Abstrak: Pelaksanaan Program JKN di Indonesia tidak terlepas dari adanya potensi kecurangan, termasuk di FKTP Kota Bandung. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 sebagai regulasi terbaru untuk pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN. Penelitian dilakukan untuk mengetahui Kesiapan Implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan dalam Program Jaminan Kesehatan berdasarkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 dengan Studi Kasus pada Puskesmas di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dianalisis diperoleh dari wawancara mendalam semi terstruktur, observasi, serta telaah dokumen. Penelitian menggunakan kombinasi teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis variabel-varibel yang mempengaruhi kesiapan implementasi kebijakan serta teori ORIC dari Weiner untuk menganalisis faktor internal organisasi di Puskesmas yang mempengaruhi kesiapan implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, kondisi karakteristik badan pelaksana, serta sumber daya kebijakan memerlukan persiapan yang lebih untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan karena mempengaruhi komunikasi antar organisasi dan disposisi pelaksana. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan. Selain itu, kondisi jumlah dan kapasitas SDM merupakan faktor dominan dalam kesiapan implementasi di level Puskesmas. Penelitian ini merekomendasikan agar ditetapkannya kegiatan pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN sebagai salah satu menu dekonsentrasi untuk Pemerintah Daerah, harmonisasi peraturan perundangan berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dalam Program JKN, penetapan aturan yang jelas untuk iur biaya dalam Program JKN serta kajian untuk memenuhi jabatan fungsional khusus untuk mendukung penjaminan mutu dan pengawasan internal di Puskesmas

---

The potential for fraud is inseperable from implementation of UHC Program in Indonesia, including in primary healthcare office in Kota Bandung. Ministry of health has released Permenkes No. 16 Year 2019 as new regulation for fraud prevention and prosecution in UHC Program. This study aims to know the readiness for Fraud Prevention System in Health Coverage Program implementation According to Permenkes No. 16 Year 2019 with case study on PHC as Primary healthcare office in Kota Bandung. This study used qualitative methods. The data analyzed were obtained from semi-structured in-depth interviews, observations, and document review. This study used combination of Van Meter and Van Horn's theory of policy analysis to analyze the variables that affect the readiness of policy implementation and Weiner's ORIC theory to analyze the internal organizational factors in the PHC that affect the readiness to implement the Fraud Prevention System. This sudy showed that the clarity of policy size and objectives, the characteristics of the implementing agency, also policy resources require more preparation to optimize the implementation of the policy because they affects communication between organizations and the disposition of the implementer. The economic, social and political environment has also not yet fully support the policy implementation. In addition, the condition of the number and capacity of human resources is a dominant factor in readiness for implementation at the PHC level. This study suggest to define fraud prevention and prosecution activities in the JKN Program as one of the deconcentration menus for Regional Governments, harmonize the regulations relating to problem solving in the JKN Program, define clear regulation for contribution fee in the JKN Program, also studies to fulfill special functional positions to support quality assurance and internal control at the PHC.

Abstrak: Dalam UUD Pasal 28 H Ayat 3 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Untuk mewujudkan jaminan sosial tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Salah satu jaminan sosial tersebut yaitu jaminan kesehatan. yang dilaksanakan oleh PT Askes, namun pada tahun 2014 bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Pada tahun 2019 BPJS Kesehatan mempunyati target untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia sehingga BPJS Kesehatan berusaha untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat salah satunya yaitu kepesertaan melalui Badan Usaha yang menjamin kesehatan para pekerjanya besertanya keluarganya. Sedangkan menurut data BPJS Kesehatan KC Depok masih terdapat Badan Usaha yang belum terdaftar sebagai peserta program JKN dan jumlah Badan Usaha setiap bulannya bisa bertambah dikarenakan adanya badan usaha baru. Agar seluruh badan usaha dapat dijangkau BPJS maka tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi badan usaha khususnya Badan Usaha Mikro Kecil Menengah (BUMKM) dalam pengambilan keputusan ikut serta dalam program JKN di wilayah Depok Town Square tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam. Dari hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu pengetahuan, sikap, program JKN yang ditawarkan, dan kebijakan yang berlaku. Faktor pengetahuan iuran dan pelayanan faskes dari program JKN merupakan faktor yang paling mempengaruhi sebagian besar BUMKM. Maka diperlukan adanya sosialisasi mengenai program JKN dari BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan bekerjasama dengan pemerintah memberikan subsidi parsial pada BUMKM yang kurang mampu, serta melakukan peningkatan kualitas di faskes.

Abstrak: Dalam menghadapi Bonus Demografi, Indonesia masih menghadapi tantanganbesar di berbagai bidang, salah satunya bidang kesehatan. Tantangan tersebutsalah satunya ialah terus meningkatkanya angka penyakit tidak menular dimanamenjadi beban ganda dalam pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan dalamProgram Rujuk Balik (PRB) menawarkan sistem pelayanan efektif untuk pasienpenyakit kronis yang sudah mendapat perawatan di RS dan kondisi telah stabilagar dapat berobat jalan di Faskes Primer. Tujuan penelitian ini adalah untukmengetahui efektivitas implementasi PRB peserta JKN di RSUD Kota Depok.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus diRSUD Kota Depok. Hasil penelitan menunjukkan bahwa implementasi PRB diRSUD Kota Depok belum efektif. Masih seringnya terjadi kekosongan obat diapotek rekanan BPJS dan perbedaan obat yang antara obat yang diberikan selamaberobat jalan di rumah sakit dan obat rujuk balik menjadi faktor penghambatefektivitas implementasi PRB di RSUD Kota Depok. Perlunya perhatian untukmemenuhi persediaan obat agar implementasi PRB dapat berjalan efektif.Kata Kunci: Implementasi; efektivitas; PRB; JKN

---

In the face of demographic bonus, Indonesia still faces a major challenge in manyareas, one of which the health sector. The one challenge is the increasing numberof non-communicable disease in which a double burden on the health service.BPJS Kesehatan in their refferal back program offer an effective service systemfor chronic disease patients who have received treatment in hospital and thecondition has stabilized in order to outpatient treatment in primary health care.The aim of this study was to examine the effectiveness of implementation refferalback program on JKN member in RSUD Depok. This study used a qualitativemethod with case study approach. The results showed that the implementation ofthe refferal back program in RSUD Depok not yet effective. The emptiness ofdrugs and the difference between drugs given during hospital treatment and drugsgiven by the pharmacy made the implementation not effective. The necessity ofattention to drug supply in order to make implementation more effective.Keyword: implementation; effectiveness; refferal back program; JKN