Abstrak:

---

Abstrak:

Abstrak: Pelaksanaan Program JKN di Indonesia tidak terlepas dari adanya potensi kecurangan, termasuk di FKTP Kota Bandung. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 sebagai regulasi terbaru untuk pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN. Penelitian dilakukan untuk mengetahui Kesiapan Implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan dalam Program Jaminan Kesehatan berdasarkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 dengan Studi Kasus pada Puskesmas di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dianalisis diperoleh dari wawancara mendalam semi terstruktur, observasi, serta telaah dokumen. Penelitian menggunakan kombinasi teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis variabel-varibel yang mempengaruhi kesiapan implementasi kebijakan serta teori ORIC dari Weiner untuk menganalisis faktor internal organisasi di Puskesmas yang mempengaruhi kesiapan implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, kondisi karakteristik badan pelaksana, serta sumber daya kebijakan memerlukan persiapan yang lebih untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan karena mempengaruhi komunikasi antar organisasi dan disposisi pelaksana. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan. Selain itu, kondisi jumlah dan kapasitas SDM merupakan faktor dominan dalam kesiapan implementasi di level Puskesmas. Penelitian ini merekomendasikan agar ditetapkannya kegiatan pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN sebagai salah satu menu dekonsentrasi untuk Pemerintah Daerah, harmonisasi peraturan perundangan berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dalam Program JKN, penetapan aturan yang jelas untuk iur biaya dalam Program JKN serta kajian untuk memenuhi jabatan fungsional khusus untuk mendukung penjaminan mutu dan pengawasan internal di Puskesmas

---

The potential for fraud is inseperable from implementation of UHC Program in Indonesia, including in primary healthcare office in Kota Bandung. Ministry of health has released Permenkes No. 16 Year 2019 as new regulation for fraud prevention and prosecution in UHC Program. This study aims to know the readiness for Fraud Prevention System in Health Coverage Program implementation According to Permenkes No. 16 Year 2019 with case study on PHC as Primary healthcare office in Kota Bandung. This study used qualitative methods. The data analyzed were obtained from semi-structured in-depth interviews, observations, and document review. This study used combination of Van Meter and Van Horn's theory of policy analysis to analyze the variables that affect the readiness of policy implementation and Weiner's ORIC theory to analyze the internal organizational factors in the PHC that affect the readiness to implement the Fraud Prevention System. This sudy showed that the clarity of policy size and objectives, the characteristics of the implementing agency, also policy resources require more preparation to optimize the implementation of the policy because they affects communication between organizations and the disposition of the implementer. The economic, social and political environment has also not yet fully support the policy implementation. In addition, the condition of the number and capacity of human resources is a dominant factor in readiness for implementation at the PHC level. This study suggest to define fraud prevention and prosecution activities in the JKN Program as one of the deconcentration menus for Regional Governments, harmonize the regulations relating to problem solving in the JKN Program, define clear regulation for contribution fee in the JKN Program, also studies to fulfill special functional positions to support quality assurance and internal control at the PHC.

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang peran keselamatan dan kesehatan kerja pada penanganan pandemi COVID-19 di hulu migas. Desain penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data didapatkan berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa narasumber di sektor hulu migas. Analisis data dilakukan dengan melihat gambaran peran keselamatan dan kesehatan kerja pada penanganan pandemi COVID-19 di hulu migas meliputi peran dan tantangan K3, guidance atau pedoman COVID-19, alur koordinasi dan komunikasi, kesiapsiagaan awal masuknya pandemi COVID-19, serta ekfektivitas penanganan pandemi COVID-19 di sektor hulu migas. Penanganan pandemi COVID-19 di hulu migas berdasarkan teori hierarki pengendalian yaitu pengendalian engineering, administrasi, dan alat pelindung diri (APD).

Abstrak: Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan manajemen penanganan COVID-19 oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Desa Pugul Kabupaten Bangka pada tahun 2021. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil: Hasil penelitian ini merupakan gambaran manajemen penanganan COVID-19 oleh Satgas Penanganan COVID-19 di Desa Pugul tahun 2021 yang ditinjau dari gambaran input (SDM, Dana, Metode, Sarana dan Prasarana), gambaran manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan) serta gambaran output (penanganan kasus COVID-19).

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang penilaian risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap tahap aktivitas kerja yang dilakukan oleh Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPPSU). Penelitian ini menggunakan Job Hazard Analysis (JHA) untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko yang ada dan menggunakan metode semi kuantitatif W.T Fine untuk menganalisis risiko, dimana tingkat risiko didapatkan dari hasil perkalian probability, exposure, dan consequence. Pada penelitian ini terdapat 3 aktivitas kerja yaitu penanganan kebersihan jalan, penanganan kebersihan taman, dan penanganan kebersihan saluran. Penanganan kebersihan jalan dan penanganan kebersihan saluran masing-masing terdiri atas 7 tahap aktivitas kerja dan penanganan kebersihan taman terdiri atas 9 tahap aktivitas kerja. Hasil analisis risiko menunjukkan bahwa keseluruhan terdapat 149 bahaya dan risiko yang terdiri dari 5 jenis bahaya yaitu bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Kata kunci: Identifikasi bahaya, Penilaian Risiko, Petugas kebersihan.