Abstrak: Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan remaja. Dari data tingkat pemenuhan SN-PKPR bulan Mei-Juni 2020, terdapat 34 Puskesmas yang melakukan evaluasi diri. Terdapat 5 Puskesmas yang telah mencapai tingkat pemenuhan SN-PKPR paripurna Tujuan penelitian ini ialah untuk melakukan analisis implementasi PKPR di Puskesmas Kota Depok dengan studi kasus pada Puskesmas Cinere (Tingkat pemenuhan SN-PKPR optimal) dan Puskesmas Cisalak Pasar (Tingkat pemenuhan SN-PKPR minimal). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Triangulasi yang dilakukan ialah trangulasi sumber, metode, dan data. Penyelenggaraan PKPR di Puskesmas Cinere didukung tim PKPR dimana Penanggung Jawab programnya telah mendapatkan pelatihan, jumlah Kader Kesehatan Remaja yang mencukupi, terdapatnya ruang untuk konsultasi, adanya pedoman, dan dana. Dari data kunjungan kasus Puskesmas Cisalak Pasar, kunjungan remaja cenderung menurun sejak tahun 2019. Terdapat penurunan pemanfaatan PKPR yang jelas terlihat pada bulan April 2020 (7 remaja) dibandingkan Maret 2020 (32 remaja). Permasalahan yang ditemukan terkait dengan belum rutinnya pelatihan PKPR, kurangnya koordinasi dengan remaja, tidak ada ruang untuk konsultasi dan penyimpanan rekam medik remaja, tidak ada penggunaan dana untuk PKPR, kegiatan PKPR sudah tidak rutin sejak 2019, kurang lengkapnya pengisian format pencatatan dan pelaporan, target PKPR belum ditentukan, dan kurangnya dukungan lintas sektor. Penurunan pemanfaatan PKPR dapat terkait dengan permasalahan pada masing-masing Puskesmas. Penanggung Jawab program PKPR berserta tim PKPR perlu mengambil langkah yang tepat untuk memperbaikinya. Diperlukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga terkait untuk menyusun kebijakan perbaikan penyelenggaraan PKPR

Abstrak: Abstrak

Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) adalah sebuah fasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi khusus di bidang pelayanan kesehatan kerja bagi pekerja meliputi pelayanan kesehatan paripurna (promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif) dan rujukan (specimen dan penderita) termasuk transfer ilmu pengetahuan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan kerja di BKKM Bogor.

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidak sesuaian peraturan tentang eselonisasi Kepala BKKM, kegiatan promotif dan preventif yang belum berjalan dengan baik serta SDM dan dukungan dana yang masih kurang. Kesimpulannya, pelayanan kesehatan kerja di BKKM Bogor masih ditemukan hambatan dan kendala yang menyebabkan pelayanan kesehatan kerja yang paripurna bagi pekerja belum dapat berjalan dengan baik.

Penelitian ini menyarankan bahwa BKKM perlu meningkatkan pelayanan promotif dan pelatihan serta mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten Bogor dan pusat dalam hal dana, SDM, sarana pemeriksaan kesehatan penunjang dan kebijakan pemerintah kabupaten Bogor dan pusat.

Community Occupational Health Centres (BKKM) is a well-functioning health care facilities in the field of occupational health services for workers which includes comprehensive health services (promotive, preventive, curative and rehabilitative) and referral services (specimen and patient) including knowledge transfer. This is a qualitative study that aims to evaluate the occupational health services in BKKM Bogor.

The results showed a discrepancy on echelon regulations of Head BKKM, promotive and preventive activities are not going well, and human resources and financial support is still lacking. In conclusion, this study still found obstacles and constraints in giving good occupational health services.

This study suggested that BKKM needs to improve promotive services, training on occupational health services and gain supports on human resources, fund, facilities and policies both from district and central government.

Abstrak: Salah satu permasalahan sistem rujukan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit dalam permasalahan kesehatan hal ini juga terjadi juga di kota Batam. Untuk mengatasi hal tersebut sistem pelayanan kesehatan di era BPJS Kesehatan mengutamakan optimalisasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti Puskesmas, klinik pratama, maupun dokter praktek perorangan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat. Namun masih sering kita temui masalah rujukan pelayanan rumah sakit yang terjadia ketidak tepatan dalam rujukan yang dialami oleh IGD Rumah Sakit dan Klinik-klinik di Batam. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahuai penyebab ketidak tepatan atau penyimpangan dalam rujukan FKTP yang terjadi di kota Batam. Hasil penelitian mendapatkan bahwa BPJS selalu menghimbau pimpinan dan dokter klinik untuk menahan laju rujukan yang relatif tinggi (berdasarkan asumsi yang banyak beredar di kalangan klinik dan tenaga medis baik di rumah sakit dan klinik). Dan rujukan non spesialistik yang rationya tidak lebih boleh lebih dari 15% agar tidak berdampak pada turunnya jumlah kapitasi (pasien kepesertaan BPJS kesehatan dalam tiap bulannya) yang dimiliki klinik. Disarankan Saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian merupakan peningkatkan kualitas atau mutu tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan, mengadakan sosialisasi terhadap aturan-aturan kebijakan secara berkesinambungan mengingat agar terhindari dari konflik dalam pelayanan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Dan perlu adanya edukasi akan sebuah sistem dan aturan pelayanan untuk mengatasi masalah rujukan dan mengembalikan peran dokter umum sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan tingkat primer.
Kata Kunci : Pelayanan Kesehatan, Implementasi Sistem Rujukan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit.

---

One of the problems of the health referral system that regulates the delegation of tasks and responsibilities on a reciprocal basis, as well as the structural and functional aspects of illness in health problems is also happening in the city of Batam. To overcome this the health care system in the era of BPJS Health prioritizes the optimization in first-rate health facilities (FKTP), such as health centers, clinics, and individual practice physicians in collaboration with BPJS Health in providing health services for the community. But still we often encounter the problem of hospital service referral that happened inaccurate in the references experienced by IGD Hospital and Clinics in Batam. The purpose of this research is to know the cause of inaccuracy or deviation in FKTP reference that occurred in Batam city. The results found that BPJS always appealed to clinical leaders and clinicians to withhold relatively high referral rates (based on widely circulated assumptions among clinics and medical personnel in hospitals and clinics). And non-specialist referrals whose ration is no more than 15% in order not to affect the decrease in the number of capitals (monthly health membership BPJS patients) owned by the clinic. Suggested suggestions that can be submitted in relation to the results of the study is to improve the quality or quality of health personnel in health services, socialization of policy rules continuously in order to avoid the conflict in service, increasing the competence of health workers. And there is need for education of a system and rules of service to overcome the problem of referrals and return the role of general practitioners as the spearhead of primary health care.
Keywords: Health Service, Implementation Referral System, Health Service Facilities, Hospital.

Abstrak: Kajian ini me-review perkembangan semua komponen yang ada upaya kesehatan masyarakat dalam lima tahun terakhir. review dilakukan mulai dari analisis situasi dari upaya pelayanan kesehatan, tantangan yang dihadapi, isu strategis, arah kebijakan pembangunan kesehatan dan usulan strategi yang direkomendasikan dari hasil kajian ini.