Abstrak: Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneia Nomor 44 Tahun 2018, PKRS merupakan hal yang wajib diselenggarakan oleh rumah sakit, termasuk RS Hermina Bogor. RS Hermina Bogor sebagai wujud komitmen terhaap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan akreditasi, maka diselenggarakannya PKRS di RS Hermina Bogor. Kendala yang terjadi berkaitan dengan penyelenggaraan PKRS di RS Hermina Bogor adalah kurangnya penyuluhan internal, penyediaan leaflet yang terlihat oleh pengunjung rumah sakit, dan belum dilaksanakannya PKRS cecara optimal karena masih hanya sebatas persyaratan akreditasi. Kendala lain adalah belum sesuainya pelaksanaan PKRS di RS Hermina Bogor sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018, seperti bentuk organisasi PKRS yang seharunya berbentuk instalasi PKRS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai implementasi penyelenggaraan PKRS di RS Hermina Bogor pada tahun 2019, khususnya pada triwulan I. Hal tersebut akan dikaji berdasarkan teori sistem, dimulai dari input (kebijakan atau regulasi PKRS, ketenagaan PKRS, dana, serta sarana dan prasarana). Process dalam penelitian ini berupa manajemen PKRS (pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi). Output dari penelitian adalah pelaksanaan PKRS sesuai 4 standar PKRS. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assessment Procedure (RAP). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa telaah dokumen, observasi, dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang terjadi. Permasalahan tersebut seperti dari unsur input belum adanya revisi pedoman penyelenggaraan PKRS, belum adanya SPO khusus PKRS, masalah ketenagaan yang khusus mengelola PKRS, belum adanya syarat khusus untuk menjadi anggota Tim PKRS, belum adanya pelatihan khusus PKRS, dan belum optimalnya pemanfaatan ruangan PKRS. Permasalahan dari unsur process yaitu belum adanya pengkajian kesehatan SDM secara keseluruhan, perencanaan serta monitoring dan evaluasi yang belum diikuti oleh seluruh anggota Tim PKRS, serta pelaksanaan internal seperti pendistribusian leaflet yang belum terlihat banyak oleh pasien dan peran kurang optimalnya edukasi dengan media sosial. Permasalahan dari unsur output adalah belum adanya instrumen 4 standar PKRS sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018.
Kata kunci: PKRS, teori sistem, manajemen PKRS, standar PKRS, RS Hermina Bogor

Abstrak: Program KIA merupakan salah satu Program prioritas dalam sustainable development goals (SDGs) dengan target penurunan angka kematian ibu dibawah 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Program Selasa Jumat Terpadu merupakan Program otonomi daerah Kabupaten Kubu Raya untuk mendeteksi sedari awal kesehatan ibu hamil. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program Selasa Jumat Terpadu terhadap jumlah kematian ibu di Kabupaten Kubu Raya tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan sebanyak sembilan orang. Penelitian menggunakan Teori George Edward III dan Sistem dengan variabel input yaitu komunikasi yang masih memerlukan sosialisasi pada daerah yang sulit dijangkau, sumber daya manusia yang msih memerlukan pelatihan SDM yang sesuai program, pendanaan yang pada tahun 2020 tidak ada lagi dana khusus untuk Program Salju Terpadu, Sarpras yang memerlukan tambahan alat transportasi air untuk menjangkau masyarakat pedalaman di daerah perairan dan juga memerlukan bahan habis pakai dan obat-obatan khusus untuk program Salju Terpadu, SOP sudah ada dan koordinasi antar lembaga yang perlu terus dijaga. Variabel input mempengaruhi variabel proses yaitu skrining awal ibu hamil yang tetap harus bekerjasama dengan program KIA, intervensi lanjutan masalah kesehatan pada ibu hamil seperti pada ibu KEK dan rujukan bagi ibu hamil resiko tinggi yang sesuai indikasi. Pencatatan dan pelaporan yang masih tumpang tindih dengan laporan KIA serta monitoring dan evaluasi, dimana evaluasi ternyata belum dijalankan oleh Dinas Kesehatan. Variabel input dan proses berefek pada output yang memperlihatkan bahwa implementasi Program selasa jumat terpadu belum berjalan dengan baik

Abstrak: Prolanis sebagai salah satu strategi promotif dan preventif yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk menurunkan atau mencegah komplikasi penyakit kronis yang diderita oleh peserta sekaligus sebagai kendali biaya pelayanan kesehatan. Pada tahun 2017, KBK mulai diterapkan sehingga seluruh FKTP yang bekerjasama wajib melaksanakan Prolanis. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan Prolanis di FKTP wilayah kerja BPJS Kesehatan KCU Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatan Prolanis pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada masalah dalam kecukupan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, fasilitas, dan peraturan. Empat dari lima kegiatan Prolanis sudah dilaksanakan secara rutin di FKTP wilayah kerja BPJS Kesehatan Kota Bogor. Peneliti menyarankan agar adanya pembagian tugas yang jelas, distribusi buku pemantauan kesehatan, dan pembuatan petunjuk teknis kegiatan Prolanis yang lebih rinci.
Kata kunci: Program Pengelolaan Penyakit Kronis, Teori Sistem

---

Prolanis as one of the promotive and preventive strategies undertaken by BPJS Kesehatan to reduce or prevent complications of chronic disease suffered by the participants as well as control of health care costs. In 2017, KBK is being implemented so that all FKTP must carry out Prolanis. The purpose of this research is to obtain in-depth information about the implementation of Prolanis at First Level Health Facility In Working Area of BPJS Kesehatan, Branch Office, Bogor, 2017. This study used qualitative methods with data collection through indepth interviews, observation and document review. The results show that there are problems in the adequacy of human resources, financial resources, facilities, and regulations. The researcher suggests in order do exist clear division of tasks, distribution of health monitoring books, and more detailed technical guidance on Prolanis activities.
Keywords: Chronic Disease Management Program, System Theory

Abstrak:

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan pendekatan promotif dan preventif yang strategis dalam mendukung kesehatan remaja di satuan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka evaluasi Input-Process-Output (IPO) dan fungsi manajerial Planning, Organizing, Actuating, Controlling (POAC). Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pelaksanaan program UKS di tiga SMA Negeri di Kota Tangerang Selatan tahun 2025, yaitu SMAN X (stratifikasi minimal), SMAN Y (stratifikasi standar), dan SMAN Z (stratifikasi optimal). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan guru penanggung jawab UKS, penanggung jawab program UKS di puskesmas pembina dan pemegang kebijakan, serta FGD dengan pengelola kantin dan siswa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah dengan dukungan input yang memadai, serta perencanaan (planning) dan pengorganisasian (organizing) yang terstruktur, cenderung mampu melaksanakan (actuating) Trias UKS secara lebih optimal. Output kegiatan juga terlihat lebih maksimal apabila ditunjang oleh sistem monitoring dan evaluasi (controlling) internal yang kuat. Temuan ini konsisten dengan kondisi pada sekolah berstratifikasi UKS optimal, yang menunjukkan sinergi antara ketersediaan input, pelaksanaan yang efektif, dan monev yang berkelanjutan.
Kepemimpinan sekolah dan peran aktif Tim Pembina UKS (TP UKS) memiliki elemen penting dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program UKS. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran kepala sekolah dan TP UKS di seluruh tingkatan, mulai dari tingkat nasional hingga kecamatan, yang didukung oleh komitmen kepala daerah dalam bentuk penganggaran, pembinaan, serta monitoring lintas sektor yang terintegrasi.

---

School Health Efforts (UKS) serve as a strategic promotive and preventive approach to support adolescent health within educational institutions. This study employed a descriptive qualitative approach using the Input-Process-Output (IPO) evaluation framework and the managerial functions of Planning, Organizing, Actuating, and Controlling (POAC). The aim of the study was to examine the implementation of the UKS program in three public senior high schools (SMAs) in South Tangerang City in 2025: SMAN X (minimal stratification), SMAN Y (standard stratification), and SMAN Z (optimal stratification). Data were collected through in-depth interviews with UKS teacher coordinators, UKS program officers at the affiliated community health centers (puskesmas), policymakers, as well as focus group discussions with canteen managers and students. The findings indicate that schools with adequate input support, along with well-structured planning and organizing, tend to implement the Trias UKS more optimally. Program outputs are also more effective when supported by a strong internal monitoring and evaluation (controlling) system. These results are consistent with conditions observed in optimally stratified schools, which demonstrate synergy between sufficient resources, effective implementation, and continuous monitoring. School leadership and the active role of the UKS Development Team (TP UKS) are essential elements in ensuring the success and sustainability of the UKS program. Therefore, it is necessary to strengthen the roles of school principals and TP UKS teams at all levels, from national to sub-district supported by strong commitments from local government leaders through adequate budgeting, capacity-building, and integrated cross-sectoral monitoring.