Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan instrumen fiskal utama pemerintah untuk mendukung layanan kesehatan primer, termasuk intervensi spesifik percepatan penurunan stunting. Namun, evaluasi Dana BOK masih lebih sering berfokus pada penyerapan anggaran atau dampak jangka panjang, sementara penilaian terhadap kesesuaian desain alokasi dengan capaian output layanan kesehatan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menilai ketepatan desain alokasi Dana BOK stunting tahun 2024 terhadap capaian output layanan intervensi spesifik penurunan stunting yang diukur melalui Indeks Komposit Output BOK (ICO-BOK), serta menganalisis peran faktor kontekstual daerah dalam hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan desain potong lintang dengan unit analisis 484 kabupaten/kota di Indonesia. Variabel dependen utama adalah skor ICO-BOK (0–100) yang disusun dari indikator capaian intervensi spesifik bidang kesehatan. Variabel independen utama adalah alokasi Dana BOK stunting per balita. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier robust, dilengkapi analisis heterogenitas berdasarkan beban stunting awal, status daerah tertinggal (3T), dan kapasitas fiskal daerah, serta uji sensitivitas melalui pendekatan PCA dan transformasi logaritma alokasi anggaran. Hasil analisis menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara alokasi Dana BOK stunting per balita dan skor ICO-BOK pada tingkat nasional. Pola serupa juga ditemukan pada sebagian besar subkelompok wilayah. Hasil uji sensitivitas menunjukkan bahwa arah dan signifikansi hubungan tetap konsisten pada berbagai spesifikasi model. Hubungan negatif yang ditemukan tidak menunjukkan ketidakefektifan Dana BOK, melainkan mencerminkan karakteristik desain alokasi yang bersifat afirmatif dan berbasis kebutuhan. Evaluasi Dana BOK perlu menekankan ketepatan desain alokasi dengan mempertimbangkan kondisi awal dan kapasitas daerah, serta menggunakan indikator output layanan sebagai ukuran kinerja yang proporsional.

The Health Operational Assistance Fund (BOK) is a key fiscal instrument supporting primary health care services in Indonesia, including health-sector specific interventions for stunting reduction. However, evaluations of BOK funding have largely focused on budget absorption or long-term outcomes, while limited attention has been given to assessing whether allocation design aligns with service delivery outputs. This study aimed to assess the alignment of the 2024 BOK stunting allocation design with service delivery outputs, measured using the Composite Output Index of BOK (ICO-BOK), and to examine the role of regional contextual factors in this relationship. A cross-sectional study was conducted using district-level data from 484 districts/cities in Indonesia. The primary dependent variable was the ICO-BOK score (0–100), constructed from indicators of health-sector specific intervention coverage. The main independent variable was BOK stunting allocation per child under five. Robust linear regression was applied, complemented by heterogeneity analyses based on baseline stunting burden, disadvantaged area status (3T), and fiscal capacity, as well as sensitivity analyses using PCA-based indices and logarithmic transformation of allocations. The analysis demonstrated a significant negative association between BOK stunting allocation per child and ICO-BOK scores at the national level. Similar patterns were observed across most regional subgroups. Sensitivity analyses confirmed that the direction and significance of the association remained consistent across alternative model specifications. The negative association observed should not be interpreted as evidence of BOK ineffectiveness. Instead, it reflects the affirmative and needs-based nature of BOK allocation, whereby areas with greater challenges receive higher funding. Evaluation of BOK funding should therefore emphasize allocation design appropriateness within regional contexts and prioritize service delivery outputs as proportional performance measures in cross-sectional analyses.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan digunakan untuk operasional bidang kesehatan untuk program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Realisasi anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas tahun 2022 yaitu 69,32%. Kabupaten Tangerang mencapai realisasi anggaran BOK Puskesmas sebesar 86,11%. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan realisasi anggaran BOK Puskesmas Kabupaten Tangerang tahun 2022. Penelitian merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan penganggaran belum sesuai juknis, ketersediaan SDMK tidak berhubungan dengan realisasi anggaran BOK Puskesmas, petunjuk teknis belum dapat diimplementasikan seluruhnya. Pengelolaan yang fektif, pelaporan yang tepat waktu dan monitoring dan evaluasi berhubungan dengan realisasi anggaran BOK Puskesmas yang optimal. Sistem informasi/aplikasi dalam pengelolaan BOK Puskesmas belum digunakan oleh Puskesmas di tahun 2022 sehingga tidak dapat dibuktikan hubungannya terhadap realisasi anggaran. Non-physical Special Allocation Funds (DAK Nonfisik) for the Health Sector Nonfisik are allocated for health sector operation for the community health effort (UKM).

The realization of the Health Operational Assistance (BOK) budget for Puskesmas in 2022 is 69,32%. Tangerang Regency achieved the realization of the BOK Puskesmas budget of 86,11%. This realization has quite wide variations from 97,41% to 72,33%. This research aims to determine and analyze the factors related to the realization of the BOK budget for Tangerang regency in 2022. The research is non-experimental research with a qualitative approach. Data collection was carried out through in-dept interview and document review. The result of the research show that planning and budgeting is not accordance to technical guidelines, availability of health human resources is not related to the realization of BOK budget and technical guidelines can not fully implemented. Effective management, timely reporting, and monitoring and evaluation related to realization of the optimal BOK Puskesmas budget. Information system/application in managing BOK Puskesmas has not been used by Puskesmas in 2022 so the relationship to budget realization cannot be proven.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) implementasi program bantuan operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kota Bekasi, (2) ukuran dan tujuan kebijakan, (3) pelaksanaan program cakupan penanganan komplikasi kebidanan, (4) ketersediaan SDM, (5) disposisi pelaksana dan (6) lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi implementasi bantuan operasional kesehatan (BOK) dengan cakupan penanganan komplikasi kebidanan di puskesmas kota bekasi tahun 2019. Variabel penelitian meliputi sumber daya manusia, anggaran, pedoman, fasilitas, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sampel yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan operasional kesehatan di Puskesmas Kota Bekasi terdiri dari 9 responden. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perencanaan anggaran sudah sesuai dengan juknis, kebijakan sumber daya manusia belum memadai, jumlah dana sudah mencukupi dan proses akuntabilitasnya memerlukan pengawasan dan penyederhanaan pelaporan. Pada tingkat capaian program penanganan komplikasi kebidanan, cakupan layanan ada yang telah meningkat, tetapi ada beberapa layanan yang tidak memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM).

---

The aims of the research are to find out (1) the implementation of health operational assistance (BOK) at Bekasi City Health Center, (2) the size and objectives of the policy, (3) implementation of coverage programs for obstetric complications management, (4) the availability of human resources, (5) implementation disposition and (6) social, economic and political environment that affect the implementation of health operational assistance (BOK) with coverage of obstetric complications management in the Bekasi City Health Center in 2019. Research variables include human resources, budget, guidelines, facilities, planning, implementation, monitoring and evaluation. The sample involved in implemention of health operational assistance (BOK) with coverage of obstetric complications management in the Bekasi City Health Center consisted of 9 respondents. The results of the research revealed that budget planning was in accordance with technical guidelines, human resource policies were inadequate, the amount of funds was sufficient and the accountability process needed  2  supervision and simplification of reporting. At the level of achievement of the obstetric complications management program, service coverage has increased, but there are some services that do not meet the Minimum Service Standards (MSS) targets.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab rendahnya realisasi anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Salur tahun 2023 di Puskesmas Kabupaten Bogor dengan menggunakan pendekatan Public Financial Management (PFM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa serapan anggaran yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain kurangnya pemahaman juknis terhadap batasan pelaksanaan dari menu BOK salur, rendahnya satuan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, masih kurangnya pemahaman penata laporan SPJ oleh PPTK dan penata keuangan bendahara. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sinkronisasi antara tahap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di tingkat Puskesmas. Selain itu, terbatasnya kapasitas teknis dan manajerial pelaksana juga mempengaruhi pelaksanaan program. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mempertimbangkan lagi satuan unit cost agar mendorong kinerja dan motivasi kerja. Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan efektivitas penggunaan dana BOK Salur.This study aims to analyze the causes of the low realization of the 2023 Health Operational Assistance (BOK) Salur budget at the Bogor Regency Health Center using the Public Financial Management (PFM) approach. The results of the study indicate that low budget absorption is caused by several main factors, including a lack of understanding of technical instructions on the implementation limits of the BOK Salur menu, low unit costs set by the local government, and a lack of understanding of the SPJ report organizer by PPTK and the treasurer's financial administrator. This indicates a weakness in the synchronization between the planning, budgeting, and budget implementation stages at the Health Center level. In addition, the limited technical and managerial capacity of the implementers also affects program implementation. Therefore, it is hoped that local governments can further consider the unit cost unit to encourage work performance and motivation. Increasing human resource capacity and strengthening cross-sector coordination to ensure the effectiveness of the use of BOK Salur funds.

Tesis ini membahas tentang bagaimana penyerapan anggaran BOK Puskesmas dengan metode salur langsung melalui evaluasi formatif penyerapan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Salur Langsung Di Kota Depok Tahun 2023. Ini merupakan penelitian Non Eksperimental dengan pendekatan kualitatif berupa studi kasus pada 6 Puskesmas di Kota Depok, 3 Puskesmas dengan penyerapan baik dan 3 Puskesmas dengan penyerapan sedang. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam dikonfirmasi dengan telaah dokumen.

This thesis examines the implementation of the direct disbursement method in the absorption of Health Operational Assistance (BOK) funds at Puskesmas in Depok City. The study conducts a formative evaluation of budget absorption for Directly Disbursed Health Operational Assistance (BOK) at Puskesmas in Depok City in 2023, using a non-experimental research design with a qualitative case study approach. The study focuses on six Puskesmas in Depok City: three with good absorption rates and three with moderate absorption rates. Data collection was conducted through in-depth interviews.

Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK fisik dan non fisik merupakan satu dari beberapa sumber pendanaan di daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kesehatan. Pada Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang masuk kedalam ruang lingkup DAK non fisik, terdapat menu kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bagi Desa/Kelurahan prioritas. Menu ini ditujukan bagi desa/kelurahan prioritas yang bertujuan mendukung implementasi indikator Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, yakni Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dan terwujudnya pilar pertama STBM (stop buang air besar sembarangan). Pelaksanaan kegiatan ini di daerah perlu dilakukan pengawasan sebagai upaya untuk memastikan kegiatan terlaksana sesuai dengan tujuannya. Sehubungan dengan belum terdapatnya sistem informasi yang dapat digunakan sebagai alat bantu pemantauan kegiatan ini, maka perlu dibuat rancangan sistem informasi pelaporan kegiatan STBM pilar 1 SBS pada desa/kelurahan prioritas bersumber dana BOK Puskesmas. Sistem informasi yang dirancang menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC) dengan pendekatan prototipe. Dalam sistem informasi ini akan diperoleh data terkait lokasi sasaran, akses sanitasi sebelum dan sesudah, rencana kegiatan, besaran rencana anggaran, realisasi kegiatan, besaran realisasi anggaran, kondisi STBM paska kegiatan, hingga kendala yang dialami saat melaksanakan kegiatan. Penggunaan sistem informasi ini dapat mendukung fungsi pengawasan dalam manajemen untuk memastikan kegiatan BOK STBM telah terlaksana sesuai dengan tujuannya. Selain itu, sistem informasi ini juga dapat mengefisiensikan pekerjaan serta sumber daya dalam hal pengawasan, penyusunan laporan, dan mendapatkan informasi untuk digunakan dalam perencanaan kegiatan BOK STBM pada tahun anggaran berikutnya.

Special Allocation Funds (DAK), both physical and non-physical allocations and serve as one of the funding sources for organizing health activities in the regions. Within the Health Operational Assistance (BOK), which is include in the scope of non-physical DAK, there is a menu of Community-Led Total Sanitation (CLTS) activities designed for priority Villages/Sub-District. This menu aims to support the implementation of the Ministry of Health's Strategic Plan indicators, specifically focusing on Villages/Sub-District Open Defecation Free (ODF) and the first pillar of CLTS, which is to stop open defecation at the designated locations. Given the absence of an information system that can serve as a monitoring tool for these activities, it becomes necessary to design an information system for reporting CLTS activities in priority villages/sub-district funded through BOK Puskesmas. The information system is designed using the System Development Life Cycle (SDLC) method with a prototype approach. Within this information system, data related to the target location, sanitation accessibility before and after activity, activity plans, budget plans, activity realization, budget utilization, post-activity CLTS conditions, and any constraints encountered during the implementation will be collected. The implementation of this information system can effectively support the oversight function in management to ensure that BOK CLTS activities are carried out in accordance with their objectives. Moreover, the utilization of this information system will streamline work and resources in terms of supervision, report preparation, and information acquisition for planning CLTS BOK activities in the upcoming year.