Abstrak:

Latar belakang: Pekerja seks perempuan (PSP) usia 19–24 tahun tergolong kelompok berisiko tinggi terhadap masalah kesehatan reproduksi, seperti infeksi menular seksual (IMS), kehamilan yang tidak diinginkan, dan kekerasan seksual. Salah satu faktor penentu penting yang dapat meningkatkan upaya pencegahan adalah literasi kesehatan reproduksi. Namun, informasi mengenai tingkat literasi kesehatan reproduksi pada kelompok ini masih terbatas, khususnya di wilayah Jakarta Timur. Tujuan: Mengetahui gambaran tingkat literasi kesehatan reproduksi dan faktor-faktor yang berhubungan pada PSP usia 19–24 tahun di Jakarta Timur. Metode: studi kuantitatif dengan desain potong lintang (cross sectional). Sampel berjumlah 192 PSP usia 19–24 diambil menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner literasi kesehatan reproduksi. Hasil: 78,6% responden memiliki literasi kurang dan 21,4% dalam kategori cukup. Analisis bivariat menunjukkan bahwa usia (OR = 2,98; 95% CI = 1,17–7,54;), status menikah (OR = 0,18; 95% CI = 0,08–0,39), pendapatan Kata kunci: Literasi kesehatan reproduksi, pekerja seks perempuan, Jakarta Timur

---

 

Background:Female sex workers (FSWs) aged 19–24 years are considered a high-risk group for reproductive health problems, including sexually transmitted infections (STIs), unintended pregnancies, and sexual violence. One of the key determinants in preventing these issues is reproductive health literacy. However, data on reproductive health literacy among this population remain limited, particularly in East Jakarta.Objective: To examine the level of reproductive health literacy and its associated factors among FSWs aged 19–24 years in East Jakarta. Methods: This study employed a quantitative cross-sectional design. A total of 192 FSWs aged 19–24 years were selected using purposive sampling. Data were collected using a reproductive health literacy questionnaire. Results:The findings showed that 78.6% of respondents had low reproductive health literacy, while 21.4% were categorized as having adequate literacy. Bivariate analysis revealed that age (OR = 2.98; 95% CI = 1.17–7.54), marital status (OR = 0.18; 95% CI = 0.08–0.39), income below minimum wage (OR = 3.97; 95% CI = 1.89–8.33), low education level (OR = 2.75; 95% CI = 1.10–6.92), work duration

Abstrak:

---

Abstrak: Angka Kematian ibu di Indonesia masih jadi masalah kesehatan dan belum mencapai target MDGs. Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan wilayah perkotaan di ibukota negara yang memiliki kematian ibu cukup besar. Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan antara Tiga Model Keterlambatan dengan kematian ibu berdasarkan karakteristik sosiodemografi, status reproduksi dan status pelayanan kesehatan. Desain Penelitian adalah Case Control dengan jumlah sampel 210 orang terdiri dari 71 kasus kematian ibu dan 139 kontrol dari ibu dengan riwayat komplikasi. Penelitian dilakukan di 10 Puskesmas Kecamatan pada Desember 2015. Analisis data dilakukan secara bivariat dan stratifikasi dengan uji chi square. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Terlambat Fase I dengan kematian ibu (OR: 8,68; 95%CI: 4,1-18,4, p=0,000), Terlambat Fase II (OR: 3,4; 95%CI: 1,8-6,4, p=0,000), Terlambat Fase III (OR: 2,74;95%CI; 1,4-5,3, p=0,002). Hanya mengalami terlambat Fase I saja berisiko 7,51 kali untuk mengalami kematian ibu (OR: 7,51; 95%CI; 2,5-22,1. P=0,000). Hanya mengalami Terlambat III saja berisiko 2,21 kali (OR: 2,21; 95%CI; 0,8-6,1). Perlunya peningkatan pelayanan P4K dengan melakukan monitoring dan evaluasi, peningkatan pelayanan KB ke masyarakat dan sosialisasi bahaya 4T pada ibu. Serta penguatan sistem rujukan dari pelayanan tingkat pertama ke pelayanan rujukan termasuk melakukan koordinasi dengan organisasi terkait untuk menekan angka kematian ibu. Kata kunci: Kematian Ibu, Keterlambatan I, II dan III, Otopsi Verbal Maternal, Jakarta Timur.

Abstrak:

Masalah malnutrisi balita masih menjadi tantangan global, dengan 45 juta anak mengalami wasting pada 2022. Di Indonesia, prevalensi wasting dan underweight masing-masing mencapai 8,5% dan 15,9%, termasuk di Jakarta Timur yang mencatat angka wasting 9,3% dan memiliki jumlah balita terbanyak di DKI Jakarta. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengimplementasikan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan yang didanai melalui APBD maupun Corporate Social Responsibility (CSR).
Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program PMT berbahan pangan lokal yang didanai oleh APBD dan CSR terhadap perubahan status gizi anak usia 6–59 bulan di Jakarta Timur tahun 2024. Menggunakan desain mixed methods sequential explanatory, yang menggabungkan analisis kuantitatif terhadap 2.183 anak (APBD: 1.812; CSR: 371) dan analisis kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pengelola program. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi perubahan status gizi anak sebelum dan sesudah intervensi PMT berdasarkan sumber pendanaan (APBD dan CSR). Analisis statistik meliputi independent sampel t-test, oneway ANOVA, dan regresi linier dengan menggunakan indikator perubahan Δ z-score BB/U dan BB/TB.
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan status gizi BB/U (APBD naik 6,4%; CSR naik 10%) dan BB/TB (APBD naik 1%; CSR naik 2,4%). Ditemukan hubungan yang bermakna antara status gizi awal dengan perubahan z-score BB/U (APBD p=0,000; CSR p=0,033) dan BB/TB (APBD p=0,000). Regresi linier multivariat menunjukkan bahwa status gizi awal, frekuensi, dan jenis PMT merupakan faktor signifikan dalam perubahan z-score (p<0,05), sedangkan sumber pendanaan tidak menunjukkan pengaruh signifikan setelah dikontrol variabel lain. Temuan kualitatif menyoroti perbedaan dalam pelaksanaan dan pemantauan antara skema APBD dan CSR, namun keberhasilan program lebih dipengaruhi oleh ketepatan sasaran dan kualitas implementasi.
Studi ini menyimpulkan keduanya pendanaan memiliki potensi yang setara dalam mendukung perbaikan status gizi anak. Tidak ditemukan perbedaan efektivitas antara PMT berbasis APBD dan CSR, di mana keberhasilan program lebih dipengaruhi oleh ketepatan sasaran dan pelaksanaannya. Penguatan monitoring serta kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk meningkatkan dampak intervensi gizi pada anak. Temuan penelitian ini menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan intervensi gizi anak berbasis kebutuhan lokal.

---

Child malnutrition remains a global challenge, with an estimated 45 million children experiencing wasting in 2022. In Indonesia, the prevalence of wasting and underweight among children under five remains high at 8.5% and 15.9%, respectively. East Jakarta, which has the largest number of under-five children in the capital, reported a wasting prevalence of 9.3%. To address this issue, the government has implemented the Supplementary Feeding Program (PMT Pemulihan), funded through both local government budgets (APBD) and Corporate Social Responsibility (CSR) schemes. This study aimed to evaluate the effectiveness of locally sourced PMT programs funded by APBD and CSR on the nutritional status improvement of children aged 6–59 months in East Jakarta in 2024. A sequential explanatory mixed-methods design was used, combining quantitative analysis of 2,183 children (APBD: 1,812; CSR: 371) and qualitative analysis through in-depth interviews with program implementers. The analysis assessed changes in nutritional status before and after PMT interventions, based on funding sources. Statistical methods included independent sample t-tests, one-way ANOVA, and linear regression using changes in weight-for-age (Δ z-score W/A) and weight-for-height (Δ z-score W/H) as indicators. The results showed improvements in W/A (6.4% in APBD; 10% in CSR) and W/H (1% in APBD; 2.4% in CSR). Significant associations were found between baseline nutritional status and z-score changes for both W/A (APBD p = 0.000; CSR p = 0.033) and W/H (APBD p = 0.000). Multivariate regression indicated that initial nutritional status, feeding frequency, and PMT type were significant factors affecting z-score changes (p < 0.05), while funding source was not significant after adjusting for other variables. Qualitative findings highlighted differences in implementation and monitoring between APBD and CSR programs, but emphasized that program success was more influenced by targeting accuracy and quality of implementation. The study concludes that both funding schemes have comparable potential in improving child nutritional status. No significant difference in effectiveness was found between APBD- and CSR-based PMT. Success was driven more by precise targeting and proper implementation. Strengthening monitoring systems and cross-sectoral collaboration is essential to maximize the impact of nutrition interventions. These findings provide evidence-based guidance for policymakers in developing locally tailored child nutrition strategies.