Abstrak:

Pemerintah semakin serius memperhatikan masalah kematian ibu akibat Perdarahan Postpartum (PPp) khususnya mamasuki periode Pembangunan Jangka Panjang Kedua. Angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 390/100.000 kelahiran hidup pada tahun 1994 (SDKI). 10%-20% kematian ibu tersebut disebabkan PPp. Faktor resiko kesakitan hingga terjadinya PPp dapat membawa kaum ibu mengakhiri hidupnya, yakni kematian. Usaha menurunkan angka kematian ibu menjadi 2251100.000 kelahiran hidup pada Pelita VI, ada penurunan angka kematian tersebut sebesar (57,69%.).

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian PPp dengan "Cross Sectional Survey": Terdapat proporsi Ibu Bersalin, Berdasarkan PPp 193 (12,22%); umur: 20-35 tahun mempunyai proporsi kehamilan tertinggi 1.002 (64,42%) dan terendah umur 20 tahun 262 (16,58%); Paritas < 3 merupakan proporsi tertinggi 1.136 (71.90%) dan paritas > 4 merupakan terendah 123 (7,78%); Tingkat Pendidikan Tamat SMP merupakan yang terendah 120 (7,60%) sedangkan Tidak Sekolah menempati posisi yang signifikan1.335 (84,49%); Kadar Hb> atau=l l gr% tidak anemia sebanyak 583 (36,90%); sedangkan Kadar Hb 60 tablet 563 (35,63%); Lama Partus sebanyak 1.535 (97,15%) tertinggi dengan Partus Normal; Lepasnya Plasenta < I jam sebanyak 1.535 (97,15%); Penolong Persalinan Bukan Nakes sebanyak 940 (59,49%), Tenaga Kesehatan 640 (40,51%); Tempat Bersalin bukan Puskesmas sebanyak 940 (59,49%).

Terdapat hubungan PPp yang bermakna adalah terhadap variabel umur, tingkat pendidikan, bengkak pada tubuh, konsumsi tablet Fe, lama partus, lepasnya plasenta, penolong persalinan dan tempat bersalin. Hendaknya ditingkatkan managemen penanggulangan perdarahan postpartum dan penelitian selanjutnya hingga ke tingkat analisis multivariat.

Abstrak: Implementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah (Quickwins) merupakan strategi pemerintah menyelesaikan masalah tingginya kematian ibu dan terbatasnya ketersediaan darah di Indonesia. Sejak diimplementasikan tahun 2015, masih terdapat kesenjangan implementasi antar kabupaten/kota di Banten. Tesis ini membahas bagaimana dan apa yang terjadi dalam implementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah di Provinsi Banten Tahun 2018 ditinjau dari kemampuan petunjuk teknis dalam Permenkes no 92 tahun 2015 menstrukturisasi proses implementasi, mudah-sulitnya masalah teknis untuk dikendalikan, lingkungan eksternal kebijakan, faktor pendukung dan penghambat implementasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan telaah dokumen. Kriteria informan penelitian adalah unsur pimpinan dan petugas pengelola kebijakan yang ada di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Puskesmas, UTD, dan RS. Hasil penelitian menemukan bahwa hanya 1 dari 8 kabupaten/ kota di Banten yaitu Cilegon yang memiliki nota kesepahaman (MoU) sesuai Permenkes No 92 Tahun 2015. Hal ini karena belum dipahaminya urgensi nota kesepahaman oleh implementor, dan ada benturan kepentingan dengan kebijakan lain. Hambatan teknis implementasi adalah kompleksitas struktur implementor, anggaran untuk rekrutmen donor, mispersepsi di masyarakat, dan kesulitan koordinasi akibat fragmentasi organisasi. Dari hasil disimpulkan bahwa ada modifikasi dalam implementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah di Provinsi Banten menyesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing kabupaten/kota. Perlu dilakukan monitoring terhadap seberapa jauh modifikasi yang dilakukan, seberapa besar efektivitasnya dan ada tidaknya penyimpangan dari tujuan. Implementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah perlu didukung dengan penguatan sistem rujukan dan pelayanan kesehatan ibu yang adekuat agar dapat berdampak langsung terhadap penurunan AKI

Abstrak: Masalah kesehatan maternal terutama masalah kematian ibu masih menjadi masalah prioritas Bangsa Indonesia dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Angka kematian ibu yang tinggi sering dikaitkan dengan pemanfaatan layanan kesehatan ibu bersalin. Pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu bersalin di Indonesia menunjukkan variasi antar wilayah regional, diduga berhubungan oleh faktor lingkungan dan perbedaan karakteristik dari populasi. Penelitian ini mengukur pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu bersalin dan mempelajari besar hubungan lingkungan dan karakteristik populasi terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu bersalin.

Abstrak: Kasus Covid-19 semakin meningkat hingga pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan KMMD. Bahkan, sampai 22 Juni 2021 sebanyak 23,8% kasus terkonfirmasi berada di Provinsi DKI Jakarta dan 6.393 jiwa berada di wilayah PKC Pademangan. Selain menangani Covid-19, Puskesmas tentunya tidak meninggalkan pelayanan yang menjadi fungsi Puskesmas salah satunya pelayanan KIA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pandemi terhadap pelayanan KIA di PKC Pademangan. Penelitian kualitatif dengan desain rapid assessment prosedur ini menggunakan data primer dari wawancara mendalam dan data sekunder dari telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan komponen input, proses, dan output pada sebelum dan selama pandemi. Pada komponen input, perbedaan pada refokusing anggaran sehingga berkurang dari tahun sebelumnya, serta dibukanya RB yang menjadikan SDM di KIA terbagi untuk pelayanan RB. Pada komponen proses, metode perencanaan menjadi daring serta meminimalisir kegiatan outdoor dan sesuai protokol kesehatan. Pandemi menjadikan adanya tim tersendiri untuk rujukan dan penanganan Covid-19. Pada komponen output, sebagian besar capaian bulanan tahun 2020 lebih rendah daripada tahun 2019. Puskesmas sebagai pembinaan wilayah dapat merangkul aparat daerah, masyarakat, dan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Pademangan, serta meningkatkan peran keluarga dengan memberikan pendidikan kesehatan agar semakin banyak ibu termotivasi dan sadar akan pentingnya pemeriksaan KIA secara teratur

---

As the increasing of the covid-19 case by January 30, 2020, WHO makes the final decision as the PHEIC. According to the data, by June 22, 2021, 23% of cases have been confirmed in Jakarta and 6.393 people have been infected in Pademangan district. This research aims to analyze the covid 19 impacts on the Maternal and Child Health in Pademangan district. This is qualitative research that uses a design of rapid assessment procedure with primary data of inclusive interview and secondary data from the documents that have been analyzed. The result of this research shows that there are distinctions from the input, process, and output before and during pandemic. In the input component, there is the main distinction in refocusing the cost budget as the result the budget for Maternal and Child Health has been reduced from the previous year, they also provide delivery rooms that cause the healthcare workers has been split up for dealing the patients in delivery rooms. In-process component, planning method becomes a non-face to face to minimize the outdoor activity and to follow health protocol. In the output component, most of the monthly work target in 2020 is lower than in the year 2019

Abstrak: Penelitian ini dibuat dengan tujuan menggambarkan kejadian penggunaan kontrasepsi pascasalin di Indonesia serta pengaruh masing masing pelayanan kesehatan ibu terdahap penggunaan kontrasepsi pascasalin. Penelitian ini menggunakan data sekunder Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 dengan analisis univariat dan bivariate. Populasi dalam pebelitian ini adalah perempuan pada masa pascasalin di Indonesia dan telah menyelesaikan 12 bulan periode pascasalin. Jumlah sampel yang ada untuk analisis adalah 11.704 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan anatara jumlah kunjungan antenatal, tempat persalinan dan pelayanan nifas dengan penggunaan kontrasepsi modern pascasalin. Lalu ada hubungan anatara jumlah kunjungan antenatal, tempat persalinan, penolong persalinan dan pelayanan nifas dengan penggunaan kontrasepsi tradisional pascasalin. Serta terdapat interaksi antara tempat persalinan, penolong persalinan dan pelayanan nifas dengan variabel sosiodemografi (umur, status ekonomi dan tempat tinggal) dalam mempengaruhi penggunaan kontrasepsi pascasalin. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan kontrasepsi pada perempuan postpartum akan meningkat secara substansial jika lebih banyak wanita mendapatkan pelayanan antenatal secara lengkap, bersalin di fasilitas kesehatan, dan melakukan pelayanan nifas dalam dua hari setelah melahirkan.
Kata kunci: Antenatal; kontrasepsi pascasalin; nifas; pelayanan kesehatan ibu; persalinan.

---

This study aim to describe the proportion of postpartum family planning in Indonesia and to know the association between maternal health care and the use of postpartum family planning in Indonesia. This study uses Indonesia Demography Health Survey (IDHS) 2017 with univariate and bivariate analysis. The population for this study is a women in postpartum period and completed the full 12 months of the postpartum period. The analysis uses 11,704 people as a sample. The result showed that, there is a relationship between antenatal care, place of delivery, postnatal care with modern postpartum family planning. And then, there is a relationship between antenatal care, place of delivery, attedance health worker, postnatal care with traditional postpartum family planning. There is interaction between place of delivary, attendance health worker, postnatal care with sociodemographic characteristic (age, wealth index, religion) in affecting the use of postpartum family planning. The findings suggest that contraceptive use among postpartum will increase substantially if more women use full services in antenatal care, deliver at goverment health facility and receive postnatal care within two days of delivery.
Key words: Antenatal care; childbirth; maternal care; postnatal; postpartum family planning

Abstrak:

---