Abstrak: Pada tahun 2015 terdapat 71 kasus gizi buruk yang terjadi di Kota Bogor. Pada tahun 2016 menurun menjadi 65 kasus gizi buruk dan terdapat 522 kasus balita dibawah garis merah (BGM). Pada tahun 2017 kasus gizi buruk di Kota Bogor 63 kasus, tetapi pada kasus balita dibawah garis merah menurun menjadi 370 kasus. Anggaran kesehatan Kota Bogor mengalami penurunan dari tahun 2015-2017. Anggaran kesehatan Kota Bogor terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pembiayaan program perbaikan gizi bersumber publik di Kota Bogor pada tahun 2015-2017. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode crossectional yaitu dengan cara membandingkan besaran pembiayaan kesehatan program perbaikan gizi di Kota Bogor pada tahun 2015-2017 dengan pendekatan District Health Account (DHA). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa biaya untuk program perbaikan gizi di Kota Bogor meningkat setiap tahunnya, sumber pembiayaan paling besar berasal dari APBD Kota Bogor. Berdasarkan analisis seluruh dimensi biaya program perbaikan gizi di Kota Bogor paling besar digunakan untuk kegiatan pemberian PMT

Abstrak: Kanker serviks masih menjadi permasalahan yang serius bagi seluruh wanita di dunia. WHO mencatat terdapat 36.633 kasus atau 9,2% dari total kasus kanker. Belanja dana kesehatan terbatas, sehingga harus memberikan perhatian lebih kepada program promotif dan preventif. WHO merekomendasikan untuk wanita melakukan skrining kanker serviks yang terdiri dari pap smear, tes IVA, dan tes HPV-DNA. Tapi hambatan keuangan yang dihadapi karena mahalnya skrining kanker serviks menjadi permasalahan sampai sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui skema pembiayaan skrining kanker serviks di berbagai negara, Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah literature review. Pencarian studi menggunakan online database berupa PubMed, ProQuest, dan BMCPH. Terdapat 9 studi yang digunakan dalam penelitian ini yang berasal dari 8 negara berbeda. Dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat 3 skema pembiayaan skrining kanker serviks, yaitu pembiayaan oleh pemerintah, pembiayaan melalui asuransi kesehatan, dan pembiayaan lewat donor/mitra pembangunan. Terdapat satu program yang terintegrasi di masing-masing negara dan sering disebut dengan NCSP. Dati program dan pembiayaan yang terhubung tersebut berdampak pada tingkat partisipasi skrining kanker serviks yang meningkat di berbagai negara.

---

Cervical cancer is still a serious problem for all women in the world. WHO recorded 36,633 cases or 9.2% of the total cancer cases Spending on health funds is limited, so it must pay more attention to promotive and preventive programs. WHO recommends that women do cervical cancer screening consisting of pap smears, IVA tests, and HPV-DNA tests. But the financial barriers faced due to the high cost of cervical cancer screening have been a problem until now. This study aims to determine the financing scheme for cervical cancer screening in various countries, the method used in this study is literature review. Search studies using online databases in the form of PubMed, ProQuest, and BMCPH. There were 9 studies used in this study that came from 8 different countries. From this study, it was found that there are 3 financing schemes for cervical cancer screening, namely financing by the government, financing through health insurance, and financing through donors/development partners. There is one integrated program in each country and is often referred to as NCSP. The connected programs and financing have an impact on the increasing participation rate of cervical cancer screening in various countries.

Abstrak: ABSTRAK Tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan di dunia hingga kini dan Indonesia menempati posisi ke 2 negara dengan beban TB tertinggi di dunia sehingga salah satu program prioritas pemerintah adalah dengan melalui percepatan eliminasi Tuberkulosis. Pembiayaan TB di Kota Cilegon setiap tahunnya makin meningkat, akan tetapi angka prevalensi dan angka keberhasilan pengobatan tidak cukup baik. Salah satu strategi yang dilakukan adalah regulasi dan peningkatan pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran alokasi pembiayan kesehatan dengan pendekatan Health Account dan mengetahui kebutuhan pembiayaan dengan menggunakan perhitungan Standar Pelayanan Minimum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif didukung dengan data/dokumen keuangan, dengan rancangan penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemda Cilegon memiliki kemampuan sumber pendanaan yang baik, karena sebagian besar dana program berasal dari APBD sehingga tidak ketergantungan dari dana Donor. Sebagian besar anggaran dipergunakan untuk ini kegiatan kuratif rawat jalan dan hanya sedikit sekali kegiatan yang berkaitan dengan surveilnce dan deteksi TB. Hasil perhitungan SPM tahun 2018 sebesar Rp. 593.627.617, Tahun 2019 sebesar Rp 721.746.271 dan tahun 2020 sebesar Rp 750.830.736. Berdasarkan hasil wawancara mendalam komitmen para pemangku kebijakan sudah cukup baik terbukti dengan adanya usaha untuk membantu mencari sumber dana lain seperti DPW Kel dan CSR, Akan tetapi belum memiliki RAD terkait penanggulangan TB. Selain itu hasil DHA juga belum dijadikan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan anggaran kesehatan Pemerintah Kota Cilegon. Kata Kunci: Tuberculosis, SPM, Health Account, Pembiayaan Tuberculosis is still a health problem in the world today and Indonesia ranks second countries with the highest TB burden in the world. so one of the government's priority programs is through the acceleration of Tuberculosis elimination. TB funding in Cilegon city is increasing every year, but the prevalence rate and success rate of treatment is not good enough. One of the strategies implemented is regulation and improvement of financing. The purpose of this research is to get an overview of health care funding allocation with Health Account approach and to know financing requirement by using Minimum Service Standard. This research is a qualitative research supported by data / financial document, with case study research design. The results show that the Cilegon Local Government has a good source of funding capability, since most of the program funds come from APBD so it is not dependent on donor funds. The bulk of the budget is spent on this curative outpatient activity and very little activity related to surveillance and TB detection. The calculation of Minimum Service Standard in 2018 is Rp. 593,627,617, Year 2019 amounting to Rp 721,746,271 and year 2020 amounting to Rp 750,830,736. Based on the results of in-depth interviews the commitment of the stakeholders of the policy has been quite well proven with the existence of efforts to help find other funding sources such as DPW Kel and CSR. But not yet have RAD related TB control. In addition, DHA results have not been used as a reference in the planning of the health budget of the City Government of Cilegon. Key Word : Tuberculosis, Minimum Serviced Standard, Health Account, Pembiayaan

Abstrak: ABSTRAK Nama : Rain Dollar Sitinjak Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Analisis Pembiayaan Kesehatan Bersumber Pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Pembimbing : Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PH Tesis ini membahas gambaran pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2018 berdasarkan sumber, pengelola, pemberi pelayanan, fungsi kesehatan, program kesehatan, mata anggaran, jenjang kegiatan, penerima manfaat, realisasi anggaran, capaian kesehatan serta kebijakan pengalokasian pembiayaan kesehatan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data alokasi anggaran yang bertujuan untuk menganalisis pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana Kabupaten kepulauan Anambas baik di instansi pengelola (finance intermediers) maupun di unit pengguna dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan terpilih yang dapat memberikan informasi terkait pembiayaan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan (1) Alokasi pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tahun 2018 sebesar 11,94 % terhadap total APBD Kabupaten di luar gaji telah memenuhi UU 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, (2) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut sumber pembiayaan kesehatan yaitu berdumber dari pemerintah kabupaten sebesar 72,32 %, (3) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut pengelola anggaran yaitu puskesmas sebesar 50,65 %, (4) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut penyedia layanan yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebesar 49,26 %, (5) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut fungsi kesehatan yaitu fungsi kuratif sebesar 47,16 %, (6) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenis program yaitu program kesehatan individu sebesar 47,08 %, (7) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenis kegiatan terbesar yaitu kegiatan tidak langsung sebesar 79,24 %, (8) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut mata anggaran terbesar yaitu mata angggaran operasional sebesar 81,33 %, (9) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenjang kegiatan yaitu jenjang kegiatan kecamatan/puskesmas sebesar 51,25 %, (10) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut penerima manfaat yaitu semua kelompok umur sebesar 93,78 %, (11) Realisasi anggaran terbesar menurut sumber pembiayaan kesehatan yaitu APBD Provinsi sebesar 99,80 %, (12) Capaian Kesehatan menurut SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 terdapat 9 (sembilan) indikator SPM Kesehatan yang masih dibawah target 100 % dan terdapat 3 (tiga) indikator SPM Kesehatan mencapai target 100 %. Disarankan agar Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana agar menyusun kebijakan pembiayaan kesehatan secara efektif dan efisen dengan menekankan kepada fungsi pelayanan dan pencegahan kesehatan masyarakat yang mendukung kepada pelaksanaan program kesehatan masyarakat berorientasi kepada aspek promotif dan preventif, dan meningkatkan alokasi pembiayaan kesehatan kepada kelompok bayi, balita, dan ibu serta lansia sebagai indikator capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Kata kunci : Pembiayaan Kesehatan, DHA, Belanja Kesehatan ABSTRAC Nama : Rain Dollar Sitinjak Program Studi : Public Health Judul : Health Financing Analysis Sourced Government in the Health Office, Population Control and Family Planning Anambas Islands District in 2018 Pembimbing : Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PH This thesis discusses an overview of health financing analysis sourced government in the Health Office, Population Control, and Family Planning Anambas Island District in 2018 based on financial sources, financing agents, health providers, function of health care, programs, health inputs, level of health activities, and health beneficiaries, budget realization, achievements health and health funding allocation policies. This study used a descriptive qualitative research design by collecting budget allocation data aimed at analyzing government-funded health financing in the Health Office, Population Control, and Family Planning Anambas Islands District in both the finance intermediers and the user units by conducting in-depth interviews with selected informants who can provide information related to health financing. The results of the study showed (1) Allocation of government-funded health funding in the Health Office, Population Control and Family Planning Year 2018 amounted to 11,94% of the total District Budget outside the salary had met Law 36 of 2009 concerning health, (2) The largest allocation of health financing according to health financing sources is from the district government of 72,32%, (3) The largest allocation of health financing according to the financing agents is the puskesmas of 50,65%, (4) The largest allocation of health financing according to health providers is the Health Office, Population Control and Family Planning at 49.26%, (5) The largest allocation of health financing according to function of health care is a curative function of 47.16%, (6) The largest allocation of health financing according to program is an individual health program of 47.08%, (7) The largest allocation of health financing according to the largest of health activity is indirect activity of 79.24%, (8) The largest allocation of health financing according to the largest health inputs is the operational budget of 81.33%, (9) The largest allocation of health funding according to the level of health activities is the level of activity of the sub-district / puskesmas by 51.25%, (10) The largest allocation of health financing according to the health beneficiaries is all age groups of 93.78%, (11) The largest budget realization according to health financing sources, namely the Provincial APBD of 99.80%, (11) Health Outcomes according to the Minimum Service Standards (MSS) of the Anambas Islands District Health Sector In 2018 there were 9 (nine) indicators of Minimum Health Service Standards which were still below the 100% target and there were 3 (three) Health SPM indicators reaching the target of 100%. It is recommended that the Office of Health, Population Control and Family Planning to formulate health financing policies effectively and efficiently by emphasizing the function of service and prevention of public health that supports the implementation of public health programs oriented to the promotive and preventive aspects, and increasing the allocation of health financing to groups babies, toddlers, and mothers and the elderly as indicators of achievement of the Minimum Service Standards (MSS) in the Health Sector. Keywords: Health Financing, DHA, Health Expenditures

Abstrak:

ABSTRAK
Latar Belakang. Bencana sebagai peristiwa yang mengancam dan mengganggukehidupan dan penghidupan masyarakat dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwamanusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.Pembiayaan bencana mengakibatkan pengeluaran negara yang tidak sedikit dan diluarperkiraan. Besarnya kerusakan dan kerugian akibat dampak bencana di Indonesiasangat besar, sementara itu kemampuan pemerintah mengalokasikan dana cadanganpenanggulangan bencana setiap tahun hanya sekitar Rp 4 trilyun. Sistem pembiayaankesehatan di saat bencana menjadi salah satu faktor yang berperan mengurangidampak bencana, khususnya untuk membantu institusi pelayanan kesehatan dalammenyelenggarakan pelayanan yang baik dan efektif. Oleh karena itu masalahpembiayaan kesehatan menjadi sangat crusialMetode. Jenis penelitian ini adalah desain kuantitatif. Arah penelitian ini pembuatanmodel pembiayaan tanggap darurat di PPKK. Metode analisa yang digunakan adalahunivariat, bivariat dan multivariat melalui berbagai uji non parametrik danparametrik.Hasil. Adanya hubungan yang signifikan antara cakupan bencana, kegiatan tanggapdarurat, jumlah korban meninggal, jumlah korban luka, jumlah pengungsi dan lamafase tanggap darurat dengan pembiayaan tanggap darurat serta terbentuknya modelpembiayaan tanggap darurat dengan persamaan Pembiayaan tanggap darurat =e(14,296–0,870Cakupan bencana+0,533Jumlah korban meninggal+0,396Jumlah pengungsi+0,54Lama fase tanggapdarurat)

---

 

ABSTRACT
Background. Disasters as events that threaten and disrupt the lives and livelihoodscould result in human casualties, environmental damage, loss of property, andpsychological impact. State funding have led to disaster and not a little unexpected.The magnitude of the damage and losses caused by the disaster in Indonesia is verylarge, while the government's ability to allocate disaster relief reserve fund each yearis only about Rp 4 trillion. Health financing system in times of disaster to be one ofthe factors that contribute to reduction of disaster impacts, particularly to assisthealthcare institutions in carrying out good service and effective. Therefore the issueof health financing became very crusialMethod. This research is quantitative design. This direction of research fundingemergency response modeling in PPKK. The analytical methods used are univariate,bivariate and multivariate through a variety of non-parametric and parametric tests.Results. A significant relationship between the extent of the disaster, emergencyresponse activities, the number of fatalities, number of injuries, the number ofrefugees and the long phase of emergency response to the financing emergencyresponse as well as the establishment of emergency response funding model withEmergency response funding = e(14,296–0,870 Disaster coverage + 0,533 Death + 0,396 IDP’s + 0,54Emergencyphase)

Abstrak: Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak bagi Negara Indonesia dari sisi keuangan, sehingga pemerintah Indonesia harus memikirkan strategi pembiayaan pelayanan pasien COVID-19. Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19 dapat mengajukan klaim kepada Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan penggantian biaya perawatan pasien. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dialami rumah sakit pada saat mengajukan klaim, yaitu jumlah dispute klaim yang tinggi. Dispute klaim merupakan klaim yang setelah dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan terdapat ketidaksesuaian antara RS dan BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis gambaran penyebab dispute klaim COVID-19 ditinjau dari faktor input, proses, dan output di RSUD Matraman. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di unit casemix RSUD Matraman pada bulan September-Desember 2020. RSUD Matraman adalah rumah sakit pemerintah yang berstatus BLUD yang membiayai sendiri operasional rumah sakitnya, sehingga jika pembayaran klaim ini tertunda maka cashflow rumah sakit akan terganggu. RSUD Matraman telah mengajukan klaim COVID-19 bulan pelayanan Maret-Agustus 2020 sebanyak 157 berkas. Jumlah klaim yang terdispute sebanyak 94 berkas (60%) lebih banyak dibandingkan jumlah klaim yang lolos verifikasi sebanyak 63 berkas (40 %). Hasil penelusuran didapatkan bahwa penyebab dispute klaim yang terjadi di RSUD Matraman disebabkan karena hasil swab yang tidak terlampir, resume medis yang tidak tepat dan juga tidak lengkap. RSUD Matraman segera menyelesaikan kasus dispute klaim yang terjadi supaya pembayaran klaim segera cair sehingga cashflow rumah sakit tidak terganggu.

---

The COVID-19 pandemic has a financial impact on the State of Indonesia, so the Indonesian government must think about a strategy for financing COVID-19 patient services. Hospitals that provide COVID-19 services can submit claims to the Ministry of Health to get reimbursement for patient care costs. In its implementation, there are obstacles experienced by hospitals when submitting claims, namely the high number of dispute claims. Dispute claims are claims that after verification by BPJS Kesehatan there is a mismatch between the Hospital and BPJS Kesehatan. This study aims to determine and analyze the description of the causes of the COVID-19 claim dispute in terms of input, process, and output factors at Matraman Hospital. This research is an observational study with a qualitative approach. The research was conducted at the casemix unit of the Matraman Hospital in September-December 2020. RSUD Matraman is a government hospital with a BLUD status that self-finances the operation of the hospital, so if this claim payment is delayed, the hospital cash flow will be disrupted. The Matraman Regional Hospital has submitted 157 COVID-19 claims for the month of service from March-August 2020. The number of claims that were dispatched was 94 files (60%), more than the number of claims that passed verification of 63 files (40%). The results showed that the cause of the dispute claim that occurred at the Matraman Regional Hospital was due to the results of the swab which was not attached, the medical resume was incorrect and also not complete. Matraman Regional Hospital immediately resolves the dispute claim case so that the claim payment is immediately disbursed so that the hospital cash flow is not disturbed

Abstrak: Latar Belakang: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pembiayaan kesehatan termasuk stunting dipengaruhi oleh komitmen pemangku kebijakan didaerah. Tujuan: Untuk melihat gambaran realisasi belanja kesehatan bersumber pemerintah untuk stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang tahun 2018-2019. Metode:Penelitian ini menggunakan desain penelitian non experimental dengan pendekatan Distric Health Account (DHA). Hasil: Analisis menunjukkan bahwa anggaran kesehatan tahun 2018 berjumlah Rp 3.296.445.655.287 (10,73%) dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 berjumlah Rp 3.429.111.553.700 (11,48 %). Peruntukkan biaya untuk jenis kegiatan stunting biaya lebih banyak digunakan untuk kegiatan langsung, tahun 2018 porsinya mencapai 58,29 % dan tahun 2019 porsinya sampai 100 %. Dilihat dari mata anggaran, realisasi lebih banyak digunakan untuk biaya operasional. Pada tahun 2018 sebesar 91,63 % dan pada tahun 2019 mencapai 100 %. Pada jenis intervensi stunting menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Serang telah melakukan namun belum memenuhi pedoman pelaksanaan penurunan stunting pada tahun 2018 dan 2019. Kesimpulan: Penelitian ini memberikan informasi bahwa kecukupan pembiayaan stunting di Dinas kesehatan Kabupaten Serang tahun 2018 dan 2019 sudah berbasis kinerja namun kegiatannya belum semua terlaksan sesuai dengan pedoman serta komitmen pemangku kebijakan pada tahun 2019.

---

Background: Stunting is a condition of failure to thrive in children under five due to chronic malnutrition, especially in the first 1,000 days of life (HPK). Health financing including stunting, commitment by regional policy makers. Objective: To find an overview of the realization of health spending from the government for stunting at the Serang District Health Office in 2018-2019. Methods: This study used a non-experimental research design with a Distric Health Account (DHA) approach. Results: The analysis shows that the 2018 health budget states IDR 3,296,445,655,287 (10.73%) and an increase in 2019 may be IDR 3,429,111,553,700 (11.48%). Allocated costs for this type of stunting activity are mostly used for direct activities, in 2018 the portion reached 58.29% and in 2019 the portion was up to 100%. Viewed from the line item budget, the realization is mostly used for operational costs. In 2018 it was 91.63% and in 2019 it reached 100%. The type of stunting intervention shows that the Serang District Health Office has implemented but has not implemented stunting reduction instructions in 2018 and 2019. Conclusion: This study provides information that the adequacy of stunting financing in the Serang District Health Office in 2018 and 2019 is performance-based, but not all activities have been carried out according to new and commitment of policy makers in 2019

Abstrak: Pencapaian UHC sudah menjadi tujuan utama negara-negara di dunia dan diharapkan dapat tercapai pasca tahun 2015 dalam bentuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Berdasarkan laporan SPM Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 layanan kesehatan terutama bagi penderita Diabetes Melitus (DM) baru terpenuhi 12.16% dari target yang diharapkan. Maka dari itu peneliti ingin melihat pelayanan pasien DM berdasarkan UHC di DKI Jakarta yang dilhat dari 3 dimensi (Kepesertaan, Pelayanan dan Pembiayaan). Penelitian in menggunakan desain study mix-methode dengan pengambilan data sekunder dan primer (wawancara mendalam dan pengumpulan data). Hasil penelitian ini ditemukan pada dimensi kepesertaan JKN di DKI Jakarta 98.2%, skrining DM sebesar 30.1% dan temuan kasus sebesar 61.38%, selanjutnya dimensi pelayanan puskesmas dengan akreditasi pripurna 73.8%, ketersediaan poli Penyakit Tidak menular 92.9%, poli gizi 100%, pelatihan edukasi gizi 40.5% jenis obat yang tersedia (sulfonylurea, glinid, metformin) dan pemeriksaan laboratorium (Glukosa Darah, HDL, LDL, Trigelisecrrrida dan HbA1C) dan pada dimensi pembiayaan jumlah total APBD Puskesmas vs Rumah Sakit Rp.623,501,224,722 vs Rp.126,897,825,643, BLUD Rp.907,101,636,329 vs Rp.125,020,357,361 dan kategori Cost Recovery Rate < 40% (16.7 vs 16.7%), 40-60% (31 vs 50%) dan >60% (52.3 vs 33.3%). Dapat dijelaskan bahwa masih ada beberapa dimensi UHC untuk lebih ditingkatkan kembali agar dapat mencapai pelayanan berdasarkan UHC yang maksimal terutama pelayanan pada pasien DM

---

Achieving UHC has become the main goal of countries in the world and is expected to be achieved after 2015 in the form of improving the quality of health services. Based on the 2018 DKI Jakarta Province Health Service (SPM) report, health services, especially for people with Diabetes Mellitus (DM), have only been fulfilled 12.16% of the expected target. Therefore, the researcher wants to see the service for DM patients based on UHC in DKI Jakarta which is seen from 3 dimensions (Participation, Service and Financing). This research used a mix-method study design with secondary and primary data collection (in-depth interviews and data collection). The results of this study was found that JKN participation in DKI Jakarta akarta were 98.2%, DM screening was 30.1% and case findings were 61.38%, then the dimensions of primary health care services with plenary accreditation were 73.8%, non-communicable disease polyclinic availability 92.9%, 100% nutrition polyclinic, training nutrition education were 40.5% , drugs availability (sulfonylurea, glinide, metformin) and laboratory examinations (blood glucose, HDL, LDL, triglycerides and HbA1C). Dimension of financing the total amount of APBD for primary health care vs Hospital in 2019 Rp.623,501,224,722 vs Rp.126,897,825,643, BLUD Rp.907,101,636,329 vs. Rp.125,020,357,361 and in the category of Cost Recovery Rate <40% (16.7 vs 16.7%), 4060% (31 vs 50%) and >60% (52.3 vs 33.3%).It can be explained that there are still several dimensions of UHC to be further improved in order to achieve maximum UHC-based services, especially services for Diabetes Mellitus patients