Posyandu, sebagai UKBM, berperan signifikan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Melalui pendekatan Integrasi Layanan Primer (ILP), Posyandu Siklus Hidup bertujuan memperkuat layanan promotif dan preventif sepanjang siklus kehidupan. Penelitian di Puskesmas Ciganjur, Jakarta Selatan, menggunakan desain mixed methods sequential explanatory, mengungkapkan bahwa ketersediaan kader menjadi faktor utama keberhasilan meski terkendala distribusi tugas dan kompetensi. Keterbatasan sarana dan prasarana juga menghambat layanan terintegrasi. Edukasi dan promosi kesehatan telah dilakukan tetapi menghadapi tantangan media dan kesadaran masyarakat. Cakupan layanan mencapai 100% tiap bulan, deteksi dini stabil di 89%, namun tindak lanjut fluktuatif. Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas kader, infrastruktur, dan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas layanan posyandu dalam mendukung integrasi layanan primer.

---

Posyandu, a community-based health initiative, plays a vital role in improving maternal and child health. Using the Primary Care Integration (ILP) approach, the Life Cycle Posyandu strengthens promotive and preventive health services across life stages. This study in Puskesmas Ciganjur, South Jakarta, employs a sequential explanatory mixed methods design. Key findings highlight the importance of kader availability, though challenges remain in task distribution, competency, and infrastructure limitations. While health education and promotion are active, barriers like limited media and low awareness persist. Service coverage reached 100% monthly, with stable early detection at 89%, but follow-up coverage fluctuated. Strengthening kader capacity, infrastructure, and cross-sector collaboration is crucial for sustainable primary care integration.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu Tuberkulosis (TBC) di Indonesia yang menjadi kasus TBC terbesar kedua di dunia selama bertahun-tahun. Meskipun TBC telah ditetapkan menjadi agenda prioritas kesehatan Nasional namun upaya penanggulangan penyakit ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Di salah satu daerah prioritas nasional untuk penanggulangan TB, yaitu Kota Depok, indikator success reate masih di angka 68% per September tahun 2024, sementara di tahun 2022 dan 2023 adalah  85% dan 83% secara berturut-turut. Beban TBC bertambah dengan meningkatnya  jumlah kasus TB-RO yang mencapai 148 kasus 2024. Di sisi lain, Kota Depok memiliki beberapa komunitas yang bergerak pada penanggulangan TBC, seperti Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI), Konsorsium STPI-Penabulu (KSP), komunitas bentukan pemerintah: Tim Kampung Ramah TB (KAPITU), serta masyarakat yang diberdayakan untuk mendukung upaya penemuan kasus hingga pendampingan pengobatan. Studi ini bertujuan untuk menelaah masalah penanggulangan TBC yang melibatkan para kader TBC terlatih dan kesenjangan yang ada pada kebijakan yang telah ada, selanjutnya menelaah temuan yang ada dalam kerangka pengembangan instrumen kebijakan tentang penguatan kader TBC dalam program penanggulangan TBC. Pengumpulan data antara lain melalui survey terhadap kader kesehatan yang terlibat dalam program penanggulangan Tuberkulosis sebanyak 143 responden, Focus Group Discusion (FGD) terhadap 8 (delapan) koordinator kader TB per wilayah kerja program TB, observasi terhadap kader TBC, serta wawancara mendalam terhadap 2 (dua) Pendamping Menelan Obat (PMO) atau Patient Support, penanggung jawab (PJ) program di komunitas dan Puskesmas, Dinas Kesehatan Kota, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Penguatan peran kader kesehatan dalam program penanggulangan Tuberkulosis di Kota Depok menjadi penting mengingat: tingginya beban TBC baik dari sisi epidemiologi, isu sosial maupun beban upaya untuk merespon amanat kebijakan di level pusat terutama untuk melaksanakan Investigasi Kontak (IK), pelacakan pasien yang mangkir, serta pendampingan pengobatan pasien hingga sembuh. Terdapat kesenjangan dalam instrumen kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan kader kesehatan yang berperan dalam program penanggulangan TBC di Kota Depok yang antara lain dapat dilihat dari Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 61/2023 yang belum memiliki turunan kebijakan yang memuat peran-peran serta penghargaan yang khusus bagi kader kesehatan. Selain itu, Puskesmas sebagai perwakilan pemerintah yang memberikan penugasan langsung kepada para kader kesehatan juga belum menyediakan logistik yang teralokasi khusus bagi kader kesehatan. Sebagai alternatif solusi, diperlukan kebijakan turunan yang mendorong penyediaan logistik bagi kader kesehatan yang mendukung capaian kinerja Puskesmas dalam hal investigasi kontak melalui perencanaan kegiatan terkait penanggulangan TBC yang melibatkan kader kesehatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau instrumen kebijakan lain yang memuat peran kader di dalamnya sehingga Puskesmas memiliki dasar untuk mengalokasikan logistik bagi kader kesehatan. Di samping itu, penting bagi pemerintah Kota Depok yang tengah menyusun SK Tim dan Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis untuk memasukan unsur kader kesehatan di dalam kedua instrumen kebijakan tersebut. Dengan instrumen-instrumen tersebut diharapkan terbangun komitmen dan integritas dari para kader dalam menjalankan perannya, serta pemerintah dapat menjaga keberlanjutan dalam hal pengalokasian sumber daya dalam bentuk program Kampung Ramah Tuberkulosis (Kapitu) sebagai menu wajib di kelurahan – terutama bagi kelurahan yang memiliki kantung TB.  

This study is driven by the issue of Tuberculosis (TB) in Indonesia, which has ranked as the second-largest contributor to global TB cases for several years. Despite being established as a national health priority, efforts to combat this disease have not yielded significant results. In one of the national priority areas for TB control, Depok City, the success rate indicator was recorded at 68% as of September 2024, compared to 85% and 83% in 2022 and 2023, respectively. The TB burden is further exacerbated by the rise in multidrug-resistant TB (TB-RO) cases, reaching 148 cases in 2024. On the other hand, Depok City is home to several communities actively working on TB control, such as the Indonesian Tuberculosis Eradication Association (PPTI), the STPI-Penabulu Consortium (KSP), government-initiated groups like the TB-Friendly Village Teams (KAPITU), and community members empowered to support case detection and treatment assistance. This study aims to examine TB control efforts involving trained TB cadres and the gaps in existing policies. It further seeks to analyze the findings within the framework of developing policy instruments to strengthen the role of TB cadres in TB control programs. Data collection methods include surveys of 143 health cadres involved in TB control programs, focus group discussions (FGDs) with eight TB cadre coordinators from different program work areas, observations of TB cadres, and in-depth interviews with two Treatment Supporters (PMOs) or Patient Supporters, program coordinators at community and health center levels, representatives from the City Health Office, and the Regional Development Planning Agency (Bappeda). Strengthening the role of health cadres in TB control programs in Depok City is crucial, considering the high TB burden from epidemiological, social, and response workload perspectives. This includes implementing central policy mandates such as contact investigation (CI), tracking of defaulting patients, and treatment support until recovery. Policy gaps related to the empowerment of health cadres in Depok's TB control program are evident, for instance, in the Depok Mayor Regulation No. 61/2023, which lacks derivative policies outlining specific roles and rewards for health cadres. Additionally, health centers (Puskesmas), which directly assign tasks to health cadres, have not yet allocated specific logistics for their support. As an alternative solution, derivative policies are needed to promote the provision of logistics for health cadres, supporting the performance of health centers in contact investigations. This can be achieved through TB control activity planning involving health cadres and operational standards (SOPs) or other policy instruments that define the roles of cadres. Such measures would provide health centers with a basis for allocating logistics to health cadres. Moreover, it is essential for the Depok City government, currently drafting the Decree on the TB Acceleration Task Force Team and the Regional Action Plan (RAD) for Accelerated TB Control, to include the role of health cadres in both policy instruments. These instruments are expected to foster commitment and integrity among cadres in carrying out their roles, while the government ensures sustainability in resource allocation through initiatives like the TB-Friendly Village (KAPITU) program as a mandatory agenda at the sub-district level—particularly in areas with high TB prevalence.

Kabupaten Pandeglang masih menjadi penyumbang prevalensi stunting yang tinggi di Provinsi Banten dengan angka 29,4% pada tahun 2022. Puskesmas Pagadungan dan Puskesmas Cikupa yang merupakan lokasi penelitian memiliki prevalensi stunting sebesar 1.9% dan Puskesmas Cikupa 0,9%. Posyandu merupakan sarana penting di dalam masyarakat. Keberhasilan Posyandu sangat dipengaruhi oleh kinerja kader dalam menjalankan tugas nya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kinerja Kader Posyandu dalam Pemantauan Kesehatan Balita di Puskesmas Pagadungan dan Puskesmas Cikupa Kabupaten Pandeglang Tahun 2023. Jenis penelitian menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi nya yaitu kader puskesmas Pagadungan dan Puskesmas Cikupa. Sampel penelitian sebanyak 150 responden, terdiri dari 75 responden kader Puskesmas Pagadungan dan 75 responden kader Puskesmas Cikupa yang diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi dan ekslusi. Alat pengumpulan data berupa kuesioner online menggunakan google form. Analisis data menggunakan univariat, bivariat menggunakan kai kuadrat dan multivariat dengan regresi logistik ganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja kader posyandu dalam pemantauan kesehatan balita 56,7% berkategori baik, dimana kinerja kader Puskesmas cikupa memiliki skor lebih tinggi daripada kader puskesmas pagadungan (58,7% versus 54,7 %). Analisis bivariat menunjukkan bahwa pendidikan, pengetahuan, pelatihan, supervisi, motivasi dan sikap Kader berpengaruh signifikan terhadap kinerja kader posyandu. Analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel imbalan merupakan variabel yang paling dominan dengan nilai p=0,000 dan OR =13,94. Peneliti menyarankan agar pihak Puskesmas tetap mengadakan supervisi dan pelatihan secara rutin, berkala dan menyeluruh. Perlu penguatan koordinasi lintas sektor khususnya dengan perangkat desa. Selain itu untuk lebih memotivasi kader dalam bekerja perlu diberikan pengakuan dan penghargaan, misalnya berupa sertifikat kader.

Pandeglang District still a contributor to the high prevalence of stunting in Banten Province with a rate of 29.4% in 2022. The Pagadungan Health Center and Cikupa Health Center which are research locations have a stunting prevalence of 1.9% and the Cikupa Health Center contributes 0.9%. Posyandu is an important facility in the community to support the government's efforts to improve the health status. The success of Posyandu greatly influenced by the performance of cadres in carrying out their duties. The purpose of this study was to determine the Factors Related the Performance of Posyandu Cadres in Monitoring Toddler Health at the Pandeglang District in 2023. This research uses a quantitative design with cross-sectional approach. The population is Pagadungan and Cikupa health center cadres. The research sample consisted of 150 respondents, consisting of 75 respondents from Pagadungan Health Center cadres and 75 respondents from Cikupa Health Center cadres who were taken using a purposive sampling technique with inclusion and exclusion criteria. The data collection tool in this research is online questionnaire using the Google form. Data analysis used univariate, bivariate (kai kuadrat) and multivariate with multiple logistic regression. The results showed that the performance of posyandu cadres in monitoring toddler health was 56.7% in the good category, the performance of Cikupa Health Center cadres had a higher score than Pagadungan health center cadres (58.7% versus 54.7%). Bivariate analysis shows that education, knowledge, training, supervision, motivation and attitude of cadres have a significant effect on performance of posyandu cadres in monitoring toddler health. Multivariate analysis shows that the reward variable is the most dominant variable affecting the performance of cadres in monitoring the health of toddlers with p = 0.000 and OR = 13.94. Researchers suggest that the Community Health Center continues to conduct regular, periodic and thorough supervision and training. It is necessary to strengthen coordination across sectors. In addition to motivating cadres to work, it is necessary to give recognition and rewards, for example in the form of a cadre certificate.

Stunting remains a challenge in Bantaeng Regency, with a prevalence of 15.8%. This study explores the strategic role of Human Development Cadres (KPM) in the stunting prevention program and identifies supporting and hindering factors affecting their effectiveness. Using a qualitative phenomenological approach, the study involved 24 informants: 7 KPM, 3 village heads, 5 health workers, 3 Posyandu cadres, and 6 community representatives. Data collection was done through in-depth interviews and document reviews, followed by thematic analysis. Findings show that KPM are effective in improving access to maternal and child health services, sanitation, and health insurance due to strong cross-sector collaboration and village government support. However, their role is less optimal in educational interventions, particularly in nutrition counseling and increasing participation in early childhood education (PAUD). Key challenges include persistent social norms and limited resources for structured educational programs. There is also a gap between KPM’s formal education levels and the complex tasks of health education and counseling. The study concludes that KPM play an effective role in interventions backed by clear government programs but face difficulties in changing behaviors and social norms. It recommends that local governments strengthen social norm change campaigns and allocate funding for structured education. Furthermore, the Community and Village Empowerment Office (DPMD) should review recruitment standards and provide ongoing, standardized training to enhance KPM capacity.