Laboratorium kesehatan lingkungan memiliki peran strategis dalam pengawasan kualitas lingkungan dan pencegahan penyakit. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta sebagai laboratorium rujukan regional melakukan pemeriksaan sampel air, udara, dan zat padat untuk mendukung program pemerintah dan layanan berbayar. Permasalahan utama adalah perhitungan biaya satuan yang selama ini hanya memperhitungkan biaya bahan habis pakai dan listrik tanpa memasukkan biaya gaji pegawai, biaya penyusutan peralatan, dan biaya tidak langsung lainnya. Hal ini menyebabkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak mencerminkan biaya riil dan jauh lebih rendah dibandingkan laboratorium sejenis. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung biaya satuan per parameter pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan dengan metode yang lebih lengkap. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder tahun 2024. Biaya tidak langsung dari unit penunjang dialokasikan ke unit produksi menggunakan metode Double Distribution, kemudian biaya satuan per parameter dihitung menggunakan pendekatan Relative Value Unit. Penelitian mencakup 104 parameter pemeriksaan di empat laboratorium kesehatan lingkungan yaitu Laboratorium Kimia, Laboratorium Biologi, Laboratorium Udara, dan Laboratorium Bahan Berbahaya dan Beracun dengan total 12.620 pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukkan total biaya laboratorium mencapai Rp 15.653.424.579 yang terdiri dari biaya investasi Rp 3.713.137.111 atau 23,7%, biaya pemeliharaan Rp 1.675.092.479 atau 10,7%, dan biaya operasional Rp 10.265.194.990 atau 65,6%. Komponen terbesar adalah biaya gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp 5.671.372.851 atau 36,2% dari total biaya. Struktur biaya didominasi oleh biaya tetap yang mencapai 60% atau Rp 9.384.509.962. Biaya satuan untuk 104 parameter pemeriksaan berkisar dari Rp 17.993 hingga Rp 3.248.445. Tingkat pengembalian biaya dari tarif yang berlaku hanya mencapai 15%, menunjukkan defisit sebesar 85% atau Rp 4.800.201.322 yang harus ditanggung anggaran pemerintah. Tingkat penggunaan tenaga kerja hanya 20,5% dari total biaya gaji dan tunjangan Laboratorium Kesehatan Lingkungan. Perbandingan dengan laboratorium sejenis menunjukkan tarif 30-80% lebih rendah. Kesimpulan penelitian adalah diperlukan revisi tarif berbasis biaya satuan riil, peningkatan volume layanan berbayar, segmentasi fungsi program pemerintah dan layanan berbayar, serta transparansi pemisahan akuntansi biaya.

Environmental health laboratories play a strategic role in environmental quality surveillance and disease prevention. The Jakarta Regional Public Health Laboratory Center, as a regional reference laboratory, conducts examinations of water, air, and solid samples to support government programs and commercial services. The main problem is that the unit cost calculation has only considered consumable materials and electricity costs without including employee salaries, equipment depreciation, and other indirect costs. This has resulted in Non-Tax State Revenue tariffs that do not reflect actual costs and are much lower compared to similar laboratories. This study aims to calculate the unit cost per examination parameter of the environmental health laboratory using a more comprehensive method. The study uses a descriptive quantitative approach with secondary data from 2024. Indirect costs from support units were allocated to production units using the Double Distribution method, then unit costs per parameter were calculated using the Relative Value Unit approach. The study covers 104 examination parameters in four environmental health laboratories: Chemistry Laboratory, Biology Laboratory, Air Laboratory, and Hazardous and Toxic Materials Laboratory, with a total of 12,620 examinations. The results show that total laboratory costs reached Rp 15,653,424,579, consisting of investment costs of Rp 3,713,137,111 or 23.7%, maintenance costs of Rp 1,675,092,479 or 10.7%, and operational costs of Rp 10,265,194,990 or 65.6%. The largest component is employee salaries and allowances amounting to Rp 5,671,372,851 or 36.2% of total costs. The cost structure is dominated by fixed costs which reach 60% or Rp 9,384,509,962. Unit costs for 104 examination parameters range from Rp 17,993 to Rp 3,248,445. The cost recovery rate from current tariffs only reaches 15%, indicating a deficit of 85% or Rp 4,800,201,322 that must be covered by the government budget. The labor utilization rate is only 20.5% of the total salaries and allowances of the Environmental Health Laboratory. Comparison with similar laboratories shows tariffs are 30-80% lower. The study concludes that tariff revision based on actual unit costs, increased volume of commercial services, segmentation of government program functions and commercial services, and transparency in cost accounting separation are needed.