Abstrak:

ABSTRAK Nama : Ni Wayan Kesumawati Program Studi : Kajian Administrasi Rumah Sakit Judul : Analisis Piutang Pada Pasien Rawat Inap Jaminan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Famili Husada Periode 2015-2016 Pergeseran skema pembayaran biaya kesehatan ke rumah sakit telah bergeser dari majoritas biaya sendiri dibayar tunai ke pembayaran melalui pihak penyelenggara jaminan kesehatan, yang menyebabkan rumah sakit harus mengelola piutang dengan baik karena penerimaan pendapatan rumah sakit dibayar non-tunai. Keterlambatan pembayaran piutang dan atau kegagalan pengelolaan piutang dapat mempengaruhi posisi arus kas, yang kalau ini berlanjut mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional rumah sakit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui posisi gambaran piutang pada pasien jaminan kesehatan di RSU Famili Husada periode tahun 2015 – 2016 dimana rumah sakit telah memutuskan untuk melayani pasien BPJS Kesehatan. Selain itu perlu juga diketahui jumlah piutang dan kebijakan pemberian kredit yang ada agar dapat dijadikan masukan untuk perbaikan manajemen kedepan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melibatkan seluruh pegawai yang bekerja di bagian keuangan, kasir, front office dan manajemen, sebanyak 14 orang sebagai informan. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipan, kemudian dianalisis menggunakan content analysis. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat peningkatan saldo piutang pasien rawat inap pasien jaminan kesehatan pada tahun 2015 – 2016  terutama untuk pasien JKN yaitu dari sebasar 17% meningkat menjadi 30,66%, sedangkan rata – rata persentase pembayaran piutangnya sebesar 45% yang artinya pembayaran piutang dari pasien BPJS Kesehatan belum lancar sehingga bila ini tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan terganggunya arus kas dan akhirnya kegiatan opreasional rumah sakit pun terganggu.  Kesimpulan yang dapat diambil bahwa seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah piutang rumah sakit terdapat ketebatasan secara kuantitas maupun kualitas dari sumber daya manusia dalam pengelolaan piutang; belum ada standar prosedur operasional yang mengatur secara khusus tentang pemberian kredit dan kebijakan pengumpulan piutang. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemberian kredit dan penagihan piutang yang berlaku, evaluasi beban kerja petugas pengelola piutang dan lakukan pelatihan – pelatihan khusus di bidangnya, serta lakukan pendekatan pada pihak debitur. Kata Kunci: Jaminan Kesehatan, Piutang

---

ABSTRACT Name : Ni Wayan Kesumawati Study Program : Hospital Administration Title : Accounts Receivable Analysis In Inpatient Patients Health Insurance at Famili Husada Public Hospital Period 2015-2016 The shift in health-care payment schemes to hospitals has shifted from the majorities of their own expenses paid in cash to payments through health insurance providers, which causes hospitals to manage receivables well because hospital revenue is paid non-cash. Delinquent receivables and / or failure of receivables management may affect cash flow position, which if this continues to result in disruption of hospital operations. The purpose of this study is to know the position of the description of receivables in health insurance patients at RSU Famili Husada period 2015 - 2016 where the hospital has decided to serve the patient BPJS Health. In addition, it is also necessary to know the amount of receivables and lending policies available to be used as input for future management improvement. This research uses qualitative descriptive research method by involving all employees who work in finance, cashier, front office and management, as many as 14 people as informant. Data were collected by in-depth interview technique and participant observation, then analyzed using content analysis. The results show that there is an increase in the balance of accounts receivable of patient in health care patient in 2015 - 2016 especially for JKN patient that is from sebasar 17% increase to 30,66%, whereas the average of payment percentage of receivable equal to 45% which mean payment of receivable from patient BPJS Health has not been smoothly so that if it is not managed properly will cause disruption of cash flow and finally hospital operational activities were disrupted. The conclusion can be made that in line with the increase of the number of hospital receivables there are limitations in quantity and quality of human resources in the management of receivables; there is no standard operating procedure that specifically regulates the provision of credit and collection policy of receivables. Based on the result of this research, it is suggested to evaluate the crediting policy and receivable billing, evaluation of workload of receivable management officer and do special training in the field, and approach the debtor. Keywords: Health Insurance, Accounts Receivable

Abstrak: Berdasarkan data kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap di RS JiwaDr. Soeharto Heerdjan Bulan Januari-Maret 2014 diketahui bahwa jumlah pasienpeserta BPJS lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kunjungan pasien lainnya sehingga proses pengelolaan klaim pasien peserta BPJS harus dapat berjalan dengan baik agar tidak mengganggu siklus keuangan RS. Oleh karena itu,penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran pengelolaan klaim JKN diRS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan.Penelitian ini dilakukan pada Bulan Januari-Maret 2014 menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa kekurangan terhadap beberapa variabel yang diteliti yaitu SDM, kebijakan dan software/aplikasi sehingga peneliti memberikan saran perlu adanya penambahan petugas koding,pembuatan SOP atau alur proses terkait dengan klaim JKN dan penerapan billing system di RS untuk mempercepat proses perhitungan biaya riil RS.Kata Kunci: Klaim, Jaminan Kesehatan Nasional.

Abstrak: Jaminan kesehatan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi individu dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Secara nasional, Aceh merupakan provinsi dengan kepemilikan jaminan kesehatan tertinggi. Meski angka kepemilikan jaminan kesehatan tergolong tinggi, pemanfaatan pelayanan kesehatan di Aceh belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan jaminan kesehatan dengan pemanfaatan fasilitas rawat jalan formal pada masyarakat di Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross sectional dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 wilayah Provinsi Aceh dengan jumlah sampel 4.204 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 16.8% masyarakat Aceh yang memanfaatkan fasilitas rawat jalan formal. Responden yang paling banyak memanfaatkan fasilitas rawat jalan formal adalah pada kelompok usia lanjut (25.0%), kelompok perempuan (19.1%), kelompok dengan status pendidikan rendah (17.9%), kelompok dengan status perkawinan kawin (19.0%), kelompok dengan status bekerja (18.6%), dan kelompok yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan (18.4%). Terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan (p value = 0.041, OR = 2.112) dengan pemanfaatan fasilitas rawat jalan formal. Kepemilikan jaminan kesehatan BPJS PBI sangat berpengaruh dalam pemanfaatan fasilitas rawat jalan formal. Hasil penelitian ini menyarankan agar BPJS Kesehatan & Dinas Kesehatan untuk tetap konsisten dalam memasifkan program Universal Health Coverage khususnya pada masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah, dapat meningkatkan promosi dan sosialisasi mengenai manfaat memiliki jaminan kesehatan, cara penggunaan jaminan kesehatan, dan benefit yang diterima sama adilnya. Penelitian juga mengusulkan untuk meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan baik dalam penambahan fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan yang berkompeten. Kualitas pelayanan kesehatan juga perlu ditingkatkan khsususnya pada berbagai fasilitas kesehatan tingkat primer selaku gatekeeper.

---

Health insurance is one of the factors that can influence individuals in utilizing health services. Aceh was the province with the highest health insurance coverage. Despite the high rate of health insurance ownership, the utilization of health services in Aceh has not been optimal. The purpose of this study was to determine the relationship between health insurance and utilization of formal outpatient facilities in the community in Aceh Province. This study was an observational study with a cross sectional design and uses a quantitative approach. The data source used was the 2020 National Socio-Economic Survey (Susenas) data for the Aceh Province region with a sample size of 4,204 respondents. The results showed that only 16.8% of Acehnese people utilized formal outpatient facilities. Respondents who utilized formal outpatient facilities the most were in the elderly (25.0%), female (19.1%), low education status (17.9%), married (19.0%), employed (18.6%), and rural (18.4%). There was a significant association between having health insurance (p value = 0.041, OR = 2.112) and utilization of formal outpatient facilities. The ownership of BPJS PBI health insurance has been very influential to increase utilization of formal outpatient facilities. Therefore, the results of this study suggested that BPJS Kesehatan & the Health Office to remain consistent in intensifying the Universal Health Coverage program, especially for people with low socioeconomic status, can increase promotion and socialization of the benefits of having health insurance, how to use health insurance, and the benefits received are equally fair. This study also suggested to improve equity of access, distribution of health services and health workers competencies in various regions to support quality of care especially at primarycare level as gatekeepers

Abstrak: Pada variabel komunikasi, proses transmisi pemangku kepentingan diluar sektor kesehatan belum mendapatkan sosialiasi. Implementator belum memahami kejelasan informasi mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pencegahan kecurangan. Pada variabel sumber daya didapatkan kurangnya kuantitas dan kualitas SDM sebagai implementator kebijakan. Belum ada peraturan daerah ataupun peraturan setingkat institusi tingkat daerah yang mengatur fraud JKN di FKRTL baik di level Kota maupun di level Propinsi . Dari variabel disposisi didapatkan bahwa terdapat perbedaan sikap dan kecenderungan pada masing-masing pemangku kepentingan. Belum ada insentif khusus yang mendorong pelaksanaan regulasi oleh para implementator. Sebaliknya, harga keekonomian dari tarif JKN yang dipandang belum sesuai seakan-akan menjadi disinsentif yang akan diterima FKRTL apabila melaksanakan Permenkes No 36 tahun 2015. Pada variabel struktur birokrasi didapatkan SOP di internal FKRTL belum efektif dan belum terdapat koordinasi yang optimal antar tim pencegahan Fraud JKN dari FKRTL dan pemangku kepentingan lainnya.

Abstrak: Defisit yang dialami oleh BPJS-Kesehatan sebagai pelaksana program JKN diperkirakan mencapai Rp16.5 triliun. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi defisit yang terjadi pada BPJS-Kesehatan, memberikan dana talangan sebesar Rp. 4.9 triliun namun upaya tersebut belum mengatasi akar penyebab dari defisit itu sendiri. Diungkapkan bahwa bahwa salah satu penyebab terjadinya defisit adalah besaran iuran belum sesuai dengan perhitungan aktuaria. Penelitian ini akan mengidentifikasi besaran ability to pay (ATP) iuran jaminan kesehatan nasional dengan menggunakan data Susenas 2017 dengan unit analisis rumah tangga di seluruh Indonesia. Hasil didapatkan median ATP masyarakat Indonesia pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 131.902 per rumah tangga. Dari besaran median ATP didapatkan nilai per orang per bulan adalah Rp 39.000. Apabila iuran ditetapkan sebesar Rp 42.714 per orang per bulan hanya ada 34.69% rumah tangga yang mampu membayar iuran. Hipotesis terbukti bahwa faktor sosial demografi, faktor kesehatan, faktor sumberdaya secara statistik berhubungan dengan besaran ATP dan dari keseluruhan variabel independen, variabel yang paling berpengaruh terhadap besaran ATP adalah status sosial ekonomi.