Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Wulan Sri Damayanti; Pembimbing: Masyitoh; Penguji: Prastuti Soewondo, Aswan Usman, Dharma Setiawan
Abstrak:
Read More
Pemerintah saat ini berfokus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas bagi masyarakat baik di fasilitas pelayanan kesehatan primer maupun rujukan. Pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas membutuhkan jaminan alat kesehatan yang berkualitas dan laik pakai. Disisi lain alat kesehatan merupakan salah satu aset terbesar dalam pelayanan kesehatan. Saat ini alat kesehatan masih belum terkelola dengan baik sebagaimana data dari WHO bahwa 50% peralatan kesehatan tidak berfungsi dikarenakan tidak tepat dalam perencanaan, kurangnya Sumber Daya Manusia yang mampu mengoperasikan dan memelihara dengan baik. Berdasarkan data kementerian kesehatan bulan September tahun 2023 menunjukkan masih ada sebanyak alat kesehatan yang rusak/tidak berfungsi sebanyak 14,4% dan sebanyak 2,25% alat kesehatan kondisi baik tapi tidak dioperasionalkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan manajemen pemeliharaan alat kesehatan puskesmas tahun 2023 di tiga kabupaten/kota rovinsi Jawa Timur. Penelitian menggunakan pendekatan proses yaitu input, proses dan output. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan desain studi kasus komparatif yang membandingkan penyelenggaraan manajemen pemeliharaan alat kesehatan Puskesmas di Wilayah Kabupaten Malang, Kota Blitar dan Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lingkungan dan data sekunder melalui telaah dokumen yang bersumber dari Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK), data laporan dari kemenkes, dinas kesehatan dan puskesmas. Informan penelitian ini sejumlah 33 orang mulai dari tingkat Pusat dan daerah (Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Puskesmas). Hasil manajemen pemeliharaan alat kesehatan puskesmas di tiga kabupaten/kota provinsi Jawa Timur berdasarkan input yaitu SDM, anggaran, suku cadang, metode dan peralatan mayoritas masih kurang. Faktor proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi belum optimal dilaksanakan. Output dari pemeliharaan alat kesehatan di tiga kabupaten/kota sangat bervariasi ada cukup berhasil dan ada yang masih kurang. Diperlukan pengelolaan pemeliharaan alat kesehatan yang baik mulai dari sisi input sampai proses untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam penyelenggaraan pemeliharaan alat kesehatan puskesmas sehingga akan meningkatkan penyediaan alat kesehatan yang laik pakai.
The government is currently focusing on improving quality health services for the community in both primary and secondary health care facilities. Quality health services require a guarantee of quality and usable medical devices. On the other hand, medical devices are one of the biggest assets in health services. Currently, medical devices are still not well managed as data from WHO that 50% of medical equipment is not functioning due to improper planning, lack of human resources who are able to operate and maintain properly. Based on data from the Ministry of Health in September 2023, it shows that there are still as many damaged / non-functioning medical devices as 14.4% and as many as 2.25% of medical devices in good condition but not operationalised. This study aims to determine the implementation of health centre medical equipment maintenance management in 2023 in three districts / cities in East Java province. The research used a process approach, namely input, process and output. The research method is qualitative with a comparative case study design that compares the implementation of health centre medical equipment maintenance management in Malang Regency, Blitar City and Bangkalan Regency, East Java . Primary data was obtained through in-depth interviews, environmental observations and secondary data through document review sourced from the Application for Medical Equipment Facilities and Infrastructure (ASPAK), report data from the Ministry of Health, health offices and health centres. The informants of this study were 33 people from the central and regional levels (Provincial Health Office, District / City, and Puskesmas). The results of the maintenance management of health centres in three districts / cities of East Java province based on inputs, namely human resources, budgets, spare parts, methods and equipment, the majority are still lacking. Process factors ranging from planning, organising, implementing, and evaluating have not been optimally implemented. The output of medical device maintenance in three districts / cities varies greatly, some are quite successful and some are still lacking. Good management of medical device maintenance is needed from the input side to the process to get optimal results in the implementation of health centre medical device maintenance so that it will increase the provision of medical devices that are fit for use.
T-6996
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Hasnil Randa Sari; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Purnawan Junadi, Vetty Yulianty Permanasari, Lupi Trilaksono, Siti Nurhasanah
Abstrak:
Alat kesehatan merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan disamping obat. Selain memiliki fungsi sosial, alat kesehatan juga memiliki fungsi ekonomi dan menjadi komoditas yang memiliki nilai menjanjikan. Indonesia adalah pasar yang besar untuk pemasaran alat kesehatan dengan nilai pasar sekitar 800 juta USD pada tahun 2015 dan diperkirakan mencapai 1,2 miliar USD pada tahun 2019 (BMI, 2015). Namun, kebutuhan alat kesehatan masih dipenuhi lebih dari 90% alat kesehatan impor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik Indept Interview. Hasil penelitian: Komunikasi pada implementasi kebijakan hilirisasi hasil riset alat kesehatan di Universitas Gadjah Mada masih belum efektif. Sumber daya di Universitas Gadjah Mada seperti SDM, fasilitas dan dana belum optimal. Struktur Birokrasi, belum adanya SOP dalam pelaksanaan hilirisasi hasil riset alkes. Kesimpulan: Implementasi kebijakan hilirisasi hasil riset alat kesehatan di Universitas Gadjah Mada masih belum optimal dalam penyelenggaraan hilirisasi hasil riset alat kesehatan. Hambatan: Komunikasi periset Universitas Gadjah Mada dengan LKPP kurang bersinergi sehingga produk-produk yang dihasilkan yang seharusnya dapat disusun dalam tata kelola pengadaan alat kesehatan masih adanya penolakan oleh LKPP. Disposisi pada persepsi penggunaan alat kesehatan luar negeri lebih bagus mutunya serta kurangnya minat industri untuk memproduksi alat kesehatan dan pelaku usaha untuk menanamkan investasi di bidang industri alat kesehatan. Sumber daya periset secara kuantitas yang masih kurang dalam mendukung riset alat kesehatan secara konsisten, selama ini fungsi dosen sebagai tenaga pengajar dan sebagai periset. Serta laboratorium pengujian yang masih kurang bagi periset Universitas Gadjah Mada. Struktur organisasi kurang menyusun SOP tugas direktur, periset dan tim advokasi dalam melaksanakan tanggungjawabnya sehingga kurangnya pencapaian tujuan dari prototype, Izin Edar, HAKI, dan komersialisasi hasil riset.
Medical devices are an important component of healthcare besides drugs. In addition to having a social function, medical devices also has an economic function and commodity that has promising value. Indonesia is a big markets for medical devices marketing with a market value of about 800 million USD by 2015 and is estimated to reach 1.2 billion USD by 2019 (BMI, 2015). However, the need for medical devices is still fulfilled by more than 90% of imported medical devices. This research uses qualitative method with In-depth Interview technique. Research Result of: Communication on the hilirization policy implementation of medical devices research results in Gadjah Mada University still not effective. Resources at Gadjah Mada University such as human resources, facilities and funds have not been optimal. Bureaucracy Structure, the have not SOP in the the hilirization policy implementation of medical devices research results. Conclusion: the hilirization policy implementation of medical devices research results in Gadjah Mada University is still not optimal in the hilirization implementation of medical devices research results. Obstacles: Gadjah Mada University researchers' communication with LKPP is less synergic so that the products that should be arranged in the governance of medical devices procurement are still rejected by LKPP. The disposition on the perception of the use of foreign medical devices is of better quality and the lack of industry interest in producing medical devices and business actors to invest in the medical devices industry. Research resources in quantity are still lacking in supporting the research of medical devices consistently, so far the function of lecturers as teaching staff and as a researcher. And testing laboratories are still lacking for Gadjah Mada University researchers. The organizational structure lacks the SOP of the director's job, the researchers and the advocacy team in carrying out their responsibilities resulting in a lack of achievement of the objectives of the prototype, Circulation License, HAKI, and commercialization of research results.
Read More
Medical devices are an important component of healthcare besides drugs. In addition to having a social function, medical devices also has an economic function and commodity that has promising value. Indonesia is a big markets for medical devices marketing with a market value of about 800 million USD by 2015 and is estimated to reach 1.2 billion USD by 2019 (BMI, 2015). However, the need for medical devices is still fulfilled by more than 90% of imported medical devices. This research uses qualitative method with In-depth Interview technique. Research Result of: Communication on the hilirization policy implementation of medical devices research results in Gadjah Mada University still not effective. Resources at Gadjah Mada University such as human resources, facilities and funds have not been optimal. Bureaucracy Structure, the have not SOP in the the hilirization policy implementation of medical devices research results. Conclusion: the hilirization policy implementation of medical devices research results in Gadjah Mada University is still not optimal in the hilirization implementation of medical devices research results. Obstacles: Gadjah Mada University researchers' communication with LKPP is less synergic so that the products that should be arranged in the governance of medical devices procurement are still rejected by LKPP. The disposition on the perception of the use of foreign medical devices is of better quality and the lack of industry interest in producing medical devices and business actors to invest in the medical devices industry. Research resources in quantity are still lacking in supporting the research of medical devices consistently, so far the function of lecturers as teaching staff and as a researcher. And testing laboratories are still lacking for Gadjah Mada University researchers. The organizational structure lacks the SOP of the director's job, the researchers and the advocacy team in carrying out their responsibilities resulting in a lack of achievement of the objectives of the prototype, Circulation License, HAKI, and commercialization of research results.
T-5288
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Cut Falia Zurlina; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Jeffri Ardiyanto, Agus Komarudin
Abstrak:
Read More
Kebijakan terkait kemandirian sediaan alat kesehatan telah diterbitkan sejak tahun 2016. Namun, jumlah izin edar dan jumlah transaksi pengadaan alat kesehatan dalam pengadaan e katalog masih didominasi oleh alat kesehatan impor. Hal ini menunjukkan bahwa belum terjadi kemandirian dalam produksi alat kesehatan dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam pada aktor kebijakan yang terlibat, asosiasi perusahaan alat kesehatan, dan pengguna alat kesehatan dan telaah dokumen. Penelitian ini melihat bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dari aspek kebijakan, sumber daya, komunikasi, kesetaraan akses, potensi pasar, dan kualitas produk. Secara umum, kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri sudah berjalan, namun dalam implementasinya masih terdapat banyak tantangan untuk dapat mencapai optimal. Lemahnya sistem tata kelola dalam pengembangan industri alat kesehatan menyebabkan implementasi kebijakan tidak optimal.
Policies related to self-reliance in medical device provision have been issued since 2016. However, the number of marketing authorizations and procurement transactions for medical devices in the e-catalog remain dominated by imported medical devices. This indicates a lack of self-sufficiency in domestic medical device production. This study aims to evaluate the implementation of policies for developing the domestic medical device industry. This research employs a qualitative approach, utilizing in-depth interviews with involved policy actors, medical device company associations, and medical device users, alongside document analysis. The study wants to see how the policy implemented from the aspects of policy, resources, equitable access, market potential, and product quality. These aspects are then evaluated to determine whether the policy implementation aligns with the existing policy content. Generally, the policy for domestic medical device industry development is underway, however, its implementation still faces numerous challenges to achieve optimal results. Weak governance in the medical device industry's development leads to suboptimal policy implementation.
T-7459
Depok : FKM-UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nurul Safitri; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Pujiyanto, Vetty Yulianty Permanasari, Ismiyati, Anisa
Abstrak:
Read More
Alat kesehatan di Indonesia masih dipenuhi oleh lebih dari 70% alat kesehatan impor. Selain itu, transaksi alat kesehatan dalam negeri dalam e-katalog pada tahun 2019-2020 yang masih rendah (12%) menandakan masih besarnya ketergantungan terhadap alat kesehatan impor. Upaya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2017 yang mewajibkan penerapan Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB), paling lambat 4 tahun sejak peraturan tersebut diterbitkan. Hingga tahun 2022, jumlah sarana produksi alat kesehatan yang memiliki sertifikat CPAKB hanya 30,52%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik tahun 2022. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap informan dari pemerintah, asosiasi, dan industri alat kesehatan di Indonesia, serta telaah dokumen. Penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Grindle dan Van Meter Van Horn yang dimodifikasi dalam kerangka segitiga kebijakan Walt-Gilson. Hasil penelitian adalah ukuran dan tujuan kebijakan, kepentingan yang dipengaruhi, dan manfaat kebijakan sudah jelas, namun terkendala dari sumber daya keuangan yang masih terbatas. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Karakterisitik lembaga pelaksana mendukung implementasi kebijakan, namun strategi para pelaksana masih belum dilaksanakan secara optimal. Disposisi pelaksana masih kurang dan komunikasi kebijakan perlu ditingkatkan. Dari sisi aktor/pelaksana kebijakan, masih terdapat keterbatasan jumlah sumber daya manusia untuk menerapkan kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara umum kebijakan sudah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala pada pelaksanaannya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan-kebijakan yang mendorong penerapan CPAKB dan dukungan dari para pelaksana kebijakan, terutama terkait penguatan kebijakan izin edar alat kesehatan dalam negeri dimana CPAKB dijadikan persyaratan wajib dalam pengajuan izin edar.
Medical devices in Indonesia are still fulfilled by more than 70% of imported medical devices. In addition, domestic medical device transactions in e-catalogs in 2019-2020 were still low (12%) indicating that there was still a large dependence on imported medical devices. The effort of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia to overcome this is by issuing Minister of Health Regulation Number 20 of 2017 which requires the application of Good Medical Device Manufacturing Practices (CPAKB), no later than 4 years after the regulation was issued. Until 2022, the number of medical device production facilities that have CPAKB certificates is only 30.52%. This study aimed to analyze the implementation of the Good Medical Device Manufacturing Practice policy in 2022. The research was conducted qualitatively using in-depth interviews with informants from the government, associations, and the medical device industry in Indonesia, as well as document reviews. This research uses the policy implementation model of Grindle and Van Meter Van Horn which is modified within the framework of the Walt-Gilson policy triangle. The results of the research are that the standard and objectives of the policy, the interests affected, and the benefits of the policy are clear, but are constrained by limited financial resources. The economic, social, and political environment influences policy implementation. The characteristics of implementing agencies support policy implementation, but the strategies of implementing agencies have not been implemented optimally. The disposition of implementers is still lacking and policy communication needs to be improved. In terms of actors/policy implementers, there is still a limited number of human resources to implement policies. This study concludes that in general the policy has been implemented well, but there are still obstacles in its implementation. This study recommends the need to strengthen policies that encourage the implementation of CPAKB and support from policy implementers, especially related to strengthening the policy for registration of distribution permits for domestic medical devices where CPAKB must be a mandatory requirement in the application.
T-6649
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉