Abstrak: Target program penanggulangan TB nasional adalah eliminasi pada tahun 2035 dan Indonesia bebas dari TB tahun 2050. Salah satu strategi yang dilakukan adalah regulasi dan peningkatan pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran pembiayan kesehatan dan kesenjangan realisasi anggaran program penanggulangan tuberkulosis di Kota Bekasi tahun 2014-2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif didukung dengan data/dokumen keuangan, dengan rancangan penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber biaya dari anggaran program penanggulangan TB di Kota Bekasi terdiri dari APBD Kota Bekasi, APBN, dan Donor/Global Fund (GF). Sebagian besar anggaran dipergunakan untuk kegiatan tatalaksana TB paripurna dalam hal ini kegiatan pengobatan pasien TB. Terdapat kesenjangan antara total kebutuhan biaya sesuai SPM dengan total realisasi anggaran. Trend kesenjangan setiap tahunnya menunjukkan penurunan, tahun 2016 total realisasi anggaran lebih besar daripada total kebutuhan biaya. Berdasarkan hasil wawancara mendalam komitmen para pemangku kebijakan sudah ada, namun belum tergambar dalam besarnya alokasi maupun realisasi anggaran program penanggulangan TB terlebih untuk biaya operasional. Pemerintah Kota Bekasi perlu mewujudkan komitmennya dalam perbaikan perencanan dan peningkatkan anggaran. Kata Kunci: Kecukupan; Tuberkulosis (TB); Kota Bekasi The national target of TB control program is TB elimination in 2035 and Indonesia TB free in 2050. One of the implemented strategies is regulation and financial improvement . This study aims to acquire a description of financial health care and a budget gap of realisation of tuberculosis prevention programs in Bekasi city in 2014 to 2016. This study was a qualitative study supported by financial data/document with case study design. The results showed that the financial source of TB program budget in Bekasi City consisted of APBD Bekasi city, APBN, and Donor/Global Fund (GF). Most of the budget was used for TB management activities regarding TB treatment activities. There was a gap between the total cost requirements under the medical standard procedure and total budget realization. The trend of the gap declined each year. Total budget realization in 2016 was greater than the total cost requirement. Based on the results of in-depth interviews, commitment of stakeholders have already existed, but have not been reflected in amount of budget allocations and realisation in TB prevention programs especially for operational costs. The government of Bekasi needs to actualise its commitment in accordance with planning improvement as well as increasing budget . Keywords: Adequacy; Tuberculosis (TB); Bekasi City.

Abstrak: Latar Belakang: DBD merupakan infeksi akibat virus Dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Sp ke manusia, terutama nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah tersebar luas di seluruh daerah tropis dengan variasi risiko lokal yang juga dipengaruhi oleh parameter iklim serta faktor sosial dan lingkungan. DBD masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, salah satunya adalah Kota Bekasi yang menempati urutan ketiga dengan kasus tertinggi pada tahun 2021. Tujuan: Menganalisis hubungan antara faktor iklim (suhu, kelembaban, kecepatan angin dan curah hujan, faktor demografi (kepadatan penduduk) dan faktor individu (penerapan perilaku hidup bersih dan sehat) terhadap incidence rate DBD di Kota Bekasi tahun 2019?2021. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi ekologi berbasis waktu. Hasil: Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa suhu (p = 0,146), kecepatan angin (p = 0,146), curah hujan (p = 0,447) dan kepadatan penduduk (p = 0,147) tidak berhubungan signifikan terhadap kejadian DBD. Adapun kelembaban (p = 0,003) dan PHBS (p = 0,001) memiliki hubungan signifikan terhadap kejadian DBD. Hasil uji regresi linear ganda memberikan bentuk model prediksi dengan persamaan Incidence Rate DBD = 42,043 + 0,004 (PHBS) + 0,001 (Kepadatan Penduduk) dengan R2 = 0,353. Kesimpulan: Terdapat hubungan signifikan antara kelembaban udara dan PHBS dengan kejadian DBD di Kota Bekasi Tahun 2019?2021.

---

Background: DHF is an infection caused by the Dengue virus which is transmitted through the bite of the Aedes sp mosquito to humans, especially the Aedes aegypti mosquito. Dengue fever is widespread throughout the tropics with local risk variations which are also influenced by climate parameters as well as social and environmental factors. DHF is still one of the public health problems in Indonesia, including Bekasi City which ranks third with the highest cases in 2021. Objective: Analyzing the relationship between climate factors (temperature, humidity, wind speed and rainfall, demographic factor (population density) and individual factor (application of clean and healthy living behavior) with the incidence of dengue haemorrhagic fever in Bekasi City in 2019?2021. Methods: This research is a quantitative study with an ecological study design according to time trend. Results: The results of the correlation test showed that temperature (p = 0.146), wind speed (p = 0.146), rainfall (p = 0.447) and population density (p = 0.147) were not significantly related to the incidence of DHF. Meanwhile, humidity (p = 0.003) and PHBS (p = 0.001) had a significant relationship to the incidence of DHF. The results of the multiple linear regression test showed a predictive model with the DHF incidence rate equation = 42.043 + 0.004 (PHBS) + 0.001 (Population Density) with R2 = 0.353. Conclusion: There is a significant relationship between humidity and PHBS with the incidence of DHF in Bekasi City in 2019?2021.

Abstrak: Abstrak

Latar Belakang : Tesis ini membahas tentang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Obat Untuk Mendukung Pelayanan Kefarmasian (Studi Kasus Di Puskesmas Pejuang Kota Bekasi). Sistem Informasi ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan administrasi mulai dari pencatatan, pelaporan, pengarsipan yang baik, bertujuan agar lebih mudah dimonitor dan dievaluasi. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan model sistem informasi manajemen obat untuk mendukung pelayanan kefarmasian di Puskesmas Pejuang Kota Bekasi.

Metode : Pendekatan yang dipergunakan dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Obat di Puskesmas Pejuang Kota Bekasi ini adalah Pendekatan Rapid Application Development (RAD), Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pedoman observasi dan Pedoman Wawancara.

Hasil : Pencatatan pengelolaan obat yang tertib dan lengkap belum dilaksanakan, sehingga sulit untuk monitoring dan evaluasi. Maka perancangan Sistem Informasi Manajemen Obat yang terintegrasi menggunakan basis data yang dapat memudahkan dalam pengorganisasian data untuk menghasilkan informasi sehingga perencanaan pengelolaan obat, monitoring dan evaluasi menjadi lebih mudah. Keluaran sistem informasi ini berupa laporan pemakaian dan lembar permintaan (LPLPO) dan indikator monitoring dan evaluasi yang ditampilkan dengan grafik.

Kesimpulan : Terbangunnya model sistem informasi manajemen obat yang terintegrasi menggunakan basis data sehingga memudahkan dalam pencatatan, pelaporan dan monitoring serta evaluasi.

Background : This thesis discusses the development of Drug Management Information System to Support Pharmaceutical Services (Case Study In Health Center pejuang Bekasi). This information system is expected to support the administration ranging from record keeping, reporting, good filing, aims to be more easily monitored and evaluated. The purpose of this study to develop a model of Drug Management Information System to support pharmaceutical services at PHC Pejuang Bekasi.

Methods : The approach taken in the development of Drug Management Information System at the Health Center pejuang Bekasi is a Rapid Application Development (RAD), instrument used in this study is the observation and Interview Guide.

Results : Recording of medication management and complete order has not been implemented, making it difficult for monitoring and evaluation.Then the Drug Management Information System design using an integrated database that can facilitate in organizing the data to produce information that medication management planning, monitoring and evaluation easier. Output is in the form of laporan pemakaian dan lembar permintaan (LPLPO) and monitoring and evaluation indicators are displayed with graphs.

Conclusion : Development of a model of management information systems using integrated drug database to facilitate the recording, reporting and monitoring and evaluation.

Abstrak: Abstrak

Program Jaminan Persalinan merupakan suatu terobosan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sehingga dapat mempercepat capaian target Millenium Development Goals (MDGs). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan program Jampersal di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanan program belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan, sehingga menyebabkan cakupan masih rendah. Agar implementasi program Jampersal dapat berjalan dengan optimal diperlukan koordinasi Dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Selain itu perlu melakukan monitoring dan evaluasi rutin ke RSUD Kota Bekasi, Puskesmas dan Bidan Praktik Mandiri.

Delivery Security Program is a breakthrough to reduce Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) in order to accelerate the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs). This study aims to analyze the implementation of program policies Delivery Security in Bekasi. The research method used was a qualitative approach and data collection using in-depth interviews and document review. The results showed that the optimal conduct of the program has not run as expected, resulting in coverage is still low. Delivery Security program implementation in order to run optimally required coordination with the City Health Office Bekasi local government and across relevant sectors such as the Indonesian Midwives Association (IBI). In addition to the need to perform regular monitoring and evaluation to Bekasi City Hospital, health centers and midwives Independent Practice.

Abstrak: ISPA merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Pada saluran pernapasan atas atau saluran pernapasan bawah. Bakteri dan virus penyebab penyakit ISPA umumnya ditransmisikan melalui udara yang tercemar. Pada tahun 2017, penyakit ISPA di Kota Bekasi mencapai 34.573 jiwa. Pada tahun 2015-2017, penyakit ISPA di Kota Bekasi menempati urutan pertama pada penyakit menular. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan spasial antara faktor lingkungan dengan kejadian ISPA di Kota Bekasi tahun 2017. Desain penelitian yang digunakan yaitu studi ekologi dengan analisis spasial dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara faktor lingkungan dengan kejadian ISPA di Kota Bekasi tahun 2017, tetapi terdapat beberapa Kelurahan yang memiliki faktor lingkungan yang tinggi dan kasus ISPA yang rendah atau sebaliknya. Keterkaitan antara faktor lingkungan dengan kasus ISPA di Kota Bekasi tidak linear sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan patokan dalam menentukan peringatan dini (early warning)/ prediksi terhadap kasus ISPA di Kota Bekasi secara spasial. Dinas Kesehatan agar menjalin kerjasama lintas sektor dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Perhubungan untuk menekan angka kasus ISPA di Kota Bekasi.

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak: Kabupaten Bekasi menempati peringkat pertama kabupaten dengan total timbulan sampah harian dan total timbulan sampah tahunan terbanyak di Provinsi Jawa Barat, dengan total timbulan sampah harian sebesar 1.900 Ton/hari dan jumlah timbulan sampah tahun 2020 sebesar 693.586 ton/tahun. Pemerintah daerah kabupaten Bekasi menetapkan sebuah peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2018 berbentuk Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di kabupaten Bekasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kerangka hukum yang terdapat pada kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga sudah tersedia dari hierarki peraturan tertinggi pada level nasional, provinsi, Sampai kepada level peraturan daerah kabupaten. Permasalahan teknis yang dihadapi cukup beragam yaitu tidak adanya teknologi yang digunakan pada proses pengelolaan sampah akhir di TPA, Lahan TPA yang sudah Overload dan kurangnya sarana prasarana pengelolaan. karakteristik kebijakan menunjukan bahwa tujuan kebijakan sudah jelas dan detail membahas teknis tugas pokok dan fungsi masingmasing instansi pelaksana kebijakan, serta target dan capaian kebijakan. Alokasi anggaran yang besar terlihat tidak sebanding dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi yang masih dihadapi dengan permasalahan pada teknologi dan sarana dan prasarana. Masih terdapat ego sektoral atau tindakan mementingkan instansi masingmasing.pada koordinasi antar hierarki instansi pelaksana kebijakan. Satu aspek penting pada lingkungan kebijakan yang masih perlu untuk diperbaiki adalah ketersediaan teknologi dalam pengelolaan akhir sampah rumah tangga. Pada tahapan dalam proses implementasi kebijakan, Output yang dikeluarkan sebagai bentuk turunan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dikabupaten Bekasi adalah berupa program dan kegiatan masing-masing instansi pelaksana. Disiplin dan Kesadaran Masyarakat terkait Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masih Rendah Bentuk pelanggaran kelompok sasaran berupa membuang sampah ke aliran sungai dan tempat pembuangan sampah liar.

---

Bekasi Regency is ranked first in the city/regency with the highest total daily waste volume and the highest total annual waste volume in West Java Province, with a total daily waste volume of 1,900 tons/day and total waste generation in 2020 of 693,586 tons/year. The Bekasi district government stipulates a derivative regulation from Presidential Regulation Number 97 of 2017 and West Java Governor Regulation Number 91 of 2018 in the form of Bekasi Regent Regulation Number 33 of 2019 concerning Regional Policies and Strategies (JAKSTRADA) Bekasi Regency in the Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste. This study aims to analyze the implementation of household waste management policies in Bekasi Regency. The results of the study show that the legal framework contained in household waste management policies is available from the highest regulatory hierarchy at the national, provincial, to district level regulations. The technical problems faced are quite diverse, namely the absence of technology used in the final waste management process at the TPA, the TPA Land that has been overloaded and the lack of management infrastructure. The characteristics of the policy indicate that the policy objectives are clear and detailed discussing the technical main tasks and functions of each policy implementing agency, as well as policy targets and achievements. The large budget allocation seems disproportionate to the implementation of waste management in Bekasi Regency which is still faced with problems in technology and facilities and infrastructure. There are still sectoral egos or actions that prioritize their respective agencies in coordination between the hierarchies of policy implementing agencies. One important aspect of the policy environment that still needs to be improved is the availability of technology in the final management of household waste. At this stage in the policy implementation process, the output issued as a derivative form of household waste management policy in Bekasi Regency is in the form of programs and activities of each implementing agency. Discipline and Public Awareness related to Household Waste Management Policy is still low. The target group's violations are in the form of throwing garbage into rivers and illegal dumping sites.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan vaksinasi COVID-19 pada remaja berumur 12-17 tahun di Kota Bekasi. Desain studi yang digunakan adalah cross sectional dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner online. Besar sampel pada penelitian ini sebanyak 520 responden. Analisis yang digunakan adalah analisis chi square dengan level kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 92,9% remaja berumur 12-17 tahun sudah divaksinasi dan 7,1% remaja berumur 12-17 tahun belum/tidak divaksinasi. Terdapat hubungan yang signifikan antara norma sosial (p value = 0,006), teknologi (p value < 0,001), aksesibilitas geografis (p value <0,001), ketersediaan pelayanan vaksinasi COVID-19 (p value = 0,006), pelayanan tenaga kesehatan (p value = 0,006), pendidikan (p value < 0,001), persepsi (p value = 0,011), dan self efficacy (p value = 0,001).