Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Puji Lestari; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Anhari Achadi, Ati Sarasati
Abstrak:
Skripsi ini membahas tentang manajemen program kesehatan jiwa di Kota Bandung. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif, perolehan data melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan empat Puskesmas di wilayah kerja dinas, dengan menggunakan kerangka sistem yang berfokus pada input (kebijakan, SDM, dana, sarana) dan proses manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanan, pengawasan dan evaluasi). Hasil penelitian menyarankan agar seluruh pemangku (pemerintah daerah, dinas, puskesmas, lintas sektor) menyamakan persepsi terkait program kesehatan jiwa untuk disepakati oleh seluruh pihak, sehingga setiap pihak mengetahui jelas batas kewenangannya masingmasing dalam pelaksanaan program kesehatan jiwa. Sinkronisasi kebijakan terkait ketersediaan dan kewenangan pemberian obat Psikofarma di Puskesmas khususnya diagnosa masalah kesehatan jiwa ringan-sedang. Segera dan rutin melakukan pelatihan SDM, membentuk TPKJM sehingga koordinasi antar lintas sektor dapat berjalan secara berjenjang dan lebih terfokus, intensif melakukan pengawasan dan evaluasi baik Dinas Kesehatan maupun Puskesmas, serta meningkatkan komunikasi serta motivasi bagi pelaksana program oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas. Kata Kunci: Kesehatan Jiwa, Manajemen, Puskesmas This study discusses about the mental health program management in Bandung City. This study used qualitative approach, data collection is done by in-depth interviews and document review. This research was conducted at the Dinas Kesehatan and four Puskesmas in Bandung City, using system approach framework, focusing on input (policy, man, money, facilities) and managerial processes that begin by planning, organizing, implementing and then monitoring and evaluating. The results of the study suggest that all stakeholder (Local government, Health Office, Puskesmas, Social Office Affair, and others that could involve) to share common perception related to mental health programs to be agreed upon by all parties involved, so that each party knows clearly the role and authority in the implementation of mental health programs, there shpuld be synchronization of policies related to the availability and authority of Psychopharmaceutical drugs in Puskemas, especially the diagnosis of mild-to-moderate mental health problems. Training for program implementers (program coordinator) needs to be conducted immediately. The team of mental health (TP-KJM) need to be formed, so that coordination between sectors can run in stages and be more focused. The government should meet the needs of the facilities be more intensive in conducting monitoring and evaluation, improve communication and motivation to program coordinators by head of health office and Puskesmas Bandung City. Key words: Management, Mental Health, Puskesmas
Read More
S-9703
Depok : FKM-UI, 2018
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Felly Philipus Senewe, Yuana Wiryawan
BPSK Vol.13, No.1
Surabaya : Balitbangkes Kemenkes RI, 2010
Indeks Artikel Jurnal-Majalah Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Eliyati; Pembimbing: Jaslis Iljas; Penguji: Sandi Iljanto, Anhari Achadi, Kuncahyo
Abstrak:
Read More
ABSTRAK
Latar Belakang: Provinsi Bengkulu menempati peringkat ke delapan kasus Malaria tertinggi di Indonesia. Dalam empat tahun terakhir (2008-2011) angka kasus Malaria di provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran manajemen puskesmas untuk penanggulangan kasus Malaria Metode: Penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Jumlah populasi 174 Puskesmas menggunakan data Rifaskes 2011.
Hasil: Pelatihan sumber daya manusia yaitu pelatihan mikroskopik berhubungan dengan kasus Malaria (p value= 0,032), ketersediaan sarana yaitu ketersediaan obat ACT berhubungan dengan kasus Malaria (p value= 0,026), jumlah penderita yang diobati berhubungan dengan kasus Malaria (p value= 0,001).
Kesimpulan: dari studi ini ditemukan bahwa rendahnya kinerja manajemen puskesmas dalam penanggulangan kasus Malaria disebabkan tenaga pelaksana malaria dan tenaga mikroskopik banyak yang tidak terlatih; ketersediaan obat ACT rendah dan tidak merata; jumlah penderita malaria yang diobati dibawah target.
ABSTRACT
Background: Bengkulu Province is ranked as the highest eighth Malaria cases in Indonesia. In the last four years (2008-2011) the number of Malaria cases in Bengkulu province were continued to increase. The purpose of this study is to determine the role of management of Puskesmas for the Malaria case prevention.
Methods: Quantitative research with cross sectional design. Total population are 174 primary health care centers using Rifaskes data in 2011.
Results: Human resource training such as microscopic training is correlated with Malaria cases (p value = 0.032), facility availability such as the availability of ACT's drug are correlated with malaria cases (p value = 0.026), number of Malaria patients treated are correlated with Malaria cases (p value = 0.001 ).
Conclusion: From this study, it is found that the low performance of health center management in the prevention of Malaria cases are caused by many of Malaria executive employes and the microscopic staff of Malaria are not trained ; availibility of ACT drug is low and uneven, number of Malaria patients who treated are under target.
T-3823
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Atrie Fitriah Pribadi; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Pujiyanto, Vetty Yulianty Permanasari, Nurjamil, Punto Dewo
T-5287
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Wulansari; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Pujiyanto, Juri Hendrajadi, Arihni Suprapti
Abstrak:
Read More
Puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perorangan yang paripurna, adil, merata, dan berkualitas. Agar Puskesmas berkinerja optimal dan memuaskan masyarakat, diperlukan Manajemen Puskesmas untuk menjaga mutu melalui pengaturan sumber daya secara efektif, efisien, termasuk menjaga kualitas proses pengelolaannya. Belum semua puskesmas di Indonesia menerapkan manajemen puskesmas sesuai ketentuan Permenkes 44 tahun 2016. Di Kota Depok, baru 1 puskesmas yang memberikan pelayanan bermutu sesuai standar (terakreditasi paripurna) dan masih terdapat 12 Puskesmas dengan tata kelola cukup dan kurang. Tata Kelola puskesmas dan akreditasi sangat terkait dengan penerapan manajemen puskesmas. Disisi lain, cakupan pelatihan Manajemen Puskesmas sudah 100%. Penilaian akreditasi dan PKP di Puskesmas, tidak otomatis merefleksikan output dari puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen puskesmas pasca pelatihan Manajemen Puskesmas di Puskesmas X dan Y Kota Depok Tahun 2022, ditinjau dari sisi Input, Proses dan Output serta penerapan RTL pasca pelatihan di instansi masing-masing. Metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assessment Procedure telah digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan wawancara mendalam dan telaah dokumen untuk menjawab empat tujuan penelitian. Wawancara telah dilakukan informan kunci di Puskesmas terakreditasi madya, informan utama dan pendukung. Telaah dokumen dilakukan terhadap data sekunder Puskesmas serta Dinas Kesehatan. Hasil penelitian pada komponen input didapatkan bahwa faktor SDM, sumber pembiayaan, data dan SK tim belum terpenuhi secara optimal pada Puskesmas berkinerja cukup. Pada komponen proses, tahap P1 masih ada yang belum dilaksanakan sesuai pedoman, tahap P2 dilaksanakan belum sesuai agenda dan P3 pengawasan internal belum berjalan optimal serta belum memanfaatkan teknologi serta inovasi. Pada komponen Output, sebagian kecil Dokumen P1 dan P2 belum sesuai pedoman serta Rencana Tindak Lanjut Pelatihan belum seluruhnya diimplementasikan di Puskesmas karena beberapa kendala. Penerapan Manajemen Puskesmas Pasca Pelatihan Manajemen Puskesmas sangat dipengaruhi oleh komponen Input (SDM, sumber pembiayaan, tim efektif) serta Proses (P1, P2, Pengawasan dan Pengendalian). Pada akhirnya penelitian ini memberikan rekomendasi untuk melaksanakan upaya optimalisasi penerapan manajemen puskesmas di Puskesmas, mendorong terciptanya inovasi puskesmas, serta memformulasi ulang form rencana tindak lanjut pelatihan.
Health centers are required to provide health services to the community and individuals that are complete, fair, equitable, and of high quality. In order for Puskesmas to perform optimally and satisfy the community, Puskesmas Management is needed to maintain quality through effective and efficient resource management, including maintaining the quality of the management process. Not all health centers in Indonesia have implemented health center management according to the provisions of Permenkes 44 of 2016. In Depok City, only 1 health center provides quality services according to standards (fully accredited) and there are still 12 health centers with sufficient and insufficient governance. PHC governance and accreditation are closely related to the implementation of PHC management. On the other hand, the coverage of Puskesmas Management training is 100%. Assessment of accreditation and PKP at Puskesmas, does not automatically reflect the output of the puskesmas. This study aims to determine how the implementation of puskesmas management after Puskesmas Management training at Puskesmas X and Y, Depok City in 2022, in terms of Input, Process and Output as well as the implementation of RTL after training in their respective agencies. The qualitative method with the Rapid Assessment Procedure approach has been used in this study. Researchers used in-depth interviews and document review to answer the four research objectives. Interviews have been conducted with key informants at intermediate accredited health centers, main and supporting informants. Document review was conducted on secondary data from the Puskesmas and the Health Office. The results of the research on the input component found that the factors of human resources, financial resources, data and team decree have not been fulfilled optimally in moderately performing health centers. In the process component, there are still P1 stages that have not been implemented according to guidelines, P2 stages have not been implemented according to the agenda and P3 internal supervision has not run optimally and has not utilized technology and innovation. In the Output component, a small part of the P1 and P2 documents have not been in accordance with the guidelines and the Training Follow-Up Plan has not been fully implemented at the Puskesmas due to several obstacles. The implementation of Puskesmas Management after Puskesmas Management Training is strongly influenced by the Input component (HR, financial resources, effective team) and Process (P1, P2, Supervision and Control). The implementation of Puskesmas Management after Puskesmas Management Training is strongly influenced by the Input component (HR, financial resources, effective team) and Process (P1, P2, Supervision and Control).In the end, this study provides recommendations for carrying out efforts to optimize the implementation of puskesmas management at Puskesmas, encourage the creation of puskesmas innovations, and reformulate the training follow-up plan form.
T-6797
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Muhammad Amin; Pembimbing: Sabarinah; Penguji: Besral, Sutanto Priyo Hastono, Trimulyaningsih, Neni Nurjanah
Abstrak:
Read More
Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan usia produktif merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kab/kota terhadap penduduk usia 15-59 tahun agar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar berupa edukasi dan skrining kesehatan. Dengan status akreditasi puskesmas yang sudah diraih dan manajemen puskesmas yang sudah dilaksanakan, capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif puskesmas di Kota Cirebon masih jauh dari target yang diharapkan. Tujuan penelitian untuk mengetahui efek status akreditasi dan manajemen puskesmas terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif puskesmas di Kota Cirebon. Jenis penelitian adalah gabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan desain penelitian convergent mixed methods. Penelitian kuantitatif menggunakan desain penelitian crossectional sedangkan penelitian kualitatif menggunakan jenis penelitian studi kasus. Populasi penelitian adalah seluruh puskesmas di Kota Cirebon. Sampel penelitian adalah 22 puskesmas (total sampling) di Kota Cirebon. Informan utama penelitian adalah kepala puskesmas dan pelaksana program penyakit tidak menular (PTM) puskesmas. Analisis statistik menggunakan uji annova one way, uji korelasi dan uji regresi linier sederhana sedangkan analisis kualitatif menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan status akreditasi puskesmas tidak berefek terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif, sedangkan semua variabel aspek manajemen puskesmas berkorelasi cukup kuat dan kuat kecuali variabel fokus pelanggan. Diperlukan penerapan manajemen puskesmas yang berkualitas dan dukungan dinas kesehatan agar SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif dapat tercapai.
The minimum service standard (SPM) for productive age services is a basic right that must be fulfilled by the district/city government for residents aged 15-59 years in order to get health services according to standards in the form of education and health screening. With the accreditation status of the public health center that has been achieved and the management of the public health center that has been implemented, the achievement of the SPM for health services at the productive age of the public health center in Cirebon City is still far from the expected target. The aim of the study was to determine the effect of the accreditation status and the management of the public health center on the achievement of the SPM for health services at the productive age of the puskesmas in Cirebon City. This type of research is a combination of quantitative and qualitative research with a convergent mixed methods research design. Quantitative research uses a cross-sectional research design, while qualitative research uses a case study. The research population was all public health centers in Cirebon City. The research sample was 22 public health centers (total sampling) in Cirebon City. The main informants of the study were the head of the public health center and the manager of the non-communicable disease (PTM) program at the puskesmas. Statistical analysis used annova one way test, correlation test and simple linear regression test, while qualitative analysis used content analysis. The results showed that the accreditation status of the public health center had no effect on the achievement of SPM for health services at productive age, while all aspects of the management of the puskesmas had a strong correlation except for the customer focus variable. It is necessary to implement quality health center management and the support of the health office so that the SPM for health services at productive age can be achieved.
T-6628
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Marshia Zefanya Rivena Rehatalanit; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Ede Surya Darmawan, Mochamad Abdul Hakam, Galih Aprilani
Abstrak:
Read More
Puskesmas berfungsi untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan UKP dan UKM pada puskesmas di Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sumber data primer melalui metode wawancara mendalam. Sebagai triangulasi maka dilakukan telaah dokumen berupa peraturan kementerian kesehatan, peraturan dinas kesehatan, serta dokumen penunjang dari puskesmas lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori sistem dengan variabel masukan (SDM, biaya, metode, dan sarana pra sarana), proses (perencanaan, penggerakan dan pelaksanaan, serta pengawasan, pengendalian, dan penilaian), dan keluaran (kinerja puskesmas). Kesimpulan yang didapatkan adalah puskesmas telah melakukan manajemen puskesmas berpedoman pada Permenkes no. 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. Puskesmas sudah baik dalam pelaksanaan UKP dan UKM dengan SDM, biaya, dan sarana pra sarana yang tersedia. Namun, masih terdapat beberapa hambatan yang ditemui. SDM yang tidak sesuai standar dapat menjadi penghambat pelaksanaan UKP dan UKM. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka rekomendasi bagi pelaksanaan UKP dan UKM di Puskesmas adalah perlu adanya evaluasi secara terpadu untuk kegiatan yang dilaksanakan UKP dan UKM. Pemenuhan SDM untuk memenuhi standar dapat dilakukan dengan pengangkatan SDM non ASN menggunakan dana BOK atau BLUD.
The function of the Puskesmas is to organize Individual Health Efforts (UKP) and Community Health Efforts (UKM). This study aims to analyze the implementation of UKP and UKM at puskesmas in Semarang City. The method used is a qualitative approach with primary data sources through in-depth interviews. As a triangulation, a document review was carried out in the form of regulations from the ministry of health, regulations from the health department, as well as supporting documents from the health centers where the research was located. This study uses a sistems theory approach with input variables (HR, costs, methods, and infrastructure), process (planning, mobilization, and implementation, as well as supervision, control, and assessment), and output (health center performance). The conclusion obtained is that the puskesmas has carried out the management of the puskesmas based on Permenkes no. 44 of 2016 concerning Guidelines for Management of Community Health Centers. The Puskesmas has been good in implementing UKP and UKM with available human resources, costs, and facilities. However, there are still some obstacles encountered. HR that doesn't according to standards can be an obstacle to the implementation of UKP and SMEs. Based on the results of existing research, the recommendation for the implementation of UKP and UKM in the Puskesmas is the need for an integrated evaluation for activities carried out by UKP and UKM. Fulfillment of HR to meet standards can be done by appointing non-ASN HR using BOK or BLUD funds
T-6288
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Analisis Capaian Program Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Di Puskesmas Kota Cilegon Tahun 2019 - 2022
Melisa Charoline Rembet; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Anhari Achadi, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, Marwati, Nur Annisa Fauziyah
Abstrak:
Kanker leher rahim berada pada kedua tertinggi yaitu 9.2 per 100.000 penduduk, angka kematian rata-rata 9.0 per 100.000 penduduk. Cilegon belum mencapai target pemeriksaan IVA yang ditentukan, tahun 2019 sampai 2022 mencapai 0.99%; 1.78%, 2.05%, dan 2.35%, sehingga belum mencapai target nasional sebesar 80% dan target SPM kesehatan 100% dengan sasaran 71.139 orang. Tujuan penelitian untuk menganalisis capaian deteksi dini kanker leher rahim di Puskesmas Kota Cilegon 2019-2022. Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus, dilaksanakan pada bulan April – Mei 2023. Hasil penelitian dari sisi komponen hasil (capaian program) deteksi kanker leher rahim di Kota Cilegon periode 2019-2022 belum mencapai target SPM. Dari sisi komponen struktur, SDM, SOP, pendanaan dan sarana prasarana sudah tersedia, tetapi masih ada sedikit kendala pada ketidakseimbangnya jumlah SDM dan target. Dari sisi komponen proses, setiap puskesmas sudah menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, serta monitoring evaluasi sesuai dengan prosedur. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memudahkan akses, sosialisasi aktif dilakukan, pendekatan inovatif serta kerjasama lintas program sudah dilakukan dan kerja sama lintas sektor belum menambahkan capaian deteksi dini kanker leher rahim di Puskesmas se-Kota Cilegon secara signifikan, hal ini disebabkan karena ketidaksamaan persepi tentang penghitungan target, belum maksimalnya kegiatan promosi dan advokasi, pendekatan komunikasi yang belum tepat, penggunaan media yang belum efektif, pemanfaatan yang belum maksimal potensi-potensi yang ada di Kota Cilegon sebagai kota industri, serta masyarakat yang takut diperiksa atau tidak tahu tentang pemeriksaan IVA
Cervical cancer ranks second highest at 9.2 per 100,000 population, with an average death rate of 9.0 per 100,000 population. Cilegon has not reached the designated target for IVA screenings, with percentages from 2019 to 2022 reaching 0.99%, 1.78%, 2.05%, and 2.35%, thus not achieving the national target of 80% and the health SPM target of 100%, with a target population of 71,139 individuals. The research objective is to analyze the achievement of early detection of cervical cancer at the Cilegon City Health Center from 2019 to 2022. The research design is qualitative with a case study design, conducted in April - May 2023. The research findings indicate that the program's achievement in detecting cervical cancer in Cilegon City from 2019 to 2022 has not reached the SPM target. In terms of structural components, human resources, standard operating procedures, funding, and infrastructure are already available, but there is still a slight obstacle due to the imbalance between the number of human resources and the target. In terms of process components, each health center has implemented planning, implementation, recording, reporting, and monitoring and evaluation processes according to procedures. Efforts have been made to facilitate access, actively promote awareness, employ innovative approaches, and foster cross-program cooperation, but cross-sector collaboration has not significantly improved the early detection of cervical cancer at the Cilegon City Health Center. This is due to discrepancies in perceptions of target calculation, suboptimal promotion and advocacy activities, inappropriate communication approaches, ineffective media usage, underutilization of potential resources in Cilegon as an industrial city, and a population that is either afraid of or unaware of IVA screenings.
Read More
Cervical cancer ranks second highest at 9.2 per 100,000 population, with an average death rate of 9.0 per 100,000 population. Cilegon has not reached the designated target for IVA screenings, with percentages from 2019 to 2022 reaching 0.99%, 1.78%, 2.05%, and 2.35%, thus not achieving the national target of 80% and the health SPM target of 100%, with a target population of 71,139 individuals. The research objective is to analyze the achievement of early detection of cervical cancer at the Cilegon City Health Center from 2019 to 2022. The research design is qualitative with a case study design, conducted in April - May 2023. The research findings indicate that the program's achievement in detecting cervical cancer in Cilegon City from 2019 to 2022 has not reached the SPM target. In terms of structural components, human resources, standard operating procedures, funding, and infrastructure are already available, but there is still a slight obstacle due to the imbalance between the number of human resources and the target. In terms of process components, each health center has implemented planning, implementation, recording, reporting, and monitoring and evaluation processes according to procedures. Efforts have been made to facilitate access, actively promote awareness, employ innovative approaches, and foster cross-program cooperation, but cross-sector collaboration has not significantly improved the early detection of cervical cancer at the Cilegon City Health Center. This is due to discrepancies in perceptions of target calculation, suboptimal promotion and advocacy activities, inappropriate communication approaches, ineffective media usage, underutilization of potential resources in Cilegon as an industrial city, and a population that is either afraid of or unaware of IVA screenings.
T-6716
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉