National Institute for Health and Care Excellence (NICE) merekomendasikan agar tindakan sectio caesarea (SC) emergensi pada kategori I dapat dilakukan dalam waktu 30 menit sejak diputuskan oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) Obgin hingga lahirnya bayi (decision to delivery interval). Pelayanan SC emergensi belum terlaksana dengan baik di RSUD Kayu Agung. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hubungan waktu respons SC emergensi dengan luaran ibu dan neonatus menggunakan framework Donabedian. Pendekatan Explanatory sequential design (mixed methods), diawali pengumpulan, analisis dan interpretasi data dari 222 kasus SC emergensi di tahun 2022 secara kuantitatif. Untuk memperjelas faktor yang berkontribusi terhadap keterlambatan waktu respons SC emergensi dari domain struktur dan proses dilakukan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data secara kualitatif. Validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber melalui wawancara mendalam pada 16 orang informan dan triangulasi metode melalui observasi lapangan dan telusur dokumen. Uji Chi-Square dengan alternatif uji Exact Fisher dan Kolmogorov Smirnov diaplikasikan pada analisis data kuantitatif. Temuan pada analisis kuantitatif yang berkontribusi terhadap waktu respons SC emergensi selanjutnya di-follow up dan dianalisis secara kualitatif dengan analisis konten. Capaian proporsi waktu respons SC emergensi di RSUD Kayu Agung sebesar 1,2% pada kategori I dan 39,6% pada kategori II, namun tidak berhubungan bermakna secara statistik dengan luaran ibu dan neonatus. Isu utama penyebab keterlambatan waktu respons SC emergensi dari domain struktur ditengarai kurang optimalnya penyiapan regulasi terkait PONEK. Sementara dari domain proses, keterlambatan persiapan pre operasi karena menunggu hasil laboratorium dan persiapan darah pre operasi, juga masalah komunikasi dan koordinasi antar unit dan manajemen rumah sakit yang belum berjalan dengan baik. Luaran maternal dan neonatal lebih tinggi pada kelompok waktu respons tidak sesuai rekomendasi pada kategori I. Penyusunan regulasi SC emergensi dalam 30 menit merupakan hal yang harus dilakukan segera.

The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) recommends that category I emergency cesarean section (SC) procedures can be performed within 30 minutes from the decision of the Obgyn Patient Responsible Doctor (DPJP) until the birth of the baby (decision to delivery interval). Emergency SC services have not been carried out properly at RSUD Kayu Agung. This study aims to analyze the relationship between emergency SC response time and maternal and neonatal outcomes using the Donabedian framework. The explanatory sequential design (mixed methods) approach begins with the collection, analysis, and interpretation of data from 222 emergency SC cases in 2022 quantitatively. To clarify the factors contributing to the delay in emergency SC response time from the domain structure and process, qualitative data collection, analysis, and interpretation are carried out. Data validity was determined by triangulation of sources through in-depth interviews with 16 informants and triangulation of methods through field observation and document tracing. The Chi-Square test, with an alternative to the Exact Fisher test and Kolmogorov-Smirnov, was applied to quantitative data analysis. Findings from quantitative analysis that contribute to emergency SC response time are then followed up and analyzed qualitatively by content analysis. The achievement of the proportion of emergency SC response time at RSUD Kayu Agung was 1.2% in category I and 39.6% in category II, but was not statistically significant with maternal and neonatal outcomes. The main issue causing the delay in emergency SC response time from the structural domain is suspected to be the lack of optimal preparation of regulations related to PONEK. Meanwhile, in the process domain, delays in preoperative preparation due to waiting for laboratory results and preoperative blood preparation, as well as communication and coordination problems between units and hospital management, have not gone well. Maternal and neonatal outcomes were higher in the response time group than in category I. The preparation of emergency SC regulations within 30 minutes is something that must be done immediately.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Value-Based Healthcare (VBHC) untuk menganalisis value (capaian luaran kesehatan dan biaya yang dikeluarkan) pelayanan katarak dengan prosedur fakoemulsifikasi pada pasien JKN, sekaligus mengidentifikasi penerapan Integrated Care Pathway (ICP) dan faktor risiko pasien terhadap capaian value, kemudian merumuskan paket pembayaran berbasis value untuk pelayanan katarak. Penelitian dilakukan dengan desain cohort retrospective di 2 rumah sakit mata dengan total sampel 184 pasien. ICP dikembangkan di masing-masing rumah sakit berdasarkan clinical pathway yang berlaku, hasil interview dan observasi. Data kesesuaian penerapan ICP, faktor risiko dan luaran klinis diperoleh dari rekam medis, sedangkan kualitas hidup diukur dengan kuesioner NEI VFQ-25. Biaya dihitung menggunakan Time-Driven Activity-Based Costing. Analisis dilakukan menggunakan uji Spearman, Chi-square, Mann-Whitney, dan regresi logistik. Hasil menunjukkan peningkatan capaian value pasca operasi katarak di kedua rumah sakit dengan Postoperative PVA ≥6/18 sebesar 93,5% dan skor kualitas hidup 89,3 dengan biaya rata-rata Rp7.194.147 ±338.316 di RS C, dan di RS B sebesar 96,7% dengan skor kualitas hidup 91,2 dan biaya rata-rata Rp8.008.136 ±Rp400.800. Capaian ini memenuhi standar WHO dan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pada kedua rumah sakit ditemukan korelasi antara luaran klinis yang baik dengan biaya yang lebih rendah dan sebaliknya. Hal ini juga menunjukkan kejadian komplikasi berhubungan dengan biaya yang lebih tinggi dan mempengaruhi capaian luaran secara keseluruhan. Studi menunjukkan penerapan ICP sebagai tools dalam penerapan VBHC di mana kesesuaiannya berhubungan dengan capaian visual outcome yang baik, komplikasi pasca operasi yang rendah dan biaya perawatan yang lebih efisien. Selain itu didapatkan riwayat komorbid okuler dan faktor teknis sebagai faktor risiko pasien yang berhubungan dengan capaian value dalam pelayanan katarak, sehingga perlunya dilakukan risk-adjusted dalam penerapan VBHC pada pasien dengan kedua faktor risiko tersebut. Lebih lanjut studi ini merekomendasikan pengembangan model pembayaran paket pelayanan katarak berbasis value dalam skema JKN sebagai bagian dari upaya penigkatan value pelayanan katarak dan strategi dalam penerapan VBHC di Indonesia.

This study applied a Value-Based Healthcare (VBHC) approach to evaluate the value of cataract care using the phacoemulsification procedure for National Health Insurance (JKN) patients. The objectives were to assess patient outcomes relative to the cost of care, examine the implementation of the Integrated Care Pathway (ICP), identify patient risk factors associated with value achievement, and develop a value-based bundled payment model for cataract care. A retrospective cohort study was conducted at two eye hospitals in Indonesia, involving 184 patients. The ICPs were initially developed at each hospital based on existing clinical pathways, and informed by data from interviews and observations. Data on ICP adherence, patient risk factors, and clinical outcomes were obtained from medical records, while quality of life was assessed using the NEI VFQ-25 questionnaire. Costs of care were calculated using the Time-Driven Activity-Based Costing method. Statistical analyses included Spearman correlation, Chi-square, Mann-Whitney, and logistic regression. The findings demonstrate improved value outcomes following cataract surgery in both hospitals. Hospital C achieved a Postoperative PVA ≥6/18 in 93.5% of patients, a quality-of-life score of 89.3, and an average cost of Rp7,194,147 ±338,316; Hospital B achieved 96.7%, a score of 91.2, and an average cost of Rp8,008,136 ±400,800. These results meet WHO standards and exceed national averages. A significant correlation was observed between favorable clinical outcomes and lower costs, whereas complications were associated with higher costs and poorer overall outcomes. Application of ICP was shown to support VBHC implementation, contributing to better visual outcomes, reduced postoperative complications, and more efficient care delivery. Ocular comorbidities and technical factors emerged as significant patient risk factors affecting value, underscoring the need for risk adjustment in applying VBHC to such patient groups. This study recommends the development of a value-based bundled payment model for cataract care within the JKN scheme to enhance value creation and as strategy for implementing VBHC in Indonesia.

Defisiensi vitamin D pada ibu hamil di Indonesia masih tinggi yaitu lebih dari 60%, berkaitan dengan berbagai risiko kesehatan ibu dan dampak pada janin seperti gangguan pertumbuhan tulang dan berat lahir rendah. Fortifikasi vitamin D pada produk olahan perikanan diharapkan dapat meningkatkan asupan vitamin D sehingga memperbaiki status vitamin D ibu hamil. Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh intervensi sup teri (Stolephorus indicus) instan fortifikasi vitamin D terhadap kadar kalsidiol ibu hamil, berat lahir, dan panjang lahir bayi di Kabupaten Tangerang. Penelitian diawali dengan produksi tepung teri, optimasi formula sup teri instan, pengujian mutu kimia dan sensori untuk menentukan formula terbaik. Intervensi dilakukan pada ibu hamil trimester kedua menggunakan desain two groups pre–post test dengan purposive sampling. Kelompok perlakuan diberi sup teri instan fortifikasi vitamin D, kelompok kontrol diberi sup instan tanpa teri dan tanpa vitamin D. Sup dikonsumsi empat kali per minggu selama 5 bulan atau hingga persalinan. Kadar kalsidiol ibu diukur awal dan akhir intervensi. Food Recall (FR) 24 jam dilakukan di awal, pertengahan, dan akhir intervensi. Analisis data menggunakan jumlah subjek dengan tingkat kepatuhan konsumsi produk intervensi >=80% (n=65), terdiri dari kelompok perlakuan (n=30) dan kelompok kontrol (n=35). Kelompok perlakuan memiliki rerata kadar kalsidiol akhir lebih tinggi yaitu 26,51±4,25 ng/mL dibandingkan kelompok kontrol yaitu 23,61±7,56 ng/mL. Setelah dikontrol dengan kalsidiol awal dan kecukupan vitamin D baseline, intervensi berhubungan signifikan dengan peningkatan kalsidiol akhir dengan selisih adjusted mean 5,14 ng/mL (95%CI: 0,023–10,259; p=0,049). Model multivariat berat lahir signifikan dengan R²=0,688, p < 0,001 dengan faktor yang berperan adalah kelompok perlakuan, panjang lahir, kalsidiol awal, pertambahan berat badan ibu selama hamil, dan kecukupan protein baseline. Model multivariat panjang lahir juga signifikan dengan R²=0,505; p < 0,001 dengan faktor yang berhubungan adalah berat lahir. Produk sup teri instan terfortifikasi vitamin D ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu alternatif makanan tambahan untuk ibu hamil berbasis produk hasil laut yang enak, praktis dan mudah disajikan.

Vitamin D deficiency among pregnant women in Indonesia remains high, affecting more than 60% of pregnant women, and is associated with various maternal health risks and adverse fetal outcomes, including impaired bone growth and low birth weight. Vitamin D fortification in fish-based processed products is expected to improve vitamin D intake and consequently enhance vitamin D status among pregnant women. This study aimed to determine the effect of vitamin D-fortified instant anchovy (Stolephorus indicus) soup intervention on maternal calcidiol levels, birth weight, and infant birth length in Tangerang Regency. The study began with anchovy flour production, optimization of instant anchovy soup formulation, and chemical and sensory quality evaluations to determine the best formula. The intervention was conducted among second-trimester pregnant women using a twogroup pre–post test design with purposive sampling. The treatment group received vitamin D-fortified instant anchovy soup, while the control group received instant soup without anchovy and without vitamin D fortification. The soup was consumed four times per week for five months or until delivery. Maternal calcidiol levels were measured at baseline and endline. Twenty-four-hour food recall assessments were conducted at baseline, midline, and endline. Data analysis included subjects with ≥80% compliance to the intervention product consumption (n = 65), consisting of the treatment group (n = 30) and the control group (n = 35). The treatment group had a higher mean final calcidiol level of 26.51±4.25 ng/mL compared to the control group of 23.61±7.56 ng/mL. After controlling for initial calcidiol and baseline vitamin D adequacy, the intervention was significantly associated with an increase in final calcidiol with a mean adjusted difference of 5.14 ng/mL (95%CI: 0.023–10.259; p=0.049). The multivariate model for birth weight was significant with R²=0.688, with contributing factors including treatment group, birth length, initial calcidiol, weight gain during pregnancy, and baseline protein adequacy. The multivariate model for birth length was also significant with R²=0.505; Associated factors was birth weight. This vitamin D-fortified instant anchovy soup showed promise as an alternative seafood-based nutritional supplement for pregnant women due to its palatability, convenience, and ease of preparation.

Latar Belakang: Masyarakat marjinal pemulung di permukiman informal perkotaan menghadapi berbagai determinan sosial kesehatan yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya luaran persalinan yang buruk (adverse birth outcome). Penelitian mengenai hubungan antara karakteristik masyarakat marjinal pemulung dengan luaran persalinan yang buruk di tingkat lokal masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan karakteristik masyarakat marjinal pemulung dengan luaran persalinan yang buruk di Kampung Pemulung Pondok Labu, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Metode: Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan teknik total sampling terhadap 46 ibu usia reproduksi yang pernah melahirkan pada periode 2024–2026. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan dianalisis secara univariat serta bivariat menggunakan uji Chi-square. Hasil: Prevalensi luaran persalinan yang buruk mencapai 56,5%. Mayoritas responden memiliki skor komposit karakteristik masyarakat marjinal dalam kategori buruk. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat marginalisasi dengan kejadian luaran persalinan yang buruk (OR = 4,5; 95% CI = 1,129–17,930; p = 0,027). Ibu dengan karakteristik masyarakat marjinal kategori buruk memiliki peluang lebih tinggi mengalami luaran persalinan yang buruk. Kesimpulan: Terdapat hubungan signifikan antara karakteristik masyarakat marjinal pemulung dengan luaran persalinan yang buruk. Temuan ini mendukung kerangka Commission on Social Determinants of Health (CSDH) WHO dan menegaskan pentingnya intervensi yang menyasar determinan struktural dan intermediat pada populasi marjinal pemulung di permukiman informal perkotaan.

Background: Marginalized waste picker communities in urban informal settlements face multiple social determinants of health that may increase the risk of adverse birth outcomes. Research examining the relationship between the characteristics of marginalized waste picker communities and adverse birth outcomes at the local level remains limited. This study aimed to analyze the association between the characteristics of marginalized waste picker communities and adverse birth outcomes in Kampung Pemulung Pondok Labu, Pondok Labu Village, Cilandak Sub-district, South Jakarta Administrative City. Methods: This cross-sectional study employed a total sampling of 46 reproductive-aged women who had given birth between 2024 and 2026. Data were collected through structured interviews and analyzed using univariate and bivariate analyses with the Chi-square test. Results: The prevalence of adverse birth outcomes was 56.5%. The majority of respondents had a composite marginalization score in the poor category. There was a significant association between the level of marginalization and the occurrence of adverse birth outcomes (OR = 4.5; 95% CI = 1.129–17.930; p = 0.027). Mothers with poor marginalized characteristics had higher odds of experiencing adverse birth outcomes. Conclusion: There is a significant relationship between the characteristics of marginalized waste picker communities and adverse birth outcomes. These findings support the WHO Commission on Social Determinants of Health (CSDH) framework and highlight the need for interventions targeting structural and intermediary determinants in marginalized waste picker populations living in urban informal settlements.