Abstrak: ABSTRAK Tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan di dunia hingga kini dan Indonesia menempati posisi ke 2 negara dengan beban TB tertinggi di dunia sehingga salah satu program prioritas pemerintah adalah dengan melalui percepatan eliminasi Tuberkulosis. Pembiayaan TB di Kota Cilegon setiap tahunnya makin meningkat, akan tetapi angka prevalensi dan angka keberhasilan pengobatan tidak cukup baik. Salah satu strategi yang dilakukan adalah regulasi dan peningkatan pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran alokasi pembiayan kesehatan dengan pendekatan Health Account dan mengetahui kebutuhan pembiayaan dengan menggunakan perhitungan Standar Pelayanan Minimum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif didukung dengan data/dokumen keuangan, dengan rancangan penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemda Cilegon memiliki kemampuan sumber pendanaan yang baik, karena sebagian besar dana program berasal dari APBD sehingga tidak ketergantungan dari dana Donor. Sebagian besar anggaran dipergunakan untuk ini kegiatan kuratif rawat jalan dan hanya sedikit sekali kegiatan yang berkaitan dengan surveilnce dan deteksi TB. Hasil perhitungan SPM tahun 2018 sebesar Rp. 593.627.617, Tahun 2019 sebesar Rp 721.746.271 dan tahun 2020 sebesar Rp 750.830.736. Berdasarkan hasil wawancara mendalam komitmen para pemangku kebijakan sudah cukup baik terbukti dengan adanya usaha untuk membantu mencari sumber dana lain seperti DPW Kel dan CSR, Akan tetapi belum memiliki RAD terkait penanggulangan TB. Selain itu hasil DHA juga belum dijadikan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan anggaran kesehatan Pemerintah Kota Cilegon. Kata Kunci: Tuberculosis, SPM, Health Account, Pembiayaan Tuberculosis is still a health problem in the world today and Indonesia ranks second countries with the highest TB burden in the world. so one of the government's priority programs is through the acceleration of Tuberculosis elimination. TB funding in Cilegon city is increasing every year, but the prevalence rate and success rate of treatment is not good enough. One of the strategies implemented is regulation and improvement of financing. The purpose of this research is to get an overview of health care funding allocation with Health Account approach and to know financing requirement by using Minimum Service Standard. This research is a qualitative research supported by data / financial document, with case study research design. The results show that the Cilegon Local Government has a good source of funding capability, since most of the program funds come from APBD so it is not dependent on donor funds. The bulk of the budget is spent on this curative outpatient activity and very little activity related to surveillance and TB detection. The calculation of Minimum Service Standard in 2018 is Rp. 593,627,617, Year 2019 amounting to Rp 721,746,271 and year 2020 amounting to Rp 750,830,736. Based on the results of in-depth interviews the commitment of the stakeholders of the policy has been quite well proven with the existence of efforts to help find other funding sources such as DPW Kel and CSR. But not yet have RAD related TB control. In addition, DHA results have not been used as a reference in the planning of the health budget of the City Government of Cilegon. Key Word : Tuberculosis, Minimum Serviced Standard, Health Account, Pembiayaan

Abstrak: Tesis ini membahas mengenai kinerja Puskesmas dan peningkatan kinerja Puskesmas dalam pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kota Depok tahun 2018. Tesis ini menggunakan teori sistem dimana peneliti mendeskripsikan faktor input Puskesmas, factor proses puskesmas berupa penyelenggaraan pelayanan puskesmas dan output Puskesmas yaitu Kinerja Puskesmas berdasarkan 12 indikator SPM. Meode penelitian yang digunakan adalah penelitian mixed methods, yaitu penelitian kuantitatif dari univariate hingga multivariate dengan menggunakan data sekunder. Metode kualitatif menggunakan wawanara mendalam dan diskusi terarah. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja Puskesmas terhadap pencapaian SPM sangat rendah, fackor yang berpengaruh terhadap kinerja Puskesmas adalah factor bangunan, alat kesehatan dan BMHP serta factor ketenagaan,. Hasil uji regresi logistik menunjukan faktor yang paling berpengaruh adalah faktor ketenagaan

Abstrak:

---

Abstrak:

Analisis penerapan Penganggaran berbasis Kinerja untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat di Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2025, Penelitian ini menganalisis pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja (PBK) terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) ODGJ Berat di Dinas Kesehatan Kota Depok telah mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Meskipun capaian SPM tercatat mencapai 100% pada tahun 2023 dan 2024, alokasi anggaran justru mengalami penurunan signifikan: dari (0,06%) pada 2023 menjadi hanya (0,02%) pada 2024 dari total anggaran Dinas Kesehatan. Kontradiksi ini mencolok, terutama ketika prevalensi gangguan jiwa di Kota Depok masih sangat tinggi 9,1% di kalangan pegawai pemerintah dan 15,3% di masyarakat umum, angka provinsi (4,4%) dan nasional (2%). Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam penerapan PBK yang seharusnya mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan evidence-based. Penelitian ini menggunakan pendekatan komprehensif terhadap komponen struktur, proses, dan komitmen daerah, untuk menilai apakah kebijakan penganggaran yang diterapkan sudah mendukung keberlanjutan layanan kesehatan jiwa secara substantif, bukan sekadar administratif.

---

Analysis of the Implementation of Performance-Based Budgeting for Minimum Service Standards (SPM) for People with Severe Mental Disorders (ODGJ) at the Depok City Health Office in 2025,This study analyzes whether the implementation of performance-based budgeting (PBB) for the Minimum Service Standards (SPM) for People with Severe Mental Disorders (ODGJ) at the Depok City Health Office reflects the actual needs in the field. Although SPM achievements reached 100% in 2023 and 2024, the allocated budget experienced a significant decline—from 0.06% in 2023 to only 0.02% in 2024 of the total Health Office budget. This contradiction is striking, especially considering the high prevalence of mental disorders in Depok: 9.1% among government employees and 15.3% in the general population, far exceeding the provincial average (4.4%) and the national rate (2%). This situation highlights serious challenges in the application of PBB, which should prioritize effectiveness, efficiency, and evidence-based principles. This study adopts a comprehensive approach by examining structural components, processes, and regional commitment to assess whether the current budgeting policy supports the sustainability of mental health services in a substantive, rather than merely administrative, manner.

 

Abstrak:

---