Latar Belakang: Puskesmas memegang peranan krusial dalam sistem kesehatan nasional Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan Pelayanan Kesehatan Primer Terpadu (ILP). Namun, sistem informasi (SIP) yang diterapkan di Puskesmas mengalami berbagai tantangan, seperti fragmentasi data dan kesulitan dalam integrasi dengan sistem nasional, termasuk SATU SEHAT dan SITB. Hal ini terutama berdampak pada pengelolaan tuberkulosis (TB), yang pada gilirannya menghambat efektivitas layanan dan pengendalian penyakit. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan prototipe sistem informasi Puskesmas yang berlandaskan ILP dengan tujuan meningkatkan integrasi data serta mendukung identifikasi dan pengobatan TB. Fokus utama dari penelitian ini adalah menciptakan sistem yang mampu menyediakan data kesehatan yang terstruktur, memfasilitasi pemantauan lintas sistem, dan menyajikan dashboard bagi para pembuat kebijakan. Metodologi Penelitian: Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini mengevaluasi SIP yang ada dengan menggunakan System Usability Scale (SUS). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan tinjauan dokumen, serta melibatkan sampling purposif terhadap tenaga kesehatan dan staf IT di wilayah Depok. Hasil Penelitian: Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa SIP saat ini memiliki skor usability yang rendah dan menghadapi berbagai permasalahan, seperti redundansi data dan proses yang terfragmentasi. Prototipe yang dikembangkan berhasil mengatasi isu-isu tersebut dengan mengintegrasikan manajemen data TB, mengotomatisasi pelaporan, serta menyediakan dashboard real-time. Prototipe ini menunjukkan potensi untuk secara signifikan meningkatkan akurasi data, mengurangi beban administratif, dan memperkuat upaya pengendalian TB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

Background: Puskesmas plays a pivotal role in Indonesia's national health system, especially in implementing the Integrated Primary Health Care (ILP) policy. However, current information systems (SIP) in Puskesmas face challenges such as data fragmentation and lack of interoperability with national systems like SATU SEHAT and SITB, particularly in tuberculosis (TB) management. These issues hinder effective service delivery and disease control. Research Objective: This study aims to develop a prototype of a Puskesmas information system based on ILP to enhance data integration and support TB identification and treatment. It focuses on creating a system that can provide structured health data, facilitate cross-system monitoring, and offer dashboards for policymakers. Research Methodology: Using a qualitative case study approach, the research evaluates the existing SIP with the System Usability Scale (SUS), collects data through in-depth interviews, observations, and document reviews, and involves purposive sampling of health workers and IT staff in Depok. Research Results: The study reveals that the existing SIP has low usability scores and faces issues like data redundancy and fragmented processes. The developed prototype addresses these by integrating TB data management, automating reporting, and providing real-time dashboards. The prototype shows potential to significantly improve data accuracy, reduce administrative burdens, and enhance TB control efforts in line with Indonesia's UHC goals.

Penelitian ini membahas capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) layanan usia produktif sebelum dan sesudah penerapan kebijakan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Kota Depok. Tujuan penelitian adalah menganalisis kontribusi komponen pendekatan Primary Health Care (pelayanan terintegrasi, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi lintas sektor) serta komponen penggerak (kerangka kebijakan, sumber daya manusia, pendanaan, tata kelola, dan pemantauan–evaluasi) terhadap capaian SPM. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada enam Puskesmas, didukung analisis deskriptif capaian SPM tahun 2023–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ILP mendorong perubahan struktur layanan, peran kader yang lebih aktif, serta perluasan jejaring lintas sektor. Namun, capaian SPM menunjukkan variasi antar Puskesmas: beberapa wilayah mengalami peningkatan stabil, sementara lainnya menghadapi fluktuasi atau stagnasi. Faktor internal berupa kesiapan tata kelola, SDM, dan adaptasi digital, serta faktor eksternal berupa dukungan lintas sektor dan regulasi, terbukti sangat menentukan keberhasilan ILP. Dengan demikian, keberhasilan transformasi ILP memerlukan penguatan kebijakan operasional, pemerataan kapasitas SDM, serta kolaborasi multipihak agar peningkatan mutu layanan usia produktif dapat berkelanjutan.

This study examines the achievement of Minimum Service Standards (MSS) for productive-age health services before and after the implementation of the Integrated Primary Care (ILP) policy in Depok City. The research aims to analyze the contribution of selected Primary Health Care components—integrated services, community empowerment, and cross-sector collaboration—as well as enabling factors including policy frameworks, human resources, financing, governance, and monitoring–evaluation. A qualitative approach with an intrinsic case study design was employed across six Puskesmas, supported by descriptive analysis of MSS data from 2023–2025. The findings indicate that ILP implementation encouraged service restructuring, more active roles of health cadres, and the expansion of cross-sectoral partnerships. Nevertheless, MSS achievements varied: some areas recorded stable improvements, while others faced fluctuations or stagnation. Internal factors such as governance readiness, human resource capacity, and digital adaptation, along with external factors such as cross-sectoral support and regulatory alignment, were critical to ILP success. Therefore, the sustainability of ILP transformation requires strengthened operational policies, equitable human resource capacity building, and multi-stakeholder collaboration to ensure continuous improvement of productive-age health services.

Pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan di masyarakat dilakukan terintegrasi melalui Puskesmas sebagai penanggungjawab sistem pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan dan Posyandu Prima di tingkat desa/kelurahan. Posyandu Prima adalah Posyandu yang berasal dari Posyandu sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar terpadu berdasarkan kebutuhan di desa atau kelurahan. Provinsi DKI Jakarta memiliki kekhususan sebagai ibukota negara, mempunyai sumber daya yang cukup untuk melayani kesehatan masyarakatnya hingga tingkat kelurahan melalui keberadaan Puskesmas dan tingkat rukun warga melalui layanan Posyandu Prima/Pustu. Tujuan penelitian untuk menganalisis kesiapan dalam pengembangan layanan Posyandu Prima tingkat Rukun Warga di provinsi DKI Jakarta. Penelitian kualitatif dengan desain penelitian eksploratif research dilakukan pada bulan April hingga Mei 2023 di Provinsi DKI Jakarta. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan kesiapan pengembangan layanan Posyandu Prima/Pustu tingkat Rukun Warga belum optimal digambarkan dari 6 persyaratan Posyandu Prima/Pustu, hanya persyaratan sumber daya manusia dan mekanisme hubungan kerja dengan pemangku kepentingan yang siap, sedangkan peryaratan lokasi, anggaran, standar pelayanan, standar operasional prosedur memiliki kekurangan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah dan stakeholder terkait untuk merealisasikan peningkatan akses layanan kesehatan melalui pengembangan layanan Posyandu Prima/Pustu tingkat Rukun Warga di Provinsi DKI Jakarta. 

Meeting the needs of health services in the community is carried out in an integrated manner through the Puskesmas as the person in charge of the health service system at the sub-district level and Posyandu Prima at the village/kelurahan level. Posyandu Prima is a Posyandu that originates from Posyandu as a forum for community empowerment and provides integrated basic health services based on needs in the village or sub-district. DKI Jakarta Province has the specialty of being the nation's capital, having sufficient resources to serve the health of its people down to the sub-district level through the existence of a Community Health Center (Puskesmas) and the neighborhood level through the services of Posyandu Prima/Pustu. The aim of the study was to analyze readiness in the development of Posyandu Prima services at the Rukun Warga level in the province of DKI Jakarta. Qualitative research with an exploratory research design was conducted from April to May 2023 in DKI Jakarta Province. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The results showed that the readiness to develop Posyandu Prima/Pustu services at the Rukun Warga level was not optimal as described from the 6 requirements of Posyandu Prima/Pustu, only the human resource requirements and working relationship mechanisms with stakeholders were ready, while the location requirements, budget, service standards, operational standards procedures have deficiencies that must be met by the Government. A strong commitment from the Government and related stakeholders is needed to realize increased access to health services through the development of services at the Posyandu Prima/Pustu at the Rukun Warga level in DKI Jakarta Province.