Tesis ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi administrasi klaim Jamkesmas di rumah sakit vertikal tahun 2012. Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya permasalahan di rumah sakit daerah akibat keterlambatan klaim seperti cash flow rumah sakit, pembayaran insentif yang terlambat, dan pembelian obat terhambat. Di rumah sakit vertikal, efek dari keterlambatan pengajuan klaim Jamkesmas belum diketahui, karena belum pernah ada laporan tertulis mengenai implementasi administrasi klaim Jamkesmas sementara data dari Rekapnas menunjukkan adanya keterlambatan klaim di rumah sakit vertikal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih.

Hasil penelitian menunjukkan dari berdasarkan kepada teori implementasi kebijakan Edward III faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi, serta kendala yang menyebabkan keterlambatan klaim.

Kesimpulannya,implementasi administrasi klaim Jamkesmas di rumah sakit vertikal telah berjalan baik meskipun ada kendala,yaituhambatan faktor komunikasi, sumber daya, dan komitmen. Kedua, belum ada pengawasan langsung terhadap jalannya proses administrasi klaim Jamkesmas di RS vertikal baik oleh Kemenkes ataupun rumah sakit. Saran peneliti bagi Kemenkes adalah membentuk tim casemix di setiap rumah sakit, dan menyusun format pengawasan sistem klaim.

This thesis aims to undertake an analysis of the implementation of the administrative claims Jamkesmas at hospital owned by Ministry of Health (MoH) in 2012. Background problem in this research is the large number of problems in the hospital area due to the delay in the claim such as cash flow, the incentive payment is late, and the purchase of drugs inhibited. At the hospital, the vertical effects of the delay in filing claim Jamkesmas unknown, because there has never been a written report regarding the implementation of the administrative claims data from temporary Jamkesmas national data claims showed a delay in hospital owned by MoH claims. This study used a qualitative approach by doing in-depth interviews of the selected informant.

The results showed of policy implementation based on the theory of Edward III communication factors, resources, disposition and bureaucracy, as well as the obstacles that cause delays in claims.

In conclusion, the implementation of administration claims Jamkesmas vertical hospital was going well despite the constraints, obstacles to communication factors, resources, and commitment. Second, there has been no direct supervision over the course of the administrative proceedings at hospital owned by MoH Jamkesmas claims either by Ministry of Health or the hospital itself. Advice for Ministry of Healthare forming teams of casemix at every hospital, and composing format of supervision claims.

ABSTRAK Nama : Astuti Purbaningsih Program Studi : Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Dampak Jaminan Kesehatan Sosial  Bagi Masyarakat Miskin Terhadap Utilisasi Layanan Kesehatan (Data Indonesia Family Life Survey 2000, 2007 dan 2014) Dalam upaya memberikan perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin dari risiko kesehatan, pemerintah Indonesia mengimplementasikan program jaminan kesehatan sosial bersubsidi bagi masyarakat miskin Askeskin. Program ini kemudian diperluas target dan manfaatnya menjadi Jamkesmas. Penelitian ini meneliti dampak jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin terhadap utilisasi layanan kesehatan berupa jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap, proporsi belanja kesehatan terhadap pengeluaran rumah tangga, serta self-assessed health. Analisis dilakukan pada semua populasi dan subpopulasi termiskin (kuintil pertama dalam populasi). Peneliti menggunakan metode propensity score matching dan difference-in-difference untuk analisis data Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2000, 2007 dan 2014. Hasil penelitian menunjukkan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin memiliki dampak positif signifikan terhadap jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap; di sisi lain program tidak memiliki dampak signifikan terhadap proporsi belanja kesehatan rumah tangga dan self-assessed health. Program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin secara signifikan telah meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan, namun tidak signifikan melindungi masyarakat miskin dari risiko belanja kesehatan dan tidak signifikan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat miskin. Kata kunci: askeskin, jamkesmas, jaminan kesehatan, analisis dampak, ekonometri, kemiskinan

ABSTRACT Name : Astuti Purbaningsih Study Program : Magister of Public Health Judul : The Impact of Social Health Insurance for The Poor on Health Services Utilization (Indonesia Family Life Survey Data 2000, 2007 and 2014) To improve the poor’s access to healthcare services, the Indonesian government introduced Askeskin, a subsidized social health insurance for the poor. Later, Askeskin had policy expansion and became Jamkesmas. We examine the effects of this social health insurance for the poor on health services utilization — outpatient visits, inpatient admissions, household budget share of health spending, and self-assessed health. We analyze all samples and the poorest (1 st ) quartile of the sample. Using propensity score matching and difference-in-difference matching strategies on Indonesia Family Life Survey (IFLS) datasets 2000, 2007 and 2014, we find the insurance have positive significant impact on outpatient visits and inpatient admissions; it does not seem to have significant impact on household budget share of health spending and self-assessed health, however. This finding suggests that social health insurance for the poor increases health services utilization (outpatient visits and inpatient admissions), on the other hand it does not significantly protect the poor from health spending and not significantly improve health outcome of the poor. Keywords: askeskin, jamkesmas, health insurance, impact evaluation, econometric, poor

Kesertaan KB ini merupakan salah satu alat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama pada negara berkembang seperti Indonesia yang banyak penduduknya masih dalam kategori miskin dimana masyarakat miskin ini memiliki ketidakberdayaan untuk mengakses ke pelayanan kesehatan terutama  dalam hal ini KB. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan cross sectional dengan menggunakan data sekunder dari Studi Maternal PPK UI dan untuk memperkaya data dilakukan wawacara mendalam. Penelitian ini melihat hubungan faktor sosio demografi, faktor sosio psiko logis dan faktor pemberi layanan dengan kesertaan KB. Hasil analisis bivariat didapatkan bahwa faktor yang memiliki hubungan signifikan adalah faktor  paritas, suku, usia, usia pertama kali hamil dan jenis jaminan yang dimiliki. Hasil wawancara mendalam didapatkan bahwa responden yang tidak KB memiliki alasana karena mereka takut akan efek samping KB. Pembelajaran dari tingginya cakupan kesertaan KB di kecamatan dengan cakupan KB tinggi adalah dengan adanya upaya penyuluhan pasca persalinan kepada para PUS, ketersediaan alat KB yang mencukupi baik di puskesmas ataupun di tiap bidan desa, dan adanya koordinasi antara bidan koordinator dengan bidan desa sebagai binaannya, maupun dengan puskesmas, Dinas Kesehatan dan BKKBN Kabupaten. Saran dari penelitian ini hendaknya pemerintah menerapkan program PKH selain program Jamkesmas di wilayah lain terutama wilayah dengan angka kemiskinan tinggi karena dengan adanya kedua jaminan tersebut mereka tidak hanya diberikan gratis alat KB saja tetapi juga diberikan keberdayaan untuk mengakses pelayanan kesehatan Kepustakaan 79 (1974 – 2010), 12 Tabel, 5 Gambar, 3 Lampiran Kata Kunci : KB, Keluarga Miskin, Jamkesmas/PKH