Abstrak:

---

Abstrak: AKB dan AKBA di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Akan tetapi, permasalahan disparitas AKB dan AKBA antara pedesaan dan perkotaan juga masih terus menghambat pencapaian program kesehatan bayi dan balita. Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang bertujuan untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan dasar, dimana dalam penyelenggaraannya dipengaruhi oleh penyediaan dana operasional, salah satunya adalah Dana Desa. Tujuan penelitian ini adalah diketahui pengelolaan Dana Desa pada kegiatan Posyandu KIA melalui partisipasi masyarakat serta berbagai tantangan di lapangan di Desa Kalidesel, Kec. Watumalang, Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah pada tahun 2018 hingga 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data penelitian menggunakan wawancara dan diskusi terarah di lingkungan desa Kalidesel. Hasil penelitian yang didapatkan adalah terdapat perbedaan pengelolaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) antara Posyandu Dusun Kalidesel dengan Dusun LamukJawera. Penganggaran kegiatan telah dilakukan oleh Bidan Desa bersama dengan sekretaris desa, akan tetapi realisasi dana selalu berbeda dengan anggaran yang ditetapkan. Selain itu ditemukan bahwa ketepatan pencairan Dana Desa Kalidesel sangat bergantung pada ketepatan waktu penyelesaian administrasi. Masyarakat Desa Kalidesel berpartisipasi secara aktif melalui kegiatan Musrenbang, menjadi kader Posyandu, mendapatkan kegiatan Posyandu dan melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa dengan melihat infografis yang dipasang di setiap Dusun di Desa Kalidesel.

---

IMR and U5MR are declining every year. However, the disparities of IMR and U5MR between rural and urban still hinder the progress of infant and under-5 health programs. Posyandu is one of the community-based health efforts that aims to facilitate access to basic health services, which in its implementation is influenced by the provision of operational funds (Dana Desa). The purpose of this study was to know the management of Dana Desa in Posyandu Maternal and Child Health services through community participation in Kalidesel Village, Watumalang District, Wonosobo, Central Java from 2018 to 2020. This study used a qualitative method with a case study approach. The research data was collected using interviews and focused group discussions. The results obtained are there were differences in management of supplementary food (PMT) between Posyandu in Kalidesel and Lamuk-Jawera. Budgeting process has been carried out by the Village Midwife and secretary of the Village Government, but the realization of funds is always different from the budget. In addition, it was found that the accuracy of fund disbursement is very dependent on the timeliness of administrative tasks. The community of Kalidesel actively participates in management of Dana Desa and Posyandu through village-scale discussion activities, becomes Posyandu cadres and visitors, and supervises the use of Dana Desa by monitoring the infographics posted in Kalidesel Village.

Abstrak: Permasalahan produk legislasi yang dihasilkan anggota legislatif, baik yangmenyangkut kualitas, maupun pelibatan partisipasi masyarakat di dalam prosespenyusunan dan perancangan suatu Perda sedang menjadi sorotan. Kebijakanupaya perbaikan gizi dikembangkan dan diarahkan untuk meningkatkan statusgizi masyarakat khususnya di provinsi Bengkulu, Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk memperoleh informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam prosespenyusunan Peraturan Daerah menggunakan pendekatan kualitatif, denganwawancara mendalam dan studi literatur di DPRD Provinsi Bengkulu.Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa Tahapan-tahapan dalampenyusunan Perda Perda no 12 tahun 2013 tentang Perbaikan Gizi , telahmelakukan semua tahapan yang direkomendasikan mulai dari tahap Definition,Aggregation, Organitation, Representation, Agenda Setting, Formulation danterakhir tahap Legitimation. Secara keseluruhan proses penyusunan Perda No 12tahun 2013 belum mencerminkan Perda yang partisipatif karena belummelibatkan masyarakat dalam setiap proses penyusunannya. Tingkat partisipasimasyarakat yang terjadi dalam konteks formal berada pada tingkat peredamanyaitu Masyarakat dapat memberi masukan/saran dalam penentuan hasil kebijakannamun pengambilan keputusan akhir tetap berada ditangan penguasa. Tidakoptimalnya pemanfaatan ruang paritsipasi dalam proses penyusunan Perda karenakurangnya informasi yang tersedia bagi masyarakat .Kedudukan naskah akademikmerupakan bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi,pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu Peraturan Daerah, sebagaibahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsapenyusunan Raperda. Disarankan untuk meningkatkan partisipasi masyarakatdalam setiap proses penyusunan produk hukum daerah dapat dilakukan denganadvokasi atau pendampingan kepada kelompok-kelompok masyarakat yangdilakukan oleh Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat maupun pemerintahandaerah Provinsi Bengkulu sendiri, memiliki produk hukum daerah yang mengaturdan menjamin partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyusunan Perda, sertaperlu dukunganan sumber daya manusia yang memadai, dana yang cukup danwaktu yang lebih banyak sehingga Naskah Akademik yang dihasilkan layakdijadikan acuan dalam proses penyusunan suatu peraturan daerah.Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Naskah Akademik, Peraturan Daerah

---

Problems resulting product legislation legislators, both concerning the quality, aswell as the involvement of community participation in the process of drafting anddesigning a regulation was a concern. Policy efforts to improve nutritiondeveloped and directed to improve the nutritional status of public, especially inthe province of Bengkulu, The aim of this study was to obtain information aboutpublic participation in the formulation of Local Regulation uses a qualitativeapproach, with in-depth interviews and literature studies in Bengkulu ProvincialParliament. Based on the analysis concludes that the stages in lawmakingRegulation No. 12 of 2013 on Improving Nutrition, have done all therecommended stages ranging from stage Definition, Aggregation, Organitation,Representation, Agenda Setting, Formulation and Legitimation last stage. Overallthe process of drafting Regulation No. 12 of 2013 do not yet reflect recentlegislation participatory because the community has not been involved in anydrafting process. The level of community participation that occurs in formalcontexts are at the level of damping that is public can provide input / advice on thedetermination of the policy but the final decision remains in the hands of theauthorities. Not optimal utilization of space paritsipasi in the decision-makingprocess because of the lack of information available to the public .existenceacademic text is a starting material containing ideas of urgency, approach, scopeand substance of a Regional Regulation, as consideration used in the licenseapplication initiative of drafting the proposed regulation. It is advisable to increasecommunity participation in every process of drafting local regulations to do withadvocacy or assistance to community groups conducted by universities,community organizations and the regional government of Bengkulu provincealone, have local regulations that regulate and ensure community participation inevery law making process, as well as the need support adequate human resources,adequate funding and a lot more time so that the resulting academic paper worthyof reference in the process of drafting a regional regulation.Keywords: Public Participation, Academic Manuscript, Regional Regulation.

Abstrak:

---

Sampah merupakan sisa dari suatu kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berwujud padat, keberhasilan pengelolaan sampah berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan segala bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah mulai dari proses prencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan faktor sosiodemografi, pengetahuan, dan faktor eksternal terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Batu Ampar, Jakarta Timur pada tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian survei analitik dengan menggunakan metode penelitian cross sectional dengan teknik pengambilan sampel stratified random sampling. Setelah dilakukan perhitungan besar sampel minimum menggunakan rumus uji hipotesis beda proporsi (Lemeshow, 1990) didapatkan besar sampel minimum sebanyak 114 sampel. Hasil penelitian menyatakan bahwa mayoritas rumah tangga di Kelurahan Batu Ampar telah memiliki tingkat partisipasi tinggi dalam pengelolaan sampah rumah tangga yaitu sebanyak 60 responden (52,6%), dimana 54 responden lainnya (47,4%) memiliki tingkat partisipasi rendah dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Pada penelitian juga dinyatakan bahwa terdapat faktor yang memiliki hubungan signifikan dengan partisipasi pengelolaan sampah rumah tangga yaitu faktor sosiodemografi dan faktor eksternal. Faktor sosiodemografi yang memiliki hubungan signifikan dengan partisipasi masyarakat adalah usia (nilai p 0,009; OR 10,26), sedangkan faktor eksternal yang memiliki hubungan signifikan dengan partisipasi masyarakat adalah dukungan tokoh masyarakat (nilai p 0,002; OR 3,39). Untuk faktor sosiodemografi seperti jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan; pengetahuan; dan faktor eksternal berupa sarana prasarana tidak memiliki hubungan dengan partisipasi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah variabel usia dan dukungan tokoh masyarakat memiliki hubungan yang signifikan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

---

Waste is the residue of daily human activities and natural processes in solid form, the success of waste management is related to the level of community participation. Community participation is all forms of community involvement in waste management starting from the process of planning, implementation, to evaluation. The aim pf this research is to analyze the relationship between sociodemographic factors, knowledge, and external factors on community participation in household waste management in Batu Ampar Subdistrict, East Jakarta, in the year 2023. This study employs an analytic survey method using a cross-sectional research design with stratified random sampling as the sampling technique. After calculating the minimum sample size using the hypothesis test formula for the difference in proportions (Lemeshow, 1990), the minimum sample size was determined to be 114 samples. The research result indicated that majority of households in Batu Ampar Subdistrict have a high level of participation in household waste management, with 60 respondents (52,6%), while the remaining 54 respondents (47,4%) have a low level of participation. The study also states that there are factors significantly associated with household waste management participation, namely sociodemographic and external factors. Sociodemographic factors significantly associated with community participation are age (p-value 0,009; OR 10,26), while the external factors significantly associated with community participation is community leader support (p-value 0,002; OR 3,39). Sociodemographic factors such as gender, education, occupation, and income; knowledge; and external factors such as facilities do not have significant relationship with community participation. In conclusion, age and community leader support variable are significantly associated with community participation in household waste management.