Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Ise kelembagaan dalam pembangunan ketahanan pangan : pembelajaran dari kabupaten Klaten, Jawa Tengah
Latif Adam, Inne Dwiastuti
JKI Vol.VII, No.2
Jakarta : LIPI, 2012
Indeks Artikel Jurnal-Majalah Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Andung Pribadi Santosa, Laksono Trisnantoro
JMPK Vol.03, No.04
Yogyakarta : UGM, 2000
Indeks Artikel Jurnal-Majalah Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dumilah Ayuningtyas, Fajar Ariyanti, Purnawan Junadi
JMPK Vol.11, No.01
Yogyakarta : FK UGM, 2008
Indeks Artikel Jurnal-Majalah Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Iqbal Dwiputra; Pembimbing: Meizar Nasri; Penguji: Doni Hikmat Ramdhan, Hendra, Iqbal Mochtar, Samy Awaludin
Abstrak:
Tesis ini membahas teori institutional analysis pada manajemen heat stress di perusahaan konstruksi. Kompleksnya teori institutional analysis yang dikembangkan memicu penulis untuk melakukan penelitian karena banyaknya faktor yang teridentifikasi, selain itu terdapat pula beberapa institutional level eksternal perusahaan yang tidak dapat diintervensi langsung oleh perusahaan konstruksi. Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan tinjauan sistematis dengan metode analisis tematik. Didapatkan hasil penelitian berupa gambaran tematik mengenai underlying factors dan tools and tecnhiques pada setiap institutional level dan keseluruhannya sebagai salah satu metode dalam manajemen heat stress. Penelitian ini menyarankan agar perusahaan konstruksi menerapkan teori institutional analysis dan mengaplikasikan gambaran tematik yang dihasilkan penelitian dalam pelaksanaan manajemen heat stress pada institutional level yang dapat diintervensi langsung oleh perusahaan
This study mainly discussing about institutional analysis theory for managing heat stress in construction company. The complexity of that theory urge Author to conduct this research because of many identified factors and some institutional levels that have been identified are an external factors that could not be interfeared directly by construction company. Systematic review with thematic analysis are the methods for this research. The results show thematic analysis about underlying factors and tools and techniques of each institutional level and altogether as one method to manage heat stress. This research recommends the application of institutional analysis combined with thematic analysis from this research to manage heat stress in construction company
Read More
This study mainly discussing about institutional analysis theory for managing heat stress in construction company. The complexity of that theory urge Author to conduct this research because of many identified factors and some institutional levels that have been identified are an external factors that could not be interfeared directly by construction company. Systematic review with thematic analysis are the methods for this research. The results show thematic analysis about underlying factors and tools and techniques of each institutional level and altogether as one method to manage heat stress. This research recommends the application of institutional analysis combined with thematic analysis from this research to manage heat stress in construction company
T-6107
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Mazda Novi Mukhlisa; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Budi Hidayat, Kurnia Sari, Doni Arianto, Nida Rohmawati
Abstrak:
Pemanfaatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan berperan dalam upayamenurunkan kematian ibu. Di Indonesia, persalinan di fasilitas kesehatanmengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi masih terdapat sekitar 30%-37%ibu yang bersalin di rumah. Sayangnya, peningkatan pemanfaatan pelayananpersalinan di fasilitas kesehatan tersebut tidak diimbangi dengan penurunan AKIsehingga Indonesia tidak berhasil mencapai target MDGs. Indonesiamengarahkan kebijakan pembangunannya untuk mencapai jaminan kesehatansemesta (Universal Health Coverage/UHC) dengan mengimplementasikanprogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengintegrasikan empatjaminan kesehatan. Jaminan kesehatan dapat mengatasi kendala biaya padapersalinan di fasilitas kesehatan.Menggunakan data Riskesdas 2013 dan Podes 2011 sebagai sumber data,penelitian ini bertujuan membuktikan bahwa kepemilikan jaminan kesehatanmeningkatkan pemanfaatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan diIndonesia tahun 2013. Penelitian ini menggunakan desain studi potong lintangdengan model probit dan bivariat probit untuk mengestimasi peningkatan tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatanmeningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 39,52%. Peningkatanakses terhadap persalinan di fasilitas kesehatan selanjutnya diharapkan dapatmenurunkan kematian ibu.Kata kunci: Jaminan kesehatan, Persalinan di fasilitas kesehatan, Probit, Bivariatprobit.
Institutional delivery has an impact on decreasing maternal mortality. InIndonesia, institutional delivery increases every year, but there are still 30%-37%delivery at home. Unfortunately, the increase did not in line with maternalmortality reduction so that Indonesia did not achieve the fifth MDGs goal. Inorder to achieve Universal Health Coverage, Indonesia implemented JaminanKesehatan Nasional (JKN) for all. JKN integrated four types of health insurance.One of its benefits is maternal health services. Health insurance can addressfinancial barriers on delivery in health facility.Using secondary data of Riskesdas 2013 and Podes 2011, the study aims toinvestigate the effect of health insurance on institutional delivery in Indonesia.The estimation of the effect used probit and bivariate probit models to take intoaccount the issue of endogeneity of health insurance.The result found that health insurance tends to increase institutional delivery by39.52%. Furthermore, the increase is expected to reduce maternal mortality.Keywords: Health insurance, Institutional delivery, Probit, Bivariate probit.
Read More
Institutional delivery has an impact on decreasing maternal mortality. InIndonesia, institutional delivery increases every year, but there are still 30%-37%delivery at home. Unfortunately, the increase did not in line with maternalmortality reduction so that Indonesia did not achieve the fifth MDGs goal. Inorder to achieve Universal Health Coverage, Indonesia implemented JaminanKesehatan Nasional (JKN) for all. JKN integrated four types of health insurance.One of its benefits is maternal health services. Health insurance can addressfinancial barriers on delivery in health facility.Using secondary data of Riskesdas 2013 and Podes 2011, the study aims toinvestigate the effect of health insurance on institutional delivery in Indonesia.The estimation of the effect used probit and bivariate probit models to take intoaccount the issue of endogeneity of health insurance.The result found that health insurance tends to increase institutional delivery by39.52%. Furthermore, the increase is expected to reduce maternal mortality.Keywords: Health insurance, Institutional delivery, Probit, Bivariate probit.
T-4667
Depok : FKM-UI, 2016
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Novrita Indra Tiara Kusuma; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Adang Bachtiar, Ede Surya Darmawan, Anna Kurniati, Leni Kuswandari
Abstrak:
Pelatihan dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu tenaga kesehatan. Pelatihan pada dasarnya merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan/atau menunjang pengembangan karir. Pelatihan bagi tenaga kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dengan syarat pelatihan harus terakreditasi dan diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi pemerintah pusat. Ketersediaan institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan terakreditasi pemerintah pusat di Indonesia masih terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah tenaga kesehatan yang berhak memperoleh pelatihan berkualitas, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan akreditasi institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan dengan mengamati faktor-faktor yang berkontribusi terhadap implementasi sebuah kebijakan antara lain faktor ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, lingkungan, disposisi pelaksana, serta kinerja kebijakan implementasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan telaah dokumen di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan institusi-institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang telah terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan secara umum pencapaian indikator yang menjadi target kinerja kebijakan akreditasi institusi telah tercapai walaupun belum terlihat pemerataannya di seluruh provinsi di Indonesia. Pada beberapa faktor, seperti kejelasan dan pola penyampaian informasi masih perlu dikembangkan upaya lainnya agar informasi dapat jelas dipahami semua pelaksana dengan cara yang efektif dan efisien, khususnya bagi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Kemudian pada faktor lingkungan, perlu upaya pendekatan dan koordinasi yang mendalam dan meluas agar kesempatan tenaga kesehatan mengikuti pelatihan terakreditasi yang diselenggarakan institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi semakin banyak.
Training is carried out in an effort to improve the quality of health workers. Training is basically a learning process that aims to improve performance, professionalism, and/or support career development. Training for health workers can be organized by government, regional department, or community with the condition that the training must be accredited and held by an accredited health training provider institution. The availability of institutions providing training in the health sector accredited by the central government in Indonesia is still limited when compared to the number of health workers who are entitled to receive quality training. Therefore this study was conducted to analyze the implementation of the accreditation policy for institutions providing training in the health sector by observing factors that contribute to the implementation of a policy include the size and objectives of the policy, communication, resources, characteristics of the implementing agency, environment, disposition of the implementer, as well as the performance of the implementation policy. This research is a qualitative research using two methods of data collection, in-depth interviews and document review at Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan and accredited training institutions in the health sector. The results of the study show that in general the achievement of the indicators that are the performance targets for institutional accreditation policies has been achieved, although the distribution has not yet been seen in all provinces in Indonesia. On several factors, such as clarity and patterns of information delivery, other efforts need to be developed so that information can be clearly understood by all implementers in an effective and efficient manner, especially for Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Then on environmental factors, an in-depth and widespread approach and coordination is needed so that there are more and more opportunities for health workers to take part in accredited training organized by accredited training institutions.
Read More
Training is carried out in an effort to improve the quality of health workers. Training is basically a learning process that aims to improve performance, professionalism, and/or support career development. Training for health workers can be organized by government, regional department, or community with the condition that the training must be accredited and held by an accredited health training provider institution. The availability of institutions providing training in the health sector accredited by the central government in Indonesia is still limited when compared to the number of health workers who are entitled to receive quality training. Therefore this study was conducted to analyze the implementation of the accreditation policy for institutions providing training in the health sector by observing factors that contribute to the implementation of a policy include the size and objectives of the policy, communication, resources, characteristics of the implementing agency, environment, disposition of the implementer, as well as the performance of the implementation policy. This research is a qualitative research using two methods of data collection, in-depth interviews and document review at Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan and accredited training institutions in the health sector. The results of the study show that in general the achievement of the indicators that are the performance targets for institutional accreditation policies has been achieved, although the distribution has not yet been seen in all provinces in Indonesia. On several factors, such as clarity and patterns of information delivery, other efforts need to be developed so that information can be clearly understood by all implementers in an effective and efficient manner, especially for Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Then on environmental factors, an in-depth and widespread approach and coordination is needed so that there are more and more opportunities for health workers to take part in accredited training organized by accredited training institutions.
T-6661
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Yuli Trijayati; Pembimbing: Purnawan Junadi; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Masyitoh, Asep Ahmad Saefullah, R. Heru Ariyadi
Abstrak:
Read More
Kebijakan nasional di bidang kesehatan mendorong reformasi dan peningkatan kinerja rumah sakit, salah satunya melalui pengembangan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) di Rumah Sakit Daerah. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan dengan menerapkan model manajemen yang lebih adaptif dan berorientasi pada hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan UOBK di RSUD Kubu Raya dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kendala komunikasi antarorganisasi akibat perbedaan pemahaman dan kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, kompetensi dan sikap badan pelaksana berperan penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Meskipun kebijakan UOBK bertujuan memberikan fleksibilitas dan otonomi dalam pengelolaan rumah sakit, implementasinya di RSUD Kubu Raya belum berjalan. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan tersebut agar kebijakan ini dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan rumah sakit.
The national health policy encourages reforms and improvements in hospital performance, one of which is through the development of Special Organizational Units (UOBK) in Regional Hospitals. This policy aims to enhance accountability, efficiency, and service quality by adopting a more adaptive and results-oriented management model. This study aims to analyze the implementation of the UOBK policy at Kubu Raya Regional General Hospital (RSUD) using a qualitative approach based on the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn. The findings reveal that the policy implementation still faces various challenges, such as inter-organizational communication barriers due to differing interpretations and lack of socialization, as well as resource limitations, including human resources, assets, and finances. Moreover, the competency and attitude of the implementing bodies play a crucial role in determining the policy's success. Although the UOBK policy aims to provide flexibility and autonomy in hospital management, its implementation at Kubu Raya RSUD has not yet been optimal. Further efforts are needed to overcome these obstacles to ensure the policy delivers tangible impacts on improving hospital efficiency and service quality.
B-2514
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Iskandar Taran; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, Asjikin Iman Hidayat Dachlan, Wiendra Waworuntu
Abstrak:
Read More
Pandemi Covid-19 telah mengekspos kerentanan dalam sistem kesehatan di Indonesia dan menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan di pintu masuk negara. Salah satu instrumen untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit menular yang berpotensi pandemi adalah melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk Negara dilaksanakan oleh UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan. Namun, kapasitas unit ini dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kapasitas koordinasi dan komunikasi lintas sektor di pintu masuk masih lemah dan bervariasi antar wilayah, regulasi yang sudah tidak relevan, keterbatasan SDM, sarana dan prasarana serta teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan terkait kelembagaan, tata kerja dan sumber daya pada UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan di Indonesia. Pendekatan mixed-methods dengan desain explanatory sequential digunakan dalam penelitian ini. Diawali dengan survei online terhadap 287 responden, kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam dengan 7 informan. Hasilnya, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan perlu penguatan kelembagaan melalui pembentukan Badan/Direktorat Jenderal yang fokus pada urusan kekarantinaan kesehatan atau bahkan badan mandiri yang mengadopsi model CDC (Center for Disease Control and Prevention) dimana fungsi surveilans, penelitian dan laboratorium berada dalam satu organisasi serta menggunakan pendekatan one-health. Meskipun tata kerja UPT telah berjalan cukup efektif dengan adanya NSPK dan SOP, namun sebagian besar SOP perlu diperbarui agar selaras dengan kebutuhan dan tantangan kekarantinaan kesehatan terkini. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan jumlah pegawai yang tersedia yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, sehingga dibutuhkan perencanaan SDM yang lebih terukur, terstruktur, dan berkelanjutan guna memperkuat kapasitas kelembagaan secara menyeluruh.
The Covid-19 pandemic has exposed vulnerabilities in Indonesia’s health system and served as a wake-up call for the government to strengthen preparedness at the country’s points of entry. One key instrument for preventing and controlling the spread of potentially pandemic infectious diseases is the implementation of health quarantine. Health quarantine at points of entry is carried out by the Health Quarantine Technical Implementation Unit (UPT). However, these units face various challenges, such as weak and inconsistent cross-sectoral coordination and communication across regions, outdated regulations, limited human resources, inadequate infrastructure, and insufficient technology. This study aims to analyze policies related to institutional structure, work systems, and resources of the Health Quarantine UPT in Indonesia. A mixed-methods approach with an explanatory sequential design was used, starting with an online survey of 287 respondents, followed by in-depth interviews with 7 informants. The results show that institutional strengthening is needed, including the establishment of an Agency or Directorate General focused on health quarantine affairs—or even an independent body modeled after the CDC (Centers for Disease Control and Prevention), in which surveillance, research, and laboratory functions are integrated under one organization using a one-health approach. Although UPT work systems are relatively effective with the presence of NSPK and SOPs, many SOPs need to be updated to meet current health quarantine challenges. Additionally, a gap remains between workforce needs and available personnel, affecting the effectiveness of the UPT’s functions. Therefore, structured, measurable, and sustainable human resource planning is required to comprehensively strengthen institutional capacity.
The Covid-19 pandemic has exposed vulnerabilities in Indonesia’s health system and served as a wake-up call for the government to strengthen preparedness at the country’s points of entry. One key instrument for preventing and controlling the spread of potentially pandemic infectious diseases is the implementation of health quarantine. Health quarantine at points of entry is carried out by the Health Quarantine Technical Implementation Unit (UPT). However, these units face various challenges, such as weak and inconsistent cross-sectoral coordination and communication across regions, outdated regulations, limited human resources, inadequate infrastructure, and insufficient technology. This study aims to analyze policies related to institutional structure, work systems, and resources of the Health Quarantine UPT in Indonesia. A mixed-methods approach with an explanatory sequential design was used, starting with an online survey of 287 respondents, followed by in-depth interviews with 7 informants. The results show that institutional strengthening is needed, including the establishment of an Agency or Directorate General focused on health quarantine affairs—or even an independent body modeled after the CDC (Centers for Disease Control and Prevention), in which surveillance, research, and laboratory functions are integrated under one organization using a one-health approach. Although UPT work systems are relatively effective with the presence of NSPK and SOPs, many SOPs need to be updated to meet current health quarantine challenges. Additionally, a gap remains between workforce needs and available personnel, affecting the effectiveness of the UPT’s functions. Therefore, structured, measurable, and sustainable human resource planning is required to comprehensively strengthen institutional capacity.
T-7423
Depok : FKM-UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Eko Setyo Pambudi; Promotor: Budi Utomo; Ko promotor: Budi Hidayat, Endang L Achadi; Penguji: Anhari Achadi, Soewarta Kosen, Prastuti Soewondo, Mardiati Nadjib
D-307
Depok : FKM-UI, 2015
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
