Kebijakan nasional di bidang kesehatan mendorong reformasi dan peningkatan kinerja rumah sakit, salah satunya melalui pengembangan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) di Rumah Sakit Daerah. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan dengan menerapkan model manajemen yang lebih adaptif dan berorientasi pada hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan UOBK di RSUD Kubu Raya dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kendala komunikasi antarorganisasi akibat perbedaan pemahaman dan kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, kompetensi dan sikap badan pelaksana berperan penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Meskipun kebijakan UOBK bertujuan memberikan fleksibilitas dan otonomi dalam pengelolaan rumah sakit, implementasinya di RSUD Kubu Raya belum berjalan. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan tersebut agar kebijakan ini dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan rumah sakit.

The national health policy encourages reforms and improvements in hospital performance, one of which is through the development of Special Organizational Units (UOBK) in Regional Hospitals. This policy aims to enhance accountability, efficiency, and service quality by adopting a more adaptive and results-oriented management model. This study aims to analyze the implementation of the UOBK policy at Kubu Raya Regional General Hospital (RSUD) using a qualitative approach based on the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn. The findings reveal that the policy implementation still faces various challenges, such as inter-organizational communication barriers due to differing interpretations and lack of socialization, as well as resource limitations, including human resources, assets, and finances. Moreover, the competency and attitude of the implementing bodies play a crucial role in determining the policy's success. Although the UOBK policy aims to provide flexibility and autonomy in hospital management, its implementation at Kubu Raya RSUD has not yet been optimal. Further efforts are needed to overcome these obstacles to ensure the policy delivers tangible impacts on improving hospital efficiency and service quality.

Pandemi Covid-19 telah mengekspos kerentanan dalam sistem kesehatan di Indonesia dan menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan di pintu masuk negara. Salah satu instrumen untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit menular yang berpotensi pandemi adalah melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk Negara dilaksanakan oleh UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan. Namun, kapasitas unit ini dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kapasitas koordinasi dan komunikasi lintas sektor di pintu masuk masih lemah dan bervariasi antar wilayah, regulasi yang sudah tidak relevan, keterbatasan SDM, sarana dan prasarana serta teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan terkait kelembagaan, tata kerja dan sumber daya pada UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan di Indonesia. Pendekatan mixed-methods dengan desain explanatory sequential digunakan dalam penelitian ini. Diawali dengan survei online terhadap 287 responden, kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam dengan 7 informan. Hasilnya, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan perlu penguatan kelembagaan melalui pembentukan Badan/Direktorat Jenderal yang fokus pada urusan kekarantinaan kesehatan atau bahkan badan mandiri yang mengadopsi model CDC (Center for Disease Control and Prevention) dimana fungsi surveilans, penelitian dan laboratorium berada dalam satu organisasi serta menggunakan pendekatan one-health. Meskipun tata kerja UPT telah berjalan cukup efektif dengan adanya NSPK dan SOP, namun sebagian besar SOP perlu diperbarui agar selaras dengan kebutuhan dan tantangan kekarantinaan kesehatan terkini. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan jumlah pegawai yang tersedia yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, sehingga dibutuhkan perencanaan SDM yang lebih terukur, terstruktur, dan berkelanjutan guna memperkuat kapasitas kelembagaan secara menyeluruh.

---

The Covid-19 pandemic has exposed vulnerabilities in Indonesia’s health system and served as a wake-up call for the government to strengthen preparedness at the country’s points of entry. One key instrument for preventing and controlling the spread of potentially pandemic infectious diseases is the implementation of health quarantine. Health quarantine at points of entry is carried out by the Health Quarantine Technical Implementation Unit (UPT). However, these units face various challenges, such as weak and inconsistent cross-sectoral coordination and communication across regions, outdated regulations, limited human resources, inadequate infrastructure, and insufficient technology. This study aims to analyze policies related to institutional structure, work systems, and resources of the Health Quarantine UPT in Indonesia. A mixed-methods approach with an explanatory sequential design was used, starting with an online survey of 287 respondents, followed by in-depth interviews with 7 informants. The results show that institutional strengthening is needed, including the establishment of an Agency or Directorate General focused on health quarantine affairs—or even an independent body modeled after the CDC (Centers for Disease Control and Prevention), in which surveillance, research, and laboratory functions are integrated under one organization using a one-health approach. Although UPT work systems are relatively effective with the presence of NSPK and SOPs, many SOPs need to be updated to meet current health quarantine challenges. Additionally, a gap remains between workforce needs and available personnel, affecting the effectiveness of the UPT’s functions. Therefore, structured, measurable, and sustainable human resource planning is required to comprehensively strengthen institutional capacity.