitian ini masih ditemukannya pemerintah desa yang belum mengetahui secara jelas tentang stunting

Abstrak: Kondisi saat ini presentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar baru mecapai 23% dan target di tahun 2024 adalah 83% maka Indonesia memiliki tugas untuk memenuhi 60% kekuranganya. Selain indikator di atas RPJMN 2020-2024 juga menargetkan 100% puskesmas di Indonesia sudah memiliki dokter akan tetapi sesuai data Kementerian Kesehatan RI per tahun 2018 masih terdapat 15% puskesmas di Indonesia belum memiliki dokter. Dalam menanggapi permasalahan mengenai pemenuhan tenaga kesehatan dapat dilakukan penugasan khusus secara individu ataupun tim dalam mendukung Program Nusantara Sehat. Penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat merupakan kebijakan yang potensial untuk menyelesaikan permasalahan pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia.Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi Kebijakan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018. Dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian didapatkan bahwa tujuan kebijakan ini masih ada yang belum terukur. Sumber daya terkendala kurangnya pemahaman akan pemanfatan dana BOK Pusekesmas yang terdapat tim Nusantara Sehat. Komunikasi antar organisasi pelaksana baik. Karakteristik pelaksana terkendala dengan keterbatasan SDM. Sikap pelaksana mendukung. Kondisi ekonomi dan politik baik dapat dikondisikan dengan adanya komunikasi yang baik. Kesimpulan didapatkan bahwa implementasi berjalan dengan baik walapun dengan kendala kendala yang ditemukan. Rekomendasi penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan evaluasi dan monitori dan perbaikan dari kekurangan. Kebijakan Permenkes ini dikondisikan akan mengalami revisi kembali sehingga perlu adanya perbaikan yang akan mempermudah dan memperjelas bagaimana pelaksanaan kebijakan ini

---

The current condition of the percentage of Puskesmas with types of health workers according to new standards has reached 23% and the target in 2024 is 83%, so Indonesia has a duty to meet 60% of its shortcomings. In addition to the indicators above, the 2020-2024 RPJMN also targets that 100% of puskesmas in Indonesia already have doctors, but according to data from the Indonesian Ministry of Health as of 2018 there are still 15% of puskesmas in Indonesia that do not have doctors. In responding to problems regarding the fulfillment of health workers, special assignments can be carried out individually or in teams to support the Healthy Nusantara Program. The special assignment of health workers in supporting the Nusantara Sehat program is a potential policy to solve the problem of equal distribution of health services in Indonesia. This study aims to determine the implementation of the Health Workforce Special Assignment Policy in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 33 of 2018. In this study using qualitative methods with primary data obtained through in-depth interviews and secondary data through document review. The study used Van Meter and Van Horn's theory of policy analysis with variables of size and objectives, resources, characteristics of the implementing agency, communication between organizations, implementing dispositions, and the economic, social and political environment that influence policy implementation.The results showed that the objectives of this policy are still not measurable. Resources are constrained by a lack of understanding of the use of BOK Pusekesmas funds available by the Nusantara Sehat team. Good communication between implementing organizations. The characteristics of the implementer are constrained by limited human resources. The attitude of the executor is supportive. Good economic and political conditions can be conditioned by good communication. The conclusion was that the implementation went well even with the obstacles that were found. The recommendation of this research is that the successful implementation will be achieved if evaluation and monitoring and correction of deficiencies are carried out. This Permenkes policy is conditioned to undergo revision again so that improvements are needed that will simplify and clarify how this policy is implemented