Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program Jamkesda Tahun 2012- 2014 di Propinsi Kepulauan Riau. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis input (peraturan, informasi, dana, tenaga dan peserta Jamkesda), proses (sosialisasi program, pengajuan klaim dan kelancaran pembayaran klaim) dan output (pemanfaatan pelayanan kesehatan dan pemanfaatan dana). Rancangan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Temuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Sosialisasi program Jamkesda belum maksimal, 2. Dana Jamkesda tahun 2014 tidak habis terserap karena banyak peserta Jamkesda yng pindah menjadi peserta BPJS, 3. Belum ada tenaga verifikator khusus Jamkesda di rumah sakit, 4. Pendataan masyarakat miskin belum akurat, 5. Masih banyak kelemahan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Diusulkan agar pemerintah daerah, rumah sakit dan puskesmas melakukan sosialisasi program Jamkesda secara lebih efektif, puskesmas meningkatkan fungsinya dengan melengkapi fasilitas pelayanan, bila mungkin menambah dokter spesialis tertentu dan melakukan pendataan masyarakat miskin yang lebih akurat.
Kata kunci : Evaluasi, Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah

---

The objective of this study is to evaluate the implementation of the Regional Health Insurance program (Jamkesda) 2012-2014 in the Riau Islands Province by analyzing the input (regulations, information, funds, personnel and participants), the process (socialization program, claims ) and the output (utilization of health services and the utilization of the funds). The study used qualitative and quantitative research design. The findings were : 1. The socialization of Jamkesda program is not maximum, 2. The 2014 Jamkesda fund was not fully absorbed due to many Jamkesda users moved and registered to the National Insurance Scheme (JKN).3. At the hospital,there is verificator for handling the Jamkesda claims, 4. Data of the poor are not accurate, and 5. Weak monitoring and evaluation activities. This study proposed that the regional government, including hospitals and health centres of the Riau Islands Province to conduct more effective socialization on the Jamkesda program, improve functions of the health centres by completing health care facilities to avoid d unneccessary referrals, if posible adding on doctors with certain specializations and collect more accurate data of the poor.
Keywords: Evaluation, Regional Health Insurance Program Implementation

Abstrak: Banyak negara di dunia bertujuan untuk meraih Universal Health Coverage (UHC) agar dapat mencapai hak asasi manusia dalam kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014. Implementasi JKN pada tahun 2014 mengakibatkan adanya perubahan sistem pembayaran dari fee for service menjadi prospective payment system (PPS) melalui INA CBG (Indonesia Case Base Group) yang dilakukan oleh BPJS. Peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tentang pengaruh dampak implementasi JKN dengan menggunakan analisis rasio keuangan untuk melihat tingkat kinerja rumah sakit. Kinerja rumah sakit yang dianalisis adalah kinerja pada tahun 2012 - 2018 dimana dilihat dari kinerja keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pemberlakuan JKN terhadap kinerja keuangan Rumah Sakit, serta melihat gambaran kebijakan serta kinerja operasional rumah sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di wilayah DKI Jakarta. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode mix method yaitu metode yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah sejak adanya penerapan JKN terdapat peningkatan pendapatan layanan Rumah Sakit UPT Kementerian Kesehatan, rumah Sakit UPT Kementerian Kesehatan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dan mengalami kenaikan, masa Penagihan piutang rumah Sakit UPT Kementerian Kesehatan mengalami penurunan, Solvabilitas Rumah Sakit UPT Kementerian Kesehatan rendah karena tingkat utang yang rendah dan proporsi utang pada pendanaan sangat kecil, tidak menurunkan kinerja keuangan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan terlihat dari masih dipertahankannya opini laporan keuangan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Abstrak: Skripsi ini membahas faktor-faktor yang berhubungan dengan Pengetahuan Masyarakat DKI Jakarta tentang Program Jaminan Kesehatan Jakarta yang diselenggarakan oleh UP Jamkesjak Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Program Jamkesjak (Jaminan Kesehatan Jakarta) merupakan suatu program jaminan atas pelayanan kesehatan diluar manfaat JKN secara gratis yang diberikan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Oleh karena itu, warga DKI Jakarta harus memiliki pengetahuan tentang program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta tersebut. Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta disebutkan melalui program Jaminan Kesehatan kerjasama dengan BPJS Kesehatan Jakarta, Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi DKI Jakarta mencapai sebesar 96,56 persen. Jumlah peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBI APBD) per bulan Mei 2020 mencapai 4.789.695 peserta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan masyarakat DKI Jakarta tentang program Jaminan Kesehatan Jakarta UP Jamkesjak Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain studi cross-sectional. Dengan mengolah data sekunder dari Hasil Survei milik UP Jamkesjak Tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan sumber informasi dengan pengetahuan masyarakat DKI Jakarta.

---

This thesis discusses the factors related to the knowledge of the people of DKI Jakarta regarding the Jakarta Health Insurance Program organized by UP Jamkesjak, DKI Jakarta Provincial Health Office. The Jamkesjak (Jakarta Health Insurance) program is a guarantee program for health services other than the free JKN benefits provided by the DKI Jakarta provincial government to improve the welfare of the people of DKI Jakarta. Therefore, residents of DKI Jakarta must have knowledge of the program that has been determined by the DKI Jakarta provincial government. Based on data from the official news website of the DKI Jakarta Provincial Government, through the Health Insurance program in collaboration with BPJS Kesehatan Jakarta, Universal Health Coverage (UHC) in DKI Jakarta Province reached 96.56%. The number of participants registered by the Regional Government (PBI APBD) per May 2020 reached 4,789,695 participants. This study aims to determine the factors related to the knowledge of the people of DKI Jakarta about the Jakarta Health Insurance program UP Jamkesjak, DKI Jakarta Provincial Health Office in 2021. This study is a quantitative study using a cross-sectional study design. By processing secondary data from the 2021 Jamkesjak UP Survey Results. The results of this study indicate that there is a significant relationship between age, gender, education level, occupation, and sources of information with the knowledge of the people of DKI Jakarta.

Abstrak:

---

Abstrak:

Jumlah  kasus  kekerasan  di  Indonesia  meningkat  signifikan  dari  20.499  kasus  pada  tahun 2020  menjadi  29.883  kasus  pada  tahun  2023,  hal  ini  diikuti  dengan  peningkatan  jumlah kebutuhan  pelayanan  kesehatan  bagi  korban  setiap  tahunnya.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  gambaran  penundaan  dan  penolakan  klaim  pelayanan  korban kekerasan  di  RSUD  Tarakan  Jakarta.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  studi  kasus  dan  deskriptif  kuantitatif.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  wawancara  mendalam,  telaah  dokumen,  dan  literatur  kemudian dianalisis  dalam  bentuk  tabel,  grafik,  dan  narasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pada input,  terdapat  ketidaksesuaian  pengetahuan  sumber  daya  manusia  dengan  regulasi Jaminan  Kesehatan  Jakarta.  Sebagian  besar  informan  menganggap  jaminan  ini  hanya mencakup  korban  perempuan  dan  anak-anak.  Standar  Prosedur  Operasional  yang  ada masih  bersifat  umum.  Pada  proses,  seluruh  berkas  klaim  dapat  diakses  melalui  satu pintu  di  klinik  Bunga  Tanjung.  Pada  output,  dari  1.062  klaim  korban  kekerasan  di  tahun 2023,  terdapat  202  klaim  tertunda  dan  17  klaim  ditolak. Penyebab  klaim  tertunda meliputi  berkas  tidak  valid,  berkas  tidak  lengkap,  koding  tidak  sesuai,  dan  tarif  tidak sesuai,  sedangkan  klaim  tolak  disebabkan  oleh  otomatisasi  sistem  SIJAKA.  Penelitian ini  merekomendasikan  peningkatan  sosialisasi  internal  rumah  sakit  terkait  Jaminan Kesehatan  Jakarta,  dan  penyusunan  SPO  yang  detail  dan  komprehensif  untuk mendukung pengelolaan klaim yang lebih efektif.

---

 

The  number  of  violence  cases  in  Indonesia  has  increased  significantly,  rising  from  20,499  cases  in  2020  to  29,883  cases  in  2023.  This  increase  has  been  accompanied  by  a  growing  demand  for  health  services  for  victims  each  year.  This  study  aims  to  examine  the  delays  and  rejections  of  service  claims  for  victims  of  violence  at  Tarakan  Regional  Hospital  in  Jakarta.  The  research  employs  both  qualitative  and  quantitative  descriptive  methods,  using  case  studies.  Data  collection  was  carried  out  through  in-depth  interviews,  document  reviews,  and  literature  analysis,  with  the  findings  presented  in  the  form  of  tables,  graphs,  and  narratives.  The  study  results  indicate  a  mismatch  between  the  knowledge  of  human  resources  and  Jakarta  Health  Insurance  regulations.  Most  informants  believe  that  the  insurance  coverage  applies  only  to  female  and  child  victims.  Additionally,  the  existing  Standard  Operating  Procedures  (SOPs)  remain  too  general.  In  terms  of  the  claim  process,  all  claim  files  can  be  accessed  through  a  single  point  at  the  Bunga  Tanjung  clinic.  Regarding  claim  outcomes,  out  of  1,062  claims  for  violence  victims  in  2023,  202  claims  were  pending,  and  17  claims  were  rejected.  Delays  in  claims  were  attributed  to  issues  such  as  invalid  files,  incomplete  documents,  incorrect  coding,  and  inaccurate  rates,  while  rejected  claims  were  largely  due  to  issues  with  the  automation  of  the  SIJAKA  system.  This  study  recommends  improving  internal  hospital  communication  about  Jakarta  Health  Insurance  and  preparing  detailed,  comprehensive  SOPs to support more effective claims management.