Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Budiman; Pembimbing: Sudijanto Kamso; Penguji: Sabarinah Prasetyo, Tri Yunis Miko Wahyono, Surjana, Titik Respati
Abstrak:
Read More
ABSTRAK Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis (MTb). Penyakit infeksi M.Tb ini menyerang semua negara di dunia. Selain menyebabkan kematian, penderita TB ini juga mengalami kerugian secara ekonomis dan menghadapi stigma negatif di masyarakat. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penderita TB terbanyak ke-5 di dunia, dan meskipun program DOTS digalakkan, penurunan insidensinya masih belum berarti. Penelitian ini merupakan studi ekologi dengan desain cross sectional bertujuan mengelompokkan prevalensi TB dan faktor risikonya. Dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juni 2013. Data yang dipergunakan merupakan hasil dari Riskesdas dan Survei kependudukan dari BPS tahun 2007. Penggugusan dilakukan dengan cluster analysis, sementara untuk melihat faktor penentu yang paling berperan terhadap prevalensi TB dilakukan dengan multiple regression analysis. Hasil akhir pembentukan klaster yang optimal sebanyak 5, dan didapatkan sebagian besar kabupaten/kota di wilayah Indonesia Bagian Barat dan Tengah berada dalam satu klaster. Empat kabupaten/kota di Provinsi Papua berada dalam satu klaster dan merupakan wilayah dengan prevalensi TB terbesar, dengan ratarata empat faktor risiko lebih tinggi dibandingkan klaster lainnya. Faktor penentu yang paling berpengaruh terhadap prevalensi TB adalah jumlah prevalensi Diabetes Mellitus (DM). Masing-masing klaster menunjukkan permasalahannya sendiri, sehingga dalam upaya untuk menurunkan prevalensi TB di masyarakat dan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah, perlu ditentukan prioritas program yang dilakukan untuk mengatasi faktor risiko TB sesuai dengan permasalahan di tiap-tiap daerah.
ABSTRACT Tuberculosis, a communicable disease transmitted by Mycobacterium tuberculosis, has become a global issue. With its high mortality and morbidity, this disease become a negative stigma in population Indonesia accounts for nearly one twentieth of the global burden of TB. Although it has a growing DOTS programme there has not been a discernible reduction in the incidence of TB in this country. A cross-sectional ecological study was conducted to determine TB prevalence and its risk factors between March and June 2013. Data was taken from Basic Health Research and Demographic Survey from Center of Statistical Bureau 2007, then clustered with cluster analysis, while to find the most affecting risk factor on TB data was analyzed with multiple regression analysis. Result showed the number of optimal cluster was 5, and most city/town in west and central Indonesian region were within one cluster. Four city/town in Papua Province were in one cluster with highestTB prevalence, with four average risk factor higher than other cluster. The determining factor which was the most affecting onTB prevalence was DM prevalence. Since each cluster has its specific problems, Indonesian government has to set priority on program dealing with TB risk factors based on regional problems, inspite of minimal sources.
T-3788
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Examinar; Pembimbing: Sutanto Priyo Hastono; Penguji: Mardiati Nadjib, Besral, Arifudin Miftakhul Huda, Nana Tristiana
Abstrak:
Belanja kesehatan di pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota semakin meningkat setiap tahunnya. berdasarkan asas desentralisasi maka besaran anggaran kesehatan ditentukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan total belanja kesehatan di kabupaten/kota pada tahun 2019. Ratarata belanja kesehatan perkapita kabupaten/kota Indonesia pada tahun 2019 adalah Rp866.907. Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah adalah kabupaten/kota dengan belanja kesehatan perkapita yang terendah yaitu sebesar Rp148.461, sedangkan Kabupaten Membrano Raya Provinsi Papua adalah kabupaten/kota dengan belanja kesehatan perkapita yang tertinggi yakni sebesar Rp4.971.783. Faktor- faktor yang berhubungan dengan total belanja kesehatan perkapita adalah PAD, penduduk usia kurang 15 tahun, IPKM dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Setiap kenaikan PAD dan penduduk usia kurang 15 tahun dapat meningkatkan belanja kesehatan perkapita kabupaten/kota serta setiap penurunan IPKM dan indeks kapasitas fiskal akan meningkatan belanja kesehatan perkapita kabupaten/kota. Kemudian faktor yang paling dominan adalah PAD. Penelitian ini menyarankan kepada Kementerian Kesehatan dalam membantu pembiayaan kesehatan di kabupaten/kota melalui bantuan dana transfer khusus dibidang kesehatan dapat menambahkan penduduk usia kurang 15 tahun dan IPKM sebagai kriteria dalam menentukan besaran dana
Read More
T-7220
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Diva Muthia Rahma; Pembimbing: Laila Fitria; Penguji: Ema Hermawati, Lucky Aris Suryono
Abstrak:
Read More
Kabupaten/Kota Sehat merupakan salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang telah terselenggara selama 18 tahun. Ditemukan bahwa terdapat ketidakselarasan antara pelaksanaan KKS dengan aspek kesehatan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak kesehatan dari penyelenggaraan KKS dengan melihat perbandingan aspek kesehatan (IPKM, UHH, prevalensi TB paru, dan prevalensi diare) antara kabupaten/kota yang menyelenggarakan dan tidak menyelenggarakan KKS, serta kabupaten/kota yang mendapat dan tidak mendapatkan penghargaan Swasti Saba. Penelitian ini merupakan studi deskriptif yang menggunakan data sekunder terkait pada tahun 2018 yang kemudian dianalisis secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji T-Test. Berdasarkan analisis ditemukan bahwa terdapat perbedaan mean secara statistik dengan rincian kabupaten/kota yang menyelenggarakan KKS maupun mendapat penghargaan Swasti Saba memiliki rata rata IPKM dan UHH yang lebih tinggi daripada yang tidak menyelenggarakan atau tidak mendapat penghargaan. Untuk variabel prevalensi TB paru dan prevalensi diare, disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan mean yang bermakna secara statistik. Dari penelitian ini disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut terkait dampak kesehatan yang lain maupun melakukan pendalaman dari penelitian ini. Pemerintah dapat mengevaluasi kembali terkait dampak pada aspek kesehatan dari penyelenggaraan KKS.
Kabupaten/Kota Sehat is one of the efforts to improve public health status which has been held for 18 years. It was found that there was a mismatch between the implementation of the KKS and the health aspects. Therefore, this study aims to describe the health impact of KKS implementation by looking at comparisons of health aspects (IPKM, UHH, pulmonary TB prevalence, and diarrhea prevalence) between districts/cities that organize and do not organize KKS, and districts/cities that get and did not get the Swasti Saba award. This research is a descriptive study using related secondary data in 2018 which then analyzed univariately and bivariately using the T-Test. Based on the analysis, it was found that there was a difference in the mean statistically where the districts/cities that organized KKS or received the Swasti Saba award had a higher average IPKM and UHH than those that did not organize or did not receive an award. For the variable prevalence of pulmonary TB and prevalence of diarrhea, it was concluded that there was no statistically significant mean difference. From this study, it is suggested that future researchers can explore further related to other health impacts as well as deepen the results of this research. The government can re-evaluate the impact on the health aspect of the KKS implementation.
S-11328
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rahayu Astuti; Pembimbing: Sandi Iljanto; Penguji: Purnawan Junadi, Wachyu Sulistiadi, Sri Poerwaningsih, Meilinda
Abstrak:
Pelayanan nifas sangat bermanfaat untuk mengetahui kondisi ibu, sehingga bila tejadi morbiditas postpartum segera dapat ditangani dan kematian ibu dapat dicegah. Namun pemanfaatan pelayanan nifas di Indonesia masih sangat rendah dan dibawah target, kunjungan nifas lengkap sekitar 32 persen, angka ini masih jauh dari yang ditargetkan yaitu sebesar 90 persen pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode cross sectional dengan data sekunder Riskesdas 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah 497 kabupaten/kota, dan sampel penelitian ini sebanyak 192 kabupaten/kota. Analisis dilakukan dengan uji regresi logistic ganda. Hasil penelitian didapatkan faktor yang paling dominan menentukan status Kunjungan Nifas lengkap adalah persentase K4 antenatalcare (B=-0,056). Penelitian ini menyarankan untuk pengkajian ulang standar pelayanan minimal di kabupaten/kota, peningkatan kualitas antenatalcare, peningkatan program home visit dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi. Kata Kunci : Antenatalcare, kabupaten/kota, kunjungan nifas, pelayanan nifas dan Riskesdas 2013
Read More
T-4377
Depok : FKM-UI, 2015
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Evi Pahlawaniati; Pembimbing: Sabarinah Prasetyo; Penguji: Rita Damayanti, Kemal Nazaruddin Siregar, Wendy Hartanto
Abstrak:
Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi (unmet need KB) didefinisikan sebagaipersentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkankelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Tren unmet need KBdi Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari 11,4% pada Tahun2012 menjadi 15,8% pada Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuideterminan pada tingkat individu dan tingkat kabupaten/kota terhadap status unmet needKB di empat provinsi dengan proporsi unmet need tinggi dan rendah (Maluku,Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Kalimantan Barat). Analisis data sekunder dariSusenas pada tingkat individu, laporan rutin BKKBN dan BPS Tahun 2016 pada tingkatkabupaten/kota. Sampel yang digunakan sebesar 23.276 wanita usia subur berstatuskawin (PUS) di Provinsi Maluku, Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Kalimantan Baratyang merupakan bagian dari sampel Susenas Tahun 2016. Analisis data dilakukandengan menggunakan regresi logistik multilevel. Determinan yang berpengaruhterhadap status unmet need KB pada PUS di Provinsi Maluku, Sumatera Utara, DKIJakarta dan Kalimantan Barat secara keseluruhan terdiri dari faktor-faktor yang terdapatpada tingkat individu yakni umur wanita, usia kawin pertama, jumlah anak masih hidup,daerah tempat tinggal dan kepemilikan asuransi BPJS kesehatan. Umur wanitamerupakan faktor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perbedaan status unmetneed KB. Faktor-faktor yang terdapat pada tingkat individu memiliki peran yang lebihbesar terhadap kejadian unmet need KB dibandingkan dengan faktor-faktor yangterdapat pada tingkat kabupaten/kota.Kata kunci:Unmet need; wanita usia subur; individu; kabupaten/kota
Unmet Need for Family Planning services is the proportion of women of childbearingage who do not want children anymore or want to delay childbirth but do not usecontraception to prevent pregnancy.Trends unmet need for family planning in Indonesiain the last five years has increased from 11,4% in 2012 to 15,8% in 2016. The studyaims to kmow determinants of the unmet need for family planning the individual at theindividual level and the at district/city in the four provinces with a high need proportion(Maluku, North Sumatera, DKI Jakarta and West Kalimantan. At the individual level,data were taken from Susenas 2016 and at the district/city data were taken from regularbkkbn and bps report. 23,276 married women of reproductive age in Maluku, NorthSumatera, Jakarta and West Kalimantan were used as sample which is part of theSusenas sample in 2016. Data analysis was done by using multilevel logistic regression.Overall, determinants of unmet need for family planning in Maluku, North Sumatera,Jakarta and West Kalimantan are factors at the individual level ie women age, the age offirst marriage, number of living child, residence, BPJS health insurance ownership.Women age is the factor with the greatest contribution to unmet need for familyplanning status. Factors at the individual level have a greater influence on the unmetneed of family planning compared to the factors at the district/city level.Key words:unmet need; women of childbearing age; individual; district/city.
Read More
Unmet Need for Family Planning services is the proportion of women of childbearingage who do not want children anymore or want to delay childbirth but do not usecontraception to prevent pregnancy.Trends unmet need for family planning in Indonesiain the last five years has increased from 11,4% in 2012 to 15,8% in 2016. The studyaims to kmow determinants of the unmet need for family planning the individual at theindividual level and the at district/city in the four provinces with a high need proportion(Maluku, North Sumatera, DKI Jakarta and West Kalimantan. At the individual level,data were taken from Susenas 2016 and at the district/city data were taken from regularbkkbn and bps report. 23,276 married women of reproductive age in Maluku, NorthSumatera, Jakarta and West Kalimantan were used as sample which is part of theSusenas sample in 2016. Data analysis was done by using multilevel logistic regression.Overall, determinants of unmet need for family planning in Maluku, North Sumatera,Jakarta and West Kalimantan are factors at the individual level ie women age, the age offirst marriage, number of living child, residence, BPJS health insurance ownership.Women age is the factor with the greatest contribution to unmet need for familyplanning status. Factors at the individual level have a greater influence on the unmetneed of family planning compared to the factors at the district/city level.Key words:unmet need; women of childbearing age; individual; district/city.
T-5369
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rahmah Hida Nurrizka; Pembimbing : Tri Yunis Miko Wahyono; Penguji : Renti Mahkota, Yudianto, Martya Rahmaniarti
Abstrak:
Kesehatan Ibu merupakan hal yang perlu diperhatikan karena Ibu merupakan sumber kualitas geneerasi di masa mendatang. Angka Kematian Ibu di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan tahun 2012 (BKKBN, 2013; Kemkes RI, 2013). Kondisi ini sangat ironis disaat capaian angka kematian maternal secara global mengalami penurunan dari tahun 1990 sampai 2013 (WHO, 2014). Faktor Intermediet berperan secara tidak langsung pada kematian maternal, diantaranya yaitu faktor Pelayanan kesehatan, faktor status reproduksi, faktor ekonomi dan faktor demografi. Penelitian bertujuan untuk memetakan dan mengetahui hubungan antara faktor intermediet dengan kematian maternal di Indonesia tahun 2013. Penelitian ini mengunakan desain studi ekologi (studi Agrerat) dan menggunakan analisis regresi logistik ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi kematian maternal tinggi, faktor pelayanan kesehatan rendah, faktor status reproduksi tidak baik, faktor ekonomi rendah dan faktor demografi yang tidak baik serta pendidikan rendah sebagian besar terdapat di wilayah Indonesia bagian Timur. Variabel yang paling berhubungan dengan kematian maternal yaitu Kepadatan penduduk dengan OR: 0,283 (95% CI: 0,185-0,430) dan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN) dengan OR: 1,745 (95% CI: 1,081-2,815). Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan pembangunan yang merata dalam bidang kesehatan, ekonomi dan pendidikan di seluruh kabupaten/Kota di Indonesia. Kata Kunci: Kematian Maternal, Faktor Intermediet, Kabupaten/Kota di Indonesia.
Read More
T-4534
Depok : FKM-UI, 2015
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nina Fentiana; Promotor: Trini Sudiarti; Kopromotor: Endang Laksminingsih, Besral; Penguji: Kusharisupeni, Diah M. Utari, Hardinsyah, Fasli Jalal, Arum Atmawikarta
Abstrak:
Read More
Stunting anak 0-23 bulan di Indonesia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor langsung dan tidak langsung. Penelitian menggunakan data Riset Kesehatan Dasar, Survey Sosial Ekonomi Nasional dan Produk Domestik Regional Bruto per kapita tahun 2018 dengan pendekatan potong lintang bertujuan mengetahui model jalur hubungan langsung dan tidak langsung berbagai faktor risiko stunting dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota. Pengolahan data sekunder dilakukan pada Januari-April 2022. Sampel adalah 106 kabupaten/kota prevalensi stunting <20% dan 403 kabupaten/kota prevalensi stunting ≥20% (20%-<30%, 30%-40% dan >40%) yang diagregratkan pada tingkat kabupaten/kota dari 32.095 data individu anak usia 0-23 bulan yang diukur panjang badannya. Pemodelan menggunakan analisis jalur. Model jalur pencegahan risiko stunting memperlihatkan akses terhadap makanan (r=-0,31) dan pemeriksaan kehamilan (r=-0,29) berhubungan langsung dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota di kabupaten/kota prevalensi stunting <20%. Keluarga Berencana (r=-0,15), pemeriksaan kehamilan (r=-0,13) dan cuci tangan pakai sabun (r=-0,11) berhubungan langsung dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota di kabupaten/kota prevalensi stunting ≥20%. Tablet tambah darah ibu hamil (r=-0,02) dan inisiasi menyusu dini (r=-0,03) berhubungan tidak langsung melalui ASI eksklusif dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota di kabupaten/kota prevalensi stunting 20%-<30%. ASI eksklusif (r=-0,15) berhubungan langsung dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota di kabupaten/kota prevalensi stunting 20%-<30%. Cuci tangan pakai sabun berhubungan signifikan langsung dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota di kabupaten/kota prevalensi stunting 30%-40% (r=-0,22) dan >40% (r=-0,45). Model jalur menyimpulkan bahwa kabupaten/kota dapat memainkan peran penting dalam upaya pencegahan risiko stunting dengan memodifikasi sejumlah faktor risiko terutama pada keluarga anak 0-23 bulan.
Stunting in children 0-23 months in Indonesia is a public health problem caused by various direct and indirect factors. This study uses data from Basic Health Research, National Socio-Economic Survey and Gross Regional Domestic Product per capita in 2018 with a cross-sectional approach. Secondary data processing was carried out in January-April 2022. The samples were 106 districts/cities with stunting prevalence <20% and 403 districts/cities with stunting prevalence 20% (20%-<30%, 30%-40% and >40%) Aggregated at the district/city level from 32,095 individual data for children aged 0-23 months, whose body length was measured. The modeling uses path analysis. The stunting risk prevention pathway model shows that access to food (r=-0.31) and prenatal care (r=-0.29) is directly related to the prevalence of stunting at the district/city level in districts/cities with stunting prevalence <20%. Family planning (r=-0.15), pregnancy check-ups (r=-0.13) and hand washing with soap (r=-0.11) were directly related to the prevalence of stunting at the district/city level in districts/cities stunting prevalence 20 %. Blood supplement tablets for pregnant women (r=-0.02) and early initiation of breastfeeding (r=-0.03) were indirectly related through exclusive breastfeeding with the prevalence of stunting at the district/city level in districts/cities stunting prevalence of 20%-<30% . Exclusive breastfeeding (r=-0.15) was directly related to the prevalence of stunting at the district/city level in the district/city stunting prevalence of 20%-<30%. Hand washing with soap is directly related to stunting prevalence at district/city level in districts/cities, stunting prevalence is 30%-40% (r=-0.22) and >40% (r=-0.45). The pathway model concludes that districts/cities can play an important role in preventing stunting risk by modifying a number of risk factors, especially in families of children 0-23 months.
D-475
[s.l.] :
[s.n.] :
s.a.]
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Musafah; Promotor: Tris Eryando; Kopromotor: Martya Rahmaniati Makful, Meiwita Paulina Budiharsana; Penguji: Besral, Kemal Nazaruddin Siregar, Wendy Hartanto, Sudibyo Alimoeso
Abstrak:
Read More
Unmet need KB di Indonesia belum mencapai target khususnya di Pulau Kalimantan. Penurunan unmet need KB dapat mencegah kematian ibu. Adanya desentralisasi menuntut pemerintah daerah membuat kebijakan kesehatan seperti program KB. Analisis spatio-temporal dibutuhkan untuk menyelidiki unmet need KB yang berguna untuk memantau program KB. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pola spasial dan faktor-faktor yang mempengaruhi unmet need KB tahun 2018-2021 di tingkat Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan, Indonesia. Studi ekologi dilakukan pada 56 Kabupaten/kota di Pulau Kalimantan pada tahun 2018-2021. Data berbentuk agregat dan bersumber dari Laporan Pengendalian dan Pelayanan Kontrasepsi BKKBN, Buku Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Website Dewan Jaminan Sosial Sistem Informasi Terpadu. Analisis data dengan menggunakan Geographically Temporal Weighted Regression. Hasil penelitian menunjukkan Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Kota Tarakan, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur konsisten berada pada klaster I (High-high) pada tahun 2018-2021. Pemodelan unmet need KB yang didapatkan pada tingkat Kabupaten/kota di Pulau Kalimantan selama 2018-2021 adalah kemiskinan, pendapatan, non cakupan JKN, rasio praktik bidan mandiri, rasio faskes KB pemerintah, rasio faskes KB swasta, rasio penyuluh KB dengan nilai adjusted R square sebesar 46,06%. Kemiskinan berpengaruh dalam meningkatkan unmet need KB di 43 Kabupaten/Kota (76,8%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Non cakupan JKN berpengaruh dalam meningkatkan unmet need KB di 35 Kabupaten/kota (62,5%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Rasio praktik bidan mandiri, rasio faskes KB pemerintah dan rasio faskes KB swasta berpengaruh terhadap unmet need KB tetapi belum dapat menurunkan unmet need KB di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Rasio penyuluh KB berpengaruh dalam menurunkan unmet need KB di 22 Kabupaten/kota (39,3%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan kepada SKPD-KB di Kabupaten/kota untuk memprioritaskan program KB pada penduduk miskin dalam menurunkan unmet need KB dengan mendekatkan program KB seperti pelayanan KB dan penyuluhan KB khususnya pada Kabupaten/kota yang konsisten tergolong kemiskinan tertinggi selama 2018-2021, yaitu Kapuas Hulu, Melawi, Kayong Utara, Paser, Kutai Barat, Kutai Timur, Mahakam Ulu dan Bulungan.
Unmet need for family planning in Indonesia has not yet reached the target, especially on the island of Kalimantan. Reducing the unmet need for family planning can prevent maternal deaths. Decentralization requires local governments to create health policies such as family planning programs. Spatio-temporal analysis is needed to investigate unmet need for family planning which is useful for monitoring family planning programs. The aim of this research is to determine the spatial patterns and factors that influence the unmet need for family planning in 2018-2021 at the district/city level on the island of Kalimantan, Indonesia. Ecological studies were carried out in 56 districts/cities on Kalimantan Island in 2018-2021. Aggregate data is used and comes from the BKKBN Contraception Control and Services Report, the Central Statistics Agency (BPS) Publication Book and the Social Security Council's Integrated Information System Website. Data analysis using Geographically Temporal Weighted Regression. Poverty has an influence in increasing the unmet need for family planning in 43 districts/cities (76.8%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. Non-coverage of JKN has an influence in increasing the unmet need for family planning in 35 regencies/cities (62.5%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. The ratio of independent midwife practices, the ratio of government family planning health facilities and the ratio of private family planning health facilities have an influence on the unmet need for family planning but have not been able to reduce the unmet need for family planning on the island of Kalimantan, Indonesia during 2018-2021. The ratio of family planning instructors has an influence in reducing the unmet need for family planning in 22 districts/cities (39.3%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. Based on the results, it is recommended for SKPD-KB in districts/cities to prioritize family planning programs for the poor in reducing the unmet need for family planning by bringing family planning programs closer together such as family planning services and family planning counseling, especially in districts/cities which consistently have the highest poverty level during 2018-2021 namely Kapuas Hulu, Melawi, North Kayong, Paser, West Kutai, East Kutai, Mahakam Ulu and Bulungan.
D-510
Depok : FKM-UI, 2024
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Santy Komalasari; Pembimbing: Toha Muhaimin, Tris Eryando; Penguji: Sidin Haryanto, Nusli Imansyah
T-3371
Depok : FKM UI, 2011
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ibnu Muyassar; Pembimbing: Indang Trihandini; Penguji: Wahyu Septiono, Sedy Fajar Muhamad
Abstrak:
Read More
Disparitas antara layanan kesehatan diabetes melitus antara kota dan kabupaten masih menjadi tantangan di Indonesia meskipun sudah ada Jaminan Kesehatan Nasional. Akses ini menjadi penting karena pasien sangat bergantung terhadap manajemen diabetes melitus tipe 1 untuk menjaga kualitas hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran akses layanan kesehatan pada pasien diabetes melitus tipe 1 di Indonesia tahun 2015-2022 berdasarkan kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan data sampel BPJS Kesehatan tahun 2015-2022 dengan desain penelitian cross sectional. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk melihat proporsi pada setiap karakteristik pasien berdasarkan kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 3,8% pasien memiliki akses adekuat dengan mayoritas adalah laki-laki, berada dalam segmentasi PBI, berobat ke wilayah kota apabila tinggal di wilayah kabupaten, berobat ke wilayah kabupaten apabila tinggal di wilayah kota, dan memiliki komorbid hipertensi. Perluasan jaminan manfaat program Prolanis dan pedoman manajemen penyakit diabetes melitus tipe 1 menjadi hal yang penting untuk meningkatkan akses pada pasien.
Healthcare access disparity between cities and regencies in diabetes mellitus healthace is a challenging issue despite Indonesia already have National Health Insurance. This access become an important subject because type 1 diabetes mellitus patients depend on good management to maintain their quality of life. The aim of this study is to describe the healthcare access among type 1 diabetes mellitus patients based on regency-city status. This study used Indonesia National Health Insurance 2015-2022 Sample Data with cross sectional as its study design. The results showed that 3,8% type 1 diabetes mellitus in patients in Indonesia have adequate access with majority of them are men, in PBI scheme, seeking treatment in the city if they lived in the regency, seeking treatment in the regency if they lived in the city, and have hypertension as a comorbid. The expansion of Prolanis program and type 1 diabetes mellitus management guidelines are important to improve patients’ access to healthcare.
S-11582
Depok : FKM-UI, 2024
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉