Abstrak: Stunting merupakan masalah gizi kronis yang terjadi sejak masa kehamilan sampai anak berusia dibawah dua tahun. Dampaknya pada jangka panjang dapat mengancam kualitas hidup manusia maupun kemampuan daya saing bangsa. Persoalan stunting masih menjadi masalah besar di Indonesia, dimana pemerintah sudah menurunkan target angka prevalensi stunting menjadi 14%. Upaya percepatan penurunannya dapat dilakukan melalui program spesifik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang efektivitas manajemen program spesifik dalam percepatan penurunan stunting di Puskesmas Teluk Melano Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum efektifnya manajemen program spesifik dari asfek input (SDM, anggaran, SPO, sarana dan prasarana serta peralatan). Pada aspek proses juga belum efektif (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan (monitoring dan evaluasi) serta pencatatan dan pelaporan program). Oleh karena aspek input dan proses belum tercapai, maka berdampak pula terhadap efektivitas aspek output yang belum mencapai target yang diharapkan, sehingga aspek outcome (penurunan stunting) juga belum tercapai.

---

Stunting a chronic nutritional problem that occurs from the time of pregnancy until the child is under two years old. The impact in the long term can threaten the quality of human life and the ability of the nation's competitiveness. The problem of stunting is still a big problem in Indonesia, where the government has lowered the stunting prevalence rate to 14%. Efforts to accelerate its reduction can be carried out through specific programs. This research is a qualitative research with a case study design. This study aims to analyze in depth the effectiveness of specific program management in acceleration of stunting reduction at the Puskesmas Teluk Melano in 2021. The results of the study indicate that specific program management is still not effective in terms of input aspects (human resources, budget, SPO, facilities and infrastructure and equipment). The process aspect is also not effective (planning, implementation, monitoring and evaluation as well as program recording and reporting). Because the input and process aspects have not been achieved, it also has an impact on the effectiveness of the output aspect which has not reached the expected target, so that the outcome aspect (reduction of stunting) has also not been achieved.

Abstrak: Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan regulasi terkait kebijakan manajemen buku KIA diantaranya, Kepmenkes No.284/Menkes/SK/III/2004, Permenkes No.4 tahun 2019, Pedoman Manajemen Umum Penerapan Buku KIA, dan Juknis Penggunaan Buku KIA. Kebijakan manajemen buku KIA tersebut, mengatur dari proses perencanaan hingga buku KIA dapat dimanfaatkan. Namun, buku KIA belum optimal digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut, mengombinasikan desain penelitian kualitatif studi kasus dan kuantitatif deskriptif dengan pendekatan Edward III dan David Easton. Implementasi kebijakan diukur berdasarkan variabel input, proses, dan output. Hasil penelitian menunjukan, di Kementerian Kesehatan masih perlu ditingkatkan terkait fasilitas, dukungan dari Pemda, analisis dalam perencanaan, dan kejelasan serta konsistensi dari penyampaian kebijakan. Di Sleman, adanya regulasi yang diterbitkan dalam mendukung implementasi manajemen buku KIA berupa SE Kepala Dinas Kesehatan di tahun 2020, yang kemudian diperkuat menjadi Perbup di tahun 2021 menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan manajemen buku KIA, komponen yang perlu ditingkatkan yaitu tuntutan dan dukungan dari masyarakat. Sedangkan, di Bandung Barat, diketahui belum ada regulasi manajemen buku KIA ditingkat kabupaten, komponen yang perlu ditingkatkan terkait fasilitas; dukungan dari RS, Faskes Swasta, lintas sektor, dan Masyarakat; transmisi dan kejelasan informasi; pelayanan UKM puskesmas; dan monitoring serta evaluasi. Output dari implementasi kebijakan manajemen buku KIA antara lain, di nasional sebanyak 75,20% ibu hamil memiliki buku KIA, di Kabupaten Sleman sebanyak 95% memiliki/pernah menggunakan buku KIA, dan di Kabupaten Bandung Barat, sebanyak 70,7% memiliki/pernah menggunakan buku KIA. Sehingga dapat disimpulkan, kebijakan manajemen buku KIA masih belum terimplementasi dengan baik karena beberbagai kendala dalam input, proses serta beragamnya capaian pemanfaatan buku KIA di daerah. Penelitian ini, merekomendasikan agar Kementerian Kesehatan dapat meningkatkan kejelasan, konsistensi dan menghindari tumpang tindih regulasi terkait manajemen buku KIA; analisis penggunaan buku sejenis buku KIA sehingga dapat menjadi dasar perencanaan sharing-cost; serta penyediaan fasilitas yang mendukung; Dinas Kesehatan Kab. Sleman agar mendorong SIM KIA untuk diadaptasi atau diintegrasikan di tingkat nasional dan menyiapkan regenerasi SDM penanggung jawab KIA; Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat untuk menyiapkan regulasi manajemen buku KIA di tingkat kabupaten, meningkatkan upaya transmisi dan kejelasan informasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan UKM di puskemas, dan meningkatkan serta mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi.