Search Results - Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Jenis Koleksi

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV

Hubungan antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Notifikasi Kasus Tuberkulosis pada Implementasi PPM di Indonesia Tahun 2023

Diah Ayu Pertiwi; Pembimbing: Nurhayati Adnan Prihartono; Penguji: Trisari Anggondowati, Sulistyo

Abstrak:

Latar Belakang Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit yang sudah lama ada dan masih menjadi salah satu penyakit menular utama di dunia. Indonesia menempati peringkat 2 hanya setelah India dengan kasus TBC terbanyak di dunia. Target global dan milestone untuk penurunan insiden dan kematian TBC telah ditetapkan sebagai bagian dari SDGs dan End TBC. Strategi TBC pada akhir tahun 2030 yaitu penurunan 90% kematian TBC dan 80% penurunan insiden TBC. Belum seluruh fasyankes melaporkan terduga dan kasus tuberkulosis ke sistem informasi nasional TBC, maka berdasarkan Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia 2020-2024 dan rencana interim 2025-2026 dilakukan penguatan jejaring layanan dengan melibatkan fasyankes pemerintah maupun swasta (Public-Private Mix/PPM). Jejaring Layanan TBC di Fasilitas Kesehatan Pemerintah-Swasta Berbasis Kabupaten/Kota atau District-Based Public-Private Mix (DPPM). DPPM dapat mengatasi kesenjangan dalam hal penemuan kasus TBC, kualitas pelayanan TBC maupun pelaporan kasus TBC. Metode Penelitian ini menggunakan desain studi ekologi dengan menganalisis data sekuder dari register TBC 06 dan TBC 16 Aplikasi SITB Direktorat Jenderal P2P Kemenkes RI dengan jumlah 80 kabupaten/kota yang menjadi wilayah prioritas implementasi PPM di Indonesia Tahun 2023. Data dianalisis secara univariat dan bivariat menggunakan SPSS versi 24. Hasil: Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa wilayah implementasi PPM melaporkan notifikasi lebih besar yaitu 56% dibandingkan wilayah bukan PPM sebesar 44% dengan jumlah fasyankes dan jumlah ketersediaan alat TCM yang lebih sedikit dari wilayah bukan PPM. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa jumlah fasyankes (r = 0.774), ketersediaan alat TCM (r = 0.767), dan investigasi kontak (r = 0.672) berkorelasi kuat terhadap notifikasi kasus tuberkulosis pada implementasi PPM di Indonesia Tahun 2023. Kesimpulan dan Saran: Implementasi PPM di Indonesia Tahun 2023 berkontribusi besar terhadap notifikasi kasus tuberkulosis di Indonesia. Jumlah Fasyankes, ketersediaan alat TCM dan investigasi kontak berhubungan signifikan dan kuat terhadap notifikasi kasus tuberculosis. Dengan memperluas wilayah implementasi diharapkan dapat meningkatkan jumlah notifikasi kasus dengan keterlibatan sektor pemerintah dan swasta sehingga semakin memperbesar capaian pada program pengendalian tuberkulosis di Indonesia.

Background Tuberculosis (TBC) is a long-standing disease and remains one of the world's major infectious diseases. Indonesia ranks 2nd only to India with the most TBC cases in the world. Global targets and milestones for reducing TBC incidence and mortality have been set as part of the SDGs and End TBC. The TBC strategy by the end of 2030 is a 90% reduction in TBC deaths and 80% reduction in TBC incidence. Not all health facilities have reported TBC suspects and cases to the national TBC information system, so based on the National Strategy for Tuberculosis Control in Indonesia 2020-2024 and the interim plan 2025-2026, a service network was strengthened by involving public and private health facilities (Public-Private Mix/PPM). District-Based Public-Private Mix (DPPM) TBC Service Networks in Public-Private Health Facilities. DPPM can address gaps in TBC case finding, quality of TBC services and TBC case reporting. Methods This study used an ecological study design by analyzing secondary data from the TBC 06 and TBC 16 registers of the SITB Application of the Directorate General of P2P Ministry of Health, Republic of Indonesia with a total of 80 districts / cities which are priority areas for PPM implementation in Indonesia in 2023. Data were analyzed univariately and bivariately using SPSS version 24. Results: The results of univariate analysis showed that PPM implementation areas reported more notifications at 56% compared to non-PPM areas at 44% with fewer number of health facilities and availability of TCM equipment than non-PPM areas. Correlation test results showed that the number of health facilities (r = 0.774), availability of TCM equipment (r = 0.767), and contact investigation (r = 0,672) has streght corelation to the notification of tuberculosis cases in PPM implementation in Indonesia in 2023. Conclusions and Suggestions: The implementation of PPM in Indonesia in 2023 contributes significantly to the notification of tuberculosis cases in Indonesia. Total health facilities, availability of TCM tools and contact investigation have a significant and strong association with TB case notification. Expanding the implementation area is expected to increase the number of case notifications with the involvement of the government and private sectors, thus increasing the achievements of the TBC control program in Indonesia.

S-11725

Depok : FKM UI, 2024

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Gambaran Implementasi Pendekatan Publicprivate Mix Dalam Penanggulangan Tuberkulosis Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kota Depok Tahun 2019

Salma Nabila Rosdiani; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Septiara Putri, Tiur Febrina Pohan

Abstrak: Tuberkulosis merupakan penyakit infeksius yang masih tinggi prevalensinya di dunia. Indonesia sebagai negara yang termasuk memiliki beban penyakit tinggi, menjadikannya prioritas penyelesaian masalah kesehatan. Hal ini dituangkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Namun untuk menanggulangi penyakit tersebut tidak cukup hanya dari pemerintah saja. Butuh kerja sama lintas sektor yaitu pada pendekatan Public-Private Mix (PPM). Dengan metode kualitatif dan pendekatan Logic Model, penelitian ini melakukan telaah atas implementasi PPM di Kota Depok. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan sekunder dari hasil wawancara mendalam dan juga telaah dokumen. Ditemukan bahwa implementasi PPM masih pada tahapan awal dan capaiannya masih jauh dari target. Hal ini disebabkan karena pada pelaksanaannya masih belum banyak upaya untuk menjaring klinik swasta dan dokter praktik mandiri untuk bergabung dalam penanggulangan tuberkulosis di Kota Depok. Keterbatasan sumber daya manusia pun menjadi penghambat dalam implementasi ini. Kata kunci: Public-Private Mix, Tuberkulosis, Kota Depok, PPM, Program Tuberculosis is an infectious disease with a high prevalence in the world. Indonesia as a country that includes a high disease burden, making it a priority for the resolution of health problems. This was stated in Minister of Health Regulation No. 67 of 2016 concerning Tuberculosis Management. But to tackle the disease is not enough just from the government alone. Cross-sector cooperation is needed, namely the Public-Private Mix (PPM) approach. Using a qualitative method and the Logic Model approach, this study examines the implementation of PPM in Depok City. The data collected are primary and secondary data from the results of in-depth interviews and document review. It was found that the implementation of PPM is still at an early stage and its achievements are still far from the target. This is because in practice there have not been many attempts to encompass private clinics and independent practice doctors to join in tuberculosis prevention in Depok City. Limited human resources also become obstacles in this implementation Key words: Public-Private Mix, Tuberculosis, Depok City, PPM, Program

S-10399

Depok : FKM-UI, 2020