Abstrak: Bencana merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi, namun dampak yang ditimbulkan oleh bencana dapat diminimalisir atau dihindari. Pengurangan risiko bencana dapat dilakukan dengan penguatan kapasitas organisasi dalam menghadapi bencana. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kapasitas Dinas Kesehatan daerah Kota Padangsidimpuan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana alam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan dalam penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana alam belum ditunjang oleh ketersediaan regulasi/peraturan, struktur organisasi dan dana. Sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan belum berjalan sebagaimana seharusnya. Penguatan kapasitas sumberdaya hanya terfokus pada pemberian pelatihan pada sumber daya manusia. Kegiatan pengurangan risiko kesehatan akibat bencana difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta gizi. Pelaksanaan koordinasi lintas sektor belum terselenggara dengan baik, dengan sektor lain masih kurang. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan dilakukan dengan melibatkan kader posyandu dalam kegiatan penyuluhan kesehatan terhadap masyarakat, namun belum ditunjang oleh pembinaan terhadap masyarakat terkait penanganan krisis kesehatan akibat bencana. Kesimpulan: Kapasitas organisasi Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana masih belum memadai, perlu penguatan kapasitas organisasi melalui penetapan regulasi/peraturan, struktur organisasi yang jelas, penyediaan sistem informasi, meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait dalam pengerahan sumber daya dan pemberdayaan masyarakat

Abstrak:

ABSTRAK

Data dan informasi pendukung untuk menyiapkan upaya pencegahan, mitigasi, dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bentuk kedaruratan dan bencana sangatlah penting. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan telah mengembangkan sejumlah sarana pengumpulan dan penyebarluasan informasinamun belum memiliki suatu sistem yang dapat menyajikan suatu data secara komprehensif untuk dapat mendukung suatu keputusan dalam penanggulangan krisis kesehatan secara cepat, tepat, dan efektif.Untuk itu diperlukan pengembangansistem pendukung keputusan atau Decision Support System (DSS) pada sistem informasi yang telah ada. Penelitian ini telah menghasilkanprototype Sistem Pendukung Keputusan (DSS)dengan menggunakan metodologi pengembangan sistem terstruktur yang nantinya diharapkan dapat mempermudah pejabat yang berwewenang dalampengambilan keputusan pada suatu kejadian krisis kesehatan.

ABSTRACT

Data and supporting information for preventive, mitigation, and preparedness activities on various forms of emergencies and disasters is essential. Center for Health Crisis (PPKK) has developed system for collecting and disseminating information, but not yet have a system that can provide a comprehensive data to support a decision in response to the health crisis quickly, accurately, and effectively.The development ofa Decision SupportSystem (DSS) in theexistinginformationsystems is needed. Thisresearchhas produceda prototypeof DSS using a structuredsystemdevelopment methodologythatwill be expected tofacilitatethe competentauthoritiesin decision-makinginahealthcrisis event.

Abstrak:

Perubahan iklim telah berkontribusi pada peningkatan frekuensi dan intensitas bencana, dengan Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Dampaknya mencakup gangguan kesehatan, peningkatan kasus penyakit menular, serta ketidakstabilan sistem pangan. Permenkes No. 75 Tahun 2019 diterbitkan sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan sektor kesehatan dalam menghadapi krisis akibat bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dianalisis berdasarkan kerangka teori Edward III, Grindle, serta Mazmanian & Sabatier. Hasil menunjukkan bahwa implementasi tergolong cukup baik, ditandai dengan optimalisasi PSC dan pembentukan tim tanggap darurat. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti komunikasi lintas sektor dan bidang yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta struktur birokrasi yang belum sepenuhnya efektif. Selain itu, rendahnya persepsi risiko dan dominasi pendekatan yang bersifat responsif turut menjadi tantangan. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas daerah, koordinasi lintas sektor, serta perencanaan yang adaptif dan berkelanjutan untuk mendukung sistem penanggulangan krisis kesehatan yang lebih efektif.

---

 

Climate change has contributed to the increasing frequency and intensity of disasters, placing Indonesia as the second most disaster-prone country in the world. Its impacts include public health disruptions, rising infectious disease cases, and instability in the food system. Minister of Health Regulation No. 75 of 2019 was issued as a strategic policy to strengthen the health sector's preparedness in responding to crisis situations caused by disasters. This study aims to analyze the implementation of the regulation at the West Bandung District Health Office and identify its supporting and inhibiting factors. Using a qualitative approach with a case study method, the data were analyzed based on the theoretical frameworks of Edward III, Grindle, and Mazmanian & Sabatier. The findings indicate that the implementation is progressing, as reflected in the optimization of the Public Safety Center (PSC) and the establishment of emergency response teams. However, several challenges persist, including limited cross-sectoral and interdepartmental communication, resource constraints, and an underdeveloped bureaucratic structure. Furthermore, low risk perception and a predominantly reactive approach remain major obstacles. These findings highlight the need for strengthening local institutional capacity, improving intersectoral coordination, and advancing adaptive and sustainable planning to support a more resilient health crisis management system.

Abstrak: Penanggulangan Krisis Kesehatan meliputi tiga tahapan, yaitu tahap pra, saat dan pascabencana. Kegiatan pada tahap pascabencana/pemulihan, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi diakukan untuk menilai tingkat kerusakan, kerugian dan kebutuhan bidang kesehatan. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagai koordinator dalam penanggulangan krisis kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan telah menyusun pedoman penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan bidang kesehatan pascabencana. Namun sistem yang ada saat ini belum dapat menyajikan data dan informasi yang komprehensif untuk mendukung suatu keputusan dalam penanggulangan krisis kesehatan pada tahap pemulihan secara efisien, efektif dan akurat. Untuk itu perlu dirancang sistem informasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk penentuan prioritas pemulihan fasilitas pelayanan kesehatan dengan sistem pendukung keputusan atau Decision Support System (DSS). Prototype sistem telah dibangun dengan menggunakan metodologi pengembangan System Development Life Cycle (SDLC) dapat menghasilkan ouput yang dapat memudahkan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam menentukan perhitungan biaya kerusakan, kerugian dan kebutuhan, penentuan prioritas pemulihan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemantauan kegiatan pemulihan pascabencana. Kata Kunci: Krisis kesehatan, rehabilitasi dan rekonstruksi, penilaian kerusakan kerugian dan kebutuhan, pemulihan fasilitas pelayanan kesehatan , Decision Support System (DSS), System Development Life Cycle (SDLC).