Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Hasil penelitian menunjukkan peran kader yang aktif di posyandu sebesar 45,6%. Pengetahuan merupakan faktor dominan berhubungan dengan peran kader, kader yang memiliki pengetahuan baik mempunyai peluang 27,2 kali untuk berperan aktif di posyandu dibanding kader yang pengetahuannya kurang baik setelah dikontrol oleh pendidikan, pelatihan, dukungan keluarga dan supervisi petugas kesehatan. Pengetahuan kader dapat ditingkatkan melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan bagi kader secara rutin dan berkesinambungan
Kata kunci : Peran kader, Posyandu
Abstrak
Stunting di Kabupaten Bantaeng masih menjadi tantangan dengan prevalensi 15,8%. Keberhasilan dalam menekan angka ini menjadi dasar untuk menelaah peran strategis KPM sebagai garda terdepan dalam program konvergensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah implementasi peran KPM dalam upaya pencegahan stunting serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat efektivitasnya di Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif fenomenologi dengan total 24 informan yang terdiri dari 7 KPM, 3 kepala desa, 5 tenaga kesehatan, 3 kader posyandu, dan 6 perwakilan masyarakat sasaran. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen , yang kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan peran KPM sangat efektif dalam memfasilitasi akses terhadap layanan KIA, sanitasi, dan jaminan kesehatan, berkat kolaborasi lintas sektor dan dukungan penuh pemerintah desa. Namun, masih kurang optimal dalam intervensi yang bersifat edukatif untuk mengubah perilaku, seperti pada aspek konseling gizi dan partisipasi PAUD. Faktor penghambat utamanya adalah norma sosial yang kuat di masyarakat dan keterbatasan sumber daya untuk program edukasi yang terstruktur. Penelitian ini menyimpulkan implementasi peran KPM efektif pada intervensi yang didukung program pemerintah yang konkret dan terukur, namun lemah dalam mengubah pengetahuan dan norma sosial. Lebih lanjut, ditemukan pula kesenjangan antara kualifikasi pendidikan formal KPM dengan kompleksitas tugas edukasi dan konseling gizi yang harus diemban secara efektif. Disarankan agar Pemerintah Daerah mengembangkan kampanye sosialisasi untuk mengubah norma sosial dan mengalokasikan dana untuk program edukasi terstruktur. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) perlu mengevaluasi kembali standar rekrutmen KPM dan merancang pelatihan terstandar dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas KPM.
