Abstrak: Lebih dari 90% pelayanan kesehatan di rumah sakit menggunakan persediaan farmasi. Selain itu, item persediaan farmasi di rumah sakit juga sangat banyak dan beragam sehingga memiliki nilai investasi paling besar dibandingkan dengan persediaan lainnya. Oleh karena itu, maka dibutuhkan suatu sistem pengendalian yang optimal. Instalasi Farmasi RS Kanker Dharmais telah melakukan beberapa upaya pengendalian persediaan, tetapi belum menerapkan metode yang mengelompokkan persediaan berdasarkan nilai investasi dan metode pengendalian yang mempertimbangkan biaya persediaan. Jenis penelitian ini adalah studi kasus untuk melihat biaya persediaan kelompok obat kanker reguler yang memiliki nilai investasi paling besar selama periode Januari hingga Maret 2009. Hasil penelitian, terdapat 20 sediaan jadi obat kanker reguler yang termasuk kelompok A berdasarkan Analisis ABC sehingga menjadi kelompok yang paling difokuskan dalam pengendalian. Diketahui pula bahwa biaya per pemesanan persediaan farmasi adalah Rp 2.761,3 dan biaya penyimpanan persediaan farmasi adalah Rp 8.231.133,25. Setelah dihitung jumlah pemesanan paling ekonomis pada masing-masing obat kanker reguler kelompok A, ternyata jumlah pemesanan dengan metode EOQ lebih sedikit dari jumlah pemesanan RS Kanker Dharmais sehingga frekuensi pemesanan dengan metode EOQ menjadi lebih sering. Hal itu menyebabkan biaya pemesanan dengan metode EOQ menjadi lebih tinggi, sedangkan biaya penyimpanannya menjadi lebih rendah. Dilihat dari total biaya persediaan, penggunaan metode EOQ dapat mengefisiensikan biaya persediaan selama tiga bulan sebesar 36,01% dari biaya persediaan menggunakan metode yang saat ini digunakan RS Kanker Dharmais. Penulis menyarankan penggunaan Analisis ABC secara rutin karena persediaan farmasi di Instalasi Kanker Dharmais memiliki jenis dan jumlah yang sangat banyak, sehingga Analisis ABC akan mempermudah pihak Instalasi Farmasi dalam menentukan fokus pengendalian pada persediaan yang penting (kelompok A). Sedangkan untuk menerapkan metode EOQ, perlu dilakukan penelitian lain untuk mempertimbangkan hal-hal selain dari sisi biaya.

Abstrak:

---

Abstrak: Reformasi telah mengubah kebijakan pembangunan nasional dimana setiap kebijakan pembangunan kesehatan diisyaratkan harus mencakup paradigma sehat. Di sisi lain, lahir pula kebijakan otonomi daerah. Sebagai salah satu implikasinya adalah dalam pembiayaan kesehatan. Alokasi anggaran daerah untuk kesehatan menjadi sangat tergantung sepenuhnya pada keputusan di tingkat daerah.
Dengan adanya krisis ekonomi yang belum kunjung teratasi maka terjadi peningkatan beban pembiayaan kesehatan, di lain pihak masyarakat semakin kritis menuntut pelayanan yang bermutu. Untuk dapat mencapai pembangunan kesehatan dan kecukupan alokasi pembiayaan kesehatan maka salah satu peluang adalah mobilisasi dana melalui mekanisme peningkatan tarif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, dengan sayarat sesuai kemampuan membayar masyarakat.
Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai saat ini belum diketahui berapa besarnya tarif Puskesmas yang rasional, Melalui penelitian ini diharapkan didapatkan gambaran tarif Puskesmas yang rasional untuk wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dalam membayar tarif pelayanan kesehatan.
Penelitian ini dilakukan pada dua Puskesmas yang diambil secara purposive dari sembilan Puskesmas yang ada, dengan dasar kriteria pemilihan yang ditentukan dan diharapkan dapat mewaldli Puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Kuala Tungkal II yang berada di pusat Kabupaten dan Puskesmas Pijuan Baru yang berada di desa Pijuan Baru Kecamatan Tungkal Ulu.
Analisis biaya menggunakan data sekunder yang tersedia di Puskesmas pada tahun 2001. Sedangkan analisis kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dilakukan dengan survei terhadap masyarakat di dua wilayah Puskesmas tersebut, dengan pemilihan sampel rumah tangga yang berada dalam radius 5 km dari Puskesmas, masing-masing secara acak dipilih 100 responden.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif Puskesmas Rp 2.000,- yang barn diberlakukan pada bulan September 2001 berada dibawah biaya satuan normatif (Rp 7.239,- untuk Puskesmas Kuala Tungkal II sampai Rp 9.899,- untuk Puskesmas Pijuan Baru) dan dibawah kemampuan dan kemauan membayar masyarakat. Dengan simulasi tarif yang dilakukan maka dengan tarif Rp 5.000,- yang diusulkan sebagai tarif yang rasional dapat meningkatkan pendapatan dan cost recovery rate Puskesmas namun masih realistis dilihat dari tingkat kemampuan masyarakat. Terhadap sejumlah masyarakat yang tidak mampu membayar akibat kenaikan tarif hams mendapat subsidi, misalnya dengan cara pemberian "Kartu Miskin".

---

Abstrak:

---